Lindungi 2.250 Pekerja Sawit, Pemkab Sekadau Salurkan Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan
![]() |
| Penyerahan Bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 2.250 pekerja. (Foto:ist). |
Sekadau, wartacyber.com – Pemerintah Kabupaten Sekadau memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 2.250 pekerja perkebunan kelapa sawit melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2026.
Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Kantor CU Keling Kumang Sekadau Bersatu, Kamis (19/11/2026). Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja sektor perkebunan sawit, khususnya pekebun plasma dan petani sawit mandiri yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Bantuan tersebut dialokasikan dengan anggaran sekitar Rp340 juta untuk masa perlindungan selama delapan bulan. Adapun perlindungan yang diberikan mencakup dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Program ini menyasar pekerja bukan penerima upah yang berdomisili di Kabupaten Sekadau, berusia 17 hingga 65 tahun, serta belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu penerima bantuan berasal dari Kecamatan Nanga Mahap dengan jumlah 181 pekerja.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Barat menyampaikan bahwa hingga Oktober 2026, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sekadau mencapai 20,91 persen atau sebanyak 24.322 pekerja. Sementara target cakupan kepesertaan pada 2026 sebesar 37,79 persen.
Selain itu, hingga 31 Oktober 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim manfaat kepada 1.770 kasus dengan total nilai mencapai Rp21,24 miliar.
Asisten II Bupati Sekadau, Hermansyah, yang mewakili pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya program bantuan tersebut.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Bantuan iuran ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja perkebunan kelapa sawit, khususnya pekebun plasma dan petani sawit mandiri," ujar Hermansyah.
Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada pekerja dalam menjalankan aktivitasnya, terutama dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
"Kita menyadari bahwa pekerjaan di sektor perkebunan memiliki risiko tersendiri. Karena itu, perlindungan jaminan sosial sangat penting, bukan hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi keluarga mereka," tambahnya.
Hermansyah juga berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran pekerja mengenai pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Mengingat bantuan iuran hanya diberikan selama delapan bulan, ia mengharapkan para pekerja dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri melalui koperasi maupun kelompok pekebun setelah masa bantuan berakhir.
"Kami berharap setelah masa bantuan ini selesai, para pekerja tetap melanjutkan kepesertaan secara mandiri agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak terputus. Dengan demikian, manfaatnya dapat terus dirasakan oleh pekerja maupun keluarganya," pungkasnya. (Tim).









