WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Rabu, 19 Agustus 2026

Gubernur Letakkan Batu Pertama Revitalisasi SMAN 2 Tanjung Selor

Peletakan batu pertama dilakukan langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.,.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mempercepat pembenahan fasilitas pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tanjung Selor agar seluruh kegiatan belajar mengajar dapat terpusat di satu lokasi. Langkah tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan tiga fasilitas baru senilai Rp1,18 miliar, Rabu (19/8). 

Peletakan batu pertama dilakukan langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di lingkungan SMAN 2 Tanjung Selor. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi satuan pendidikan yang mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. 

Gubernur Zainal mengatakan revitalisasi dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Selama ini, keterbatasan fasilitas membuat sebagian siswa SMAN 2 Tanjung Selor harus menggunakan gedung lama yang berada di Selimau Jalur 4. 

“Pembangunan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Selama ini siswa masih harus bolak-balik ke gedung lama. Kami berharap setelah fasilitas ini selesai, kegiatan belajar mengajar bisa terpusat di satu lokasi,” kata Zainal. 

Melalui program tersebut, SMAN 2 Tanjung Selor akan mendapatkan tiga fasilitas utama, yakni ruang administrasi dan guru, laboratorium komputer/TIK dan STEM, serta perpustakaan. 

Keberadaan fasilitas baru tersebut diharapkan tidak hanya mengatasi keterbatasan ruang, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, literasi, serta kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi. 

Zainal menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas dukungan terhadap penguatan sarana pendidikan di Kaltara. Secara keseluruhan, Kaltara memperoleh bantuan revitalisasi pada 23 titik sekolah yang terdiri atas SMA, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). 

Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti bagi Kaltara sebagai daerah yang memiliki wilayah perbatasan dan sejumlah kawasan dengan tantangan akses pendidikan. 

Selain pembangunan tiga fasilitas baru, Pemprov Kaltara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) juga akan terus mengusulkan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar di SMAN 2 Tanjung Selor maupun sekolah lainnya. 

Zainal juga meminta seluruh pelaksana teknis, kontraktor, dan jajaran Disdikbud Kaltara memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas, serta tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas anggaran. 

Kepada para siswa, ia berpesan agar fasilitas yang nantinya tersedia dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan semangat belajar dan meraih prestasi. 

“Manfaatkan fasilitas yang dibangun ini sebaik-baiknya untuk belajar dan meningkatkan prestasi,” pesannya. 

Program revitalisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltara memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan sarana pendidikan yang lebih layak dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Kegiatan peletakan batu pertama ini turut dihadiri Plt. Kepala Disdikbud Kaltara, Hasanuddin, S.Pd., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltara, Andrianus Hendro Triatmoko, S.T., M.T., Kepala SMAN 2 Tanjung Selor, Hj. Kartinem, S.Pd., jajaran komite sekolah, para guru dan tokoh masyarakat. (dkisp).

FGD IKD 2026, Pemprov Perkuat Ketahanan Daerah Hadapi Risiko Bencana

Focus Group Discussion.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kesiapan menghadapi risiko bencana melalui pemutakhiran Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026. Penilaian ini menjadi bagian penting dalam memperbarui kajian risiko bencana nasional sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi di daerah. 

Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kaltara yang diwakili Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh, S.T., M.T., melalui Focus Group Discussion (FGD) Penilaian IKD Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (19/8). 

Membacakan sambutan Gubernur Kaltara, Ferry menyampaikan bahwa ketahanan daerah dalam menghadapi bencana bukan sekadar kemampuan merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga kesiapan mencegah, melakukan mitigasi, mengurangi risiko dan membangun kapasitas masyarakat. 

“Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan,” katanya. 

Menurutnya, kondisi geografis Kaltara yang beragam, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir, pedalaman hingga perbatasan, memiliki tantangan dan tingkat aksesibilitas yang berbeda. Kondisi tersebut juga diikuti potensi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta gempa bumi. 

Karena itu, penilaian IKD dinilai strategis untuk melihat sejauh mana kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. 

Ferry menegaskan, penguatan ketahanan bencana bukan hanya menjadi tugas BPBD, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor, mulai dari perencanaan pembangunan, tata ruang, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, komunikasi hingga pemulihan pasca bencana. 

Ia meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait memberikan dukungan optimal dalam proses penilaian dengan menyampaikan data dan informasi yang lengkap, benar, aktual, serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kaltara juga menyampaikan duka mendalam atas bencana yang tengah menimpa masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

“Mari kita doakan saudara-saudara kita di NTT yang terdampak bencana agar diberikan ketabahan dan kekuatan. Semoga proses evakuasi dan pemulihan berjalan lancar,” ujarnya. 

Ferry berharap FGD tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti untuk memperkuat ketangguhan Kaltara. 

“Mari jadikan Kalimantan Utara tidak hanya sebagai daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga daerah yang tangguh, dengan masyarakat yang waspada dan pemerintah yang sigap dalam mengelola risiko bencana,” pungkasnya. (dkisp).

Selasa, 18 Agustus 2026

SPI 2025, Kaltara Peringkat 7 Nasional dan Terbaik di Kalimantan

Survei Penilaian Integritas.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat capaian positif dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Kaltara meraih skor 73,14, sekaligus menjadi provinsi dengan skor tertinggi di Pulau Kalimantan.

Dengan capaian tersebut, Kaltara menempati peringkat ke-7 dari 38 provinsi di Indonesia dan berada di urutan ketiga untuk kategori provinsi dengan anggaran kecil, setelah D.I. Yogyakarta dan Kepulauan Riau.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Alhamdulillah, ini adalah bukti nyata dari kerja keras kita semua,” ujar Gubernur Zainal saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan, Layanan Publik dan Tindak Lanjut SPI pada Pemprov Kaltara Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (18/8).

Selain capaian SPI, Kaltara juga mencatat pemenuhan rencana aksi nasional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Tahun 2025 sebesar 81,7 persen dan berada di zona hijau.

Untuk tahun 2026, Zainal menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara selaku ketua pelaksana rencana aksi Korsupgah bersama seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja hingga mencapai hasil maksimal.

“Saya minta seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kinerja dan menyelesaikan target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2026, Gubernur juga meminta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap perangkat daerah disiplin melakukan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa melalui aplikasi SIKAP LKPP.

Penilaian tersebut dikoordinasikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemprov Kaltara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengadaan.

Sementara itu, dari sisi kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pemprov Kaltara telah mencapai 100 persen dalam penyampaian LHKPN per 31 Maret 2026.

Zainal menegaskan berbagai capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, hasil yang telah diraih harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Sebagai pelayan masyarakat, kita harus menjadi teladan dalam integritas dan kejujuran serta menolak segala bentuk korupsi,” pungkasnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemprov Kaltara menjadikan KPK sebagai mitra strategis, mematuhi regulasi, serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (dkisp).

Wabup Jakaria Ajak Warga Long Nawang Perkuat Persatuan di HUT ke-81 RI

Malam Ramah Tamah.

Malinau - Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si Hadir Pada Malam Ramah Tamah Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke- 81 di Balai Adat Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu, senin (17/8) malam

Malam ramah tamah menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus mempererat silaturahmi dan kebersamaan antarelemen masyarakat.

Wabup berharap semangat kemerdekaan dapat terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui peningkatan rasa persatuan, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dibumi Intimung.

Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan bahwa momentum peringatan kemerdekaan hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan komitmen bersama dalam membangun daerah dan bangsa.

"Mari kita jadikan usia 81 tahun kemerdekaan bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai pengingat bahwa perjalan indonesia masih panjang."Ungkapya

Dalam Kesempatan ini, Wabup didampingi Kaban Perbatasan Daerah Malinau Setim Ala, S.E., M.Si juga menyerahkan secara langsung sertifikat Paskibraka dari BNPP RI kepada petugas dan pelatih baik upacara pengibaran maupun penurunan bendera yang digelar hari ini.

"Para pahlawan dahulu berjuang agar kita dapat menikmati hari esok. maka sekarang, kita harus bekerja agar generasi setelah kita dapat menikmati masa depan yang lebih baik daripada hari ini."Pungkasnya (Prokompim).

Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 RI di Malinau, Bupati Wempi Ajak Warga Rawat Persatuan

Malam Resepsi Kenegaraan.

Malinau - Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar Malam Resepsi Kenegaraan sekaligus menjadi rangkaian penutup peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bertempat di Panggung Budaya Padan Liu' Burung, Kabupaten Malinau, Senin (17/08/2026) malam.

Malam resepsi kenegaraan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan sukacita, setelah sebelumnya dilaksanakan malam upacara Taptu pawai kemerdekaan, upacara detik-detik Proklamasi hingga upacara penurunan Bendera Merah Putih.

Dalam sambutannya, Bupati Malinau, Wempi menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Malinau dapat terlaksana dengan baik.

"Resepsi kenegaraan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk kembali memaknai arti kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan dengan darah dan pengorbanan. Selain itu kita patut bersyukur karena dapat merayakan kemerdekaan dalam suasana aman, damai dan penuh sukacita," ungkap Bupati Malinau, Wempi.

la juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malinau untuk terus menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, adat istiadat, budaya dan keyakinan yang ada.

Di sampaikan oleh Bupati Malinau, Wempi bahwa Kabupaten Malinau merupakan daerah yang hidup dengan penuh toleransi. Mari kita terus menjaga dan merawat persatuan yang ada di Bumi Intimung, ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Malinau, Wempi secara khusus memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka Kabupaten Malinau bahwa usaha yang di laksanakan selama beberapa bulan ini tidak sia-sia. Kalian sudah melakukannya dengan sangat baik.

Malam resepsi kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas kemerdekaan, kebersamaan dan kekayaan daerah serta diisi dengan kegiatan bernuansa kebangsaan dan lagu-lagu perjuangan sebagai wujud cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. (prokompim malinau).

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Upacara HUT ke-81 RI

Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

TANJUNG SELOR - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Agatis, Tanjung Selor, Senin (17/8/26).

Mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur," upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Gubernur Kaltara H. Zainal Arifin Paliwang bertindak sebagai Inspektur Upacara, sementara Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie berkesempatan membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan RI.

Achmad Djufrie hadir bersama jajaran anggota DPRD Kaltara dan Sekretaris DPRD. Upacara turut diikuti Wakil Gubernur Kaltara, Sekretaris Daerah, Forkopimda, ASN, TNI-Polri, pelajar, organisasi masyarakat, serta masyarakat.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 RI kemudian dilanjutkan dengan ziarah kehormatan ke Taman Makam Bahagia (TMB) Telabang Bangsa Tanjung Selor. Selain itu, Ketua DPRD dan Anggota DPRD turut mengikuti peringatan detik-detik Proklamasi dari Istana Negara secara virtual di Kantor Gubernur Kaltara.

Momentum ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan serta melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata dan pembangunan demi terwujudnya Kalimantan Utara yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. (hms).

DPRD Kaltara Dapil Malinau Hadiri Upacara HUT RI ke-81

HUT Ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

MALINAU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Malinau menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung khidmat di halaman Panggung Budaya Padan Liu' Burung, Senin (17/8/26).

Kehadiran Anggota DPRD merupakan bentuk komitmen dan rasa syukur dalam memperingati tonggak sejarah kemerdekaan bangsa, sekaligus mempererat silaturahmi dengan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Malinau.

Pada Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih, Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Peringatan hari kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, ASN, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Rangkaian acara berlangsung lancar dan penuh semangat nasionalisme. (hms).


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda