Seminar Hari Studi Dies Natalis ke-4. (foto:ist).
Sekadau Kalbar, Wartacyber.com - Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK) menyelenggarakan Seminar Hari Studi Dies Natalis ke-4 dengan tema "Bertemunya Intelektual Kampus dan Intelektual Kampung" di Gedung Rektorat ITKK Sekadau pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Ketua Umum Perkumpulan Ayong Tao Ketungau Kabupaten Sekadau, Paulus Subarno, yang juga anggota DPRD Kabupaten Sekadau, menjadi salah satu pemateri dalam seminar ini. Dalam paparannya, Paulus Subarno membahas mengenai literasi politik bagi masyarakat adat. Melalui materi ini, diharapkan pendidikan politik kepada masyarakat adat dapat tercapai, mengingat pentingnya pendidikan politik.
Paulus Subarno mengungkapkan bahwa literasi politik masyarakat adat masih rendah berdasarkan tiga indikator. Bagi masyarakat adat, politik bukanlah kebutuhan dasar yang mendesak, sehingga mereka cenderung pragmatis dalam partisipasinya, termasuk penerimaan terhadap politik transaksional atau politik uang. "Pileg bukan 'pakaian' demokrasi petani dan pekebun. Ia adalah 'baju mahal' yang cocok untuk kelompok lain," ujar Paulus.
Masyarakat adat sering kali bergantung pada agenda informasi politik dari pemerintah dan penyelenggara pemilu, yang memiliki keterbatasan dana. Tujuan utama pendidikan politik adalah untuk membantu individu menjadi warga negara yang lebih terampil dan berpengetahuan luas tentang sistem politik, hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, serta cara-cara mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik.
Tantangan literasi politik bagi masyarakat adat berkaitan dengan komitmen politik dan aspek teknokratis perancangan program atau kegiatan. Sebagai proyek jangka panjang, upaya membangun literasi politik masyarakat adat memerlukan kebijakan, program, dan kegiatan dengan rute yang jelas. Urgensi literasi politik ini juga mencakup sinisme terhadap politik, kelelahan partisipasi, dan keterputusan masyarakat adat dari politik.
Paulus Subarno juga menyampaikan beberapa upaya untuk meningkatkan literasi politik masyarakat adat, antara lain:
1. Sosialisasi politik.
2. Pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi masyarakat adat.
3. Menjadikan komunitas adat sebagai mitra penting KPU dan Bawaslu.
4. Program literasi politik yang secara sistemik dapat mendorong peningkatan pemahaman masyarakat adat tentang politik.
"Dengan upaya tersebut, diharapkan masyarakat adat dapat lebih memahami dan berpartisipasi aktif dalam proses politik," tutupnya. (nv).