Konferda ke-36 GKII Dibuka, Wagub Ingkong Ajak Jemaat Perkuat Kebersamaan

Novia Dominika    Juli 09, 2026    Comment   

Konferda ke-36 GKII Dibuka, Wagub Ingkong Ajak Jemaat Perkuat Kebersamaan

Konferensi Daerah.

Bulungan, Wartacyber com - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., membuka secara resmi Konferensi Daerah (Konferda) ke-36 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Kayan Hilir Tahun 2026 yang digelar di Gedung GKII Jemaat Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Selasa (7/7). 

Acara akbar yang mengusung tema "Bertumbuh Bersama" dengan dasar Firman Tuhan dari Efesus 4:15-16, ini ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Wagub Kaltara. 

Kedatangan Wagub Ingkong yang didampingi oleh Wakil Bupati (Wabub) Bulungan, Kilat, A.Md., disambut dengan sangat meriah oleh warga Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat. Rombongan bahkan diarak menggunakan perahu menuju lokasi acara sebagai bentuk penghormatan dan kehangatan masyarakat setempat. 

Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Kabupaten Bulungan H. Riyanto, S.Sos., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Tasa Gung, Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Dr. Njau Anau, S.Pd., M.Si., serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kaltara Jaini, S.Hut., M.P. 

Dalam sambutannya, Ingkong menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, tokoh agama, dan jemaat yang telah menyukseskan acara ini. Ia mengaku sangat bersyukur bisa bertatap muka dan bersilaturahmi langsung dengan warga di tengah padatnya agenda pemerintahan. 

"Kesempatan untuk bersilaturahmi seperti ini sangat berharga. Mari kita terus menatap ke depan dan mohon doa agar kami dapat menjalankan amanah melayani masyarakat dengan baik," kata Ingkong. 

Sebagai penasehat organisasi GKII, Ingkong juga memohon maaf jika kesibukan dinas membuatnya jarang hadir dalam rapat koordinasi. Namun, ia memastikan bahwa setiap rencana kemajuan daerah dan gereja selalu didasari dengan doa dan iman demi mendapatkan hikmat dari Tuhan. 

Menghadapi agenda pemilihan kepengurusan baru dalam Konferda kali ini, Ingkong berpesan agar suasana kekeluargaan dan sportivitas tetap dijaga. Ia meminta jemaat untuk mendukung penuh siapa pun ketua yang terpilih nantinya. 

"Siapa pun yang terpilih nanti harus kita dukung bersama, karena semua sudah diatur oleh Tuhan. Hal yang terpenting adalah komitmen kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan," ujarnya. 

Menutup arahannya, Ingkong mengapresiasi rangkaian acara kemasyarakatan yang ikut menyemarakkan konferensi ini, seperti perlombaan dan pertandingan sepak bola antar kontingen. Ia berharap suasana penuh sukacita rohani ini terus terjaga dengan kondusif hingga akhir acara. (dkisp).

Pemprov Kaltara Perkuat Pengadaan Berkualitas untuk Dorong Produk Lokal dan UMK-K

Novia Dominika    Juli 09, 2026    Comment   

Pemprov Kaltara Perkuat Pengadaan Berkualitas untuk Dorong Produk Lokal dan UMK-K

Optimalisasi dan Bimtek.

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sekaligus memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (UMK-K). 

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka kegiatan “Optimalisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Clearing House dan Konsolidasi dalam rangka Optimalisasi Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK-K" di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (8/7). 

Mewakili Gubernur Kaltara, Sekprov Denny menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga menjadi kebijakan strategis untuk menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah. 

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah," kata Denny. 

Ia menjelaskan, kegiatan bimtek tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. 

Di kesempatan itu, Denny menekankan pentingnya penerapan _clearing house_ sebagai forum penyelesaian berbagai permasalahan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan tenaga ahli sesuai bidangnya. 

Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menghasilkan solusi yang tepat, mempercepat pengambilan keputusan, memitigasi potensi risiko hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengadaan. 

Denny juga menjelaskan bahwa _clearing house_ dan konsolidasi merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam mewujudkan pengadaan yang berkualitas. Konsolidasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebutuhan pengadaan, sedangkan clearing house menjadi sarana koordinasi agar proses tersebut berjalan tertib dan terarah. 

"Melalui sinergi keduanya, diharapkan belanja pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah," ujarnya. 

Menutup sambutannya, Denny mengajak seluruh peserta memanfaatkan bimtek dengan aktif mengikuti setiap materi dan berdiskusi guna meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. 

Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing sehingga mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan pemerintah sekaligus memperluas penggunaan produk dalam negeri. 

Bimtek tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta serta narasumber dari LKPP, yakni Plt. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Firmansyah, Analis Kebijakan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Eko Maarif, Analis Hukum Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Carolina Maria Anggreini dan narasumber dari KPK, Basuki, yang mengikuti kegiatan secara daring. (dkisp).

Bupati Wempi Tekankan Disiplin ASN untuk Tingkatkan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

Novia Dominika    Juli 09, 2026    Comment   

Bupati Wempi Tekankan Disiplin ASN untuk Tingkatkan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

apel gabungan.

MALINAU – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menegaskan pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau saat memimpin apel gabungan di Ruang Pertemuan Tebengang, Kantor Bupati, Selasa (7/7/2026) pagi.

Dalam arahannya, Bupati Wempi menyampaikan bahwa apel gabungan merupakan bagian dari upaya membangun aparatur yang profesional, bertanggung jawab, serta memahami tugas dan fungsi masing-masing sebagai pelayan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya membangun motivasi ASN agar memiliki kesadaran terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban. Menurutnya, kedisiplinan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, Bupati Wempi mengingatkan bahwa absensi harian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap pegawai. Karena itu, seluruh ASN diminta mematuhi ketentuan kehadiran sebagai bentuk komitmen terhadap pekerjaan.

Pada kesempatan tersebut, ia juga meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan penggunaan sistem absensi sebagai instrumen pengawasan kehadiran pegawai. Optimalisasi sistem itu diharapkan mampu menekan tingkat ketidakhadiran sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Melalui penguatan disiplin dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap dapat membangun budaya kerja ASN yang semakin profesional, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Pansus DPRD Kaltara Matangkan 2 Ranperda Strategis Lewat Rapat Harmonisasi

Novia Dominika    Juli 07, 2026    Comment   

Pansus DPRD Kaltara Matangkan 2 Ranperda Strategis Lewat Rapat Harmonisasi

Rapat Harmonisasi.

 SAMARINDA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur di Samarinda, Kamis (02/07/26).

Rapat harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi dan teknik penyusunan peraturan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, unsur Pansus I dan Pansus IV DPRD Kaltara, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Biro Hukum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara, Tim Pakar, serta Tim INOVASI Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Pansus bersama tim dari Kementerian Hukum membahas dua Ranperda strategis, yakni Ranperda tentang Penghargaan Daerah, dan Raperda tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.

Pada pertemuan tersebut, berbagai masukan diberikan untuk menyempurnakan materi Ranperda, mulai dari penyelarasan dasar hukum, penyempurnaan redaksional, penguatan kewenangan pemerintah daerah, hingga pengembangan ekosistem perbukuan dan budaya literasi yang lebih komprehensif.

Mewakili Pansus IV, Dino Andrian menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum atas pendampingan yang diberikan. la menegaskan bahwa harmonisasi merupakan bagian penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, sehingga seluruh masukan yang bersifat konstruktif akan menjadi bahan penyempurnaan Raperda.

Hasil rapat harmonisasi menyepakati sejumlah perubahan pada draf Ranperda berdasarkan hasil diskusi dan klarifikasi bersama. Seluruh hasil harmonisasi selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai dasar untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya. (Humas DPRD).

Gubernur Bawa Kaltara Raih 2 Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026

Novia Dominika    Juli 07, 2026    Comment   

Gubernur Bawa Kaltara Raih 2 Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026

Penghargaan dalam Anugerah Adinata Syariah 2026.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan dalam Anugerah Adinata Syariah 2026.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Pemprov Kaltara dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. 

Dua penghargaan yang diraih yakni kategori Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta The New Emerging Sharia Economic Region. Penghargaan diserahkan kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., pada malam puncak Anugerah Adinata Syariah 2026 di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7). 

Anugerah Adinata Syariah merupakan penghargaan yang diinisiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama CNN Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI ke-13 K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa sektor keuangan syariah nasional terus menunjukkan perkembangan yang positif. 

"Tercatat sektor keuangan syariah memiliki kinerja tahunan yang kuat. Total aset keuangan syariah tumbuh 10,6 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan sektor keuangan nasional sebesar 10 persen," ujarnya. 

Ma'ruf Amin menjelaskan, hingga Maret 2026 total aset keuangan syariah mencapai Rp10.542 triliun. Capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan rasio aset keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 52 persen, lebih tinggi dari target 45,38 persen. 

Ia berharap Anugerah Adinata Syariah tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga mampu mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh daerah. 

Bagi Pemprov Kaltara, penghargaan ini menjadi bukti konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025–2029. 

Ke depan, Pemprov Kaltara akan terus memperkuat berbagai program strategis, di antaranya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan literasi keuangan syariah, serta optimalisasi instrumen keuangan sosial guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (dkisp).

Bupati Wempi Buka Pelatihan Kepala Sekolah, Dorong Transformasi Pendidikan di Malinau

Novia Dominika    Juli 06, 2026    Comment   

Bupati Wempi Buka Pelatihan Kepala Sekolah, Dorong Transformasi Pendidikan di Malinau

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah.

Malinau - Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah Angkatan I, II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Kegiatan berlangsung di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Senin (6/7/2026) pagi.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Malinau sebagai penyelenggara, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara atas dukungan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan.

Bupati menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang profesional, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan. Menurutnya, transformasi kepemimpinan, digitalisasi pendidikan, implementasi kurikulum, serta tata kelola sekolah yang baik merupakan kunci dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Selain itu, Bupati berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan hasil pelatihan di sekolah masing-masing sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas guru, peserta didik, dan masyarakat. la juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Wempi W. Mawa secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dengan tema "Transformasi Kepemimpinan, Digitalisasi Pendidikan, Implementasi Kurikulum, dan Optimalisasi Tata Kelola Sekolah dalam Rangka Mendukung 5 Program Unggulan Daerah." Tutupnya. (Prokompim).

Wagub Kaltara Tinjau Jalan Perbatasan Rusak, Dorong Percepatan Perbaikan

Novia Dominika    Juli 04, 2026    Comment   

Wagub Kaltara Tinjau Jalan Perbatasan Rusak, Dorong Percepatan Perbaikan

Kondisi Jalan Perbatasan Kaltara.

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., meninjau langsung kondisi jalan perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim)–Kaltara di Kilometer (KM) 95, Kamis (2/7/2026). Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi akses vital masyarakat di wilayah perbatasan.

Perjalanan menuju lokasi tidaklah mudah. Selama hampir sembilan jam, rombongan harus melewati jalan berlumpur, tanjakan curam, hingga ruas jalan yang rusak parah. Bahkan, kendaraan beberapa kali terjebak di kubangan lumpur dan harus saling ditarik agar dapat melanjutkan perjalanan.

Kondisi tersebut memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha setiap hari dalam mendistribusikan barang maupun menjangkau wilayah perbatasan.

Menurut Ingkong Ala, hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk mempercepat penanganan infrastruktur melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.

"Hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur jalan perbatasan," ujar Ingkong.

Ia berharap kunjungan tersebut menjadi langkah awal percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan Kaltara dan Kaltim sehingga konektivitas antarwilayah semakin lancar dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.

"Saya berharap ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan perbaikan jalan akses perbatasan, agar konektivitas Kaltara-Kaltim semakin lancar dan tidak lagi menjadi kendala ekonomi masyarakat setempat," katanya.

Melalui peninjauan langsung ini, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan konektivitas wilayah perbatasan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Turut mendampingi Wakil Gubernur dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk, S.E., Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Malinau Agustinus, Ketua DPRD Mahakam Ulu Devung Paran, A.Md., Keb., S.H., beserta anggota DPRD Mahakam Ulu, Kepala Bapperida Kaltara Bertius, S.Hut., Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltara Saiful Bachry, S.E., Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kaltara Jaini, S.Hut., M.P., serta perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan PT Tujuan Mulia Makmur (TMM).