WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Rabu, 03 Juni 2026

DPRD Sekadau Terima Aspirasi BEM ITKK, Soroti Harga Sawit dan Akses BBM di Pedalaman

Audiensi terkait Harga Sawit dan Akses BBM

Sekadau Kalbar, Wartacyber.com - DPRD Kabupaten Sekadau menerima kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK), yang menyampaikan sejumlah aspirasi terkait isu nasional maupun Daerah. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi DPRD Sekadau. 

Dalam penyampaian nya Ketua BEM ITKK Sekadau, Veronika Indol mengatakan tujuan kedatangan BEM di DPRD Kabupaten Sekadau hari ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya terkait persoalan harga sawit dan distribusi BBM yang dinilai sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

"Kami berharap DPRD Kabupaten Sekadau dapat mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan, karena tujuan kami bukan hanya menyampaikan keluhan tetapi juga ingin hadirnya solusi yang nyata bagi kita masyarakat terutama untuk para petani sawit dan masyarakat Daerah terpencil yang menghadapi kesulitan BBM," Tutur Veronika Indol.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sekadau, Jeffray Raja Tugam, mengatakan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari mahasiswa ITKK ini terutama mengenai isu-isu yang beredar sekarang dari Nasional maupun Daerah yaitu

kebijakan Pemerintah usat yang berkaitan dengan transportasi dan dampaknya terhadap harga komoditas sawit.

"Pada dasarnya mereka mendukung kebijakan dari Pemerintah Pusat, namun mereka juga meminta hal ini supaya dapat diawasi secara ketat untuk setiap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membeli buah sawit ini agar tidak semaunya saja dalam menentukan harga dan mematuhi aturan harga sawit," ungkap Jeffray. 

"Dan tentunya aspirasi dari para Mahasiswa ini nanti juga akan kami sampaikan kepada Pak Bupati agar hal ini bisa menjadi perhatian baik di Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Pusat," katanya.

Jeffray Raja Tugam juga mengatakan, Para Mahasiswa ini juga menyampaikan aspirasi terkait naiknya harga Bahan bakar minyak (BBM) yang sangat berdampak terrhadap masyarakat terutama yang berada di Wilayah terpencil. 

"Masyarakat di Daerah terpencil, apalagi yg belum memiliki SPBU itu harus membeli BBM dengan harga yang lumayan tinggi dibandingkan dengan Wilayah lainnya dan mereka berharap Pemerintah Daerah dapat menyusun tata kelola dan kebijakan yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat di Daerah di Daerah terpencil," pungkasnya. (vn).

Tinjau Gedung Baru BPSDM, Sekprov Ingin ASN Segera Tempati Fasilitas yang Lebih Layak

Peninjauan Gedung BPSDM.

 TANJUNG SELOR – Di tengah padatnya agenda mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., menyempatkan meninjau langsung Gedung Baru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM), Rabu (3/6). 

 Kunjungan itu bukan sekadar melihat bangunan baru yang berdiri megah. Denny ingin memastikan setiap sudut gedung benar-benar siap digunakan sebelum ratusan pegawai mulai beraktivitas di dalamnya. 

 Saat berkeliling meninjau fasilitas, Sekprov Denny masih menemukan sejumlah pekerjaan yang perlu disempurnakan. Karena itu, ia meminta pekerjaan yang tersisa segera dirampungkan agar proses pemindahan tidak kembali tertunda.

 “Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Saya ingin semuanya benar-benar siap sebelum ditempati,” ujar Denny.

 Menurut Denny, percepatan ini penting karena kondisi kantor BPSDM yang saat ini digunakan sudah tidak lagi ideal untuk mendukung aktivitas kerja dan pelayanan.

 Ia pun memberikan tenggat waktu 15 hari kepada jajaran teknis untuk menuntaskan seluruh pekerjaan yang masih tersisa.

 “Gedung ini harus segera siap karena kantor yang sekarang sudah sangat memprihatinkan,” tegasnya. 

 Namun bagi Denny, fungsi gedung baru ini tidak hanya sebagai tempat bekerja. Ia melihat BPSDM memiliki peluang menjadi aset produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. 

 Selain digunakan untuk pendidikan dan pelatihan ASN, sejumlah fasilitas yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak swasta sehingga mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 “Semangat kita bagaimana aset ini bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat lebih bagi daerah,” katanya.

 Sebelum meninggalkan lokasi, Denny memberikan perhatian khusus pada sentuhan akhir bangunan. Ia berharap identitas budaya Kalimantan Utara tetap hadir dalam desain maupun tampilan gedung sehingga menjadi representasi daerah yang membanggakan.

 Baginya, gedung pemerintah bukan hanya berfungsi sebagai sarana kerja, tetapi juga menjadi wajah daerah yang mencerminkan karakter dan kearifan lokal Kaltara. 

Usai dari lokasi BPSDM, Denny melanjutkan peninjauan ke Gedung Pusdalops BPBD Kaltara serta mengecek kesiapan Ruang Sidang Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). (dkisp).

Rektor ITKK Stefanus Masiun Jadi Pembicara di Markas PBB, Angkat Keberhasilan CU Keling Kumang ke Tingkat Dunia

Dr. Drs. Stefanus Masiun, tampil sebagai narasumber dalam International Symposium on Cooperative Financial Institutions .

New York, Amerika Serikat – Rektor Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK), Dr. Drs. Stefanus Masiun, tampil sebagai narasumber dalam International Symposium on Cooperative Financial Institutions bertema “Fueling Inclusive and Equitable Growth” yang diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada 28–29 Mei 2026. Kegiatan ini didukung oleh United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) dan mempertemukan pemimpin koperasi, akademisi, serta praktisi keuangan dari berbagai negara.

Kehadiran Stefanus Masiun dalam forum bergengsi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Ia dipercaya menjadi panelis dalam sesi “Fostering Purposeful Leadership in Cooperative Financial Institutions” yang dilaksanakan pada hari kedua simposium. Sesi ini membahas pentingnya kepemimpinan visioner dalam memperkuat lembaga keuangan koperasi agar mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan dan agenda global pasca-2030.

Dalam forum tersebut, Stefanus Masiun berbagi pengalaman mengenai pengembangan koperasi kredit berbasis komunitas yang selama ini diterapkan oleh CU Keling Kumang. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi yang dikembangkan di Kalimantan Barat dinilai relevan sebagai contoh praktik baik dalam membangun inklusi keuangan, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Diskusi panel menghadirkan sejumlah tokoh internasional dari India, Siprus, Kamerun, dan kawasan Asia Pasifik. Mereka membahas berbagai strategi untuk membangun ekosistem koperasi yang tangguh, memperkuat tata kelola organisasi, serta mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin masa depan dalam sektor koperasi dan keuangan inklusif.

Partisipasi Stefanus Masiun dalam simposium internasional ini menunjukkan bahwa pengalaman koperasi kredit di Kalimantan Barat telah mendapat pengakuan di tingkat global. Kehadirannya sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan praktik-praktik pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh CU Keling Kumang dan Institut Teknologi Keling Kumang kepada komunitas internasional.

Melalui forum yang diselenggarakan oleh International Cooperative Banking Association (ICBA) bersama International Cooperative Alliance (ICA) dan didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, para peserta menegaskan pentingnya peran koperasi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), memperluas akses keuangan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dunia.

Keikutsertaan Dr. Drs. Stefanus Masiun dalam forum internasional ini semakin memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki praktik koperasi kredit yang berhasil dan diakui dunia, sekaligus menjadi inspirasi bagi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di Indonesia. (Rilis).

Komisi I DPRD Kaltara Apresiasi Polda Ungkap Jaringan Kejahatan 3C

Press Release.

Tanjung Selor - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Ladullah, S.H.I., menghadiri undangan Press Release keberhasilan penegakan hukum (Gakkum) tindak pidana Curat, Curas, dan Curanmor (3C) yang digelar oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kaltara, Selasa (2/6/26).


Dalam kesempatan tersebut, Ditreskrimum Polda Kaltara memaparkan sejumlah keberhasilan personel kepolisian dalam mengungkap dan membongkar jaringan pelaku kriminalitas yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Kalimantan Utara selama beberapa waktu terakhir.


"Kami di DPRD Kaltara, khususnya Komisi I yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Kaltara beserta jajaran Ditreskrimum atas kerja keras dan respons cepatnya dalam menindak tegas pelaku kejahatan 3C," ujar H. Ladullah pada kesempatan tersebut.


la menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kaltara. Anggota legislatif dari Fraksi PKS ini juga berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan demi menciptakan ruang publik yang aman dan kondusif.

Humas

Pemprov Kaltara dan TNI Perkuat Sinergi Perkuat Percepatan Pembangunan Perbatasan Indonesia - Malaysia

Kordinasi Lintas Sektor.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.


Upaya tersebut ditegaskan dalam audiensi antara Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., dan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (2/6).


Pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan data dan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas sekaligus memperkuat sistem pertahanan di wilayah perbatasan.


Delegasi Markas Besar (Mabes) TNI dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady, S.T., didampingi Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, S.H., M.Tr Hanla., M.H., Kolonel Arh Hany Mahmudhi, S.E., M.A.P., serta Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.


Dalam paparannya, Wagub Ingkong menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan pendekatan yang seimbang antara aspek kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan posisi Kaltara yang memiliki garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer dengan Malaysia.


Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan perbatasan yang terus meningkat. Namun demikian, konektivitas antar kawasan di dalam wilayah Kaltara masih memerlukan dukungan dan percepatan penyelesaian.


“Investasi negara di sektor perbatasan telah berjalan dengan baik. Saat ini kami bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus melakukan komunikasi untuk menyinkronkan status jalur logistik darat eks-HPH guna membuka akses mobilitas masyarakat,” kata Ingkong.


Berdasarkan data kondisi jalan perbatasan tahun 2026, total panjang jalur paralel dan akses perbatasan telah mencapai 970,70 kilometer. Pemprov Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas dan status jalan guna membuka keterisolasian wilayah di Kabupaten Malinau dan Nunukan.


Sejumlah proyek strategis yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian Jembatan Utama Apau Kayan–Data Dian, Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang pada jalur Malinau-Krayan. Selain itu, diperlukan penyelarasan tata ruang dengan kementerian terkait agar pembangunan akses logistik tetap selaras dengan ketentuan lingkungan hidup.


Dalam kesempatan ini, Ingkong juga memperkenalkan pendekatan pembangunan berbasis “Teori Kemakmuran” atau Prosperity Approach yang melengkapi pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan.


“Pertumbuhan ekonomi dan penguatan pertahanan harus berjalan secara bersamaan. Ketika masyarakat perbatasan sejahtera dan mandiri, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat,” jelasnya.


Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Kaltara terus mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), meliputi Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dan Kabupaten Sebatik.


Tim Staf Ahli Panglima TNI mengapresiasi berbagai langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Kaltara. Hasil pertemuan ini akan menjadi bagian dari bahan perumusan kebijakan di tingkat pusat guna mendukung pembangunan perbatasan, penguatan ketahanan pangan, serta pengamanan proyek-proyek strategis nasional di Kaltara, termasuk PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan. (dkisp)

TP-PKK Kaltara Gandeng Putri Indonesia Kebudayaan Promosikan Budaya dan Pariwisata

Kunjungan Kehormatan Putri Indonesia Kebudayaan.

TANJUNG SELOR – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, S.H., menerima kunjungan kehormatan Putri Indonesia Kebudayaan, Nilam Onasis Sahputri, di Rumah Jabatan Gubernur Kaltara, Selasa (2/6).


Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun kolaborasi untuk memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata dan ekosistem alam Kaltara ke tingkat nasional maupun internasional.


Rahmawati menyampaikan apresiasi atas prestasi Nilam yang berhasil masuk jajaran Top 5 Putri Indonesia dan menyandang gelar Putri Indonesia Kebudayaan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kaltara karena Nilam memiliki ikatan kuat dengan daerah melalui garis keturunan keluarganya.


“Kehadiran Nilam di sini untuk melihat langsung akar budayanya. Sebagai putri daerah yang kini berkiprah di tingkat nasional, kami membuka ruang seluas-luasnya untuk bersinergi dengan masyarakat. Nilam merupakan duta yang tepat untuk mempromosikan potensi Kalimantan Utara,” ujar Rahmawati.


Ia menuturkan bahwa Kaltara memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari budaya Bulungan, Tidung, Dayak hingga berbagai suku lainnya yang hidup berdampingan secara harmonis.


Dalam kunjungannya, Nilam dijadwalkan mengeksplorasi berbagai potensi daerah, termasuk adat istiadat, kesenian tradisional, kuliner khas, serta keindahan alam yang masih terjaga.


Rahmawati menegaskan promosi kebudayaan tidak hanya berfokus pada satu wilayah tertentu. Seluruh kabupaten dan kota di Kaltara memiliki keunikan yang layak diperkenalkan kepada masyarakat luas.


“Kita tidak membatasi pada satu atau dua daerah saja. Seluruh wilayah di Kalimantan Utara memiliki karakteristik budaya dan pesona alam yang luar biasa untuk diperkenalkan,” katanya.


Ia juga menyoroti pentingnya menjaga eksistensi masyarakat adat yang selama ini hidup selaras dengan alam. Menurutnya, nilai-nilai yang diwariskan masyarakat adat menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya daerah.


“Keberadaan masyarakat adat kita sangat luar biasa. Mereka menjadikan alam sebagai bagian penting dalam kehidupan sekaligus menjaga tradisi yang diwariskan turun-temurun,” ungkapnya.


Rahmawati berharap Nilam dapat memanfaatkan kemampuan komunikasi dan penguasaan bahasa yang dimilikinya untuk memperkenalkan potensi Kaltara kepada masyarakat dunia.


“Nanti kita akan fasilitasi agar Putri Indonesia Kebudayaan bisa melihat langsung kehidupan masyarakat dan keberagaman budaya di seluruh pelosok Kaltara. Kita ingin dunia tahu bahwa Kaltara bukan hanya indah alamnya, tetapi juga kaya akan budaya dan tradisi,” pungkasnya. (dkisp).

ABPEDNAS Cetak Sejarah, Raih 100 Ribu Anggota Bertepatan Hari Lahir Pancasila 2026


Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) mencatat tonggak sejarah baru dengan berhasil mencapai 100.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pencapaian tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengabdian bagi pembangunan desa di Indonesia.


Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.


“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.


Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.


Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.


DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.


“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.


Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi. (Rilis).


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda