Pelepasan Peserta PLP-2 Universitas PGRI Pontianak

Novia Dominika    September 07, 2026    Comment   

Pelepasan Peserta PLP-2 Universitas PGRI Pontianak

penyerahan peserta PLP 2 Universitas PGRI Pontianak. (Foto:Tim).

SEKADAU, Wartacyber.com – Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, menghadiri kegiatan penyerahan peserta Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)-2 Universitas PGRI Pontianak, bertempat di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati Sekadau, Senin (7/9/2026).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, menyampaikan bahwa kegiatan PLP-2 tidak hanya memberikan pengalaman akademik kepada mahasiswa, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenal secara langsung berbagai kondisi dan dinamika yang terjadi dalam dunia pendidikan.

"Para mahasiswa yang mengikuti PLP-2 tidak hanya mendapat pengalaman akademik, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mengenal secara langsung kondisi dan dinamika dunia pendidikan di lapangan," Kata Subandrio.

Kepada para mahasiswa peserta PLP-2, Subandrio berpesan agar selama melaksanakan kegiatan di sekolah dapat menjaga nama baik almamater, menjunjung tinggi etika dan disiplin, serta menghormati guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan seluruh masyarakat di lingkungan tempat pelaksanaan kegiatan.

Ia berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti PLP-2 dapat menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran mahasiswa untuk membentuk karakter, meningkatkan kemampuan, serta mempersiapkan diri menjadi tenaga pendidik yang profesional dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan pendidikan.

"Jadikan pengalaman selama PLP-2 sebagai bekal untuk meningkatkan kompetensi dan memahami tugas serta tanggung jawab sebagai calon tenaga pendidik," pesannya.

Subandrio juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, mahasiswa, peserta didik, serta masyarakat.

"Kegiatan penyerahan peserta PLP-2 Universitas PGRI Pontianak tersebut diharapkan menjadi awal yang baik bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi, membangun pengalaman profesional, serta menumbuhkan semangat dan kepedulian dalam berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sekadau," tutupnya.(Tim)

Pemkab Malinau Kejar Cakupan Penimbangan Balita di Atas 85 Persen

Novia Dominika    September 05, 2026    Comment   

Pemkab Malinau Kejar Cakupan Penimbangan Balita di Atas 85 Persen

Sekretaris Daerah Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., 

Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat upaya percepatan penanganan stunting melalui optimalisasi kunjungan balita ke Posyandu.

Sekretaris Daerah Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., menegaskan bahwa penimbangan bayi dan balita menjadi langkah penting untuk memantau tumbuh kembang anak serta mendeteksi secara dini berbagai risiko kesehatan, termasuk stunting.

Hal tersebut disampaikan Sekda usai menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Penggerakan dan Peningkatan Capaian Kunjungan Balita ke Posyandu di Ruang Intulun, Kamis (3/9/2026).

Sekda Ernes mengungkapkan, berdasarkan laporan dari sejumlah kecamatan, capaian penimbangan bayi masih perlu ditingkatkan. Salah satunya di Kecamatan Malinau Utara, di mana dari 1.247 bayi, baru sekitar 40 persen yang tercatat mengikuti penimbangan.

“Ini yang harus kita kejar. Kita perlu mengetahui berapa yang sudah tertimbang, berapa yang belum, di mana mereka, dan apa penyebabnya sehingga tidak datang ke Posyandu,” ujarnya.

Pemkab Malinau pun menargetkan peningkatan cakupan penimbangan bayi dan balita melalui gerakan bersama sepanjang September hingga Oktober. Targetnya, capaian penimbangan di Kabupaten Malinau dapat mencapai lebih dari 85 persen, sesuai target nasional.

Menurut Sekda, upaya tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan. Keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, RT, keluarga hingga masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengajak para orang tua membawa anaknya ke Posyandu.

“Tenaga kesehatan memiliki keterbatasan, baik jumlah maupun waktu. Karena itu, ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Karhutla Kaltara Terendah di Kalimantan, Kewaspadaan Tetap Diperketat

Novia Dominika    September 05, 2026    Comment   

Karhutla Kaltara Terendah di Kalimantan, Kewaspadaan Tetap Diperketat

Karhutla.

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terendah di Pulau Kalimantan hingga Juli 2026. Data Opsroom Sipongi yang dihimpun Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara mencatat luas indikasi kebakaran di Kaltara mencapai 400,62 hektare atau sekitar 0,70 persen dari total karhutla regional Kalimantan. 

Angka tersebut juga hanya sekitar 0,20 persen dari total indikasi kebakaran nasional yang mencapai 202.004,32 hektare. Di regional Kalimantan, luas karhutla tercatat 38.310,86 hektare di Kalimantan Barat, 8.019,63 hektare di Kalimantan Selatan, 7.634,46 hektare di Kalimantan Tengah, 2.715,76 hektare di Kalimantan Timur, dan 400,62 hektare di Kaltara. 

Di Kaltara, luas indikasi karhutla secara kumulatif meningkat dari 41,61 hektare pada Januari menjadi 66,59 hektare pada Februari, 69,25 hektare pada Maret, 124,17 hektare pada April, 196,59 hektare pada Mei, 315,12 hektare pada Juni, hingga 400,62 hektare pada Juli. 

Meski menjadi daerah dengan luasan karhutla terendah di Kalimantan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tidak mengurangi kewaspadaan. Terlebih, berdasarkan pemantauan satelit NASA-NOAA20 dan NASA-SNPP per 5 September 2026, terdeteksi 14 titik panas _(hotspot)_ dengan tingkat kepercayaan sedang _(medium)_ di Kabupaten Bulungan. 

Hotspot tersebut tersebar di Kecamatan Tanjung Selor sebanyak tujuh titik di Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah tiga titik di Desa Tanjung Buka, serta Kecamatan Tanjung Palas Timur empat titik yang terdiri dari dua titik di Desa Binai, satu titik di Desa Sajau Hilir, dan satu titik di Desa Mangkupadi. 

Kepala Dishut Kaltara, Nur laila, S.Hut., M. Si., langsung menginstruksikan tim pengawas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melakukan pengecekan lapangan (groundcheck)_ guna memastikan kondisi di lokasi tetap terkendali. 

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi bersama. Tetapi kita tidak boleh lengah. Memasuki September, kesiapsiagaan personel patroli dan tim respons cepat terus ditingkatkan,” kata Nurlaila. 

Ia mengatakan pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, tidak hanya pemerintah dan petugas di lapangan, tetapi juga masyarakat, pelaku usaha, hingga aparat desa. 

“Karhutla bukan hanya tugas aparat. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Kaltara tetap hijau, aman dan terhindar dari bencana asap,” tegasnya. 

Dishut Kaltara terus memperkuat patroli pencegahan, pengawasan wilayah rawan, pemantauan titik panas, serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. (dkisp).

Gubernur Turun Langsung Padamkan Karhutla di Selimau

Novia Dominika    September 05, 2026    Comment   

Gubernur Turun Langsung Padamkan Karhutla di Selimau

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum saat memadamkan Api.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., turun langsung memimpin pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan lahan Selimau, Kecamatan Tanjung Selor, Jumat (4/9). 

Dengan mengenakan masker, sepatu keselamatan, dan perlengkapan lapangan, Gubernur Zainal ikut memegang nozzle selang pemadam dan mengarahkan semprotan air ke titik api serta lahan yang masih mengeluarkan asap pekat. 

Penanganan Karhutla tersebut dilakukan bersama personel gabungan dari Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdal Karhutla), Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, relawan dan masyarakat setempat. 

Di sela penanganan, Gubernur Zainal meminta seluruh petugas dan relawan mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Kondisi asap yang pekat dan medan yang berat dinilai membutuhkan kewaspadaan tinggi. 

“Saya minta semua petugas dan relawan tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga kesehatan. Jangan lupa, ada keluarga yang menunggu kita di rumah,” kata Zainal. 

Zainal juga menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja sama dan respons cepat seluruh pihak. Ia mengapresiasi personel gabungan yang terus bekerja di lapangan untuk mengendalikan kebakaran. 

“Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih kepada semua petugas, relawan dan masyarakat yang terus bekerja memadamkan api,” ujarnya. 

Berdasarkan data rekapitulasi, total luas wilayah yang terdampak Karhutla mencapai 2.639,99 hektare. Luasan tersebut terdiri atas Area Penggunaan Lain (APL) 1.900 hektare, Hutan Produksi 737,49 hektare, dan Hutan Lindung 2,50 hektare. 

Kabupaten Bulungan menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar, yakni 2.597,38 hektare, disusul Kota Tarakan 31,86 hektare, Kabupaten Tana Tidung 6,25 hektare, dan Kabupaten Malinau 4,50 hektare. 

Untuk mempercepat penanganan, tim terlebih dahulu melakukan briefing guna membagi tugas, memeriksa arah angin, mencari sumber air, serta menentukan titik kumpul aman atau _assembly point._ 

Teknik pemadaman kemudian disesuaikan dengan karakteristik lahan. Pada lahan mineral, pemadaman dilakukan dengan penyiraman langsung dengan memperhatikan arah angin dan pergerakan api. 

Sementara pada lahan gambut, petugas menggunakan teknik khusus dengan nozzle gambut yang ditancapkan ke dalam tanah agar air dapat meresap ke lapisan bawah. Teknik ini dilakukan karena api di dalam gambut dapat tetap menyala meskipun permukaan terlihat sudah padam. 

Pembasahan dilakukan sedikitnya satu menit pada setiap titik hingga tidak lagi ditemukan asap. Setelah itu, proses pendinginan atau _cooling down_ terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa dan berpotensi menimbulkan kebakaran susulan. 

Ratusan personel Brigdal Karhutla juga disiagakan di sejumlah dinas dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kaltara untuk memperkuat penanganan karhutla. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah meluasnya kebakaran serta menjaga keselamatan dan lingkungan. (dkisp).

PWI Sekadau Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran

Novia Dominika    September 05, 2026    Comment   

PWI Sekadau Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran

Penyerahan Bantuan. (Foto:nv).

SEKADAU - Pemerintah Desa Sungai Ringin mengapresiasi kepedulian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sekadau yang menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di kawasan Terminal Lawang Kuari, Kabupaten Sekadau, Sabtu, 5 September 2026.

Sejumlah pengurus dan anggota PWI Kabupaten Sekadau yang hadir di antaranya, Sekretaris Novia Dominika, Bendahara Jonni Rudianto Purba, R. Hermanto, Suhariyati, dan Veronika Trima Warni. 

Adapun bantuan berupa uang tunai itu diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah kebakaran. Bantuan diserahkan langsung Ketua PWI Kabupaten Sekadau, Dina Mariana, kepada perwakilan warga yang terdampak kebakaran.

Kasi Kesejahteraan Pemdes Sungai Ringin, Iswahyudi, menyampaikan terima kasih kepada PWI Kabupaten Sekadau yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak.

Menurutnya, kondisi para korban saat ini masih membutuhkan berbagai bantuan, terutama kebutuhan sehari-hari seperti sembako, pakaian dan keperluan lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PWI Sekadau atas bantuan yang diberikan kepada para korban kebakaran. Bantuan seperti sembako, pakaian dan kebutuhan lainnya sangat dibutuhkan oleh para korban,” ujar Iswahyudi.

Ia berharap kepedulian dari berbagai pihak dapat terus diberikan kepada warga yang terdampak, sehingga mereka tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah tersebut.

“Kami mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada warga yang terdampak kebakaran. Semoga kepedulian dan bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban mereka dalam proses pemulihan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Sekadau, Dina Mariana, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Menurut Dina, bantuan yang diberikan tidak semata-mata dinilai dari besar kecilnya jumlah atau nilai bantuan. Hal yang lebih penting adalah kepedulian dan perhatian yang ditunjukkan kepada para korban.

“Jangan dilihat besar kecilnya bantuan yang diberikan, tapi ini adalah bentuk kepedulian teman-teman dari PWI Sekadau kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah,” kata Dina.

Ia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan sedikit meringankan kebutuhan para korban kebakaran.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat sedikit meringankan kebutuhan para korban kebakaran,” tukas Dina.

Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Menuju Wirausaha Berdaya Saing

Novia Dominika    September 04, 2026    Comment   

Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Menuju Wirausaha Berdaya Saing

 Peningkatan usaha mikro. (Foto:nv).

SEKADAU, Wartacyber.com – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Sekadau menggelar sosialisasi peningkatan usaha mikro menuju wirausaha yang berdaya saing di Kabupaten Sekadau Tahun 2026. Bertempat di Aula UMKM Center, Kabupaten Sekadau, Jumat (4/9/2026)

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sekadau, Emanuel, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan meningkatkan kapasitas usaha mikro yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sekadau.

“Dinas Koperasi dan UKM akan berusaha penuh memfasilitasi dan mendukung peran usaha mikro,” Kata Emanuel.

"Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 pelaku usaha mikro," tambahnya.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Sekadau, Subandrio, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong pelaku usaha mikro agar mampu meningkatkan kualitas usaha, bertahan menghadapi persaingan, serta terus berkembang.

“Pemerintah daerah berharap para pelaku usaha mikro Kabupaten Sekadau bisa meningkat dan berdaya saing, tentunya dapat bertahan, bersaing dan bertumbuh,” Kata Subandrio.

"Keberadaan UMKM harus terus dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Para pelaku usaha juga perlu memiliki strategi yang matang dan terus belajar apabila usaha yang dijalankan belum maksimal," tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah Daerah terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana promosi serta pemasaran produk.

“Peserta ke depannya harus bisa memanfaatkan penjualan melalui informasi digital dan menggunakan media sosial untuk mempromosikan dagangannya,” 

Tutupnya. (Tim).

Paripurna Nota Pengantar Perubahan APBD 2026

Novia Dominika    September 04, 2026    Comment   

Paripurna Nota Pengantar Perubahan APBD 2026

Rapat Paripurna Nota Pengantar. (Foto:nv).

SEKADAU, KALBAR – DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Paripurna ke-25 Masa Persidangan ke-3 dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2026, bertempat di ruang Rapat Paripurna. Jumat (4/9/2026).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sekadau Aron menyampaikan bahwa Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai penjabaran secara rinci terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah disepakati bersama pada 13 Agustus 2026.

“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 juga memformulasikan kebijakan pengalokasian utang belanja atas berbagai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, pengalokasian kurang bayar TA 2025 bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa, pengalokasian kembali belanja atas perubahan peningkatan pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP,” kata Aron.

Selain itu, kata Aron, perubahan APBD juga mencakup pengalokasian kembali belanja atas perubahan peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah, kekurangan dan tambahan iuran BPJS sebesar 4 persen atas berbagai tunjangan guru.

Hal tersebut meliputi Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), tambahan penghasilan guru, serta belanja dalam rangka pencegahan, penanganan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai dampak dari kemarau berkepanjangan dan kabut asap yang saat ini terjadi di Kabupaten Sekadau.

Aron juga menyampaikan sejumlah pokok kebijakan dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pada sisi pendapatan daerah, terjadi peningkatan sebesar Rp13,28 miliar, dari semula Rp839,14 miliar menjadi Rp852,43 miliar, atau meningkat sebesar 1,85 persen.

“Pada sisi belanja daerah meningkat sebesar Rp42,78 miliar dari semula berjumlah sebesar Rp839,14 miliar menjadi sebesar Rp881,92 miliar atau meningkat sebesar 5,10 persen,” tuturnya.

Sementara itu, pada kebijakan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp29,49 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.

Menurut Aron, penerimaan pembiayaan dari SILPA Tahun Anggaran 2025 tersebut digunakan untuk pengalokasian kembali sisa dana fisik dan nonfisik Tahun Anggaran 2025.

“Dalam hal ini pengalokasian kembali sisa dana untuk membayar tunjangan profesi guru, tamsil guru dan tunjangan khusus guru serta pengalokasian kembali sisa dana insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 dan untuk membiayai defisit atas pelaksanaan program kegiatan dan kegiatan yang tertera pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” pungkasnya. (Tim).