Sekadau Kalbar, Wartacyber.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa membuka kegiatan Konsultasi Publik II penyusunan dokumen Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau tahun 2025-2045, bertempat di Aula Serbaguna lantai 2 kantor Bupati Sekadau. Selasa (21/11/2023). 
Konsultasi Publik II penyusunan dokumen Kajian Lingkungan hidup Strategis. (foto:ist).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Apeng Petrus mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau atas terselenggaranya Konsultasi Publik II penyusunan dokumen Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau tahun 2025-2045.
"Dalam penyusunan dokumen RPJPD tahun 2025-2045. Dokumen RPJPD memuat data kinerja dan informasi pembangunan untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah, disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi," kata Apeng Petrus.
" Selain itu, dalam penyusunan RPJPD juga menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama pada akhir periode pembangunan daerah," tambahnya.
"Arah kebijakan pembangunan jangka panjang juga menjelaskan keterhubungan sasaran pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran pokok merupakan kuantifikasi (penargetan) dengan Indikator Kinerja," sambungnya.
Apeng Petrus juga mengatakan, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
"Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan, dan analisis data yang mencakup kondisi umum daerah, capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan, pembagian peran antara pemerintah, pemerintah daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, serta akademisi dan pihak terkait lainnya," pungkasnya. (nv).