Kader NU Sekadau Tolak Konfercab PCNU Sekadau, Dinilai Cacat Formil

Novia Dominika    Juni 13, 2026    Comment   

Kader NU Sekadau Tolak Konfercab PCNU Sekadau, Dinilai Cacat Formil

Konfercab Ilegal.

Sekadau, Konferensi Cabang V Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sekadau yang dilaksanakan hari ini Sabtu, 13 Juni 2026 di Hotel Multi Sekadau dilaksanakan Cacat Formil dan menodai nilai-nilai perjuangan kader. 

"Banyak hal yang membuat kita ganjal, salah satunya dalam pembentukan pengurus MWC dinilai cacat administrasi konferensi MWC sehingga MWC se Kabupaten Sekadau yang memberikan hak suara tentu tidak sah", kata Sidiq, Kader NU Sekadau.

Bahkan menurut Sidiq, saat menanyakan legalitas peserta yang hadir kepada peserta maupun pimpinan sidang, tidak bisa memberikan penjelasan yang konkrit, semua peserta pun tidak berani menjawab.

"Pemilihan pengurus MWC tidak jelas, sama juga dengan ini", kata Raden saat kegiatan yang hampir bubar, salah satu peserta dari MWC.

Sidiq menjelaskan terkait pembentukan pengurus Kecamatan, PCNU sebelumnya sudah mengajukan namun ditolak oleh PWNU Kalbar dengan alasan kekurangan administrasi, namun sekarang ditetapkan tanpa pelaksanaan Konferancab yang jelas di seluruh Kecamatan.

Atas hasil Konfercab yang terjadi, secara tegas kader NU yang ada di Sekadau menolak pelaksanaan dan hasilnya karena tidak sesuai prosedur.

"Secara tegas kami sebagai kader NU Sekadau menolak pelaksanaan dan hasilnya serta tidak akan tunduk dan patuh terhadap pengurus yang dipilih. 

Sidiq juga menegaskan dengan pelaksanaan Konfercab yang tidak sesuai aturan maka akan menghasilkan pemimpin yang juga tidak baik. 

"Konfercab yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik, namun konfercab yang salah maka tentu akan menghasilkan pemimpin yang salah orang dan malah akan merusak tatanan yang ada, sudah pasti itu" tegasnya. (rilis).

Terkait Lanskap Media Massa, Ketum SMSI Firdaus Petakan Pengaruh Politik global dan Masa Depan Pers Nasional

Novia Dominika    Juni 13, 2026    Comment   

Terkait Lanskap Media Massa, Ketum SMSI Firdaus Petakan Pengaruh Politik global dan Masa Depan Pers Nasional

JAKARTA - Ketua Umum Serikat media siber Indonesia (SMSI), Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjend) SMSI Pusat Makali Kumar memberikan arahan strategis dan menyeluruh kepada seluruh pengurus serta anggota SMSI se Tanah Air. 

Pertemuan intensif yang berlangsung di kantor Sekretariat SMSI Pusat, Jakarta, pada Jumat (12/06/2026) ini membahas konstelasi politik nasional serta dampaknya terhadap masa depan industri pers di Indonesia.

​Dalam kesempatan tersebut, Firdaus menggunakan papan tulis untuk memetakan secara detail jaringan pengaruh politik, mulai dari geopolitik global, posisi tokoh-tokoh kunci nasional, hingga pola arus informasi dan pemberitaan negara. Langkah ini dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pengurus SMSI dalam menavigasi media siber di daerah masing-masing.

​"Sebagai organisasi media siber terbesar, kita harus jeli melihat ke mana arah angin perubahan bergerak. Pemetaan ini penting agar seluruh anggota SMSI di daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan mampu menjadi pemandu informasi yang sehat, objektif, dan tepercaya bagi masyarakat," ujar Firdaus di hadapan jajaran pengurus yang hadir.

​Firdaus juga menekankan pentingnya independensi, profesionalisme, serta ketajaman analisis media siber di bawah naungan SMSI. 

Menurutnya, lanskap media saat ini sangat dinamis. Sehingga pemilik media dan jurnalis dituntut memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pertemuan tatap muka ini digelar sebagai langkah responsif SMSI Pusat dalam menyikapi dinamika nasional terkini. Melalui pemetaan tersebut, SMSI berkomitmen menjaga independensi serta meningkatkan kualitas jurnalisme anggotanya di seluruh daerah, sekaligus memastikan bahwa suara dari daerah tetap memiliki ruang yang kuat di kancah nasional.

​Jalannya arahan berlangsung interaktif. Firdaus secara runut mengurai poin-poin penting dari diagram pengaruh yang ia buat, dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para fungsionaris pusat mengenai langkah taktis yang perlu diambil oleh pengurus SMSI di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Arahan ini diharapkan menjadi panduan bagi ribuan media siber yang tergabung dalam SMSI untuk tetap solid, adaptif, dan terus menjaga marwah jurnalisme yang berintegritas di tengah dinamika bangsa.(*)

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Pelantikan 64 Pejabat Pemprov, Dukung Penguatan Birokrasi

Novia Dominika    Juni 12, 2026    Comment   

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Pelantikan 64 Pejabat Pemprov, Dukung Penguatan Birokrasi

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menghadiri kegiatan pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Tanjung Selor, Kamis (11/6/2026), dan dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kaltara secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 41 pejabat JPT Pratama serta 23 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Kaltara.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat kapasitas birokrasi, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menyambut baik pelaksanaan pelantikan tersebut sebagai upaya penyegaran organisasi dan penguatan kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan pengisian dan penguatan jabatan strategis di berbagai perangkat daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang di Kalimantan Utara" harapnya

"Pelantikan ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk terus membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara," tutupnya. (Sa)

Gubernur Zainal Dorong Pembangunan Kereta Api Logistik, Investasi Kaltara Capai Rp11 Triliun

Novia Dominika    Juni 12, 2026    Comment   

Gubernur Zainal Dorong Pembangunan Kereta Api Logistik, Investasi Kaltara Capai Rp11 Triliun

Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Infrastruktur Strategis Jaringan Kereta Api di Kaltara. 

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hingga triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Kaltara telah mencapai Rp11 triliun.

Komitmen ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Infrastruktur Strategis Jaringan Kereta Api di Kaltara yang berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (11/6).

Gubernur Zainal menjelaskan, forum ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya dilakukan bersama PT. Indonesia Transit Synergy (INTRA).

Menurutnya, rencana pembangunan jaringan kereta api logistik menjadi peluang besar dalam mendukung efisiensi distribusi hasil pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Kaltara.

“Bagi pengusaha tambang maupun kelapa sawit nantinya dapat memanfaatkan kereta api ini sehingga biaya angkut menjadi lebih murah menuju kawasan industri maupun pelabuhan,” kata Zainal.

Ia menilai keberadaan jalur kereta api logistik akan menjadi solusi jangka panjang dalam menghubungkan kawasan produksi di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau hingga Nunukan.

Selain meningkatkan efisiensi distribusi, moda transportasi berbasis rel juga dinilai mampu mengurangi beban lalu lintas dan kerusakan pada jalan umum akibat mobilitas angkutan barang berkapasitas besar.

Zainal berharap FGD ini dapat menghasilkan kesepahaman awal antara PT. INTRA dengan perusahaan-perusahaan yang nantinya akan menjadi pengguna jasa atau off-taker.

“Semoga pertemuan ini membuka peluang kerja sama jangka panjang yang memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Lebih jauh, ia berharap pembangunan jaringan kereta api tidak hanya difokuskan untuk distribusi komoditas unggulan daerah, tetapi juga berkembang menjadi moda transportasi penumpang yang menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan hingga negara tetangga.

“Mudah-mudahan nanti ada rel kereta api untuk barang dan rel kereta api untuk penumpang. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan Brunei terkait rencana jalur kereta api Kalimantan, Malaysia, dan Brunei,” tutupnya. (dkisp)

Buka Bimtek AKIP 2026, Denny Harianto Tekankan Kinerja Pemerintah Berorientasi Hasil

Novia Dominika    Juni 11, 2026    Comment   

Buka Bimtek AKIP 2026, Denny Harianto Tekankan Kinerja Pemerintah Berorientasi Hasil

Sekprov Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., 

TANJUNG SELOR – Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Bimbingan Teknis Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) se-Kaltara Tahun 2026 di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (11/6).

Sekprov Denny menegaskan bahwa evaluasi AKIP memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, evaluasi AKIP tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif serta memberikan dampak nyata.

“Evaluasi AKIP bukan sekadar kegiatan rutin tahunan yang bersifat administratif. Ini merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Denny.

Denny menyebutkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel terus meningkat. Karena itu, perangkat daerah harus mampu menunjukkan kinerja yang terukur, tepat sasaran, dan berdampak konkret.

Dalam konteks tersebut, evaluator AKIP memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu mendorong perbaikan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan bimtek ini, Denny berharap para evaluator internal dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan, metodologi, instrumen, dan teknik evaluasi terbaru sehingga mampu menghasilkan penilaian yang objektif serta rekomendasi yang konstruktif.

“Atas nama Pemprov Kaltara, saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB dan BPSDM Provinsi Kaltara yang telah mendukung peningkatan kapasitas evaluator internal melalui kegiatan ini,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara untuk terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP.

“Melalui forum ini, saya berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penyamaan langkah dalam pelaksanaan evaluasi AKIP sehingga kualitas akuntabilitas kinerja di Kalimantan Utara terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (dkisp).

Bupati Wempi Bekali 381 Ketua RT Terpilih, Perkuat Peran sebagai Ujung Tombak Pelayanan Masyarakat

Novia Dominika    Juni 11, 2026    Comment   

Bupati Wempi Bekali 381 Ketua RT Terpilih, Perkuat Peran sebagai Ujung Tombak Pelayanan Masyarakat

Pembekalan Ketua RT Se-kabupaten Malinau.

MALINAU, Wartacyber.com – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, secara resmi membuka kegiatan Pembekalan Ketua RT se-Kabupaten Malinau bagi Ketua RT terpilih periode 2026–2031 yang berlangsung di Ruang Tebengan Kantor Bupati Malinau, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 381 Ketua RT dari 109 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Para peserta mengikuti pembekalan secara langsung maupun melalui Zoom Meeting sebagai upaya memperkuat pemahaman terkait tugas dan fungsi Ketua RT dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Wempi W. Mawa mengucapkan selamat kepada seluruh Ketua RT yang telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk mengemban amanah selama lima tahun ke depan.

Menurutnya, Ketua RT memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, peran Ketua RT sangat penting dalam menjaga komunikasi antara warga dengan pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

“Ketua RT merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan. Tugas ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” ujar Wempi.

Ia menegaskan bahwa setiap Ketua RT harus memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para Ketua RT periode sebelumnya yang telah memberikan kontribusi dan pengabdian dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Malinau.

Wempi menilai, di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, Ketua RT dituntut untuk mampu bersikap bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Selain itu, Ketua RT juga diharapkan berperan aktif menjaga kondusivitas lingkungan serta menjadi teladan dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan.

“Ketua RT harus menjadi penggerak gotong royong, menjaga kerukunan, serta hadir sebagai bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya masing-masing,” tegasnya.

Melalui kegiatan pembekalan ini, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap para Ketua RT dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap tugas yang diemban sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Bupati Wempi juga berharap seluruh Ketua RT dapat menjalankan amanah dengan integritas, loyalitas, dan semangat pengabdian demi mendukung terwujudnya Kabupaten Malinau yang aman, damai, maju, dan sejahtera. (Sa)

Wagub Dorong Perusahaan Perkuat Kontribusi Pembangunan Melalui CS

Novia Dominika    Juni 10, 2026    Comment   

Wagub Dorong Perusahaan Perkuat Kontribusi Pembangunan Melalui CS

Rakor) Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mendorong percepatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan usaha guna mendukung pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). 

Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha di Wilayah Provinsi Kaltara yang berlangsung di Ruang Rapat Wagub, Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6). 

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya dilaksanakan Gubernur Kaltara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, serta pimpinan perusahaan sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. 

Dalam arahannya, Wagub Ingkong menegaskan seluruh pihak harus bergerak cepat merealisasikan berbagai komitmen yang telah disepakati bersama demi mendukung pembangunan daerah. 

“Saya ingin kita menyamakan dan menindaklanjuti apa yang telah disepakati saat pertemuan dengan investor besar di Jakarta. Kerja sama dan kolaborasi ini penting untuk membangun Kaltara,” ujar Ingkong. 

Menurut Ingkong, kondisi fiskal daerah yang menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi menuntut pemerintah lebih kreatif mencari sumber dukungan pembangunan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menyusun program prioritas yang terintegrasi dengan visi dan misi pembangunan daerah. 

Program-program tersebut, terutama di sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, nantinya akan ditawarkan kepada perusahaan melalui skema CSR. 

“Kita minta seluruh perangkat daerah membuat program tuntas yang terintegrasi dengan visi dan misi prioritas gubernur. Nantinya akan kita tawarkan kepada perusahaan pertambangan, perkebunan dan kehutanan,” tegasnya. 

Selain mendorong optimalisasi CSR, rakor juga membahas penertiban pajak dan retribusi sektor industri, khususnya terkait legalitas dan kepatuhan perusahaan dalam pelaporan alat berat yang beroperasi di wilayah Kaltara. 

Ingkong meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mendata kebutuhan pembangunan di lima kabupaten/kota sekaligus melakukan verifikasi terhadap data alat berat milik perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah. 

“Nanti kita akan turun bersama untuk mengecek data alat berat perusahaan, apakah sudah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya,” jelasnya. 

Untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan, Wagub Ingkong dijadwalkan memimpin langsung rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan. 

Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dapat semakin optimal dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (dkisp)