WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Kamis, 24 September 2026

Susun RKPDes 2027, Pemdes Bokak Sebumbun Tampung Aspirasi Masyarakat

 

Musrenbang Desa Bokak Sebumbun. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com — Pemerintah Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, Bertempat di Aula Kantor Desa Bokak Sebumbun, Kamis (24/9/2026).

Camat Sekadau Hilir, Gustar Indarto, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangdes tersebut. Ia berharap kegiatan dapat berjalan lancar dan berbagai usulan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan Desa Bokak Sebumbun.


“Semoga kegiatan berjalan dengan lancar dan usulan yang disampaikan oleh masyarakat nanti bisa menjadi prioritas pembangunan,” ujar Gustar.


Sementara itu, Kepala Desa Bokak Sebumbun, Klemens Karya Panama mengatakan Musrenbangdes dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa Bokak Sebumbun untuk Tahun Anggaran 2027.


Menurutnya, melalui forum tersebut pemerintah desa bersama masyarakat dapat membahas berbagai kebutuhan dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas desa.


"Musrenbangdes juga menjadi ruang bagi masyarakat dan unsur terkait untuk menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan terhadap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," katanya.


"Melalui Musrenbangdes ini, Pemerintah Desa Bokak Sebumbun berharap penyusunan RKPDes 2027 dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan desa secara terarah dan berkelanjutan," tutupnya.


Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sekadau Hilir, Kepala Desa Bokak Sebumbun, Babinsa Koramil 1204-15/Sekadau Hilir, Bhabinkamtibmas, Ketua BPD, PPL, bidan desa, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Bokak Sebumbun, tokoh agama, tokoh pemuda, kader Posyandu, kader lansia, serta para kepala dusun, yakni Kadus Bokak, Kadus Entada dan Kadus Sungai Raya. (Tim)

Musrenbangdes Semadu Susun RKPDes 2027, Aspirasi Masyarakat Jadi Prioritas

Musrenbang Desa Semadu. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com — Pemerintah Desa Semadu, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, Kamis (24/9/2026).


Hadir pada kegiatan tersebut, Kasi Ekbang yang mewakili Camat Belitang Hilir, Kepala Desa Semadu, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pendamping desa, Ketua BPD, seluruh kepala dusun di Desa Semadu, serta tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.


Kepala Desa Semadu, Kamasi, mengatakan aspirasi masyarakat menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Menurutnya, usulan yang disampaikan masyarakat perlu diperhatikan agar program pembangunan yang direncanakan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di desa.


“Aspirasi masyarakat adalah prioritas dalam pembangunan,” ujar Kamasi.


Ia berharap melalui pelaksanaan Musrenbangdes, berbagai aspirasi dan usulan masyarakat dapat dibahas secara bersama-sama serta menjadi bahan dalam penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2027.


Menurutnya, perencanaan pembangunan yang disusun melalui musyawarah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Desa Semadu secara berkelanjutan.


Musrenbangdes juga menjadi kesempatan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan serta menentukan prioritas yang akan diusulkan dalam rencana kerja pemerintah desa.


Dengan keterlibatan berbagai unsur tersebut, Musrenbangdes diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Semadu.


Hasil pembahasan Musrenbangdes selanjutnya menjadi bagian dalam penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Semadu. (Tim).

Gubernur Lantik Pengurus Forum TJSLBU, Arahkan CSR Selaras Pembangunan

Pelantikan Pengurus Forum TJSLBU.



TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pembangunan Kaltara tidak bisa hanya mengandalkan APBD, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, khususnya sektor swasta.

Hal tersebut disampaikan saat menutup Musyawarah Daerah (Musda) II Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Kaltara di Aula Lantai I Kantor Gubernur, Selasa (22/9).


Menurut Gubernur, program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terarah dari dunia usaha akan menjadi akselerator utama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah pelosok.


"Forum TJSLBU memegang peran strategis sebagai jembatan komunikasi, konsultasi, dan kolaborasi. Kita ingin seluruh program tanggung jawab sosial perusahaan berjalan selaras dengan agenda prioritas pembangunan daerah, sehingga manfaatnya benar-benar langsung dirasakan oleh rakyat," ujar Gubernur Zainal.


Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga resmi melantik jajaran pengurus Forum TJSLBU Kaltara Masa Bakti 2026–2031 yang terpilih melalui forum Musda II.


Ia berpesan agar kepengurusan baru segera menyusun peta jalan kerja yang terukur dan aplikatif.


"Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Jadikan forum ini sebagai motor penggerak sinergi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha demi mewujudkan Kaltara yang semakin maju dan sejahtera," pesannya.


Rangkaian acara penutupan diakhiri dengan foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen pembangunan. (dkisp).

Hermansyah Hadiri Syukuran HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Tekankan Keselamatan Bersama

syukuran memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara. (Foto:ist).


SEKADAU, Polda Kalbar - Polres Sekadau melalui Satuan Lalu Lintas menggelar syukuran memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026 di Aula Bhayangkara Patriatama Polres Sekadau, Jalan Merdeka Timur, Kecamatan Sekadau Hilir, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama, Raja Kusuma Negara Sekadau Pangeran Agung Sri Negara II Gusti Muhammad Effendi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau Hermansyah, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sekadau Sondang Edward Situngkir, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sekadau Valentinus, Danramil Sekadau Hilir Kapten Arm Syarif Mahendra, Ketua Bhayangkari Cabang Sekadau beserta pengurus, kepala SKPD Kabupaten Sekadau, pejabat utama Polres Sekadau, pimpinan dealer serta personel Satlantas Polres Sekadau.

Dalam sambutannya, Kasat Lantas Polres Sekadau IPTU Sudarsono menyampaikan bahwa perkembangan zaman dan teknologi turut membawa perubahan dalam pelaksanaan tugas kepolisian lalu lintas. Peran Satlantas tidak hanya hadir dalam pengaturan lalu lintas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sejumlah kegiatan kemanusiaan dan kemasyarakatan turut dilaksanakan, di antaranya bakti sosial, pembagian air bersih dan masker serta pendidikan lalu lintas kepada masyarakat mulai dari tingkat SD hingga SMA. IPTU Sudarsono juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan berbagai instansi yang selama ini telah bersama-sama mendukung pelaksanaan tugas lalu lintas di Kabupaten Sekadau.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau Hermansyah mengatakan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman dan lancar.

“Keselamatan lalu lintas bukan hanya tanggung jawabnya ada di pihak kepolisian tetapi kita semua, tanggung jawab kita semua, baik itu pemerintah daerah, kepolisian, TNI, instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Hermansyah juga menyampaikan apresiasi kepada Satlantas Polres Sekadau atas dedikasi dan pengabdiannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sekadau.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama mengatakan keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat perlu terus diperkuat.

Kapolres juga mendorong personel Satlantas untuk terus memberikan pelayanan yang responsif, humanis dan profesional kepada masyarakat. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas sekaligus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

“Pesan khusus kepada Satlantas Polres Sekadau agar senantiasa responsif setiap terjadi permasalahan yang ada di lalu lintas, kemudian senantiasa humanis dalam memberikan pelayanan, profesional dalam penegakan hukum, serta berintegritas,” tegasnya.

AKBP Andhika menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau dan seluruh stakeholder atas kerja sama yang telah terjalin selama ini. Ia berharap kolaborasi tersebut terus berjalan dan semakin kuat dalam mendukung pelayanan kepolisian serta mewujudkan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat.

Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 menjadi momentum bagi Satlantas Polres Sekadau untuk terus memperkuat semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan syukuran kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan kue, foto bersama serta ramah tamah. (Tim).

Rabu, 23 September 2026

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja Stasi Senangak

 

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja. (Foto:ist).


SEKADAU, Wartacyber.com — Bupati Sekadau diwakili Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau, Martinus Ridi, menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Gereja Katolik di Dusun Senangak, Stasi Senangak, Paroki Yesus Tersalib, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Rabu (23/9/2024).


Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Camat Nanga Taman, perwakilan Danramil Nanga Taman, Bhabinkamtibmas Desa Senangak, perwakilan perangkat daerah Kabupaten Sekadau, Pastor Paroki Nanga Taman serta Ketua DPP Paroki Yesus Tersalib Kecamatan Nanga Taman.


Selain itu, turut hadir juga perwakilan CU Lantang Tipo, CU Nyaianta dan CU Usaha Kita, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Senangak.


Pada kesempatan tersebut, Martinus Ridi menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan gereja di Dusun Senangak. Menurutnya, pembangunan rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat untuk menjalankan kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya mempererat kebersamaan masyarakat.


“Pemerintah Kabupaten Sekadau tentu mendukung pembangunan rumah ibadah. Kami berharap pembangunan gereja ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh masyarakat,” ujar Martinus Ridi.


Ia juga mengajak umat Stasi Senangak untuk terus menjaga semangat gotong royong selama proses pembangunan berlangsung. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.


“Yang paling penting adalah kebersamaan. Dengan gotong royong dan dukungan semua pihak, mudah-mudahan pembangunan gereja ini dapat berjalan dengan baik dan nantinya bisa dimanfaatkan oleh umat,” katanya.


Martinus berharap keberadaan gereja nantinya tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga dapat memperkuat hubungan antarumat dan masyarakat di Dusun Senangak.


“Kita berharap tempat ibadah ini nantinya menjadi tempat untuk memperkuat iman sekaligus mempererat persaudaraan diantara kita". Tutupnya. (Tim).



Selasa, 22 September 2026

Sah! Taufik Terpilih Aklamasi Ketua PWI Sintang Masa Bakti 2026-2029

Pengukuhan PWI Sintang.

Sintang – Taufik Hidayat, terpilih aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sintang masa bakti 2026-2029 dalam Konferensi Kabupaten (Konferenkab) I yang digelar Selasa (22/9/2026) di Pendopo Wakil Bupati Sintang. 

Taufik beserta jajaran pengurus lainnya langsung di kukuhkan dan dilantik oleh Ketua PWI Kalbar Kundori dengan disaksikan jajaran pemerintah kabupaten Sintang. 


Taufik menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya konferensi hingga terbentuknya kepengurusan definitif PWI Kabupaten Sintang.


“Proses kita cukup panjang. Tadi estimasi sidang sekitar satu jam, ternyata tidak cukup. Tetapi saya bersyukur hari ini PWI Sintang kembali memiliki kepengurusan definitif,” ujar Taufik, Pemred RRI Sintang ini.


Menurutnya,  keberadaan PWI di Kabupaten Sintang harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Menurutnya, jumlah anggota bukan menjadi ukuran utama, melainkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme wartawan.


“PWI Sintang ke depan tidak boleh hanya menjadi organisasi tempat berkumpulnya wartawan. PWI harus menjadi ruang belajar, ruang bertumbuh, ruang berdiskusi sekaligus ruang perjuangan bersama bagi insan pers,” tegas Taufik.


Ia juga menyampaikan sejumlah program yang ingin diwujudkan selama masa kepemimpinannya, di antaranya peningkatan kompetensi wartawan, penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, keterlibatan wartawan dalam isu-isu strategis daerah, kegiatan sosial serta regenerasi organisasi.


“Kita ingin membawa PWI yang lebih terbuka, komunikatif, profesional dan mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.


Menurut Taufik, hubungan baik antara insan pers dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat perlu terus dibangun.


Namun, hubungan kemitraan tersebut, kata dia, tidak boleh menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial.


“Hubungan yang baik harus dibangun agar komunikasi publik berjalan dengan baik. Kritik dapat disampaikan secara konstruktif dan masyarakat memperoleh informasi yang benar, berimbang serta dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.


Tingkatkan Kompetensi Wartawan


Salah satu fokus utama kepengurusan baru PWI Sintang adalah meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan muda.


Taufik menyebut masih banyak wartawan muda di Sintang yang perlu mendapatkan ruang untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik, termasuk melalui pendidikan dan uji kompetensi.


Ia juga menyampaikan rencana kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membuka ruang peningkatan kapasitas wartawan, termasuk pemanfaatan fasilitas dan jaringan yang tersedia.


“Banyak wartawan muda. Kita ingin meningkatkan kualitas mereka, dari wartawan muda menjadi wartawan yang semakin profesional dan kompeten,” ujarnya.


Selain peningkatan kompetensi, Taufik juga ingin memperkuat kerja sama dengan berbagai stakeholder. Menurutnya, PWI harus mampu memberikan kontribusi lebih luas terhadap pembangunan daerah.


Ia mencontohkan berbagai persoalan daerah seperti kawasan gambut, daerah aliran sungai, kebakaran hutan dan lahan, wilayah perbatasan serta daerah terpencil sebagai isu yang perlu mendapat perhatian insan pers.


“Wartawan itu tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal. Karena itu, kita harus peka melihat persoalan yang ada di sekitar kita dan mampu mengemasnya menjadi karya jurnalistik yang berkualitas,” katanya.


Taufik juga mendorong agar wartawan Sintang mampu menghasilkan karya jurnalistik yang dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional.


Ia sendiri tercatat pernah memperoleh Anugerah Adinegoro, penghargaan jurnalistik bergengsi di lingkungan PWI.


“Pengalaman-pengalaman itu harus ditularkan kepada teman-teman. Banyak hal menarik di lingkungan kita, terutama daerah perbatasan, daerah terpencil, kebakaran hutan dan lahan. Itu semua bisa menjadi cerita yang kuat,” ujarnya.


PWI Kalbar: Sintang Cetak Sejarah


Ketua PWI Provinsi Kalimantan Barat, Kundori, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Taufik Hidayat beserta seluruh jajaran pengurus PWI Kabupaten Sintang yang baru.


Kundori mengatakan, terbentuknya kepengurusan definitif PWI Sintang menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi PWI di Kalimantan Barat.


“Ini menjadi sejarah baru. PWI Provinsi Kalbar sudah bisa membentuk kepengurusan definitif di Kabupaten Sintang,” kata Kundori.


Ia berharap status kepengurusan definitif tersebut dapat dijaga dengan baik dan menjadi momentum untuk memperkuat organisasi PWI di Sintang.


Kundori juga menyampaikan bahwa PWI Kalbar akan terus mendorong peningkatan kompetensi anggota melalui berbagai kegiatan, termasuk pembekalan dan uji kompetensi.


Ia mengingatkan bahwa menjadi anggota organisasi profesi wartawan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga harus dibarengi pemahaman mengenai kode etik jurnalistik dan profesionalisme.


“Ke depan, anggota harus mendapatkan pembekalan sehingga memahami kode etik dan etika jurnalistik serta memiliki kapasitas dalam menjalankan profesinya,” ujarnya.


Kundori juga membuka peluang bagi wartawan di Sintang untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan PWI Kalbar, termasuk agenda UKW yang direncanakan berlangsung di Sanggau.


Selain itu, ia berharap PWI Sintang dapat berperan dalam berbagai agenda organisasi PWI, termasuk kegiatan olahraga wartawan tingkat nasional.


Dalam struktur organisasi PWI, Ketua PWI Kabupaten Sintang juga menjadi bagian dari pleno PWI Provinsi Kalimantan Barat sehingga memiliki ruang untuk ikut serta dalam pembahasan organisasi di tingkat provinsi.


Pemkab Sintang Dorong Pers Tetap Jadi Mitra Kritis


Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, yang menutup rangkaian kegiatan menyampaikan ucapan selamat kepada Taufik Hidayat dan seluruh pengurus PWI Kabupaten Sintang periode 2026–2029.


Ia berharap kepengurusan baru dapat menjadi wadah bagi wartawan muda maupun masyarakat yang memiliki minat di bidang jurnalistik.


“Semoga di bawah kepemimpinan kepengurusan PWI yang baru ini, teman-teman wartawan dan anak-anak muda dapat terakomodasi dengan baik. PWI juga diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki minat dan keinginan menjadi jurnalis,” kata Florensius Ronny.


Ia juga memberikan apresiasi kepada kepengurusan PWI Sintang periode sebelumnya yang telah memberikan kontribusi bagi Kabupaten Sintang.


“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang, kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi kepengurusan PWI periode sebelumnya,” ujarnya.


Florensius menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang terbuka terhadap kritik dan masukan dari insan pers.


Menurutnya, pemerintah membutuhkan informasi dari berbagai perspektif sebagai bahan evaluasi dan pembanding dalam menjalankan pemerintahan.


“Jangan karena di pendopo wakil bupati lalu tidak boleh mengkritik pemerintah. Boleh. Itu merupakan informasi bagi kami. Mungkin keterbatasan kami membuat laporan dari struktural yang ada selalu terlihat baik. Karena itu kami membutuhkan masukan sebagai pembanding dan pembantu,” jelasnya.


Namun, ia mengharapkan kritik dan masukan yang disampaikan insan pers tetap bersifat konstruktif dan berlandaskan etika jurnalistik.


Florensius juga mengingatkan pentingnya penerapan kode etik jurnalistik di tengah perkembangan media sosial dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.


“Bagaimana memberikan kritik, masukan dan pendapat tentu ada etikanya. Saya yakin teman-teman PWI memahami hal tersebut,” katanya.


Ia berharap PWI Kabupaten Sintang yang baru dapat menjadi rumah bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi, menjaga profesionalisme, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. 

BKSN Sekadau 2026 Jadi Momentum Memahami dan Menghidupi Kitab Suci

Pembukaan BKSN 2026. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com — Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN) Kabupaten Sekadau Tahun 2026 resmi dibuka dengan mengusung tema “Yesus Guru yang Penuh Kuasa”. Kegiatan pembukaan berlangsung di Betang Youth Center Sekadau, Selasa (22/9/2026).

Ketua Panitia BKSN Kabupaten Sekadau Tahun 2026, Sutami, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi umat Katolik untuk semakin memahami dan mencintai Kitab Suci serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, pelaksanaan BKSN bertujuan membangkitkan semangat umat untuk membaca dan memahami Alkitab, memperkuat iman, memperdalam pemahaman terhadap ajaran Gereja, serta membangun komunitas iman yang lebih kuat.

“Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini di dalam Gereja Katolik adalah untuk membangkitkan semangat membaca dan memahami Alkitab, memperkuat iman, memperdalam pemahaman ajaran Gereja serta membangun komunitas iman yang lebih kuat,” ujar Sutami.

Ia menambahkan, rangkaian kegiatan BKSN Kabupaten Sekadau 2026 dilaksanakan selama lima hari, mulai 22 hingga 26 September 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sekadau, Teresia Lili, yang mewakili Bupati Sekadau Aron, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan umat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Pemerintah Daerah sangat mendukung serta mengapresiasi seluruh umat yang mengikuti kegiatan ini dengan semarak dan penuh rasa syukur,” ungkap Teresia.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sekadau senantiasa mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat. Menurutnya, kegiatan keagamaan turut menjadi bagian penting dalam membangun kebersamaan dan kehidupan masyarakat yang harmonis.

“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan selamat mengikuti perlombaan BKSN ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita,” pungkasnya. (wn)

Jajaki Pembangunan Bandara Kargo Internasional, Gubernur Terima Audiensi Investor

Audiensi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Pimpinan Jo-An Group Pte Ltd, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tanjung Harapan, Hengki, S.Si., M.M., 

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mematangkan rencana pembangunan bandara internasional baru untuk layanan kargo dan logistik ekspor-impor.

Hal tersebut ditandai dengan audiensi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Pimpinan Jo-An Group Pte Ltd, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tanjung Harapan, Hengki, S.Si., M.M., di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (22/9).

Gubernur Zainal menyambut baik komitmen investor melihat potensi besar konektivitas udara internasional di Kaltara.

Menurutnya, kehadiran bandara internasional dengan layanan kargo terpadu sangat krusial untuk menopang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Kuning–Mangkupadi serta hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti perikanan dan pertanian.

“Kehadiran investor ini sangat strategis untuk mendukung ekspor-impor dan kargo udara skala internasional. Hasil perikanan dan pertanian Kaltara nantinya bisa langsung kita kirim ke luar negeri tanpa harus berputar ke daerah lain,” tegas Gubernur.

Gubernur menjelaskan, posisi Kaltara di wilayah paling utara Indonesia memberikan keunggulan kompetitif dari sisi efisiensi biaya dan waktu pengiriman.

“Karena kita berada di wilayah paling utara, efisiensi biayanya jauh lebih murah dibanding pengiriman dari Jakarta atau daerah lain. Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan penuh, memfasilitasi perizinan hingga kelengkapan dokumen yang dibutuhkan,” ujar Gubernur Zainal.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan, Hengki, menyampaikan dukungan penuh terhadap visi Gubernur dalam menghadirkan infrastruktur bandara berskala internasional.

“Kami sangat mengapresiasi langkah aktif Pak Gubernur. Tahap awal ini dimulai dengan kedatangan investor dan studi kelayakan, yang nantinya ditindaklanjuti melalui skema MoU dan pola kerja sama bisnis,” jelas Hengki.

Ia menegaskan, pembangunan bandara baru tetap harus memenuhi koridor regulasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara.

“Selain studi kelayakan, ada persyaratan administrasi teknis yang harus disiapkan, mulai dari dokumen AMDAL, Rencana Terperinci (RTT), Master Plan, hingga kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta aspek sosial-budaya lokal. Seluruhnya menjadi satu kesatuan untuk syarat penetapan lokasi calon bandara,” paparnya.

Pihak investor menilai kehadiran bandara kargo internasional di Kaltara akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan utara Kalimantan.

Dengan dimulainya tahapan studi kelayakan, Pemprov Kaltara optimistis rencana menghadirkan gerbang udara internasional di wilayah perbatasan dapat segera terwujud untuk menopang kemandirian ekonomi daerah. (dkisp).

Buka Musda II TJSLBU, Wagub Ingkong Ala Pastikan CSR Perusahaan Berdampak bagi Masyarakat

Musda ke-2 Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Kaltara.

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Kaltara di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur, Selasa (22/9).

Musda tersebut digelar untuk memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan peran Forum TJSLBU sebagai wadah resmi penyelarasan program CSR dengan arah pembangunan daerah.

“Seluruh badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Utara merupakan pelaku wajib TJSLBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 11 Tahun 2023. Tanggung jawab sosial ini bukan sekadar kewajiban formalitas, melainkan instrumen nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan,” tegas Ingkong Ala.

Melalui Musda ini, Pemprov Kaltara mendorong terbentuknya kepengurusan Forum TJSLBU periode 2026–2031 yang solid, visioner, dan responsif.

Program kerja ke depan diharapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara 2025–2029, yang mencakup sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kaltara juga menyampaikan apresiasi kepada pelaku usaha yang telah memberikan kontribusi nyata, salah satunya dalam mendukung percepatan pematangan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltara.

“Dengan mengedepankan musyawarah dan keterbukaan, kita yakin forum ini mampu melahirkan kepengurusan yang amanah demi mewujudkan Kaltara yang maju, makmur, dan berkelanjutan,” kata Wagub Ingkong.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Forum TJSLBU Nasional, Muhammad Satria, S.Sos., M.Si., jajaran Forkopimda Kaltara, Kepala Perangkat Daerah, Rektor Universitas Kaltara, tokoh adat, serta pimpinan perusahaan se-Kaltara. (dkisp).

Mulai 1 Oktober 2026, Pemprov Kaltara Terapkan SPM dan LPJ Elektronik

Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., membuka Sosialisasi Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan Digitalisasi Penatausahaan Keuangan Daerah.

TANJUNG SELOR - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., membuka Sosialisasi Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan Digitalisasi Penatausahaan Keuangan Daerah di Gedung Gadis Lantai 1, Selasa (22/9).

Sosialisasi tersebut membahas penerapan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara secara elektronik melalui aplikasi Registrasi SPM Online (ReSPON).

Sekprov mengatakan, kebijakan ini merupakan komitmen Pemprov Kaltara untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih cepat, tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Digitalisasi bukan sekadar persoalan beralih menggunakan aplikasi atau mengurangi tumpukan dokumen fisik. Yang jauh lebih esensial adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja kita,” ucap Denny.

Ia meminta seluruh sekretaris Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan bendahara menjadi motor penggerak perubahan budaya kerja yang lebih tertib, disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab.

Kepada sekretaris Perangkat Daerah, Sekprov meminta agar koordinasi internal diperkuat sehingga seluruh jajaran memahami perubahan mekanisme ini. Sementara kepada PPK dan bendahara, diminta untuk lebih teliti terhadap ketepatan, kelengkapan, dan ketertiban administrasi.

Menurutnya, digitalisasi harus tetap berpegang pada prinsip tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, dan dapat ditelusuri.

Sekprov menyadari setiap perubahan membutuhkan adaptasi. Ia meminta agar kendala teknis selama masa transisi segera dikoordinasikan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

“Saya menginstruksikan jajaran BKAD untuk terus proaktif memberikan pendampingan, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala,” tegas Sekprov Denny.

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov menegaskan bahwa mulai 1 Oktober 2026, penyampaian SPM beserta dokumen pendukungnya melalui aplikasi ReSPON akan dilaksanakan murni secara elektronik tanpa lagi menyampaikan dokumen fisik kepada BKAD.

Ia berharap sisa waktu yang ada dimanfaatkan untuk persiapan dan perapian administrasi.

“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk merapatkan barisan dan memiliki komitmen yang sama dalam menyukseskan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Semoga kebijakan ini berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan," pungkas Sekprov. (dkisp)


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda