DPC Partai Demokrat Sekadau Gelar Donor Darah, Bantu Stok RSUD

Official Warta Cyber    Oktober 14, 2026    Comment   

DPC Partai Demokrat Sekadau Gelar Donor Darah, Bantu Stok RSUD

Kegiatan Donor Darah. (Foto:nv).

Sekadau, wartacyber.com – DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau menggelar aksi donor darah bertema “Darah Demokrat untuk Ibu Pertiwi” sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (14/10/2026).

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, Aron, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan gerakan kemanusiaan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Menurutnya, aksi tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah di RSUD Kabupaten Sekadau yang diperlukan pasien setiap hari dengan golongan darah yang berbeda-beda.

“Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan kantong darah di RSUD Kabupaten Sekadau. Hampir setiap minggu, bahkan setiap hari, darah diperlukan dengan golongan yang berbeda,” ujar Aron.

Ia menegaskan, setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan manfaat besar bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah.

“Bagi kita yang sehat, satu kantong darah mungkin bukan masalah. Namun, bagi orang yang membutuhkan, satu kantong darah memiliki arti yang sangat besar,” tambahnya.

Aron juga menyampaikan terima kasih kepada Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Kesehatan, RSUD Sekadau, serta seluruh pendonor yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia mengungkapkan, pihaknya menargetkan sebanyak 100 orang pendonor. Meski demikian, tidak semua peserta yang hadir dapat mendonorkan darah karena berbagai pertimbangan kesehatan.

Aron berharap partisipasi masyarakat dapat membantu memenuhi target tersebut sekaligus menambah persediaan darah di RSUD Kabupaten Sekadau.

Ia turut mengapresiasi seluruh pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau yang telah mempersiapkan kegiatan itu.

Menurutnya, aksi donor darah ini diharapkan menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat bagi banyak orang. (Tim).

BKD Tekankan Kesiapan ASN Hadapi Penerapan Manajemen Talenta

Official Warta Cyber    Oktober 12, 2026    Comment   

BKD Tekankan Kesiapan ASN Hadapi Penerapan Manajemen Talenta

 

Apel gabungan Pemprov Kaltara.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mempersiapkan penerapan Sistem Manajemen Talenta untuk memperkuat pengelolaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi. Untuk mendukung penerapannya, seluruh ASN diminta memastikan data kepegawaian masing-masing telah diperbarui dan sesuai ketentuan. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Dr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si., menyampaikan hal tersebut saat memimpin apel gabungan Pemprov Kaltara di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (12/10) pagi. 

Andi Amriampa menjelaskan, penerapan manajemen talenta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pelaksanaannya juga mendapat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. 

Pada 1 September lalu, Gubernur Kaltara bersama Sekretaris Provinsi (Sekprov) dan jajaran Pemprov Kaltara telah melakukan ekspose sistem manajemen talenta di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sosialisasi mengenai sistem tersebut juga telah dilaksanakan pada pekan sebelumnya. 

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembaruan data kepegawaian. Setiap ASN memiliki akses untuk melihat hasil pemetaan kompetensi masing-masing, termasuk posisi mereka dalam pemetaan manajemen talenta. 

“Setiap ASN harus memperhatikan dan memastikan data kepegawaiannya sudah benar. BKD juga akan menjadwalkan pendampingan melalui _coaching clinic_ bagi perangkat daerah untuk memastikan data yang masuk ke Sistem Informasi ASN (SIASN) sesuai ketentuan,” jelas Andi Amriampa. 

Ia menegaskan, penilaian dalam Sistem Manajemen Talenta dilakukan berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan dan diproses secara sistem oleh BKN. Dengan demikian, penerapan sistem ini diharapkan dapat memperkuat prinsip meritokrasi dalam pengelolaan ASN. 

Selain penataan data, kinerja pegawai juga menjadi faktor penting dalam manajemen talenta. Kondisi tersebut mengharuskan BKD melakukan penyelesaian sesuai ketentuan, termasuk memberikan penilaian kinerja yang berdampak pada administrasi kepegawaian. 

“Pengisian SKP jangan dianggap sepele karena berkaitan dengan penilaian kinerja dan dapat berdampak pada proses kepegawaian, termasuk kenaikan gaji berkala,” tegasnya. 

Karena itu, Andi Amriampa meminta pembinaan kinerja dilakukan secara berjenjang. Atasan langsung memiliki tanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi dan membina kinerja pegawai agar berjalan sesuai target organisasi. 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, atasan langsung berkewajiban melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap bawahannya. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut juga dapat berujung pada sanksi disiplin. 

Andi Amriampa mengingatkan seluruh ASN agar kembali memahami aturan kepegawaian, baik terkait kinerja maupun disiplin, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. 

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam manajemen talenta adalah penilaian perilaku 360 derajat. Melalui mekanisme ini, penilaian tidak hanya berasal dari atasan, tetapi juga melibatkan rekan kerja dan bawahan. 

“Karena itu, kita harus menjaga hubungan kerja yang baik, saling menghormati, dan membangun kerja sama di setiap perangkat daerah. Perilaku kita dalam bekerja juga menjadi bagian dari penilaian,” pungkasnya. (dksip)

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Paripurna Hari Jadi Tanjung Selor ke-236 dan Bulungan ke-66

Official Warta Cyber    Oktober 11, 2026    Comment   

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Paripurna Hari Jadi Tanjung Selor ke-236 dan Bulungan ke-66

Paripurna DPRD Kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR, Wartacyber.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bulungan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Selor ke-236 dan Hari Jadi Kabupaten Bulungan ke-66, Kamis (8/10/2026).

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Kabupaten Bulungan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, H. Riyanto, S.Sos.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, S.E., M.Si., Bupati Bulungan Syarwani, Wakil Bupati Bulungan Kilat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Risdianto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh adat dan tokoh masyarakat Kabupaten Bulungan.

Kehadiran Achmad Djufrie dalam rapat paripurna tersebut menjadi bentuk dukungan dan apresiasi terhadap peringatan hari jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan.

Momentum peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antarlembaga pemerintahan, khususnya antara DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, dan DPRD Kabupaten Bulungan.

Sinergi tersebut diharapkan dapat terus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan.

Peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Selor ke-236 dan Kabupaten Bulungan ke-66 menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan.

Wabup Malinau Hadiri Iraw Tidung Borneo Bersatu IV, Perkuat Persatuan dan Lestarikan Budaya

Official Warta Cyber    Oktober 11, 2026    Comment   

Wabup Malinau Hadiri Iraw Tidung Borneo Bersatu IV, Perkuat Persatuan dan Lestarikan Budaya

pembukaan Iraw Tidung Borneo Bersatu ke-IV Tahun 2026.

NUNUKAN, WartaCyber.com – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., menghadiri pembukaan Iraw Tidung Borneo Bersatu ke-IV Tahun 2026 di Baloi atau Rumah Adat Suku Tidung, Jalan Aji Muda, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pada 9–12 Oktober 2026 tersebut mengusung tema “Pecah Dalam Satu Tujuan Yang Sama” dan diikuti sebanyak 1.287 peserta. Jumlah itu terdiri atas 1.048 peserta dari komunitas Tidung se-Kalimantan Utara serta 239 peserta dari Sabah, Malaysia.

Dalam kesempatan tersebut, Jakaria menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang mempertemukan masyarakat Tidung dari berbagai wilayah di Borneo.

Menurutnya, Iraw Tidung Borneo Bersatu bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat persaudaraan, serta menjaga adat dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dikembangkan sebagai wadah pemersatu masyarakat Tidung lintas wilayah dan generasi.

Selain itu, pelestarian budaya dinilai penting agar identitas masyarakat Tidung tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Melalui kegiatan seperti ini, generasi muda diharapkan semakin mengenal, mencintai, dan meneruskan warisan budaya leluhur.

Iraw Tidung Borneo Bersatu ke-IV Tahun 2026 menjadi salah satu upaya memperkuat kebersamaan masyarakat Tidung di wilayah Borneo, termasuk menjalin hubungan budaya antara masyarakat Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia.

Dengan semangat persatuan, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga keharmonisan serta memperkuat identitas budaya Tidung agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

DPUPR-Perkim Dukung Penilaian Ombudsman Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Official Warta Cyber    Oktober 09, 2026    Comment   

DPUPR-Perkim Dukung Penilaian Ombudsman Tingkatkan Kualitas Pelayanan

pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026.

TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltara.

Penilaian tersebut menjadi momentum bagi DPUPR-Perkim Kaltara untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan agar semakin transparan, akuntabel, responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sekretaris DPUPR-Perkim Kaltara, Dr. Ir. Ar. Rahmat Wahyullah, S.T., M.T., bersama Kasubbag Umum dan Kepegawaian Nanang Masrani, S.E., menyampaikan dukungan terhadap proses penilaian yang dilakukan Ombudsman, Kamis (8/10).

Rahmat mengatakan, pengawasan dan penilaian Ombudsman tidak hanya menjadi proses evaluasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik.

“Penilaian ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dan memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujar Rahmat.

Ia menegaskan, DPUPR-Perkim Kaltara akan terus memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan serta melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Upaya tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat.

“Bersama Ombudsman RI, kami ingin terus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya. (dkisp)

Wagub Hadiri Paripurna Hari Jadi Tanjung Selor dan Bulungan

Official Warta Cyber    Oktober 09, 2026    Comment   

Wagub Hadiri Paripurna Hari Jadi Tanjung Selor dan Bulungan

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bulungan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Selor ke-236 dan Kabupaten Bulungan ke-66, Kamis (8/10).

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Datu Adil, Kantor DPRD Kabupaten Bulungan dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, H. Riyanto, S.Sos. Peringatan tahun ini mengangkat tema “Pelestarian Budaya, Mantapkan Potensi Unggul, Bulungan Berkelanjutan”.

Rangkaian paripurna diisi dengan pembacaan sejarah singkat Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan Nasi Rasul secara simbolis oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bulungan untuk dibagikan kepada para tamu undangan.

Ingkong mengatakan, peringatan hari jadi bukan sekadar momentum bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan daerah dalam membangun dan berkembang hingga saat ini.

“Kita berterima kasih hingga pada saat ini pemerintahan yang terus berkelanjutan dan berkesinambungan hingga saat ini maju bergerak dan maju terus,” kata Ingkong.

Ia mengajak Pemerintah Kabupaten Bulungan dan seluruh pihak untuk terus menjaga semangat serta kekompakan dalam membangun Bumi Tenguyun, termasuk di tengah kondisi fiskal yang saat ini menghadapi tekanan.

“Bagaimanapun kita tidak putus asa dan menyiasatinya, bergerak untuk maju, membangun kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan berlangsung pada 8 hingga 25 Oktober 2026. Sejumlah kegiatan dipusatkan di Kebun Raya Bundayati serta beberapa lokasi lainnya di Tanjung Selor dan Tanjung Palas. (dkisp)

BPBD Kaltara Gelar Simulasi Penanganan Karhutla dan Banjir

Official Warta Cyber    Oktober 09, 2026    Comment   

BPBD Kaltara Gelar Simulasi Penanganan Karhutla dan Banjir

 

Simulasi Ruang atau Tabletop Exercise (TTX) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.

TANJUNG SELOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Simulasi Ruang atau Tabletop Exercise (TTX) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir, Kamis (8/10).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Command Center BPBD Kaltara ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, BMKG, Basarnas, perangkat daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Simulasi dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pihak dalam menjalankan rencana penanganan ketika terjadi bencana. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman mengenai tugas, peran, dan pola koordinasi masing-masing pihak.

Sekretaris BPBD Kaltara, Denny Yusdianto, mengatakan TTX juga digunakan untuk menguji dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon), yaitu rencana yang disiapkan sebelum bencana terjadi untuk menjadi panduan pemerintah dan pihak terkait ketika menghadapi kondisi darurat.

“Simulasi ruang ini, atau istilahnya tabletop exercise, adalah upaya kita untuk menguji dokumen rencana kontinjensi yang sudah disahkan. Dokumen ini berisi skenario penanganan darurat saat bencana terjadi, mulai dari mobilisasi bantuan hingga penentuan titik dan ruang evakuasi bagi masyarakat,” ujar Denny.

Dalam simulasi tersebut, setiap unsur menjalankan peran sesuai tanggung jawabnya. Koordinasi antarlembaga juga diuji agar ketika terjadi bencana, penanganan di lapangan dapat dilakukan dengan cepat dan terarah.

“Di sini kita berbagi peran dan menyinkronkan koordinasi antarlembaga. Tujuan akhirnya, ketika kita harus turun melakukan penanganan darurat di lapangan, seluruh unsur sudah berada dalam satu komando dan satu jalur koordinasi yang solid,” jelasnya.

Denny menyebutkan karhutla dan banjir menjadi dua jenis bencana yang menjadi perhatian utama di Kaltara. Karena itu, penyusunan dan pengujian Renkon untuk kedua bencana tersebut menjadi fokus dalam simulasi.

Ia mengatakan penanganan karhutla di Kaltara selama ini melibatkan BPBD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, serta unsur lainnya. Koordinasi tersebut juga diperkuat dengan penetapan status keadaan darurat bencana oleh Gubernur Kaltara pada Juli lalu.

“Penanganan karhutla di Kalimantan Utara sangat terkoordinasi dengan baik, rapi, serta bersinergi secara positif bersama seluruh BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, dan unsur Pentahelix,” katanya.

Menurut Denny, simulasi perlu dilakukan secara berkala agar rencana penanganan bencana tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Meskipun kegiatan serupa pernah dilaksanakan sebelumnya, simulasi ini perlu terus diperbarui mengikuti dinamika kondisi di lapangan agar kesiapsiagaan kita tetap optimal,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, BPBD Kaltara berharap koordinasi antarlembaga semakin kuat, personel semakin siap, dan penanganan karhutla maupun banjir dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah ketika terjadi bencana. (dkisp)

Terima Aspirasi Buruh, Gubernur Kaltara Dorong Pembentukan PHI

Official Warta Cyber    Oktober 08, 2026    Comment   

Terima Aspirasi Buruh, Gubernur Kaltara Dorong Pembentukan PHI

 

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima aspirasi Aliansi Serikat Buruh.

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima aspirasi Aliansi Serikat Buruh dan memastikan berbagai persoalan yang disampaikan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Sejumlah persoalan ketenagakerjaan turut disampaikan, mulai dari sistem kerja dengan jeda lima tahun, perbedaan honorarium atau gaji, cuti panjang, hingga aturan perusahaan yang berkaitan dengan hak reproduksi pekerja perempuan.

Zainal mengatakan, pertemuan tersebut memberikan informasi langsung mengenai kondisi yang dihadapi para pekerja di lapangan.

“Banyak masukan yang disampaikan para pekerja untuk kami tindak lanjuti. Saya bersyukur mendapat informasi secara langsung mengenai berbagai persoalan yang selama ini dihadapi para pekerja di lapangan,” ujar Zainal saat menerima aspirasi di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (7/10)

Ia menegaskan, pemerintah akan mempelajari setiap aspirasi yang disampaikan dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan. Pemprov Kaltara juga akan berkoordinasi dengan perusahaan untuk memastikan aturan ketenagakerjaan dilaksanakan.

“Ini menjadi masukan bagi kami untuk dipelajari dan ditindaklanjuti. Perusahaan akan kami panggil untuk memastikan aturan ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah dilaksanakan. Jangan membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan regulasi,” tegasnya.

Untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara akan memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan di perusahaan.

Selain persoalan ketenagakerjaan, Pemprov Kaltara juga terus mendorong pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Tanjung Selor. Keberadaan PHI dinilai penting untuk memberikan akses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih mudah bagi pekerja dan perusahaan di Kaltara.

Saat ini, perkara hubungan industrial harus diselesaikan di Samarinda. Kondisi tersebut membuat pekerja maupun pihak perusahaan membutuhkan biaya, waktu, dan perjalanan yang lebih besar.

“Soal PHI, sejak 2023 kita sudah bersurat resmi kepada Mahkamah Agung. Kita juga terus berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltara agar keberadaan PHI di Kaltara dapat segera direalisasikan,” ungkapnya.

“Kita bisa bayangkan kalau harus berperkara di Samarinda, tentu membutuhkan biaya, waktu, dan jarak tempuh yang cukup jauh. Kalau PHI sudah ada di Tanjung Selor, tentu akan jauh lebih mudah dan efisien serta dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan para pekerja,”

Pemprov Kaltara memastikan aspirasi pekerja akan terus dikawal melalui penguatan pengawasan, evaluasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak pekerja, memberikan kepastian hukum, serta mendorong terciptanya hubungan industrial yang lebih kondusif dan berkeadilan. (dkisp).

Gubernur Zainal Pastikan Kebutuhan Jalan Perbatasan Kaltara Masuk Rencana Induk 2027–2029

Official Warta Cyber    Oktober 08, 2026    Comment   

Gubernur Zainal Pastikan Kebutuhan Jalan Perbatasan Kaltara Masuk Rencana Induk 2027–2029

 

kunjungan lapangan ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

KRAYAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan untuk memastikan kebutuhan pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltara 2027–2029 pada hari Rabu (7/10).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), H. Muhammad Tito Karnavian, yang membahas percepatan pembangunan jalan perbatasan di Kaltara.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Plt. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Moch. Iqbal Tamher, S.T., M.T., Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si., Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Mayjen TNI Edi Nurhabad, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat terkait.

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi jalan dan akses perbatasan yang menjadi bagian dari rencana pembangunan. Data dan kondisi lapangan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana induk sehingga pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan prioritas.

Sejumlah jalur dan akses vital menjadi perhatian, di antaranya Jalan Lingkar Krayan, jalur Malinau–Binuang–Krayan, akses Malinau menuju perbatasan Kalimantan Timur, jalur Malinau menuju Krayan, serta pembangunan dan perbaikan jembatan penghubung di sepanjang kawasan perbatasan Kaltara.

Gubernur Zainal menegaskan, penyelesaian jalan dan jembatan perbatasan menjadi kebutuhan penting karena keterbatasan akses darat selama ini berdampak pada distribusi logistik dan harga kebutuhan masyarakat.

“Penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan perbatasan sangat penting karena selama ini sejumlah wilayah kita masih bergantung pada pasokan logistik melalui jalur udara dan sungai. Keterbatasan akses darat tersebut berdampak langsung pada tingginya biaya distribusi dan mahalnya harga kebutuhan pokok yang diterima masyarakat,” tegas Zainal.

Menurutnya, konektivitas darat yang lebih baik akan memperlancar distribusi barang, membuka akses antarkawasan, serta mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah perbatasan.

Dalam rakor bersama Mendagri sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk penuntasan pembangunan jalan perbatasan Kaltara diproyeksikan mencapai sekitar Rp32 triliun untuk periode 2027–2029. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk pembangunan dan penanganan sejumlah ruas prioritas di wilayah perbatasan.

Pemprov Kaltara akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk memastikan kebutuhan di lapangan terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Melalui peninjauan langsung dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemprov Kaltara optimistis pembangunan jalan dan jembatan perbatasan dapat dipercepat. Konektivitas yang semakin baik diharapkan membuka akses masyarakat, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Kaltara. (dkisp).

Perkuat SDM Aparatur, Pemprov Kaltara Percepat Implementasi Manajemen Talenta

Official Warta Cyber    Oktober 08, 2026    Comment   

Perkuat SDM Aparatur, Pemprov Kaltara Percepat Implementasi Manajemen Talenta

 

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mempercepat implementasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM aparatur yang profesional dan berdaya saing.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memberikan arahan pada Sosialisasi Percepatan Implementasi Manajemen Talenta di Lingkungan Pemprov Kaltara di Aula Gedung Gubernur Kaltara Lantai 1, Rabu (7/10).

Denny mengatakan, reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme ASN sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit.

Menurutnya, manajemen talenta diperlukan untuk memastikan pengembangan karier ASN dilakukan secara terencana, terukur, dan transparan dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, serta potensi yang dimiliki.

“Saya memandang sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat penerapan manajemen talenta ASN di lingkungan Pemprov Kaltara,” ujar Denny.

Ia menegaskan, manajemen talenta tidak boleh berhenti sebagai konsep administratif, tetapi harus diterapkan secara nyata dan berkelanjutan di seluruh perangkat daerah.

“Satu hal yang ingin saya tekankan kepada seluruh kepala Perangkat Daerah yang hadir, yaitu penerapan manajemen talenta ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas pokok BKD semata,” tegasnya.

Untuk itu, para pimpinan perangkat daerah diminta aktif mendukung pemutakhiran data ASN, pengembangan talenta, serta menindaklanjuti hasil pemetaan sesuai kebutuhan di unit kerja masing-masing.

Denny juga berharap sosialisasi tersebut dapat memperkuat pemahaman teknis mengenai pembentukan talent pool serta pemanfaatan platform digital dalam menginformasikan jabatan yang tersedia. Dengan demikian, proses pengembangan dan mobilitas karier ASN dapat berlangsung lebih terbuka, transparan, dan akuntabel.

“Dengan sistem manajemen talenta yang baik, kita optimis kualitas pelayanan publik akan meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat. Kita ingin mencetak ASN dengan skill dan motivasi yang tinggi, penuh inisiatif, terus memperbaiki diri, dan senantiasa berkinerja unggul,” pungkasnya. (dkisp).