DPRD Kaltara Soroti Antrean BBM dan Aktivitas Galian C

Novia Dominika    Mei 12, 2026    Comment   

DPRD Kaltara Soroti Antrean BBM dan Aktivitas Galian C

Rapat Dengar Pendapat.

TANJUNG SELOR - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M, memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltara bersama mitra kerja, Senin (11/05/26), di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat ini membahas penguatan mekanisme pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta evaluasi perizinan dan dampak lingkungan aktivitas galian C di wilayah Kaltara.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kaltara menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM dan aktivitas galian C merupakan isu strategis yang harus segera ditangani secara serius melalui koordinasi lintas sektor.

la menyoroti masih tingginya antrean kendaraan di SPBU yang diduga dipicu praktik penyalahgunaan barcode dan pengetapan BBM, serta belum tertatanya aktivitas galian C akibat kendala administrasi dan legalitas perizinan.

"Rapat ini dilaksanakan untuk mencari solusi konkret agar persoalan yang merugikan masyarakat ini dapat segera diselesaikan, baik melalui penguatan pengawasan distribusi BBM maupun percepatan penataan perizinan galian C," tegas Achmad Djufrie.

Dalam pembahasan, DPRD mendorong pembentukan Tim Terpadu Pengawasan BBM yang melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.

Tim ini nantinya diharapkan mampu melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi, termasuk verifikasi barcode dan penertiban terhadap praktik penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, DPRD juga meminta Pemerintah Provinsi segera menyiapkan Surat Edaran Gubernur sebagai dasar koordinasi pengawasan BBM di seluruh kabupaten/kota agar penanganan persoalan ini berjalan seragam dan terintegrasi di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Terkait aktivitas galian C, rapat menyimpulkan bahwa hambatan utama bukan hanya pada penerbitan izin, tetapi juga pemenuhan dokumen lingkungan hidup dan dokumen teknis pertambangan oleh pelaku usaha. DPRD mendorong percepatan penyelesaian perizinan dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang, legalitas, serta perlindungan lingkungan.

 Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltara juga mengusulkan pembentukan Tim Pendampingan Proses Perizinan Galian C untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam menyelesaikan seluruh tahapan administrasi hingga izin dinyatakan lengkap.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk menindaklanjuti hasil pembahasan melalui langkah konkret dan berkelanjutan demi menciptakan distribusi BBM yang tepat sasaran serta tata kelola pertambangan yang tertib dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Utara. (Tim).

Pimpin Apel Gabungan, Sekprov Kaltara Ajak ASN Tingkatkan Pelayanan Publik

Novia Dominika    Mei 12, 2026    Comment   

Pimpin Apel Gabungan, Sekprov Kaltara Ajak ASN Tingkatkan Pelayanan Publik

Apel Gabungan.

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., memimpin apel pagi gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agathis, Senin (11/5).

Dalam arahannya, Sekprov Denny menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) atas dedikasi dan kontribusi yang terus diberikan dalam mendukung pembangunan daerah.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman khususnya di perangkat daerah yang terus memberikan yang terbaik untuk Kaltara,” ujar Denny.

Denny menyampaikan bahwa berbagai capaian yang diraih Pemprov Kaltara dalam beberapa waktu terakhir merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.

Di antaranya, Kaltara berhasil meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) Terbesar Tahun 2025 pada ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026.

Selain itu, Kaltara juga memperoleh apresiasi sebagai provinsi terbaik dalam menurunkan tingkat pengangguran di regional Kalimantan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dan menerima insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat.

Pada kesempatan tersebut, Denny turut mengingatkan pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setelah dilaksanakan exit meeting, sebagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai tindak lanjut yang masih berproses.

“Saya berharap hal-hal yang masih memerlukan tindak lanjut dapat segera diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Inspektorat Provinsi Kaltara akan terus melakukan pendampingan dan koordinasi terhadap proses penyelesaian tindak lanjut tersebut.

Di akhir arahannya, Denny juga mengajak seluruh ASN untuk bijak menyikapi berbagai informasi, khususnya di media sosial, serta terus menjaga semangat dan etos kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jaga semangat, jaga kesehatan, dan terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pesannya.

Usai apel gabungan, turut dilakukan penyerahan piagam penghargaan penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025 kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu yang diterima langsung oleh kepala UPT terkait. (dkisp)

Wagub Kaltara Tekankan Integritas dan Pengendalian Risiko di Lingkungan Pemprov

Novia Dominika    Mei 12, 2026    Comment   

Wagub Kaltara Tekankan Integritas dan Pengendalian Risiko di Lingkungan Pemprov

Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026

TANJUNG SELOR – Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (11/5) pagi.

Di hadapan jajaran perangkat daerah, Wagub Ingkong mengingatkan bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pelayanan yang nyata bagi masyarakat.

Karena itu, ia menilai penguatan integritas harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya terbatas pada pengawasan internal.

“Pengendalian risiko bukan hanya tugas inspektorat, tetapi tanggung jawab seluruh pimpinan dan jajaran,” kata Ingkong.

Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak lagi bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi antar perangkat daerah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal.

Ia pun menekankan pentingnya kemampuan mengidentifikasi dan memetakan risiko sejak dini agar hambatan dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan.

Kegiatan sosialisasi ini sendiri merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus menindaklanjuti survei efektivitas pengendalian risiko integritas yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bagi Ingkong, survei tersebut menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana budaya integritas telah diterapkan di lingkungan pemerintahan daerah.

“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Ingkong berharap penguatan integritas dapat memberikan dampak nyata dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengabdian kita,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., jajaran pimpinan perangkat daerah, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji, AK., M.M., serta Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi, Saut Parulian Bakkara. (dkisp)

Yodi Sebut Ketidakjelasan Plasma Sawit di Sekadau Bisa Jadi Bom Waktu

Novia Dominika    Mei 12, 2026    Comment   

Yodi Sebut Ketidakjelasan Plasma Sawit di Sekadau Bisa Jadi Bom Waktu

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Fraksi Gerindra, Yodi Setiawan.

Sekadau - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan menyoroti persoalan pola kemitraan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau yang dinilai belum memberikan kejelasan bagi petani plasma.

 Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang menerapkan pola manajemen satu atap maupun pola bagi hasil, termasuk pola bagi fisik, namun pembagian hasil kepada petani belum transparan.

Yodi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena saat ini harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tengah mengalami kenaikan dan produksi juga meningkat. Namun, pendapatan yang diterima petani plasma disebut masih sama seperti saat harga TBS berada di kisaran tahun 2000-an.

“Sekarang harga TBS naik, produksi meningkat, tetapi pendapatan yang dibagikan kepada petani masih sama seperti saat harga sawit masih rendah dulu,” Kata Yodi Setiawan. Selasa (12/5/2026).

Ia juga mengaku menerima laporan dari sejumlah petani terkait belum adanya konversi plasma, bahkan ada petani yang tidak mengetahui lokasi kebun plasma mereka berada. Padahal, perusahaan perkebunan tersebut telah beroperasi hampir 10 tahun bahkan lebih.

“Masih ada petani yang belum konversi, ada juga yang tidak tahu posisi plasmanya di mana. Sementara perusahaan sudah beroperasi hampir 10 tahun bahkan lebih. Ini adalah bom waktu,” tegasnya.

Karena itu, Yodi meminta perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang masih menghadapi persoalan tersebut segera melakukan pembenahan dan membuka komunikasi secara transparan dengan masyarakat maupun petani yang telah menyerahkan lahannya untuk program kemitraan plasma.(Nv).

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes

Novia Dominika    Mei 11, 2026    Comment   

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes

Pembukaan Bimtek.

Sekadau Kalbar, kalbaraktual.com - Bupati Sekadau, Aron, Menghadiri sekaligus Membuka Kegiatan Bimbingan Teknis  “Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Online 2.0.8 Tahun Anggaran 2026". Bertempat di Aula Kampus Institut Teknologi Keling Kumang. Senin, (11/5/2026).

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sekadau, Sabas mengatakan, Kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas Desa ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dan mendalam serta pemantapan penggunaan aplikasi Siskeudes Versi 2.0.8 kepada aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.

"Diterapkannya keuangan Desa berbasis Siskeudes Online 2.0.8 ini, bertujuan mengoptimalkan kita dalam penginputan, perencanaan, penganggaran penatausahaan keuangan Desa, pajak dan arsip digital, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa oleh pemerintah Desa dalam penyampaian laporan keuangan yang berupa laporan realisasi APBDES untuk semester pertama dan laporan pertanggungjawaban APBDES untuk semester kedua tahun berjalan," ungkapnya. 

"Dengan terlaksananya kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan kepada pemerintah Desa dalam penyampaian laporan realiasi dan pertanggungjawaban keuangan Desa ini bisa diimplementasikan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan disiplin dalam penggunaan dana Desa (DD) maupun alokasi dana Desa (ADD) dalam laporan pertanggungjawaban APBDES, serta diharapkan juga kepada Pemerintah Desa agar tidak terlambat dalam menyampaikan hasil laporan pertanggungjawabannya," sambungnya. 

Dikesempatan ini juga, Bupati Kabupaten Sekadau, Aron mengungkapkan, Dengan diberlakukannya undang undang Desa, Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan berupa transfer dana Desa (DD) yang diharapkan agar Desa ini mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan dana yang diterima oleh Pemerintah Desa nya untuk melakukan pembangunan dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap keuangan Desa yang ada.

"Kemampuan aparat Desa untuk membangun dan mengelola Desa nya sendiri tentu harus diiringi dengan kemampuan dalam mengelola Desa dan masyarakatnya, yang harus di dukung juga dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi sehingga kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Desa ini dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk para aparat Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan di Desa nya," katanya.

"Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa ini juga harus dilakukan secara terus-menerus yang mana ini juga merupakan bagian Dari pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada aparat Pemerintahan Desa. Harapannya yaitu, jika aparat Pemerintah Desa mempunyai kemampuan mengelola Desanya dengan baik maka pelayanan dan komitmen “melayani” masyarakat Desa dapat kita tingkatkan guna mendukung terwujudnya visi - misi Kabupaten Sekadau yakni, Kabupaten Sekadau yang unggul, sejahtera dan bermartabat," pungkasnya. (vr)

Pemkab Malinau Optimalkan Lahan Tidur Lewat Program Tanam Jagung

Novia Dominika    Mei 09, 2026    Comment   

Pemkab Malinau Optimalkan Lahan Tidur Lewat Program Tanam Jagung

Tanam Jagung.

Malinau - Pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan kegiatan Tanam Jagung bersama Bupati Malinau, Wempi W. Mawa dan Satgas Pesat bertempat di kawasan Jalan Pengadilan Negeri Malinau, Jumat, (08/05/2026) pagi.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan serta pemanfaatan lahan produktif di wilayah Kabupaten Malinau.

Di sampaikan oleh Bupati Wempi, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau mulai mengoptimalkan lahan tidur milik pemerintah dengan program penanaman jagung dan berbagai komoditas pertanian lainnya.

"Bibit Jagung yang digunakan merupakan varietas unggulan hasil kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. Bibit tersebut sebelumnya diserahkan langsung oleh pihak akademisi saat kunjungan pemerintah daerah ke Unhas beberapa waktu lalu", ungkap Bupati Wempi.

Pemerintah berharap program ini dapat menjadi bagian dari pengembangan inovasi daerah melalui sektor pertanian. Selain meningkatkan produktivitas lahan, program tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru, memperkuat ketahanan pangan hingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Wempi juga menambahkan bahwa lahan sebanyak apa pun kalau tidak digarap dengan baik tentu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu kami ingin lahan ini menjadi produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, ucapnya.

Selain jagung, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan komoditas lain seperti kelapa, kopi, pisang hingga tanaman perkebunan yang memiliki potensi pasar ekspor. (Sa).

Komisi II DPRD Kaltara Perkuat Sinergi Pengawasan Karantina di Wilayah Perbatasan

Novia Dominika    Mei 09, 2026    Comment   

Komisi II DPRD Kaltara Perkuat Sinergi Pengawasan Karantina di Wilayah Perbatasan

Kunker Komisi II.

TANJUNG SELOR - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara guna memperkuat koordinasi dan sinergi pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah perbatasan, Kamis (07/05/26).

Kunjungan tersebut dipimpin Anggota Komisi II DPRD Kaltara, H. Rakhmat Sewa, SE, bersama Anggota Komisi, Maslan, dan Agus Salim. Rombongan ini disambut langsung oleh jajaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara.

Dalam pertemuan itu, Komisi II menegaskan pentingnya peran Balai Karantina dalam menjaga keamanan hayati daerah, mencegah penyebaran hama dan penyakit, serta memastikan kualitas komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan yang keluar masuk Kalimantan Utara.

"Sebagai daerah perbatasan, pengawasan karantina harus diperkuat demi menjaga ketahanan pangan dan keamanan hayati daerah," ujar H. Rakhmat Sewa.

Selain membahas pengawasan komoditas, pertemuan juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Balai Karantina, seperti keterbatasan sarana prasarana, pengawasan di pintu perbatasan, hingga peningkatan sumber daya manusia.

Dengan kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui komoditas unggulan Kalimantan Utara. (Sa).