WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Jumat, 16 Oktober 2026

BKD Siapkan PANDU TALENTA, Perkuat Akurasi Data dan Pemetaan Karier ASN

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Kaltara, Sriwati, S.T., 


TANJUNG SELOR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan program PANDU TALENTA (Pendampingan dan Pemenuhan Data untuk Implementasi Manajemen Talenta) untuk mempercepat penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama melalui pelengkapan dan verifikasi data kepegawaian sebagai dasar pemetaan potensi, kompetensi, dan kinerja pegawai.

Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21–22 Oktober 2026 di Kantor BKD Provinsi Kaltara. 

Melalui kegiatan ini, ASN dan perangkat daerah akan mendapatkan pendampingan untuk memastikan data kepegawaian yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen talenta telah lengkap dan sesuai.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Kaltara, Sriwati, S.T., menjelaskan bahwa PANDU TALENTA merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan perangkat daerah dalam menerapkan manajemen talenta secara terarah dan berbasis data yang akurat.

Menurutnya, kelengkapan data portofolio pegawai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pemetaan talenta. Karena itu, pendampingan diperlukan agar ASN dan perangkat daerah memahami jenis data yang harus dilengkapi serta proses pemutakhirannya melalui sistem kepegawaian yang tersedia.

“Melalui PANDU TALENTA, kami ingin membantu ASN dan perangkat daerah memastikan data kepegawaiannya lengkap dan sesuai. Data yang akurat sangat penting untuk mendukung pemetaan talenta secara tepat,” katanya.

Sriwati menambahkan, ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara saat ini sudah dapat melihat posisi talent box masing-masing melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) yang dapat diakses melalui aplikasi MyASN.

“Keterbukaan informasi ini diharapkan membantu pegawai memahami hasil pemetaan serta mengetahui aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan karir,” ujarnya.

Sebelum menyiapkan program tersebut, BKD Kaltara telah melaksanakan coaching clinic bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta sosialisasi manajemen talenta yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara selaku Ketua Komite Talenta Provinsi Kaltara. Kegiatan tersebut melibatkan ASN Pemerintah Provinsi Kaltara dan jajaran pemerintah kabupaten/kota.

Sriwati mengungkapkan, antusiasme ASN untuk berkonsultasi mengenai posisi dan kriteria pemetaan talenta mulai terlihat. Sejumlah pegawai bahkan telah mendatangi BKD Kaltara untuk memperoleh penjelasan mengenai hasil pemetaan dan pemenuhan data yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan PANDU TALENTA pada 21–22 Oktober 2026, BKD Kaltara akan memberikan pendampingan kepada perangkat daerah sesuai jadwal yang telah disusun. Pengaturan jadwal tersebut diharapkan membuat proses konsultasi dan pemenuhan data berjalan lebih tertib dan efektif.

Program ini merupakan bagian dari Rencana Aksi Perubahan yang digagas Sriwati dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Tahun 2026, dengan dukungan Kepala BKD Kaltara, Dr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si.

Andi Amriampa menegaskan bahwa percepatan pemenuhan data dan penerapan manajemen talenta merupakan langkah penting dalam membangun sumber daya manusia aparatur yang unggul dan berdaya saing, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kaltara.

Melalui PANDU TALENTA, BKD Kaltara berharap penerapan manajemen talenta semakin optimal dan sistem merit dalam pengelolaan ASN semakin kuat. Pengelolaan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan karier pegawai yang lebih terarah serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kaltara. (dkisp)

Gubernur Zainal Tekankan Pentingnya Transparansi PAD

Penguji eksternal dalam Sidang Promosi Doktor di Universitas Hasanuddin (Unhas)

MAKASSAR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi digital. 

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi penguji eksternal dalam Sidang Promosi Doktor di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Kamis (15/10).

Sidang terbuka yang berlangsung di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas tersebut membahas disertasi berjudul “Digital Governance dalam Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”.

Dalam proses pengujian, Zainal mendalami metodologi, temuan penelitian, serta kebaruan kajian mengenai penerapan tata kelola pemerintahan digital dalam pengelolaan PAD.

Menurutnya, transformasi digital di sektor pemerintahan tidak cukup hanya mengubah layanan administrasi menjadi berbasis elektronik. Pemanfaatan teknologi juga harus memberikan dampak nyata terhadap transparansi, efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, serta pencegahan kebocoran pendapatan daerah.

“Pengawasan dan tata kelola pendapatan berbasis digital adalah kebutuhan mutlak era sekarang. Gagasan ilmiah seperti ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat transparansi serta efisiensi pendapatan daerah. Kunci utamanya terletak pada integrasi data, keamanan sistem, serta kesiapan regulasi yang adaptif,” ujar Zainal.

Ia juga menekankan bahwa sistem digital perlu dirancang agar mudah diakses masyarakat sebagai wajib pajak. Dengan sistem yang terintegrasi dan mudah digunakan, pelayanan diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

Keterlibatan Zainal sebagai penguji eksternal menjadi bagian dari kontribusi pemerintah daerah dalam forum akademik, khususnya dalam menghubungkan kajian ilmiah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memandang penelitian ilmiah sebagai salah satu landasan penting dalam merumuskan kebijakan publik. 

Kajian yang relevan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.

Melalui keterlibatan dalam forum akademik tersebut, hubungan antara Pemprov Kaltara dan Unhas diharapkan semakin terbuka untuk kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan perumusan kebijakan publik. (dkisp).

Kamis, 15 Oktober 2026

Pemprov Perkuat Perlindungan Hutan melalui Program REDD+

 

peluncuran proyek _Result-Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP REDD+) Green Climate Fund (GCF) Output 2_ serta Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Strategis Daerah dan Rencana Aksi REDD+ Kaltara.


TANJUNG SELOR – Pembangunan daerah perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Komitmen tersebut ditegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui peluncuran proyek _Result-Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP REDD+) Green Climate Fund (GCF) Output 2_ serta Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Strategis Daerah dan Rencana Aksi REDD+ Kaltara, Rabu (14/10). 


Kegiatan tersebut diluncurkan dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mewakili Gubernur Kaltara, di Aula Kantor Gubernur Kaltara. 


Sekprov Denny menyampaikan bahwa Kaltara memiliki kekayaan hutan dan keanekaragaman hayati yang perlu dijaga bersama. Kekayaan alam tersebut bukan hanya menjadi aset daerah, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung upaya pengendalian perubahan iklim. 


Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. 


“Pembangunan hari ini harus tetap menjaga lingkungan dan sumber daya alam agar generasi mendatang juga dapat menikmatinya,” kata Denny. 


Denny menjelaskan, upaya tersebut sejalan dengan agenda nasional dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, termasuk melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dan target Indonesia FOLU Net Sink 2030. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target tersebut. 


Ia menilai, proyek RBP REDD+ GCF Output 2 menjadi kesempatan bagi Kaltara untuk memperkuat upaya penurunan emisi sekaligus meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola hutan. 


Skema pembayaran berbasis hasil ini tidak hanya berkaitan dengan dukungan pendanaan atas capaian pengurangan emisi, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kemampuan daerah dan memperbaiki tata kelola hutan. 


“Program ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama, meningkatkan kemampuan daerah, dan memastikan hutan dikelola dengan lebih baik,” ujarnya. 


Melalui konsultasi publik, Pemprov Kaltara berharap dapat menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen strategis dan Rencana Aksi REDD+ yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan daerah. 


Denny menegaskan, perlindungan hutan dan pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga mitra, dunia usaha, hingga masyarakat. 


“Mari kita perkuat kerja sama untuk menjaga hutan, mengurangi emisi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan Kalimantan Utara yang Maju, Sejahtera, serta Berkelanjutan,” pungkasnya. 


Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, S.Hut.; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Dr. Obed Daniel LT, S.Hut., M.M.; Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Hairul Anwar, S.Hut., M.A.P.; serta Direktur Program Terestrial Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Ruslandi, Ph.D. (dkisp).

Gubernur Minta Perusahaan Migas Serap Tenaga Kerja Lokal Kaltara

 

kunjungan kehormatan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas.

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., meminta perusahaan yang beroperasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) membuka peluang kerja lebih luas bagi putra-putri asli Kaltara. Ia menilai lulusan perguruan tinggi di daerah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri migas. 

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat menghadiri kunjungan kehormatan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Kaltara di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (14/10). 

Gubernur Zainal menyambut baik kunjungan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan KKKS dalam mengembangkan sektor migas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Ia menjelaskan, Kaltara memiliki potensi sumber daya alam yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendorong perkembangan usaha lokal. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan yang berlaku. 

Secara khusus, Zainal berharap perusahaan migas memberikan kesempatan yang lebih besar kepada tenaga kerja lokal untuk berkarier di industri hulu migas. Ia meyakini perguruan tinggi di Kaltara telah memiliki kualitas pendidikan dan fasilitas yang memadai untuk menghasilkan lulusan yang dapat mendukung kebutuhan industri. 

“Kami berharap putra-putri asli Kaltara mendapat kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di perusahaan migas. Lulusan perguruan tinggi di daerah juga memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri,” kata Zainal. 

Selain penyerapan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mendorong agar pengembangan sektor migas turut meningkatkan keterlibatan pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), membuka peluang bagi perusahaan lokal, serta memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan atau _Corporate Social Responsibility (CSR).

Pemprov Kaltara juga mendorong kajian peluang participating interest sebesar 10 persen bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik. 

Zainal menegaskan, pengembangan sektor migas perlu didukung komunikasi dan koordinasi yang intensif agar kegiatan operasional perusahaan sejalan dengan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah. 

Ia menyatakan Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan dan fasilitasi sesuai kewenangannya untuk mendukung pengembangan potensi migas secara terukur dan berkelanjutan. 

“Kemitraan ini harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebatas pertemuan dan koordinasi. Kami berharap ada tindak lanjut yang jelas dan berkelanjutan,” tegasnya. 

Melalui penguatan kerja sama tersebut, Pemprov Kaltara berharap sektor hulu migas dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (dksip).

Festival Sungai Kayan 2026, Sekprov Ajak Daerah Bersama Lestarikan Budaya Kaltara

 

Festival Sungai Kayan. 

TANJUNG SELOR – Festival Sungai Kayan 2026 melibatkan 3.500 pendayung dan sekitar 1.300 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Tanjung Selor ke-236 dan Kabupaten Bulungan ke-66. Kegiatan ini menjadi upaya melestarikan budaya lokal sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. 

Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menghadiri pembukaan festival di Dermaga Pelabuhan VIP Kayan I, Tanjung Selor, Rabu (14/10) pagi. 

Festival yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 ini diawali dengan Lomba Perahu Dayung yang dibuka langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si. Sebanyak 122 perahu dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bulungan hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. 

Sekprov Denny mengapresiasi besarnya partisipasi masyarakat dalam festival yang tidak hanya menghadirkan atraksi budaya, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. 

“Dari 122 perahu yang ikut lomba, ada sekitar 3.500 pendayung yang berpartisipasi. Selain itu, sekitar 1.300 UMKM juga dilibatkan di sepanjang tepian Sungai Kayan,” kata Denny. 

Menurutnya, pelestarian budaya daerah tidak bisa hanya mengandalkan satu pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi seluruh kabupaten dan kota agar tradisi serta kearifan lokal tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. 

“Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab Kabupaten Bulungan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Setiap kabupaten dan kota di Kaltara perlu ikut menjaga dan melestarikan budaya daerahnya,” ujarnya. 

Pembukaan festival juga dimeriahkan penampilan musisi lokal Uyau Moris yang membawakan lagu dengan iringan alat musik tradisional Sape’, khas masyarakat Dayak. Sementara itu, pemukulan gong oleh Senator DPD RI daerah pemilihan Kaltara, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., menjadi tanda resmi dimulainya Festival Sungai Kayan 2026. 

Denny berharap festival ini semakin memperkuat identitas budaya Kaltara sekaligus menarik minat wisatawan untuk berkunjung. 

“Kaltara memiliki potensi budaya dan sumber daya alam yang luar biasa. Jika terus kita lestarikan dan kembangkan bersama, potensi ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan dari seluruh Indonesia hingga mancanegara,” pungkasnya. (dkisp)

Cegah Kekerasan Seksual Sejak Dini, Tawak Borneo Bangun Kesadaran Generasi Muda Sekadau

 

Diskusi Publik. (Foto:ist).

Sekadau, wartacyber.com Komunitas Tawak Borneo bersama Pusakamas ITKK dan Muda Mudi Sekadau menggelar diskusi publik bertema “Peran Pemuda dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Kabupaten Sekadau” di Perpustakaan Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK) Sekadau, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas, hingga perwakilan instansi pemerintah dan kepolisian. Diskusi tersebut menjadi ruang edukasi dan dialog untuk meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Hadir sebagai narasumber, Petronela Eli, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau.

Dalam pemaparannya, Petronela Eli menjelaskan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual, pelecehan, diskriminasi, serta perlakuan tidak adil. Ia juga memaparkan dampak kekerasan terhadap kondisi psikologis, kehidupan sosial, cara pandang, hingga masa depan korban.

Ia menekankan bahwa pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan generasi muda.

Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan yang tepat, membangun komunikasi terbuka, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian melalui sosialisasi, edukasi, dan upaya bersama untuk mengenali serta mencegah berbagai bentuk kekerasan.

Selain pencegahan, keberanian untuk melaporkan kejadian kekerasan juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Korban maupun pihak yang mengetahui adanya tindakan kekerasan diharapkan dapat melapor kepada pihak berwenang agar korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan, termasuk melalui layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan SMA Negeri 1 Sekadau, SMA Keling Kumang, Misdinas Paroki Sekadau, Badan Eksekutif Mahasiswa ITKK, Keluarga Mahasiswa Katolik ITKK, Muda Mudi Sekadau, Komunitas Tawak Borneo, Polres Sekadau, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan, bertukar pandangan, dan membangun pemahaman bersama bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Melalui diskusi publik ini, Komunitas Tawak Borneo mendorong generasi muda Kabupaten Sekadau agar tidak hanya memahami persoalan kekerasan seksual, tetapi juga berani mengambil peran nyata dalam upaya pencegahan. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyebaran edukasi, membangun budaya saling menghormati, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta mendukung korban untuk mendapatkan perlindungan.

Generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan dengan menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat, aman, dan inklusif, sekaligus menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Melalui kolaborasi antara komunitas, lembaga pendidikan, pemerintah, dan aparat penegak hukum, upaya pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Sekadau diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan. Pemuda bukan hanya bagian dari masyarakat, tetapi juga bagian penting dari solusi untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Rabu, 14 Oktober 2026

DPC Partai Demokrat Sekadau Gelar Donor Darah, Bantu Stok RSUD

Kegiatan Donor Darah. (Foto:nv).

Sekadau, wartacyber.com – DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau menggelar aksi donor darah bertema “Darah Demokrat untuk Ibu Pertiwi” sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (14/10/2026).

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, Aron, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan gerakan kemanusiaan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Menurutnya, aksi tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah di RSUD Kabupaten Sekadau yang diperlukan pasien setiap hari dengan golongan darah yang berbeda-beda.

“Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan kantong darah di RSUD Kabupaten Sekadau. Hampir setiap minggu, bahkan setiap hari, darah diperlukan dengan golongan yang berbeda,” ujar Aron.

Ia menegaskan, setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan manfaat besar bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah.

“Bagi kita yang sehat, satu kantong darah mungkin bukan masalah. Namun, bagi orang yang membutuhkan, satu kantong darah memiliki arti yang sangat besar,” tambahnya.

Aron juga menyampaikan terima kasih kepada Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Kesehatan, RSUD Sekadau, serta seluruh pendonor yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia mengungkapkan, pihaknya menargetkan sebanyak 100 orang pendonor. Meski demikian, tidak semua peserta yang hadir dapat mendonorkan darah karena berbagai pertimbangan kesehatan.

Aron berharap partisipasi masyarakat dapat membantu memenuhi target tersebut sekaligus menambah persediaan darah di RSUD Kabupaten Sekadau.

Ia turut mengapresiasi seluruh pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau yang telah mempersiapkan kegiatan itu.

Menurutnya, aksi donor darah ini diharapkan menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat bagi banyak orang. (Tim).

Senin, 12 Oktober 2026

BKD Tekankan Kesiapan ASN Hadapi Penerapan Manajemen Talenta

 

Apel gabungan Pemprov Kaltara.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mempersiapkan penerapan Sistem Manajemen Talenta untuk memperkuat pengelolaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi. Untuk mendukung penerapannya, seluruh ASN diminta memastikan data kepegawaian masing-masing telah diperbarui dan sesuai ketentuan. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Dr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si., menyampaikan hal tersebut saat memimpin apel gabungan Pemprov Kaltara di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (12/10) pagi. 

Andi Amriampa menjelaskan, penerapan manajemen talenta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pelaksanaannya juga mendapat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. 

Pada 1 September lalu, Gubernur Kaltara bersama Sekretaris Provinsi (Sekprov) dan jajaran Pemprov Kaltara telah melakukan ekspose sistem manajemen talenta di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sosialisasi mengenai sistem tersebut juga telah dilaksanakan pada pekan sebelumnya. 

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembaruan data kepegawaian. Setiap ASN memiliki akses untuk melihat hasil pemetaan kompetensi masing-masing, termasuk posisi mereka dalam pemetaan manajemen talenta. 

“Setiap ASN harus memperhatikan dan memastikan data kepegawaiannya sudah benar. BKD juga akan menjadwalkan pendampingan melalui _coaching clinic_ bagi perangkat daerah untuk memastikan data yang masuk ke Sistem Informasi ASN (SIASN) sesuai ketentuan,” jelas Andi Amriampa. 

Ia menegaskan, penilaian dalam Sistem Manajemen Talenta dilakukan berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan dan diproses secara sistem oleh BKN. Dengan demikian, penerapan sistem ini diharapkan dapat memperkuat prinsip meritokrasi dalam pengelolaan ASN. 

Selain penataan data, kinerja pegawai juga menjadi faktor penting dalam manajemen talenta. Kondisi tersebut mengharuskan BKD melakukan penyelesaian sesuai ketentuan, termasuk memberikan penilaian kinerja yang berdampak pada administrasi kepegawaian. 

“Pengisian SKP jangan dianggap sepele karena berkaitan dengan penilaian kinerja dan dapat berdampak pada proses kepegawaian, termasuk kenaikan gaji berkala,” tegasnya. 

Karena itu, Andi Amriampa meminta pembinaan kinerja dilakukan secara berjenjang. Atasan langsung memiliki tanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi dan membina kinerja pegawai agar berjalan sesuai target organisasi. 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, atasan langsung berkewajiban melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap bawahannya. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut juga dapat berujung pada sanksi disiplin. 

Andi Amriampa mengingatkan seluruh ASN agar kembali memahami aturan kepegawaian, baik terkait kinerja maupun disiplin, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. 

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam manajemen talenta adalah penilaian perilaku 360 derajat. Melalui mekanisme ini, penilaian tidak hanya berasal dari atasan, tetapi juga melibatkan rekan kerja dan bawahan. 

“Karena itu, kita harus menjaga hubungan kerja yang baik, saling menghormati, dan membangun kerja sama di setiap perangkat daerah. Perilaku kita dalam bekerja juga menjadi bagian dari penilaian,” pungkasnya. (dksip)

Minggu, 11 Oktober 2026

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Paripurna Hari Jadi Tanjung Selor ke-236 dan Bulungan ke-66

Paripurna DPRD Kabupaten Bulungan.


TANJUNG SELOR, Wartacyber.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bulungan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Selor ke-236 dan Hari Jadi Kabupaten Bulungan ke-66, Kamis (8/10/2026).


Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Kabupaten Bulungan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, H. Riyanto, S.Sos.


Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, S.E., M.Si., Bupati Bulungan Syarwani, Wakil Bupati Bulungan Kilat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Risdianto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh adat dan tokoh masyarakat Kabupaten Bulungan.


Kehadiran Achmad Djufrie dalam rapat paripurna tersebut menjadi bentuk dukungan dan apresiasi terhadap peringatan hari jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan.


Momentum peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antarlembaga pemerintahan, khususnya antara DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, dan DPRD Kabupaten Bulungan.


Sinergi tersebut diharapkan dapat terus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan.


Peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Selor ke-236 dan Kabupaten Bulungan ke-66 menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan.


Wabup Malinau Hadiri Iraw Tidung Borneo Bersatu IV, Perkuat Persatuan dan Lestarikan Budaya

pembukaan Iraw Tidung Borneo Bersatu ke-IV Tahun 2026.

NUNUKAN, WartaCyber.com – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., menghadiri pembukaan Iraw Tidung Borneo Bersatu ke-IV Tahun 2026 di Baloi atau Rumah Adat Suku Tidung, Jalan Aji Muda, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pada 9–12 Oktober 2026 tersebut mengusung tema “Pecah Dalam Satu Tujuan Yang Sama” dan diikuti sebanyak 1.287 peserta. Jumlah itu terdiri atas 1.048 peserta dari komunitas Tidung se-Kalimantan Utara serta 239 peserta dari Sabah, Malaysia.

Dalam kesempatan tersebut, Jakaria menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang mempertemukan masyarakat Tidung dari berbagai wilayah di Borneo.

Menurutnya, Iraw Tidung Borneo Bersatu bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat persaudaraan, serta menjaga adat dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dikembangkan sebagai wadah pemersatu masyarakat Tidung lintas wilayah dan generasi.

Selain itu, pelestarian budaya dinilai penting agar identitas masyarakat Tidung tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Melalui kegiatan seperti ini, generasi muda diharapkan semakin mengenal, mencintai, dan meneruskan warisan budaya leluhur.

Iraw Tidung Borneo Bersatu ke-IV Tahun 2026 menjadi salah satu upaya memperkuat kebersamaan masyarakat Tidung di wilayah Borneo, termasuk menjalin hubungan budaya antara masyarakat Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia.

Dengan semangat persatuan, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga keharmonisan serta memperkuat identitas budaya Tidung agar tetap lestari bagi generasi mendatang.


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda