WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Selasa, 01 September 2026

Wagub Dorong Pengkajian Pajak dan Retribusi untuk Perkuat PAD Kaltara

Rapat Pembahasan Awal Tim Pengkajian Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mengkaji sumber-sumber pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan pajak dan retribusi yang sudah ada untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Awal Tim Pengkajian Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 yang dibuka Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., di Ruang Rapat Wagub Lantai 3, Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (1/9). 

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, H. Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara yang mengikuti secara daring. 

Ingkong menegaskan, pembentukan Tim Pengkajian bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi harus mampu menghasilkan kajian yang dapat menemukan sumber pendapatan baru dan memperbaiki pengelolaan pajak serta retribusi daerah. 

“Tim ini harus benar-benar bekerja untuk mencari sumber pendapatan baru, mengoptimalkan yang sudah ada, dan memperbaiki tata kelolanya,” katanya. 

Menurutnya, kemampuan fiskal daerah sangat menentukan ruang pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, membangun infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di Kaltara. 

Karena itu, peningkatan PAD tidak boleh hanya dilihat dari sisi bertambahnya penerimaan. Pemprov Kaltara juga ingin membangun sistem pendapatan daerah yang adil, efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. 

“Jangan sampai peningkatan PAD justru dirasakan sebagai beban. Masyarakat harus bisa melihat manfaat dari pajak yang mereka bayarkan melalui pelayanan dan pembangunan,” ujarnya. 

Ingkong menyebut Kaltara memiliki karakteristik yang khas sebagai daerah perbatasan dengan negara tetangga dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan pendapatan daerah. 

Ia meminta tim tidak hanya melakukan intensifikasi, yakni meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan objek pajak serta retribusi yang sudah ada. Tim juga diminta melihat peluang ekstensifikasi dengan mengkaji potensi sumber pendapatan baru. 

Di sisi lain, ia mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target angka. 

“Kita harus menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan kemampuan ekonomi masyarakat serta dunia usaha,” tegasnya. 

Ingkong mengingatkan, peningkatan penerimaan dalam jangka pendek jangan sampai menimbulkan beban atau disinsentif yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi Kaltara dalam jangka panjang. 

Ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan forum tersebut sebagai ruang untuk berpikir terbuka, objektif dan konstruktif dalam merumuskan kebijakan pendapatan daerah. 

“Mari kita perkuat kemampuan fiskal daerah, perbaiki tata kelolanya, dan pastikan setiap rupiah pendapatan daerah kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (dkisp).

Gotong Royong Penanganan Karhutla

Gotong Royong Penanganan Karhutla.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kesiapsiagaan operasional dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan mengerahkan puluhan personel gabungan setiap terjadi kebakaran di lapangan. 

Kabid Perlindungan dan KSDAE Dishut Kaltara, Maryanto, mengatakan penanganan Karhutla dilakukan secara terukur dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) agar pemadaman dapat berjalan cepat, aman, dan efektif, Senin (1/9). 

“Yang paling penting adalah kesiapan personel dan kepatuhan terhadap SOP. Setiap tim harus tahu tugasnya dan bekerja sesuai kondisi di lapangan,” kata Maryanto. 

Tim gabungan yang diterjunkan terdiri atas Brigdalkarhutla Dishut Kaltara, Brigdalkarhutla Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), BPBD Kabupaten Bulungan, TNI, Polri, serta Masyarakat Peduli Api (MPA). 

Ia menjelaskan, seluruh proses penanganan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.12/PPI/Set/Kum.1/12/2020. 

Penanganan diawali dengan persiapan dan verifikasi lapangan atau ground check. Setelah laporan diterima atau titik panas (hotspot) terpantau melalui SIPONGI/LAPAN, petugas segera menghubungi pelapor, memastikan koordinat, serta mengidentifikasi jenis dan luas lahan yang terbakar. 

Setelah informasi terverifikasi, personel langsung dimobilisasi ke lokasi dengan membawa peralatan pemadaman, seperti mobil tangki, mesin pompa portabel, selang, nozzle, dan pompa punggung. 

Sebelum melakukan pemadaman, tim terlebih dahulu melakukan briefing untuk membagi tugas, melihat arah angin, menentukan sumber air, serta menetapkan titik aman berkumpul atau assembly point. 

Maryanto menjelaskan teknik pemadaman disesuaikan dengan jenis lahan. Pada lahan mineral, pemadaman dilakukan secara langsung dengan memperhatikan arah pergerakan angin dan jari-jari api. 

Sementara pada lahan gambut, penanganan membutuhkan teknik khusus menggunakan nozzle gambut dengan memperhitungkan kedalaman lapisan tanah. 

Pembasahan dilakukan minimal satu menit pada setiap titik dengan memastikan tidak ada lagi asap yang muncul di permukaan. Untuk gambut dengan kedalaman sekitar 1 hingga 2 meter, proses pembasahan dan pengadukan dapat dilakukan hingga lima menit agar air benar-benar meresap ke titik api di bawah permukaan. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sekaligus Manager Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Rony Haryanto, S.T., M.T., mengatakan saat ini  Kaltara masih berada dalam status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.  Menurutnya penetapan status tanggap darurat harus mempertimbangkan tingkat ancaman, dampak kejadian, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan.

“Status keadaan darurat ada tiga, yaitu Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan,” jelas Rony.

Ia menjelaskan, Siaga Darurat diberlakukan ketika ancaman bencana sudah terdeteksi dan mulai berpotensi mengancam kehidupan masyarakat. Tanggap Darurat ditetapkan ketika bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat. Sementara Transisi Darurat ke Pemulihan merupakan fase ketika ancaman mulai menurun atau berakhir, tetapi dampaknya masih membutuhkan penanganan. 

Saat ini, Pemprov Kaltara telah menerbitkan SK Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/61/2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026. Selain itu, diterbitkan SK Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/262/2026 tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Kekeringan Tahun 2026. 

Menurut Rony, penetapan status tanggap darurat tingkat provinsi dilakukan setelah pemerintah kabupaten/kota terdampak menetapkan status dan menyatakan membutuhkan bantuan karena tidak mampu menangani kondisi yang terjadi. 

“Kalau kabupaten atau kota sudah menetapkan status dan kemudian tidak mampu menangani, mereka dapat meminta bantuan kepada provinsi. Dari situ baru kita melakukan kajian untuk penetapan status di tingkat provinsi,” kata Rony. 

Untuk kondisi Karhutla saat ini, Rony menyebut jumlah titik panas (hotspot) di Kaltara telah berkurang. Titik yang masih menjadi perhatian berada di wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. 

“Kalau melihat data hotspot sekarang, titiknya sudah berkurang dan lebih terkonsentrasi di Tanjung Palas Timur. Jadi, untuk saat ini saya belum merekomendasikan status tanggap darurat provinsi,” jelasnya. 

Ia juga menjelaskan, kondisi asap yang masuk ke wilayah Kaltara tidak seluruhnya berasal dari kebakaran di dalam daerah. Berdasarkan arah angin dan sebaran titik panas di wilayah lain, sebagian asap yang terpantau di Kaltara berpotensi merupakan kiriman dari luar daerah. 

Karena itu, penetapan status tanggap darurat tidak hanya didasarkan pada keberadaan asap atau titik panas, tetapi juga mempertimbangkan dampak bencana, kerugian, korban, luas wilayah terdampak, serta kemampuan daerah dalam melakukan penanganan. 

“Penetapan status keadaan darurat dilakukan secara berjenjang berdasarkan indikator kemampuan daerah dan eskalasi ancaman, melalui kaji cepat, rapat koordinasi, hingga keputusan kepala daerah atau Presiden,” ujarnya. 

Rony menambahkan, pemerintah kabupaten/kota yang terdampak masih memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan awal dengan mengerahkan personel, logistik, peralatan, pembiayaan, dan mengaktifkan sistem komando. 

Pemprov Kaltara terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta unsur terkait untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Pemerintah juga menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul penurunan kualitas udara di wilayah Kaltara terutama di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara,  Hairul Anwar, S.Hut., M.AP., mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama karena konsentrasi partikulat sempat meningkat sejak tengah malam hingga dini hari. 

“Perubahan konsentrasi polutan ini dipengaruhi kondisi cuaca, terutama inversi suhu yang membuat polutan tertahan di dekat permukaan,” kata Hairul. 

Hairul menyampaikan bahwa kondisi atmosfer pada dini hari membuat polutan lebih sulit terdispersi ke lapisan udara yang lebih tinggi. Kelembapan udara yang cukup tinggi pada pagi hari juga dapat membuat partikel bertahan lebih lama di dekat permukaan. 

Karena itu, DLH Kaltara mengimbau masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker guna mengurangi paparan partikel halus. 

“Kami minta warga yang harus beraktivitas di luar menggunakan masker, terutama saat kualitas udara sedang menurun,” pesannya. 

Kelompok rentan, seperti balita, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat gangguan paru-paru dan jantung, juga diminta membatasi aktivitas fisik berat di luar ruangan. 

Kepala Bidang Pencegahan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kaltara, Yuan Erenst Sukawatie, SKM., M.Si belum lama ini menghimbau masyarakat tidak dianjurkan mengandalkan masker kain atau masker medis biasa ketika kondisi udara dipenuhi asap dan partikel halus.

“Masker kain dan masker medis biasa tidak cukup untuk menyaring partikel PM2,5. Jadi, gunakan masker yang lebih rapat seperti N95, KN95 atau KF94,” ujarnya

Yuan mengingatkan masyarakat untuk memastikan masker terpasang dengan baik dan menutup area hidung serta mulut secara rapat. Penggunaan masker terutama dianjurkan ketika masyarakat harus keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar ruangan.

Menurutnya, paparan polusi udara dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. Beberapa penyakit yang dapat dipicu atau diperburuk oleh polusi udara antara lain pneumonia, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma dan kanker paru.

Kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat yang memiliki riwayat penyakit yang sensitif terhadap polusi udara juga diminta lebih berhati-hati.

“Kelompok rentan sebaiknya membatasi aktivitas di luar rumah. Kalau memang harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan pastikan terpasang rapat,” jelas Yuan.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah selama kondisi kabut asap. Lingkungan sekitar rumah dapat dibasahi dengan air agar debu tidak mudah beterbangan, sementara lantai, jendela, dan ventilasi perlu dibersihkan secara rutin.

Dinkes Kaltara berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga kesehatan selama kondisi udara belum membaik.

DKISP Kaltara Perkuat Kompetensi Digital ASN dan Tenaga Pendidik melalui Sertifikasi Ruijie

Workshop dan Training Sertifikasi Ruijie.

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) memperkuat kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga pendidik melalui Workshop dan Training Sertifikasi Ruijie di Kota Tarakan, Selasa (1/9). 

Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Rapat Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, Kota Tarakan tersebut dibuka langsung oleh Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si. 

Workshop ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola infrastruktur jaringan sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan dan satuan pendidikan. 

Dalam sambutannya, Iskandar menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta lintas sektor yang hadir dari lima kabupaten/kota se-Kaltara. 

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat,” kata Iskandar. 

Menurut Iskandar, transformasi digital dalam penerapan Pemerintahan Digital bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Kondisi tersebut semakin penting bagi Kaltara yang memiliki wilayah kepulauan, pesisir, pedalaman hingga perbatasan. 

“Wilayah Kaltara sangat luas dan kondisi geografisnya beragam. Karena itu, konektivitas menjadi hal yang sangat penting. Membangun jaringan saja tidak cukup, kita juga membutuhkan orang yang mampu mengelolanya dengan baik,” katanya. 

Ia mengapresiasi kolaborasi panitia dengan mitra industri Ruijie Networks dalam menghadirkan pelatihan dan sertifikasi berstandar industri. 

Menurutnya, kemampuan teknis yang diperoleh peserta diharapkan dapat mendukung pengelolaan jaringan di perangkat daerah maupun satuan pendidikan agar lebih aman, andal, dan optimal. 

Di hadapan Kepala Diskominfo kabupaten/kota, pimpinan perangkat daerah, kepala sekolah, dan guru, Iskandar menyampaikan tiga pesan kepada peserta. 

Pertama, peserta diminta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh. Kedua, ilmu yang diperoleh tidak berhenti pada sertifikat, tetapi diterapkan di lingkungan kerja masing-masing. Ketiga, peserta diharapkan membangun jejaring dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta satuan pendidikan. 

“Jangan berhenti pada sertifikat. Ilmu yang diperoleh harus diterapkan di kantor dan sekolah masing-masing. Bangun juga jejaring dan kerja sama,” pesannya. 

Iskandar berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan semakin banyak talenta digital di Kaltara yang memiliki kemampuan dalam mengelola sekaligus mengamankan jaringan. 

“Kita berharap kegiatan ini melahirkan talenta digital yang kompeten sehingga bisa memberikan manfaat lebih luas bagi percepatan pembangunan ekosistem digital di seluruh Kaltara,” pungkasnya. (dkisp).

BPBD Ingatkan Warga Jangan Bakar Lahan dan Sampah Sembarangan

 40 titik panas dan kebakaran.

TANJUNG SELOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara (Kaltara) meminta masyarakat tidak menambah risiko dengan membakar lahan maupun sampah sembarangan. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sekaligus Manager Pusdalops BPBD Kaltara, Rony Haryanto, S.T., M.T., mengatakan pencegahan Karhutla sebenarnya dapat dimulai dari hal sederhana, yakni tidak menyalakan api sembarangan. 

“Jangan membakar lahan dan jangan membakar sampah sembarangan. Api kecil bisa cepat meluas kalau kondisi mendukung,” kata Rony di Command Center Pusdalops BPBD Kaltara, Senin (31/8). 

Imbauan itu disampaikan ketika sejumlah wilayah Kaltara masih menghadapi ancaman kebakaran dan kabut asap. Sekitar 40 titik panas dan kebakaran terpantau berada di sejumlah lokasi, termasuk Selimau, Kelurahan Jelarai Selor, Karang Tigau, dan Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur. 

Ronny menyebutkan bahwa lahan gambut menjadi salah satu perhatian karena api dapat lebih sulit ditangani. Kondisi semakin menantang ketika akses menuju lokasi terhambat jalan yang terputus atau jembatan yang mengalami kerusakan. 

Di tengah kondisi tersebut, petugas terus bergerak. Tim terpadu dari Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, Polres, Kodim/TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD Kabupaten Bulungan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dan Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan pemadaman serta penanganan di lokasi yang membutuhkan. 

Namun bagi Rony, upaya petugas tidak akan cukup tanpa kesadaran masyarakat untuk mencegah munculnya api. 

“Yang paling penting adalah mencegah. Jangan sampai api muncul karena pembakaran yang sebenarnya bisa kita hindari,” ujarnya. 

BPBD juga terus memantau perkembangan titik panas melalui data satelit dan informasi cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Personel ditempatkan secara bergantian untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. 

Meski jumlah titik panas di Kabupaten Bulungan mulai berkurang, pengawasan tetap dilakukan, terutama di kawasan gambut yang rawan dan berdekatan dengan laut. 

Sementara kabut asap yang terbawa angin juga menjadi perhatian karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. 

Di atas semua itu, Rony kembali mengingatkan agar masyarakat tidak menunggu sampai api membesar. Jika menemukan kebakaran lahan, informasi harus segera disampaikan kepada petugas. 

“Begitu melihat ada kebakaran, segera laporkan. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat petugas bisa bergerak,” pungkasnya. (dkisp).

Senin, 31 Agustus 2026

Wagub Pimpin HKTI Bulungan, Dorong Penguatan Sektor Pertanian

Pelantikan Pengurus HKTI.

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., dipercaya memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bulungan periode 2026-2031. 

Pelantikan kepengurusan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Abdul Kadir Karding, di Hotel Royal Tarakan, Minggu (30/8). 

Wagub Ingkong mengatakan, kepercayaan tersebut akan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara petani dan pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Bulungan. 

Menurutnya, HKTI tidak hanya menjadi wadah berhimpun para petani, tetapi juga harus mampu menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. 

“HKTI harus menjadi wadah yang bisa menyampaikan aspirasi petani dan menjembatani komunikasi dengan pemerintah,” kata Ingkong. 

Ia menilai sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam menjaga ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. 

Karena itu, pengembangan sektor pertanian membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, organisasi tani, pelaku usaha dan masyarakat. 

Ingkong menegaskan petani harus menjadi bagian penting dalam arah pembangunan daerah. Kebijakan dan program pertanian perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani. 

“Petani harus menjadi bagian penting dalam pembangunan. Program pertanian harus mampu meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, Kabupaten Bulungan memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk pengembangan pertanian. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia  (SDM), pemanfaatan teknologi, serta dukungan program yang berkelanjutan. 

Selain meningkatkan produksi, pengembangan pertanian juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. 

Ingkong menambahkan, organisasi petani yang kuat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian. Dengan organisasi yang solid, kebutuhan dan aspirasi petani dapat disampaikan secara lebih terarah. 

Ke depan, ia mendorong HKTI Bulungan membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih kuat dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan serta para pemangku kepentingan lainnya. 

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana, perluasan akses pasar, serta peningkatan kapasitas petani. 

“Harapannya, HKTI Bulungan bisa semakin kuat dan bersama pemerintah mendorong pertanian menjadi salah satu sektor yang menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi Kaltara,” pungkasnya. (dkisp).

Pemprov Kawal Program Listrik Desa hingga Wilayah Perbatasan

Audiensi jajaran pimpinan PLN Kalimantan

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat sinergi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) untuk mempercepat pemerataan akses listrik, terutama bagi sekitar 60 desa yang hingga kini belum teraliri listrik. 

Komitmen tersebut dibahas Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima audiensi jajaran pimpinan PLN Kalimantan di Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Senin (31/8). 

Pada pertemuan itu dihadiri GM PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli, GM UIP3B Kalimantan Riko Ramadhano Budiawan, serta para manajer unit pelaksana wilayah Kaltara dan Balikpapan. 

Gubernur Zainal mengatakan Kaltara mendapat perhatian dan prioritas dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM untuk mempercepat penyediaan listrik bagi desa-desa yang belum berlistrik. 

“Kaltara mendapat prioritas dari pusat. Ada sekitar 60-an desa yang belum berlistrik dan ini akan kita dorong penyelesaiannya secara bertahap,” kata Zainal. 

Zainal menyebutkan bahwa program listrik desa tersebut mulai berjalan pada 2026 dan ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Pembiayaan program berasal dari APBN dan pelaksanaannya dikelola langsung oleh PLN. 

Meski demikian, Pemprov Kaltara tetap akan mengawal pelaksanaan program tersebut melalui perangkat daerah terkait, khususnya Dinas ESDM. 

“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi dengan PLN agar pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik,” ujarnya. 

Selain mempercepat pembangunan jaringan listrik desa, Zainal juga mendorong PLN mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sambungan listrik baru. 

Ia menegaskan Pemprov Kaltara siap mendukung melalui penyediaan data masyarakat yang membutuhkan bantuan agar program dapat diberikan secara tepat sasaran. 

Menanggapi hal tersebut, GM PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli mengatakan PLN siap menjalankan program listrik desa di Kaltara dan mengapresiasi dukungan pemerintah daerah. 

“Kami membahas pembangunan listrik desa yang akan dilaksanakan tahun ini. Dukungan Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov Kaltara sangat penting agar program ini dapat berjalan lancar,” ujarnya. 

Selain listrik desa, PLN juga memprioritaskan penguatan kelistrikan di wilayah perbatasan Krayan melalui revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Paramayu yang memanfaatkan energi terbarukan. 

“Untuk wilayah perbatasan Krayan, kami juga melakukan revitalisasi PLTMH Paramayu. Ini menjadi salah satu pekerjaan yang kami prioritaskan tahun ini,” kata Chaliq. 

Terkait bantuan bagi masyarakat kurang mampu, PLN telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Data penerima nantinya akan dikoordinasikan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara agar bantuan tepat sasaran. 

Sinergi Pemprov Kaltara dan PLN diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan energi bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di desa terpencil dan kawasan perbatasan. (dkisp).

Dispora Apresiasi SMSI Kaltara Cup 2026, Esports Jadi Wadah Talenta Muda

Grand Final SMSI Kaltara Cup 2026.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga elektronik atau esports sebagai salah satu wadah pembinaan minat, bakat, dan prestasi generasi muda di daerah. 

Dukungan tersebut disampaikan Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara, Muhammad Husni, saat mewakili Gubernur Kaltara pada pembukaan Grand Final SMSI Kaltara Cup 2026 di Cafe Bin Laden, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Sabtu malam (29/8). 

Husni menyampaikan, turnamen Mobile Legends yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltara tersebut menjadi kegiatan positif karena memberikan ruang bagi anak muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus berkompetisi secara sehat. 

“Esports sekarang sudah menjadi cabang olahraga resmi. Bukan hanya soal bermain gim, tetapi juga melatih kerja sama, disiplin, strategi dan mental bertanding,” kata Husni. 

Ia mengapresiasi SMSI Kaltara yang telah memberikan ruang bagi para pemain esports untuk menunjukkan kemampuan. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting untuk terus dikembangkan karena dapat menjadi bagian dari proses pembinaan atlet esports di Kaltara. 

Husni berharap turnamen tersebut tidak berhenti sebagai ajang kompetisi, tetapi dapat menjadi salah satu pintu untuk menemukan pemain-pemain berbakat yang nantinya mampu membawa nama Kaltara di tingkat nasional. 

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SMSI Kaltara. Turnamen ini merupakan langkah nyata dalam mendukung pengembangan minat, bakat, dan potensi pemuda di bidang esports,” ujarnya. 

Turnamen SMSI Kaltara Cup 2026 diikuti 21 tim sejak babak penyisihan. Pertandingan awal berlangsung secara daring, sedangkan babak delapan besar hingga grand final digelar secara luring di Tanjung Selor. 

Pada babak final, Samseng Esport asal Bulungan berhadapan dengan The White Lotus dari Kabupaten Berau untuk memperebutkan gelar juara. 

Sementara itu, Ketua SMSI Kaltara yang diwakili Bendahara Umum SMSI Kaltara, Hendra Nur Rahman, mengatakan turnamen tersebut tidak hanya bertujuan mencari juara, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah untuk menemukan talenta baru di dunia esports. 

Menurut Hendra, perwakilan perusahaan media yang tergabung dalam SMSI Kaltara hanya mampu menembus babak delapan besar. Namun, hasil pertandingan bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kegiatan. 

“Esensi turnamen ini bukan hanya hasil pertandingan. Yang lebih penting adalah mempererat kebersamaan dan membuka kesempatan lahirnya bibit unggul pemain Mobile Legends di Kaltara,” ujarnya. 

Hendra menyebut babak grand final menjadi puncak perjuangan seluruh peserta setelah melalui pertandingan yang berlangsung kompetitif sejak babak penyisihan. Ia juga berpesan kepada para finalis agar memberikan permainan terbaik dengan tetap menjaga sportivitas dan menghormati lawan. 

“Kalian adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tunjukkan permainan terbaik, tetap sportif, dan hormati lawan. Menang adalah bonus, tetapi kerja keras dan kehormatan dalam pertandingan adalah yang utama,” katanya. 

Di kesempatan yang sama, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Bulungan, Adymas Putro Utomo, menilai esports kini telah berkembang menjadi salah satu cabang olahraga prestasi yang layak mendapat ruang lebih luas. 

Menurutnya, turnamen seperti SMSI Kaltara Cup menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus belajar berkompetisi secara sehat. 

“Esports seperti Mobile Legends merupakan olahraga prestasi yang membanggakan. Kegiatan seperti ini layak diteruskan karena bisa menjadi tempat lahirnya atlet-atlet muda,” ujar Adymas. 

Pemprov Kaltara berharap kolaborasi antara pemerintah, organisasi olahraga, komunitas, dan berbagai pihak dapat terus diperkuat sehingga pembinaan esports di daerah semakin terarah. 

Melalui kompetisi yang berkelanjutan, talenta-talenta muda Kaltara diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional. (dkisp).


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda