Harga TBS Ditetapkan Setelah Transaksi Berjalan, Subarno Nilai Petani Sawit Dirugikan

Novia Dominika    Juni 05, 2026    Comment   

Harga TBS Ditetapkan Setelah Transaksi Berjalan, Subarno Nilai Petani Sawit Dirugikan

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Fraksi Hanura.

SEKADAU, Wartacyber.com – Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Hanura, Paulus Subarno, menyoroti mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai terlambat dan berpotensi merugikan petani.

Menurutnya, harga TBS yang baru ditetapkan setelah transaksi jual beli berlangsung selama tujuh hari membuat petani tidak memiliki kepastian harga saat menjual hasil panennya.

Paulus Subarno menegaskan, penetapan harga seharusnya dilakukan sebelum proses jual beli berlangsung agar petani mengetahui harga resmi yang berlaku dan memiliki posisi tawar yang jelas.

“Seharusnya penetapan harga dilakukan sebelum transaksi penjualan terjadi sehingga petani mengetahui harga yang berlaku. Namun yang terjadi saat ini, harga baru ditetapkan setelah tujuh hari berjalan. Banyak petani yang sudah terlanjur menjual hasil panennya dan baru mengetahui harga acuan setelah transaksi dilakukan,” ujarnya.

Legislator Partai Hanura ini menilai kondisi tersebut membuat tujuan penetapan harga TBS untuk melindungi petani menjadi tidak optimal. Pasalnya, sebagian besar petani tidak memiliki pilihan selain segera menjual hasil panen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun biaya operasional kebun.

“Keterlambatan penetapan harga sangat berpotensi merugikan petani, terutama bagi mereka yang menjual hasil panen di bawah harga yang kemudian ditetapkan pemerintah,” katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan instansi terkait segera mengevaluasi mekanisme penetapan harga TBS agar dapat diumumkan lebih cepat dan menjadi acuan sebelum transaksi berlangsung.

Selain itu, ia juga mendorong adanya sistem informasi harga yang lebih transparan dan mudah diakses petani sehingga mereka memperoleh kepastian dalam menjual hasil panen.

“Perlu ada perbaikan mekanisme agar petani mendapatkan informasi harga secara cepat, transparan, dan dapat dijadikan pedoman sebelum menjual hasil panen. Dengan demikian, perlindungan dan kesejahteraan petani sawit dapat lebih terjamin,” tutupnya.(Tim).

Pemkab Malinau Siapkan Wajah Baru Eks Pasar Pelangi, Usung Konsep Pasar Urban Modern

Novia Dominika    Juni 05, 2026    Comment   

Pemkab Malinau Siapkan Wajah Baru Eks Pasar Pelangi, Usung Konsep Pasar Urban Modern

Rapat ekspose perencanaan pekerjaan pembangunan dan pematangan kawasan Eks Pasar Pelangi

 Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan rencana penataan kembali kawasan Eks Pasar Pelangi yang terbakar pada tahun lalu. Penataan tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak kebakaran sekaligus menghadirkan kawasan perdagangan yang lebih tertata dan nyaman.

 

Hal itu disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Agustinus, M.AP, usai memimpin rapat ekspose perencanaan pekerjaan pembangunan dan pematangan kawasan Eks Pasar Pelangi di Ruang Intulun, Kamis (4/6/2026).

 

Agustinus menjelaskan, konsep yang sedang disiapkan mengarah pada pembangunan kawasan bergaya food court atau pasar urban, yang memadukan unsur pasar tradisional dengan penataan yang lebih modern tanpa menghilangkan karakter lokal.

 

“Harapannya, kegiatan perekonomian masyarakat yang terdampak kebakaran dapat tumbuh kembali. Konsepnya seperti food court atau pasar urban, jadi pasar tradisional yang ditata lebih baik menuju modern, tetapi tetap mempertahankan ciri khas tradisionalnya,” ujarnya.

 

Dalam rapat tersebut, juga dibahas keberadaan aset desa yang berada di bagian belakang kawasan pasar. Menurut Agustinus, hal tersebut perlu dikoordinasikan lebih lanjut agar pembangunan yang dilakukan tidak menghambat akses masyarakat yang selama ini beraktivitas di area pasar basah.

 

Ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera berkomunikasi dengan pemerintah desa untuk menyusun konsep penataan yang terintegrasi antara kawasan pasar yang akan dibangun dengan lokasi pasar basah yang saat ini digunakan para pedagang.

 

“Pasar basah di belakang itu perlu dikaji apakah bisa menjadi satu kesatuan dengan konsep pasar urban yang akan dibangun. Yang penting tetap memperhatikan aspek kebersihan, penataan, dan kenyamanan sehingga masyarakat maupun pembeli merasa lebih nyaman,” katanya.

 

Menurutnya, penataan kawasan tersebut tidak hanya berorientasi pada aktivitas perdagangan, tetapi juga diharapkan menjadi ruang publik yang menarik bagi masyarakat. Ia bahkan mengusulkan agar desain bangunan dapat memaksimalkan potensi pemandangan sungai yang berada di bagian belakang kawasan.

 

“Kita ingin orang datang ke sana bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga bisa menikmati suasana dan melakukan aktivitas rekreasi ringan. Karena lokasi di dekat sungai itu memiliki pemandangan yang cukup bagus,” ungkapnya.

 

Agustinus menegaskan bahwa perencanaan akan terus disempurnakan berdasarkan masukan dari perangkat daerah terkait. Konsultan perencana diminta meninjau kembali konsep yang telah dipaparkan dan mengakomodasi berbagai saran teknis yang muncul dalam rapat.

 

Untuk tahap perencanaan, ia berharap seluruh proses dapat diselesaikan secepat mungkin pada tahun ini agar tahapan pekerjaan berikutnya dapat segera dilaksanakan.

 

“Perencanaan ini harus segera clear. Saya minta perangkat daerah terkait bergerak cepat karena masih ada beberapa tahapan pekerjaan yang membutuhkan waktu, seperti pematangan lahan dan persiapan fisik lainnya,” tegasnya.

 

Pemkab Malinau berharap penataan kembali Eks Pasar Pelangi nantinya dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih representatif, tertib, bersih, dan mampu mendukung pertumbuhan usaha mikro serta perdagangan lokal di wilayah Malinau Kota.

Indeks Kerukunan Tertinggi di Kalimantan, Kaltara Perkuat Sinergi Pemerintah dan FKUB

Novia Dominika    Juni 05, 2026    Comment   

Indeks Kerukunan Tertinggi di Kalimantan, Kaltara Perkuat Sinergi Pemerintah dan FKUB

Audiensi antara Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dan jajaran pengurus FKUB

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

Capaian tersebut menjadi perhatian dalam audiensi antara Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dan jajaran pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Kerja Gubernur, Kamis (4/6).

Pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan tokoh lintas agama dalam menjaga stabilitas sosial serta keharmonisan masyarakat di Bumi Benuanta.

Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua FKUB Kaltara Wiyono Adie melaporkan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama Kaltara secara konsisten berada di jajaran teratas nasional dan menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan.

“Untuk Indeks Kerukunan Beragama Kaltara, kita selalu berada di posisi atas secara nasional. Yang membanggakan, di tingkat Kalimantan kita selalu menjadi yang tertinggi,” ujar Wiyono.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran FKUB yang selama ini aktif menjaga hubungan harmonis antarumat beragama melalui berbagai kegiatan sosial dan pendekatan dialogis.

“Saya berterima kasih atas kekompakan bapak ibu menjalankan kegiatan sosial ini dengan capaian yang luar biasa. Ini prestasi membanggakan yang membawa harum nama Kaltara,” kata Zainal.

Menurutnya, kerukunan yang terjaga dengan baik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas masyarakat yang majemuk.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui berbagai inovasi serta penguatan komunikasi antarumat beragama.

Selain itu, Zainal menginstruksikan FKUB untuk terus mengedepankan deteksi dini dan koordinasi cepat terhadap berbagai potensi persoalan sosial guna menjaga kondusivitas daerah.

Audiensi diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dan program kerja lapangan agar Kaltara tetap menjadi daerah yang aman, damai dan harmonis bagi seluruh masyarakat. (dkisp)

TP PKK Kaltara Dorong Hunian Sehat, Rahmawati: Rumah Layak Huni Fondasi Kesejahteraan Keluarga

Novia Dominika    Juni 05, 2026    Comment   

TP PKK Kaltara Dorong Hunian Sehat, Rahmawati: Rumah Layak Huni Fondasi Kesejahteraan Keluarga

Sosialisasi Rumah Sehat Layak Huni.

NUNUKAN – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan hunian yang sehat dan layak huni. Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Rumah Sehat Layak Huni yang digelar di Kantor Bupati Nunukan, Kamis (4/6).

Kegiatan yang dibuka langsung Ketua TP PKK Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamana, dan kenyamanan sebagai fondasi kesejahteraan keluarga.

Dalam sambutannya, Rahmawati menegaskan bahwa rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi lingkungan utama yang memengaruhi kualitas hidup seluruh anggota keluarga.

“Rumah yang sehat dan layak huni memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta kualitas hidup seluruh anggota keluarga,” kata Rahamawati.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan memperoleh pengetahuan mengenai cara menciptakan lingkungan hunian yang bersih, sehat, aman dan nyaman sehingga dapat mendukung kehidupan keluarga yang lebih produktif dan sejahtera.

Rahmawati juga menegaskan komitmen TP PKK Kaltara untuk terus mendukung berbagai program peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui edukasi, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa keluarga yang tinggal di lingkungan yang sehat akan lebih mampu mewujudkan keluarga yang berkualitas,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi langkah awal dalam mewujudkan kawasan permukiman yang lebih sehat dan layak huni di Kabupaten Nunukan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan, organisasi perempuan, serta berbagai unsur masyarakat setempat. (dkisp)

Bupati Wempi Pimpin Evaluasi Pembangunan, Tekankan Perencanaan Tepat dan Penguatan Sektor Pertanian

Novia Dominika    Juni 04, 2026    Comment   

Bupati Wempi Pimpin Evaluasi Pembangunan, Tekankan Perencanaan Tepat dan Penguatan Sektor Pertanian

Rapat Bersama Jajaran OPD.

Malinau - Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H dan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.SI memimpin rapat bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para asisten dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau yang di laksanakan di ruang pertemuan Laga Feratu, Selasa, (02/06/2026) pagi.

Dalam arahannya, Bupati Wempi menegaskan pemerintah daerah saat ini tengah melakukan penyesuaian dan penyelarasan program pembangunan sebagai respons terhadap berbagai dinamika global yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional dan daerah.

Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan.

Untuk itu, selama tiga hari ke depan, Pemerintah Kabupaten Malinau akan menggelar pembahasan maraton bersama seluruh OPD yang dibagi berdasarkan koordinasi oleh masing-masing asisten.

Langkah ini dilakukan guna menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi serta memastikan setiap perangkat daerah memahami tantangan dan arah pembangunan yang akan dijalankan.

"Kita harus memiliki perspektif dan pemahaman yang sama terhadap situasi yang sedang dihadapi. Langkah yang direncanakan harus tepat, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," ungkap Bupati Wempi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Wempi juga menyampaikan apresiasi atas capalan Pemerintah Kabupaten Malinau yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Bupati Wempi juga menyoroti pentingnya kualitas perencanaan pembangunan. Menurutnya, berbagai persoalan seperti proyek yang tidak termanfaatkan, pembangunan yang tertunda hingga fasilitas yang tidak sesuai kebutuhan umumnya berawal dari perencanaan yang kurang matang.

Setiap usulan pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan nyata, disertai kajian teknis yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia serta rencana pemanfaatan yang jelas setelah pembangunan selesai

Selain sektor infrastruktur, Bupati Wempi juga menyoroti terkait pengembangan sektor pertanian dan perkebunan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rilis).

DPRD Sekadau Terima Aspirasi BEM ITKK, Soroti Harga Sawit dan Akses BBM di Pedalaman

Novia Dominika    Juni 03, 2026    Comment   

DPRD Sekadau Terima Aspirasi BEM ITKK, Soroti Harga Sawit dan Akses BBM di Pedalaman

Audiensi terkait Harga Sawit dan Akses BBM

Sekadau Kalbar, Wartacyber.com - DPRD Kabupaten Sekadau menerima kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK), yang menyampaikan sejumlah aspirasi terkait isu nasional maupun Daerah. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi DPRD Sekadau. 

Dalam penyampaian nya Ketua BEM ITKK Sekadau, Veronika Indol mengatakan tujuan kedatangan BEM di DPRD Kabupaten Sekadau hari ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya terkait persoalan harga sawit dan distribusi BBM yang dinilai sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

"Kami berharap DPRD Kabupaten Sekadau dapat mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan, karena tujuan kami bukan hanya menyampaikan keluhan tetapi juga ingin hadirnya solusi yang nyata bagi kita masyarakat terutama untuk para petani sawit dan masyarakat Daerah terpencil yang menghadapi kesulitan BBM," Tutur Veronika Indol.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sekadau, Jeffray Raja Tugam, mengatakan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari mahasiswa ITKK ini terutama mengenai isu-isu yang beredar sekarang dari Nasional maupun Daerah yaitu

kebijakan Pemerintah usat yang berkaitan dengan transportasi dan dampaknya terhadap harga komoditas sawit.

"Pada dasarnya mereka mendukung kebijakan dari Pemerintah Pusat, namun mereka juga meminta hal ini supaya dapat diawasi secara ketat untuk setiap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membeli buah sawit ini agar tidak semaunya saja dalam menentukan harga dan mematuhi aturan harga sawit," ungkap Jeffray. 

"Dan tentunya aspirasi dari para Mahasiswa ini nanti juga akan kami sampaikan kepada Pak Bupati agar hal ini bisa menjadi perhatian baik di Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Pusat," katanya.

Jeffray Raja Tugam juga mengatakan, Para Mahasiswa ini juga menyampaikan aspirasi terkait naiknya harga Bahan bakar minyak (BBM) yang sangat berdampak terrhadap masyarakat terutama yang berada di Wilayah terpencil. 

"Masyarakat di Daerah terpencil, apalagi yg belum memiliki SPBU itu harus membeli BBM dengan harga yang lumayan tinggi dibandingkan dengan Wilayah lainnya dan mereka berharap Pemerintah Daerah dapat menyusun tata kelola dan kebijakan yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat di Daerah di Daerah terpencil," pungkasnya. (vn).

Tinjau Gedung Baru BPSDM, Sekprov Ingin ASN Segera Tempati Fasilitas yang Lebih Layak

Novia Dominika    Juni 03, 2026    Comment   

Tinjau Gedung Baru BPSDM, Sekprov Ingin ASN Segera Tempati Fasilitas yang Lebih Layak

Peninjauan Gedung BPSDM.

 TANJUNG SELOR – Di tengah padatnya agenda mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., menyempatkan meninjau langsung Gedung Baru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM), Rabu (3/6). 

 Kunjungan itu bukan sekadar melihat bangunan baru yang berdiri megah. Denny ingin memastikan setiap sudut gedung benar-benar siap digunakan sebelum ratusan pegawai mulai beraktivitas di dalamnya. 

 Saat berkeliling meninjau fasilitas, Sekprov Denny masih menemukan sejumlah pekerjaan yang perlu disempurnakan. Karena itu, ia meminta pekerjaan yang tersisa segera dirampungkan agar proses pemindahan tidak kembali tertunda.

 “Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Saya ingin semuanya benar-benar siap sebelum ditempati,” ujar Denny.

 Menurut Denny, percepatan ini penting karena kondisi kantor BPSDM yang saat ini digunakan sudah tidak lagi ideal untuk mendukung aktivitas kerja dan pelayanan.

 Ia pun memberikan tenggat waktu 15 hari kepada jajaran teknis untuk menuntaskan seluruh pekerjaan yang masih tersisa.

 “Gedung ini harus segera siap karena kantor yang sekarang sudah sangat memprihatinkan,” tegasnya. 

 Namun bagi Denny, fungsi gedung baru ini tidak hanya sebagai tempat bekerja. Ia melihat BPSDM memiliki peluang menjadi aset produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. 

 Selain digunakan untuk pendidikan dan pelatihan ASN, sejumlah fasilitas yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak swasta sehingga mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 “Semangat kita bagaimana aset ini bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat lebih bagi daerah,” katanya.

 Sebelum meninggalkan lokasi, Denny memberikan perhatian khusus pada sentuhan akhir bangunan. Ia berharap identitas budaya Kalimantan Utara tetap hadir dalam desain maupun tampilan gedung sehingga menjadi representasi daerah yang membanggakan.

 Baginya, gedung pemerintah bukan hanya berfungsi sebagai sarana kerja, tetapi juga menjadi wajah daerah yang mencerminkan karakter dan kearifan lokal Kaltara. 

Usai dari lokasi BPSDM, Denny melanjutkan peninjauan ke Gedung Pusdalops BPBD Kaltara serta mengecek kesiapan Ruang Sidang Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). (dkisp).