Harga TBS Dipangkas Rp700, Ketua Komisi II Soroti PT PAM: Jangan Buat Aturan Sendiri!

Novia Dominika    Mei 21, 2026    Comment   

Harga TBS Dipangkas Rp700, Ketua Komisi II Soroti PT PAM: Jangan Buat Aturan Sendiri!

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Fraksi Gerindra, Yodi Setiawan.

SEKADAU – Presiden Prabowo Subianto baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang mewajibkan ekspor kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloys dilakukan melalui satu pintu lewat BUMN. 

Kebijakan tersebut bertujuan mencegah praktik manipulasi serta menyelamatkan devisa negara yang selama ini banyak diparkir di luar negeri.

Langkah Presiden Prabowo itu dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor sumber daya alam, termasuk industri kelapa sawit agar lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat serta petani.

Namun di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sawit nasional, petani sawit di Kabupaten Sekadau justru dihadapkan pada polemik penurunan harga tandan buah segar (TBS) oleh salah satu perusahaan sawit yakni PT. Parna Agro Mas (PAM).

Informasi yang beredar melalui pesan WhatsApp menyebutkan harga TBS wilayah Dalam Belitang (DB) untuk umur tanaman 8–10 tahun pada Jumat, 22 Mei 2026 sebesar Rp2.610 per kilogram atau turun Rp700.

Kebijakan penurunan harga tersebut menimbulkan keresahan di kalangan petani sawit karena dinilai dilakukan secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan angkat bicara dan meminta perusahaan tidak membuat aturan sendiri terkait penetapan harga TBS.

“Jangan membuat aturan sendiri. Pemerintah sudah memiliki ketetapan harga melalui Dinas Perkebunan. Itu yang harus dipatuhi,” tegas Yodi. Saat diwawancara awak media. Kamis (21/5/2026).

Ia menegaskan tata kelola penetapan harga TBS telah diatur pemerintah melalui mekanisme resmi bersama tim penetapan harga yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan perwakilan petani.

Menurut Yodi, hingga saat ini harga crude palm oil (CPO) di pasaran tidak mengalami penurunan signifikan, sehingga penurunan harga TBS hingga Rp700 perlu dijelaskan secara terbuka oleh perusahaan.

“CPO tidak turun, jadi kenapa harga TBS petani bisa langsung turun sampai Rp700. Ini yang menimbulkan keresahan dan polemik di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait segera turun tangan melakukan pengawasan agar tata kelola sawit di Kabupaten Sekadau berjalan sesuai regulasi pemerintah dan tidak merugikan petani. (Nv).

Wagub Kaltara Resmi Buka Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional 2026

Novia Dominika    Mei 19, 2026    Comment   

Wagub Kaltara Resmi Buka Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional 2026

Seleksi Calon Paskibraka.

 TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memulai tahapan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi dan Nasional Perwakilan Kaltara Tahun 2026 sebagai upaya menyiapkan generasi muda berkarakter, disiplin dan berjiwa nasionalis.

Mewakili Gubernur Kaltara, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., membuka secara resmi kegiatan seleksi yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (18/5) malam.

Dalam sambutan tertulis Gubernur, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang merupakan siswa-siswi terbaik utusan kabupaten dan kota di Kaltara.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya mengucapkan selamat kepada para siswa-siswi yang terpilih menjadi peserta calon Paskibraka,” kata Ingkong.

Ia mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan serius, penuh tanggung jawab, serta menjaga kesiapan mental dan fisik.

Menurutnya, menjadi anggota Paskibraka bukan hanya soal kemampuan baris-berbaris, tetapi juga tentang dedikasi, ketangguhan mental, disiplin dan semangat kebangsaan.

Ingkong menegaskan proses seleksi memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda, khususnya di wilayah perbatasan negara seperti Kaltara.

Selain kepada peserta, ia juga berpesan kepada panitia dan tim seleksi agar menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas dan integritas.

“Kita harus memastikan bahwa Paskibraka yang terpilih nantinya benar-benar merupakan putra-putri terbaik yang layak menjadi wakil Kaltara di tingkat provinsi maupun nasional, guna mengharumkan nama Bumi Benuanta yang kita cintai ini” tegasnya.

Pemprov Kaltara berharap peserta yang terpilih nantinya mampu menjadi teladan, agen perubahan dan pembawa pengaruh positif di lingkungan masyarakat.

Kegiatan pembukaan ditutup dengan prosesi penyematan nomor dada peserta secara simbolis sebagai tanda dimulainya rangkaian seleksi Paskibraka Tahun 2026. (dkisp)

DKISP Kaltara Dorong Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efisien dan Transparan

Novia Dominika    Mei 19, 2026    Comment   

DKISP Kaltara Dorong Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efisien dan Transparan

Rapat Koordinasi.

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) terus memperkuat transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Digital se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang resmi dibuka Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tarakan, Selasa (19/5).

Dalam sambutannya, Iskandar menegaskan transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijalankan seluruh instansi pemerintah.

“Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel,” kata Iskandar.

Ia menjelaskan penguatan transformasi digital sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital.

Menurutnya, seluruh instansi pemerintah dituntut memperkuat digitalisasi dokumen, integrasi data dan keterpaduan layanan digital nasional secara menyeluruh.

“Kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi di Kaltara,” ujarnya.

Ia menyebutkan upaya bersama yang dilakukan selama ini mulai menunjukkan hasil positif. Indeks SPBE Provinsi Kaltara meningkat menjadi 3,87, Kabupaten Nunukan 3,49 dan Kabupaten Tana Tidung 3,25.

Capaian tersebut, lanjutnya, menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital di tengah tantangan yang semakin kompleks.

“Tahun 2026 akan menjadi momentum penting dalam menghadapi evaluasi indeks pemerintahan digital yang tidak hanya menilai sistem dan aplikasi, tetapi juga integrasi layanan, tata kelola, keamanan informasi serta dampak nyata pelayanan digital kepada masyarakat,” jelasnya.

Di akhir sambutan, Iskandar berharap forum ini mampu menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun solusi dan rencana aksi konkret guna meningkatkan indeks pemerintahan digital di seluruh wilayah Kaltara.

“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata memperkuat komitmen bersama mewujudkan Kaltara yang maju, adaptif dan berdaya saing melalui taat kelola pemerintahan digital yang handal, terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” tutupnya. (dkisp)

Panglima Literasi Dayak: Jejak Dedikasi Master Rangkaya Bada Masri Sareb Putra untuk Peradaban Iban

Novia Dominika    Mei 19, 2026    Comment   

Panglima Literasi Dayak: Jejak Dedikasi Master Rangkaya Bada Masri Sareb Putra untuk Peradaban Iban

Kongres Literasi Dayak 2026.

SEKADAU – Sosok Masri Sareb Putra kembali mendapat apresiasi luas atas dedikasinya dalam membangun dan menghidupkan semangat literasi Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Melalui Kongres Literasi Dayak 2026 yang digelar pada 15–16 Mei 2026 di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, namanya semakin dikenal sebagai salah satu tokoh penting yang konsisten memperjuangkan marwah budaya dan intelektualitas masyarakat Dayak, khususnya Iban.

Penulis sekaligus pemerhati budaya Dayak tersebut dinilai berhasil menghadirkan ruang intelektual yang mempertemukan para tokoh, akademisi, penulis, dan pemerhati Dayak dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Kiprah panjangnya di dunia literasi telah melahirkan banyak karya yang mengangkat identitas Dayak ke ruang publik yang lebih luas.

Salah satu peserta dan pemerhati Kongres Literasi Dayak, Grace Lukas, menyebut Masri Sareb Putra sebagai figur yang tidak pernah lelah menulis dan memperjuangkan bangsanya melalui karya-karya literasi.

“Beliau bukan hanya penulis, tetapi peneliti dan pengamat yang mendedikasikan hidupnya untuk mengangkat derajat masyarakat Dayak tanpa pamrih,” ungkap Grace Lukas.

Menurutnya, pelaksanaan Kongres Literasi Dayak 2026 bukanlah sesuatu yang hadir secara instan. Persiapan yang memakan waktu hampir satu tahun itu penuh perjuangan, pengorbanan tenaga, pikiran, hingga materi pribadi demi menghadirkan kegiatan berskala besar yang mampu membangkitkan semangat generasi muda Dayak.

Kegiatan yang berlangsung di Institut Teknologi Keling Kumang itu turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Yansen Tipa Padan, Cornelis, serta Lasarus. Kehadiran para tokoh tersebut dinilai menjadi bukti kuatnya jaringan dan relasi yang dibangun Masri Sareb Putra selama bertahun-tahun di dunia literasi dan pendidikan.

Selain seminar dan diskusi, kongres juga diisi dengan pameran buku Dayak, kunjungan ke perpustakaan daerah, hingga kegiatan literasi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum. Semangat membangun peradaban Dayak melalui pendidikan dan budaya baca menjadi pesan utama yang digaungkan selama kegiatan berlangsung.

Grace Lukas berharap semangat yang telah dibangun melalui Kongres Literasi Dayak dapat terus dijaga dan dilanjutkan oleh generasi muda Iban di masa mendatang.

“Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Literasi Dayak harus terus hidup demi menjaga identitas dan masa depan bangsa Dayak,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut, termasuk Pemerintah Kabupaten Sekadau, Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau, pihak kampus ITKK, komunitas literasi, media, hingga masyarakat yang ikut mendukung jalannya kongres.

Kongres Literasi Dayak 2026 dinilai menjadi tonggak penting dalam perjalanan literasi Dayak modern sekaligus penegasan bahwa Kabupaten Sekadau siap menjadi salah satu pusat pendidikan, budaya baca, dan pengembangan intelektual masyarakat Dayak di Indonesia.

Salam Literasi Dayak.

Pemprov Kaltara Perkuat Pertahanan Siber Lewat Pelatihan Keamanan Digital

Novia Dominika    Mei 18, 2026    Comment   

Pemprov Kaltara Perkuat Pertahanan Siber Lewat Pelatihan Keamanan Digital

Pelatihan Tools Keamanan Siber.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) terus memperkuat sistem pertahanan siber guna mengantisipasi ancaman terhadap data dan aplikasi pemerintahan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Pelatihan Tools Keamanan Siber bersama mitra strategis Peris.ai Cybersecurity yang dibuka Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Senin (17/5).

Dalam sambutannya, Iskandar menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin selama beberapa tahun terakhir dalam mendukung keamanan informasi di lingkungan Pemprov Kaltara.

“Saya menyampaikan terima kasih atas sinergi yang telah dibangun selama ini dalam membantu menjaga keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara,” kata Iskandar.

Ia menegaskan perkembangan ancaman siber yang semakin cepat menuntut instansi pemerintah untuk terus adaptif dan responsif dalam memperkuat sistem pertahanan digital.

Menurutnya, perangkat keamanan seperti Extended Detection and Response (XDR), Network Detection and Response (NDR), Attack Surface Management (ASM) hingga Endpoint Detection and Response (EDR) menjadi instrumen penting dalam mendeteksi ancaman dan menutup celah keamanan sistem.

Namun demikian, Iskandar menilai efektivitas perlindungan siber tidak hanya ditentukan teknologi, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

“Secanggih apa pun teknologinya, hasilnya tetap bergantung pada personel yang mengelola. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal penting agar keamanan data dan informasi daerah tetap terjaga,” ujarnya.

Ia berharap peserta memanfaatkan pelatihan tersebut sebagai ruang belajar sekaligus forum membahas kendala teknis yang dihadapi di lapangan.

“Khusus tim teknis, manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai tantangan, sehingga sistem pertahanan siber kita semakin kuat,” jelasnya.

Melalui pelatihan ini, tim teknis Persandian dan Aptika DKISP Kaltara diharapkan mampu mengoptimalkan pengoperasian sistem keamanan digital guna mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan akuntabel. (dkisp)

Kaltara Siapkan 112 Koperasi Desa Merah Putih untuk Dorong Ekonomi Masyarakat

Novia Dominika    Mei 18, 2026    Comment   

Kaltara Siapkan 112 Koperasi Desa Merah Putih untuk Dorong Ekonomi Masyarakat

Peresmian KDKMP.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui operasionalisasi 112 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini siap berjalan di seluruh wilayah Kaltara.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat mengikuti peresmian nasional 1.061 KDKMP secara virtual dari Aula KDKMP Tanjung Selor, Sabtu (16/5).

Dalam laporannya, Wagub Ingkong menyebutkan bahwa sebanyak 112 titik KDKMP di seluruh wilayah Provinsi Kaltara kini telah siap beroperasi penuh.

“Dari total tersebut, 30 titik di antaranya berada di wilayah Kabupaten Bulungan,” kata Ingkong.

Salah satu titik yang menjadi perhatian ialah KDKMP Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang diproyeksikan melayani sekitar 35.365 penduduk dan menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Ia menjelaskan pembangunan fasilitas tersebut berjalan sesuai target. Proses konstruksi dimulai pada 11 Januari 2026 dan rampung pada 3 Mei 2026 dengan durasi pengerjaan 113 hari.

Mewakili masyarakat Bulungan dan Kaltara, Ingkong menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI atas dukungan terhadap penguatan ekonomi desa melalui program koperasi.

“Kehadiran KDKMP ini menjadi angin segar yang kami yakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara cepat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Program ini merupakan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.4.4/4155/SJ yang menginstruksikan dukungan penuh pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam mengawal operasional koperasi.

Melalui 112 titik KDKMP tersebut, Kaltara diharapkan mampu memperkuat rantai pasok lokal, mendukung ketahanan pangan nasional dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. (dkisp)

Gubernur Kaltara Temui Mahasiswa di Makassar, Bahas Kasus Mahasiswi dan Rumah Singgah

Novia Dominika    Mei 17, 2026    Comment   

Gubernur Kaltara Temui Mahasiswa di Makassar, Bahas Kasus Mahasiswi dan Rumah Singgah

Audiensi Mahasiswa.

MAKASSAR – Di tengah agenda kerja di Kota Anging Mammiri, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima audiensi mahasiswa asal Kaltara yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara (KPMKU) di Makassar, Kamis (14/5) malam.

Pertemuan ini membahas perkembangan kasus mahasiswi Kaltara yang menjadi korban tindak kejahatan serta kebutuhan rumah singgah bagi warga Kaltara di Makassar.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal meminta mahasiswa terus mengawal perkembangan kasus sekaligus menjaga solidaritas antar mahasiswa di perantauan.

“Saya harap adik-adik mahasiswa ini terus mengawal kasus ini dan saling menjaga antar sesama mahasiswa di perantauan khususnya di Kota Makassar,” kata Zainal.

Selain membahas kasus tersebut, mahasiswa juga menyampaikan kebutuhan rumah singgah untuk warga Kaltara yang menjalani pengobatan di Makassar dan mengalami kesulitan memperoleh tempat tinggal sementara selama masa perawatan.

Mahasiswa menjelaskan, selama ini kamar di asrama mahasiswa Kaltara kerap dimanfaatkan untuk membantu menampung warga yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga Kaltara.

Mendengar hal tersebut, Zainal meminta agar usulan disertai data pendukung segera diajukan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Segera sampaikan suratnya ke pemprov, berikan data-datanya, nanti akan kita coba carikan solusi,” ujarnya.

Menutup pertemuan, ia mengingatkan mahasiswa agar tetap fokus menyelesaikan pendidikan, menjaga solidaritas dan terus membawa nama baik Bumi Benuanta di tanah perantauan. (dkisp)