SMA Unggul Garuda Jadi Motor Penggerak UMKM dan Ekonomi Kaltara

Novia Dominika    Juli 10, 2026    Comment   

SMA Unggul Garuda Jadi Motor Penggerak UMKM dan Ekonomi Kaltara

audiensi perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama jajaran SMA Unggul Garuda.

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Kehadiran Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda Bulungan diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru di Kalimantan Utara (Kaltara). Selain meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah berasrama ini juga diyakini akan membuka peluang usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan sektor jasa dan perdagangan di sekitar kawasan sekolah. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., dalam audiensi perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama jajaran SMA Unggul Garuda Bulungan di Ruang Rapat Sekprov, Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (10/7). 

Dalam pertemuan itu, Sekprov Denny menegaskan agar kebutuhan operasional sekolah di luar kegiatan akademik mengutamakan tenaga kerja lokal. 

"Saya sudah sampaikan langsung kepada Bu Euline, untuk tenaga kerja seperti petugas kebersihan, sekuriti hingga layanan laundry, semuanya harus memberdayakan masyarakat lokal. Kami ingin masyarakat Kaltara ikut merasakan manfaat dari kehadiran sekolah ini," tegasnya. 

Menurut Denny, konsep sekolah berasrama _(boarding school)_ akan menghadirkan aktivitas ekonomi baru karena setiap tahun akan ada kunjungan orang tua siswa saat masa penerimaan peserta didik maupun kegiatan wisuda. 

Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan akan penginapan, transportasi, kuliner, hingga berbagai produk dan jasa lokal di sekitar kawasan sekolah. 

Melihat potensi itu, Pemprov Kaltara berencana melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pelaku UMKM agar mampu menangkap peluang ekonomi yang muncul, termasuk penyediaan _guest house_, fasilitas pendukung, serta ruang promosi bagi produk-produk lokal. 

"Ini merupakan peluang bisnis yang sangat baik dan akan memberikan dampak ekonomi nyata bagi Kalimantan Utara. Ke depan akan kita diskusikan lebih lanjut, termasuk keterlibatan BUMD. Yang terpenting, kehadiran SMA Unggul Garuda harus membawa manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Denny. 

Pemprov Kaltara berharap kehadiran SMA Unggul Garuda menjadi pusat pendidikan unggulan sekaligus menciptakan efek berganda _(multiplier effect)_ yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat di Bumi Benuanta. (dkisp).

Wagub Ingkong Teken Komitmen Nasional Menuju Kaltara Bebas Kusta

Novia Dominika    Juli 10, 2026    Comment   

Wagub Ingkong Teken Komitmen Nasional Menuju Kaltara Bebas Kusta

Penandatanganan Komitmen Bersama.

Jakarta – Upaya menghapus kusta di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Di tengah komitmen nasional tersebut, Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan keseriusannya dengan mengambil bagian dalam Konferensi Nasional Kusta 2026 yang berlangsung di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7).  

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si. hadir sekaligus menandatangani Komitmen Bersama Percepatan Eliminasi Kusta bersama kepala daerah dari berbagai provinsi. Penandatanganan itu menjadi penegasan bahwa Kaltara siap berkontribusi mewujudkan Indonesia bebas kusta. 

Menurut Ingkong, tantangan terbesar bukan hanya mengobati penyakitnya, tetapi juga menghapus stigma yang masih melekat di tengah masyarakat. Karena itu, edukasi harus berjalan beriringan dengan penguatan pelayanan kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil. 

"Kalau ditemukan lebih awal, kusta bisa disembuhkan. Yang harus kita hilangkan adalah rasa takut dan stigma terhadap penderitanya. Semua pihak harus ikut memberi pemahaman kepada masyarakat," kata Ingkong. 

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan membentuk Tim Percepatan Eliminasi Kusta yang bertugas memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar penemuan kasus, pengobatan dan pemantauan dapat berjalan lebih optimal. 

Komitmen tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., menilai percepatan eliminasi kusta dapat dicapai apabila deteksi dini dan pengobatan dilakukan secara konsisten. 

Senada dengan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (PMK) Pratikno mengajak seluruh pihak menghentikan stigma negatif karena kusta merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. 

Di Kaltara sendiri, data Dinas Kesehatan Kaltara hingga Triwulan II 2025 menunjukkan terdapat 18 kasus baru dengan total 37 kasus terdaftar. Kabupaten Nunukan masih menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Meski demikian, tidak ditemukan kasus baru pada anak, sementara tingkat kesembuhan untuk tipe PB telah mencapai 100 persen. 

Konferensi Nasional Kusta 2026 juga dihadiri sejumlah tokoh kesehatan dunia, di antaranya Regional Director WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO) Dr. Saia Ma'u Piukala dan WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination Mr. Yohei Sasakawa, yang mendukung langkah Indonesia mempercepat eliminasi kusta melalui kolaborasi lintas sektor. (dkisp).

Sekprov Kaltara Tinjau PT KIPI, SINERGI Kaltara Siap Hubungkan UMKM dengan Industri

Novia Dominika    Juli 10, 2026    Comment   

Sekprov Kaltara Tinjau PT KIPI, SINERGI Kaltara Siap Hubungkan UMKM dengan Industri

Kunjungan Sekprov.

BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mempercepat implementasi program SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara) melalui penguatan kolaborasi dengan PT. Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). 

Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., bersama jajaran perangkat daerah ke Kawasan Industri Tana Kuning–Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kamis (9/7). 

Dalam kunjungan tersebut, Sekprov Denny memaparkan konsep SINERGI Kaltara yang mendapat sambutan positif dari jajaran manajemen PT. KIPI, di antaranya E&S Manager PT. KIPI Wisnu Sugesti serta Project Manager Head Office PT. KIPI Noka Prihasto yang mengikuti kegiatan secara daring. 

Usai pemaparan, Denny bersama manajemen PT. KIPI meninjau langsung kawasan industri, termasuk kawasan khusus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sekaligus berdialog dengan para pelaku usaha yang telah beraktivitas di lokasi tersebut. 

"Saya sangat bersemangat karena sejak tiba di KIPI kami diterima dengan baik oleh manajemen. Program SINERGI Kaltara yang kami susun juga mendapat respons positif," kata Denny. 

Ia mengungkapkan, dari hasil diskusi diketahui PT. KIPI telah menjalankan berbagai program penguatan UMKM. Manajemen perusahaan juga memaparkan kebutuhan industri serta potensi pelaku UMKM lokal yang dapat dikembangkan bersama melalui SINERGI Kaltara. 

"Kami melihat langsung bagaimana PT. KIPI memberikan dukungan kepada UMKM, khususnya di kawasan Tanah Kuning, Mangkupadi, dan Tanjung Selor," ujarnya. 

Menurut Denny, respons positif tersebut menjadi modal penting untuk membangun kerja sama yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah, kawasan industri dan pelaku UMKM. 

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara bersama PT. KIPI akan memetakan kebutuhan industri dan potensi UMKM agar dapat saling terhubung melalui sistem SINERGI Kaltara. 

"Seluruh data akan kita integrasikan sehingga kebutuhan industri dan kemampuan UMKM dapat dipetakan dengan baik. Harapannya, 51.840 UMKM di Kaltara memiliki kesempatan berkontribusi secara nyata di kawasan industri," jelasnya. 

Denny menegaskan SINERGI Kaltara tidak hanya diproyeksikan menjadi solusi bagi Kaltara, tetapi juga dapat menjadi model pengembangan UMKM yang dapat diterapkan di berbagai daerah dengan menyesuaikan potensi, karakteristik wilayah dan kebutuhan industrinya. 

Ia berharap program tersebut mampu menjadi jembatan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha, mulai dari legalitas, kapasitas produksi, hingga kompetensi sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. 

"Insyaallah, kita mulai dari KIPI, kemudian akan kita kembangkan ke kawasan lainnya. Harapan kita, UMKM Kaltara tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga menembus pasar internasional," pungkasnya. (dkisp).

Konferda ke-36 GKII Dibuka, Wagub Ingkong Ajak Jemaat Perkuat Kebersamaan

Novia Dominika    Juli 09, 2026    Comment   

Konferda ke-36 GKII Dibuka, Wagub Ingkong Ajak Jemaat Perkuat Kebersamaan

Konferensi Daerah.

Bulungan, Wartacyber com - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., membuka secara resmi Konferensi Daerah (Konferda) ke-36 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Kayan Hilir Tahun 2026 yang digelar di Gedung GKII Jemaat Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Selasa (7/7). 

Acara akbar yang mengusung tema "Bertumbuh Bersama" dengan dasar Firman Tuhan dari Efesus 4:15-16, ini ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Wagub Kaltara. 

Kedatangan Wagub Ingkong yang didampingi oleh Wakil Bupati (Wabub) Bulungan, Kilat, A.Md., disambut dengan sangat meriah oleh warga Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat. Rombongan bahkan diarak menggunakan perahu menuju lokasi acara sebagai bentuk penghormatan dan kehangatan masyarakat setempat. 

Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Kabupaten Bulungan H. Riyanto, S.Sos., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Tasa Gung, Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Dr. Njau Anau, S.Pd., M.Si., serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kaltara Jaini, S.Hut., M.P. 

Dalam sambutannya, Ingkong menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, tokoh agama, dan jemaat yang telah menyukseskan acara ini. Ia mengaku sangat bersyukur bisa bertatap muka dan bersilaturahmi langsung dengan warga di tengah padatnya agenda pemerintahan. 

"Kesempatan untuk bersilaturahmi seperti ini sangat berharga. Mari kita terus menatap ke depan dan mohon doa agar kami dapat menjalankan amanah melayani masyarakat dengan baik," kata Ingkong. 

Sebagai penasehat organisasi GKII, Ingkong juga memohon maaf jika kesibukan dinas membuatnya jarang hadir dalam rapat koordinasi. Namun, ia memastikan bahwa setiap rencana kemajuan daerah dan gereja selalu didasari dengan doa dan iman demi mendapatkan hikmat dari Tuhan. 

Menghadapi agenda pemilihan kepengurusan baru dalam Konferda kali ini, Ingkong berpesan agar suasana kekeluargaan dan sportivitas tetap dijaga. Ia meminta jemaat untuk mendukung penuh siapa pun ketua yang terpilih nantinya. 

"Siapa pun yang terpilih nanti harus kita dukung bersama, karena semua sudah diatur oleh Tuhan. Hal yang terpenting adalah komitmen kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan," ujarnya. 

Menutup arahannya, Ingkong mengapresiasi rangkaian acara kemasyarakatan yang ikut menyemarakkan konferensi ini, seperti perlombaan dan pertandingan sepak bola antar kontingen. Ia berharap suasana penuh sukacita rohani ini terus terjaga dengan kondusif hingga akhir acara. (dkisp).

Pemprov Kaltara Perkuat Pengadaan Berkualitas untuk Dorong Produk Lokal dan UMK-K

Novia Dominika    Juli 09, 2026    Comment   

Pemprov Kaltara Perkuat Pengadaan Berkualitas untuk Dorong Produk Lokal dan UMK-K

Optimalisasi dan Bimtek.

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sekaligus memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (UMK-K). 

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka kegiatan “Optimalisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Clearing House dan Konsolidasi dalam rangka Optimalisasi Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK-K" di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (8/7). 

Mewakili Gubernur Kaltara, Sekprov Denny menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga menjadi kebijakan strategis untuk menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah. 

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah," kata Denny. 

Ia menjelaskan, kegiatan bimtek tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. 

Di kesempatan itu, Denny menekankan pentingnya penerapan _clearing house_ sebagai forum penyelesaian berbagai permasalahan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan tenaga ahli sesuai bidangnya. 

Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menghasilkan solusi yang tepat, mempercepat pengambilan keputusan, memitigasi potensi risiko hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengadaan. 

Denny juga menjelaskan bahwa _clearing house_ dan konsolidasi merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam mewujudkan pengadaan yang berkualitas. Konsolidasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebutuhan pengadaan, sedangkan clearing house menjadi sarana koordinasi agar proses tersebut berjalan tertib dan terarah. 

"Melalui sinergi keduanya, diharapkan belanja pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah," ujarnya. 

Menutup sambutannya, Denny mengajak seluruh peserta memanfaatkan bimtek dengan aktif mengikuti setiap materi dan berdiskusi guna meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. 

Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing sehingga mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan pemerintah sekaligus memperluas penggunaan produk dalam negeri. 

Bimtek tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta serta narasumber dari LKPP, yakni Plt. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Firmansyah, Analis Kebijakan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Eko Maarif, Analis Hukum Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Carolina Maria Anggreini dan narasumber dari KPK, Basuki, yang mengikuti kegiatan secara daring. (dkisp).

Bupati Wempi Tekankan Disiplin ASN untuk Tingkatkan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

Novia Dominika    Juli 09, 2026    Comment   

Bupati Wempi Tekankan Disiplin ASN untuk Tingkatkan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

apel gabungan.

MALINAU – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menegaskan pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau saat memimpin apel gabungan di Ruang Pertemuan Tebengang, Kantor Bupati, Selasa (7/7/2026) pagi.

Dalam arahannya, Bupati Wempi menyampaikan bahwa apel gabungan merupakan bagian dari upaya membangun aparatur yang profesional, bertanggung jawab, serta memahami tugas dan fungsi masing-masing sebagai pelayan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya membangun motivasi ASN agar memiliki kesadaran terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban. Menurutnya, kedisiplinan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, Bupati Wempi mengingatkan bahwa absensi harian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap pegawai. Karena itu, seluruh ASN diminta mematuhi ketentuan kehadiran sebagai bentuk komitmen terhadap pekerjaan.

Pada kesempatan tersebut, ia juga meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan penggunaan sistem absensi sebagai instrumen pengawasan kehadiran pegawai. Optimalisasi sistem itu diharapkan mampu menekan tingkat ketidakhadiran sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Melalui penguatan disiplin dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap dapat membangun budaya kerja ASN yang semakin profesional, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Pansus DPRD Kaltara Matangkan 2 Ranperda Strategis Lewat Rapat Harmonisasi

Novia Dominika    Juli 07, 2026    Comment   

Pansus DPRD Kaltara Matangkan 2 Ranperda Strategis Lewat Rapat Harmonisasi

Rapat Harmonisasi.

 SAMARINDA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur di Samarinda, Kamis (02/07/26).

Rapat harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi dan teknik penyusunan peraturan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, unsur Pansus I dan Pansus IV DPRD Kaltara, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Biro Hukum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara, Tim Pakar, serta Tim INOVASI Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Pansus bersama tim dari Kementerian Hukum membahas dua Ranperda strategis, yakni Ranperda tentang Penghargaan Daerah, dan Raperda tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.

Pada pertemuan tersebut, berbagai masukan diberikan untuk menyempurnakan materi Ranperda, mulai dari penyelarasan dasar hukum, penyempurnaan redaksional, penguatan kewenangan pemerintah daerah, hingga pengembangan ekosistem perbukuan dan budaya literasi yang lebih komprehensif.

Mewakili Pansus IV, Dino Andrian menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum atas pendampingan yang diberikan. la menegaskan bahwa harmonisasi merupakan bagian penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, sehingga seluruh masukan yang bersifat konstruktif akan menjadi bahan penyempurnaan Raperda.

Hasil rapat harmonisasi menyepakati sejumlah perubahan pada draf Ranperda berdasarkan hasil diskusi dan klarifikasi bersama. Seluruh hasil harmonisasi selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai dasar untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya. (Humas DPRD).