Paripurna Ke 7 masa sidang ke 2 dengan Agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Pengantar Bupati Sekadau. (foto:nv).
Sekadau Kalbar, Wartacyber.com - DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Paripurna Ke 7 masa sidang ke 2 dengan Agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Pengantar Bupati Sekadau terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2025-2045, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau. Rabu. (12/6/2024).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sekadau, Handi dan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Radius Efendi dan Wakil Ketua II, Zainal.
Hadir pada Paripurna tersebut, 21 Anggota DPRD Kabupaten Lainnya, PLH Sekretaris Daerah, Drs Heronimus, Para Kepala SKPD dan tamu undangan lainnya.
Masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Sekadau yakni Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura dan Fraksi Persatuan menyampaikan Pemandangan Umumnya terkait Nota Pengantar Bupati Sekadau terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2025-2045.
Salah satu fraksi DPRD Kabupaten Sekadau yang menyampaikan Pemandangan Umumnya, yakni dari Fraksi Gerindra, dengan juru bicara, Harianto mengatakan, fraksi gerindra ingin menyampaikan masukan antara lain sebagai berikut:
1. berkaitan dengan permasalahan infrastruktur transportasi di mana kerusakan jalan, fraksi gerindra menekankan perlu adanya langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini karena jalan salah satu faktor untuk mendukung lancarnya roda perekonomian masyarakat, misalnya untuk mengakut hasil pertanian, perkebunan dan lain sebagainya.
2. Kondisi ketahanan pangan yang belum dapat memenuhi kebutuhan pangan daerah terutama beras masih tergantung dengan daerah lain, ini di sebabkan keterbatasan lahan untuk lahan pertanian karena banyak lahan yang sudah alih fungsi menjadi lahan perkebunan, di tambah lagi semakin banyak nya perusahaan yang berinvestasi di kabupaten sekadau terutama di perkebunan sawit fraksi gerindra mengharapkan kepada pemda agar megevaluasi ijin-ijin yang di berikan kepada perusahaan.
"Kami berharap kerjasama yang baik dari pemerintah daerah dalam memberikan
jawaban maupun penjelasan lebih lanjut termasuk kendala yang ada sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan," tutupnya. (nv).