TP PKK Dorong Masyarakat Kaltara Kreatif Olah Pangan Lokal

Novia Dominika    Agustus 29, 2026    Comment   

TP PKK Dorong Masyarakat Kaltara Kreatif Olah Pangan Lokal

Lomba Kudapan Berbahan Dasar Singkong dan Cabe.

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kornie Serliany Ingkong Ala, S.T., mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan kreativitas dalam mengolah pangan lokal agar memiliki nilai tambah dan dapat mendukung diversifikasi pangan di daerah.

Pesan itu disampaikan Kornie saat mewakili Ketua TP PKK Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., dalam Lomba Kudapan Berbahan Dasar Singkong dan Cabe yang digelar bersama Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltara sebagai bagian dari rangkaian Karya Kreatif Benuanta (KKB) 2026, Sabtu (29/8).

Dengan mengusung tema “Diversifikasi Pangan dan Kreativitas Pangan Lokal”, kegiatan tersebut diikuti 31 peserta dari Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan yang berasal dari Kelompok Wanita Tani (KWT), pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), komunitas, serta generasi muda.

Kornie menyampaikan, kegiatan ini dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh potensi pangan lokal sekaligus mengembangkan berbagai bentuk olahan yang kreatif.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat untuk semakin kreatif memanfaatkan pangan lokal yang tersedia di daerah,” kata Kornie.

Ia mengatakan singkong dan cabe merupakan bagian dari komoditas lokal yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk pangan. Dengan pengolahan yang baik, bahan pangan tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Karena itu, kreativitas dalam mengolah pangan lokal ini perlu terus didorong, termasuk melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

“Pangan lokal memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Yang penting adalah bagaimana kita mengolahnya dengan baik dan terus mencari bentuk produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Kornie juga mengapresiasi keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan ini. Menurutnya, keikutsertaan KWT, UMKM, komunitas dan generasi muda menunjukkan bahwa pengembangan pangan lokal dapat dilakukan secara bersama-sama.

Selain perlombaan, hasil kreasi peserta dari Bulungan dan Tarakan juga ditampilkan di area pameran. Produk tersebut menjadi media edukasi sekaligus promosi bagi masyarakat untuk melihat beragam inovasi olahan berbahan dasar singkong dan cabe.

Usai perlombaan, salah satu juri, Chef Wahyu, turut memberikan demo masak olahan singkong di hadapan peserta dan panitia.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat diversifikasi pangan sekaligus membuka peluang pengembangan usaha berbasis komoditas pertanian lokal. (dkisp).

Gubernur Dorong PGRI Perkuat Kualitas Guru dan Pemerataan Pendidikan

Novia Dominika    Agustus 29, 2026    Comment   

Gubernur Dorong PGRI Perkuat Kualitas Guru dan Pemerataan Pendidikan

Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) PGRI Kaltara Tahun 2026.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mendorong Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terus memperkuat kualitas guru dan pemerataan pendidikan di wilayah perbatasan, pedalaman dan pulau-pulau. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat menghadiri sekaligus membuka Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) PGRI Kaltara Tahun 2026 digelar di Aula Universitas Kalimantan Utara (Unikaltar), Tanjung Selor, Sabtu (29/8). 

Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada PGRI atas dedikasi dan kontribusinya dalam pembangunan pendidikan, khususnya dalam memperjuangkan hak dan meningkatkan kualitas guru di Kaltara. 

Menurutnya, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas dalam mewujudkan Kaltara sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan. 

“Yang paling penting bagi saya adalah apa yang bisa kita kerjakan hari ini dan manfaatnya bisa langsung dirasakan guru dan peserta didik,” kata Zainal. 

Ia berharap PGRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan. Salah satunya adalah dengan memastikan pemerataan pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman dan pulau-pulau. 

Selain pemerataan akses, Zainal menilai peningkatan kompetensi guru juga penting untuk menghadapi perkembangan teknologi. Guru perlu terus beradaptasi agar mampu mengikuti perubahan dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Zainal juga mendorong agar Konkerprov PGRI menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti melalui kolaborasi antara pemerintah dan PGRI. 

“Harapan saya, forum ini menghasilkan keputusan terbaik untuk kesejahteraan guru, kemajuan peserta didik, dan pendidikan di Kalimantan Utara,” ujarnya. 

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus membuka ruang kolaborasi dengan PGRI untuk menyempurnakan berbagai kebijakan pendidikan di daerah. 

Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah berharap peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan serta kemajuan peserta didik dapat terus diperkuat di seluruh wilayah Kaltara. (dksip).

Kirab Merah Putih 2.026 Meter Semarakkan Peringatan Kemerdekaan di Kaltara

Novia Dominika    Agustus 29, 2026    Comment   

Kirab Merah Putih 2.026 Meter Semarakkan Peringatan Kemerdekaan di Kaltara

Kirab Merah Putih.

TANJUNG SELOR – Pagi itu, Merah Putih tidak hanya berkibar di tiang bendera. Ia membentang panjang, dibawa ratusan orang menyusuri jalan Kota Tanjung Selor. Sepanjang 2.026 meter kain Merah Putih menjadi bagian dari semangat kemerdekaan yang masih terasa di Bumi Benuanta. 

Dari kawasan Kodim 0903/Bulungan, ratusan peserta bergerak menuju Tugu Cinta Damai, Sabtu (29/8). Ada anggota TNI dan Polri, organisasi masyarakat, pemuda, hingga siswa-siswi SMA dan SMK yang berjalan bersama membawa satu simbol yang sama “Merah Putih”. 

Kirab tersebut dilepas langsung Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Komandan Kodim (Dandim) 0903/Bulungan, Kolonel Inf Dhuwi Hendradjaja, S.Sos., M.I.Pol. 

Kegiatan yang diinisiasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltara itu mengusung tema “Hidup Bersama Harus Dijaga, Damai Kita Sepanjang Masa.” 

Tema tersebut terasa semakin kuat ketika ratusan peserta dari berbagai latar belakang berjalan dalam satu barisan. Tidak ada perbedaan seragam atau kelompok yang menjadi jarak. Semua bertemu dalam semangat yang sama untuk merawat persatuan. 

Gubernur Zainal mengapresiasi semangat masyarakat yang ikut ambil bagian dalam kirab tersebut. Baginya, kegiatan seperti ini menjadi cara sederhana untuk menjaga semangat kebangsaan tetap hidup setelah peringatan 17 Agustus. 

“Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut dengan semangat. Saya juga mengapresiasi KNPI dan semua pihak yang sudah membantu kegiatan ini,” kata Zainal. 

Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Tugu Cinta Damai. Tempat yang menjadi tujuan kirab itu seolah mempertegas pesan yang dibawa sepanjang perjalanan, bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga tentang menjaga kehidupan bersama agar tetap damai. 

Merah Putih pun terus membentang. Dari langkah ratusan peserta, semangat kemerdekaan kembali diingatkan bahwa persatuan adalah sesuatu yang harus terus dirawat, bukan hanya setiap 17 Agustus, tetapi setiap hari. (dkisp).

Dari KIPI ke PT PRI, Satgas PAD Mulai Menata Pajak Perusahaan Satu per Satu

Novia Dominika    Agustus 28, 2026    Comment   

Dari KIPI ke PT PRI, Satgas PAD Mulai Menata Pajak Perusahaan Satu per Satu

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si.,.

TARAKAN – Setelah meninjau kawasan industri PT. Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berlanjut ke Kota Tarakan. Kali ini, giliran PT. Phoenix Resources International (PRI) yang didatangi Satuan Tugas (Satgas) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltara.

Jumat (28/8), tim yang dipimpin Ketua Satgas PAD Kaltara sekaligus Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., menggelar sosialisasi kepatuhan pajak daerah di kantor PT. PRI, Kota Tarakan.

Datu Iqro menjelaskan, sosialisasi merupakan langkah persuasif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap kewajiban perpajakan daerah.

“Yang kami sosialisasikan meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar minyak,” kata Datu Iqro.

Selain memberikan pemahaman mengenai kewajiban pajak, Satgas PAD Kaltara juga akan melakukan penataan dan pendataan objek pajak perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data yang disampaikan perusahaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Setelah sosialisasi, tim akan turun ke lapangan untuk mendata dan memastikan data yang disampaikan perusahaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini bagian dari upaya meningkatkan PAD Kaltara,” jelasnya.

Dalam kegiatan di PT PRI, terdapat tiga objek pajak yang menjadi perhatian utama Satgas PAD, yakni alat berat, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar minyak.

Menurut Datu Iqro, pendataan secara langsung diperlukan untuk memperkuat akurasi dan validitas data objek pajak sehingga penerimaan daerah dapat lebih optimal.

Ia berharap PT PRI dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.

“Harapannya, PT PRI bisa menjadi contoh bagi perusahaan yang lain,” ujarnya.

Datu Iqro menambahkan, pola sosialisasi dan pendataan tersebut akan dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota se-Kaltara. Perusahaan besar akan menjadi sasaran secara bergiliran, dimulai dari Bulungan dan Tarakan, kemudian dilanjutkan ke Malinau, Nunuka, dan Kabupaten Tana Tidung.

“Untuk awal, kita lakukan satu per satu perusahaan. Setelah Bulungan dan Tarakan, nanti dilanjutkan ke Malinau, Nunukan dan Tana Tidung. Kita lakukan secara bertahap,” pungkasnya.

Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap sinergi dengan dunia usaha dapat semakin kuat, sekaligus mendukung optimalisasi PAD untuk menunjang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (dkisp).

Buka KKB 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Bangga Produk Benuanta

Novia Dominika    Agustus 28, 2026    Comment   

Buka KKB 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Bangga Produk Benuanta

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

TANJUNG SELOR – Cahaya hias mulai menyala di Kebun Raya Bundayati. Deretan stan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tertata di sepanjang kawasan, sementara warga Tanjung Selor berdatangan melihat berbagai produk kreatif yang ditampilkan. Kamis (27/8) malam, tempat itu berubah menjadi ruang pertemuan antara kreativitas, budaya dan harapan ekonomi masyarakat Kaltara melalui Karya Kreatif Benuanta (KKB) 2026. 

Sebelum menuju panggung utama, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., memilih berjalan menyusuri stan-stan UMKM. Ia melihat berbagai kerajinan khas Benuanta, berbincang dengan pengrajin, serta mendengarkan cerita para pelaku usaha tentang produk yang mereka hasilkan. 

Gubernur Zainal menyampaikan, kehadiran para pelaku UMKM dalam KKB bukan sekadar untuk memajang produk. Ada potensi ekonomi yang lebih besar yang ingin terus didorong agar tumbuh dari tangan masyarakat Kaltara sendiri. 

Ia pun mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan diri mencintai dan menggunakan produk lokal. 

“Kalau kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang. Kita juga ikut menghargai kreativitas dan membantu usaha masyarakat kita. Bangga menggunakan produk Benuanta berarti ikut serta secara nyata membangun masa depan Kalimantan Utara,” kata Zainal. 

KKB 2026 yang diinisiasi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Bulungan. 

Mengusung tema “Kreasi Benuanta Merajut Warisan, Menggerakkan Ekonomi Masa Depan”, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan kreativitas, budaya, dan potensi ekonomi lokal. 

Zainal menilai kekayaan budaya daerah dapat terus dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tanpa kehilangan identitas lokal. Karena itu, penguatan UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kualitas, standardisasi, pengemasan, pemasaran digital hingga akses pembiayaan. 

Pemprov Kaltara juga terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM. Sinergi tersebut melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, dan media. 

“Kita ingin UMKM Kaltara tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan memiliki daya saing. Karena itu, pembinaan dan akses pasar harus terus kita perluas,” ujarnya. 

Melalui KKB 2026, pemerintah berharap pengusaha UMKM memperoleh peluang yang lebih besar untuk memperkenalkan produknya, memperluas jaringan pemasaran, sekaligus meningkatkan kapasitas usaha. 

Dengan kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat, KKB diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan pameran, tetapi menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. 

Turut hadir dalam kemeriahan KKB 2026 diantaranya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, Wakil Asisten Teritorial (Waaster) Kasad Bidang Pembinaan Teritorial (Binter) Brigjen TNI Boemi Ario Bimo, S.E., Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., CSL., Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara, Agus Taufik, Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si. Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Misran Pasaribu, Perwakilan BI Korwil Kalimantan, Erwin Syafii, jajaran Forkopimda Kaltara dan Kabupaten Bulungan, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat. (dkisp).

Gubernur Terima Aspirasi 10 Desa Terkait Persoalan MHA Desa Tujung

Novia Dominika    Agustus 28, 2026    Comment   

Gubernur Terima Aspirasi 10 Desa Terkait Persoalan MHA Desa Tujung

Audiensi persoalan wilayah dan Masyarakat Hukum Adat.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan wilayah dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Desa Tujung, Kabupaten Nunukan. 

Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan 10 kepala desa bersama tim advokasi kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam audiensi di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (27/8). 

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog bagi pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pandangan serta mencari langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing. 

Dalam audiensi, perwakilan 10 desa menyampaikan sejumlah hal terkait penetapan MHA Desa Tujung yang dinilai berkaitan dengan wilayah administrasi desa-desa di sekitarnya. Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat dikaji dan ditindaklanjuti secara bijaksana agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. 

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan tim advokasi yang telah menyampaikan persoalan secara langsung melalui jalur dialog. 

Ia menilai penyampaian aspirasi secara terbuka merupakan langkah yang baik untuk mencari solusi bersama sekaligus menjaga suasana tetap aman dan kondusif. 

Terkait persoalan batas wilayah, Gubernur Zainal menjelaskan bahwa penanganannya perlu disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Untuk batas antar kecamatan dan antar desa yang berada dalam satu kabupaten, kewenangan berada pada pemerintah kabupaten.

Sementara apabila persoalan menyangkut batas antarwilayah kabupaten, penanganannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Pemerintah provinsi akan membantu dan mendampingi sesuai kewenangan. Yang paling penting, kita mencari solusi bersama dan menjaga agar persoalan ini tidak berkembang menjadi pertikaian di lapangan,” kata Zainal. 

Ia juga mengapresiasi para kepala desa yang telah mengarahkan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi selama proses penyelesaian berlangsung. 

Menurutnya, persoalan yang menyangkut batas wilayah dan kepentingan masyarakat perlu diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi dan mekanisme pemerintahan yang telah ditetapkan. 

“Terima kasih kepada para kepala desa yang sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap tenang. Jangan sampai ada pertikaian, karena yang rugi nantinya adalah masyarakat sendiri,” ujarnya. 

Zainal menambahkan, aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Pemprov Kaltara untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai kewenangan masing-masing. 

Lebih lanjut, ia juga mendorong para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi melalui lembaga legislatif daerah. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi pembangunan. 

“Silakan juga disampaikan kepada DPRD, karena di sana ada perwakilan masyarakat. Kita semua tentu ingin persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi yang mewakili 10 desa, Paltison, menyampaikan harapan agar persoalan terkait MHA Desa Tujung dapat dikaji kembali secara menyeluruh dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dari desa-desa yang terdampak. 

Menurutnya, penyelesaian yang baik diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial di kemudian hari. 

“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana. Yang terpenting, jangan sampai menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” kata Paltison. 

Adapun 10 desa yang menyampaikan aspirasi tersebut berasal dari Kecamatan Sebuku,  Sembakung dan Sembakung Atulai. Dari Kecamatan Sebuku meliputi Desa Kunyit, Tetaban, Melasu Baru, Bebanas, dan Lulu. Sementara dari Kecamatan Sembakung meliputi Desa Pagar, Labuk, Butas Bagu, Lubok Buat, dan desa Katul di Kecamatan Sembakung Atulai. 

Melalui dialog dan koordinasi lintas pemerintahan, Pemprov Kaltara berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara bertahap, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga kondusivitas di Kabupaten Nunukan. (dkisp).

Pemprov dan OJK Bahas Penguatan Ekonomi Berbasis Komoditas Lokal

Novia Dominika    Agustus 28, 2026    Comment   

Pemprov dan OJK Bahas Penguatan Ekonomi Berbasis Komoditas Lokal

Silaturahmi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Misran Pasaribu.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur (Kaltim)-Kaltara untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah dan memperluas akses pembiayaan bagi petani serta pelaku usaha.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi dan silaturahmi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Misran Pasaribu, di Ruang Pertemuan Gubernur Kaltara, Kamis (27/8).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah potensi ekonomi daerah menjadi pembahasan, di antaranya komoditas kelapa, cokelat dan rumput laut. Pengelolaan limbah yang ramah lingkungan juga menjadi bagian dari pembahasan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Zainal mengatakan, Pemprov Kaltara terus menggali potensi unggulan daerah agar dapat dikembangkan secara lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita terus menggali keunggulan daerah. Komoditas seperti kelapa, cokelat, dan rumput laut akan kita dorong agar sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan daerah,” kata Zainal.

Ia menyebutkan, pengembangan komoditas lokal perlu dibarengi dengan penguatan ekosistem pembiayaan. Hal ini penting karena keterbatasan modal masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi petani dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Karena itu, Pemprov Kaltara mendorong adanya keterhubungan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan, penjamin, pasar dan asuransi dalam satu ekosistem pembiayaan yang lebih terintegrasi.

“Komoditas yang punya potensi tetapi terkendala modal perlu kita hubungkan dengan pengusaha, lembaga keuangan, penjamin, pasar dan asuransi agar pembiayaannya lebih mudah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Misran Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk melakukan audiensi dengan Pemprov Kaltara. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara OJK dengan pemerintah daerah.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur atas waktu dan kesempatan menerima audiensi kami. Pertemuan ini penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara OJK dan Pemprov Kaltara,” ujarnya.

Melalui sinergi tersebut, Pemprov Kaltara berharap pengembangan komoditas unggulan dapat berjalan seiring dengan penguatan akses pembiayaan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. (dkisp).