Bupati Malinau Buka Bimtek Kurikulum Berbasis Cinta, Perkuat Pendidikan Karakter

Novia Dominika    Juli 29, 2026    Comment   

Bupati Malinau Buka Bimtek Kurikulum Berbasis Cinta, Perkuat Pendidikan Karakter

Pembukaan Bimtek Kurikulum Berbasis Cinta.

Malinau - Bupati Malinau yang diwakili Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Malinau, Thito Widjaja, menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang diinisiasi Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SLB Malinau, Selasa (28/7/2026) pagi.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Thito Widjaja, disampaikan bahwa guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian peserta didik. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan era digital, peran guru sebagai pendidik karakter dinilai semakin penting.

Pemerintah Kabupaten Malinau menyambut baik implementasi Kurikulum Berbasis Cinta sebagai langkah strategis dalam memperkuat pendidikan karakter melalui penanaman nilai kasih sayang, toleransi, moderasi beragama, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan. Kurikulum ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, moderat, dan berakhlak mulia.

Melalui kegiatan tersebut, para guru diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai cinta, penghargaan terhadap keberagaman, serta kepedulian sosial dalam proses pembelajaran, sekaligus memperkuat sinergi dengan orang tua dan masyarakat dalam membangun karakter peserta didik.

Mengakhiri sambutannya, Thito Widjaja secara resmi membuka Bimtek Kurikulum Berbasis Cinta Tahun 2026 dan berharap hasil kegiatan tersebut dapat diimplementasikan secara nyata di lingkungan madrasah maupun sekolah umum demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Malinau. (Tim).

DPRD dan Pemprov Kaltara Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Novia Dominika    Juli 29, 2026    Comment   

DPRD dan Pemprov Kaltara Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Rapat Paripurna ke-15 Masa.

TANJUNG SELOR - DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Selasa (28/7/26).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Prov. Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL., dan H. Muddain, ST., serta dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Sekretaris Daerah Kaltara, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, dan tamu undangan.

Dalam rapat tersebut, Supaad Hadianto, SE membacakan laporan akhir Badan Anggaran DPRD yang memuat sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas belanja daerah, percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, serta penguatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan.

Setelah laporan Badan Anggaran disampaikan dan rancangan Surat Keputusan DPRD dibacakan, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota dewan. Dengan persetujuan secara aklamasi, DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2025 untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Penandatanganan berita acara persetujuan bersama menjadi penanda tercapainya kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas sinergi dan komitmen selama proses pembahasan Ranperda. la juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut serta berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD dan BPK guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Persetujuan bersama ini menjadi wujud komitmen DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Humas).

Gubernur Dorong Koperasi Sawit Rakyat Lebih Profesional dan Berdaya Saing

Novia Dominika    Juli 29, 2026    Comment   

Gubernur Dorong Koperasi Sawit Rakyat Lebih Profesional dan Berdaya Saing

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Koperasi Kelapa Sawit Rakyat.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Koperasi Kelapa Sawit Rakyat yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kaltara di Hotel Pangeran Khar, Selasa (28/7). 

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengapresiasi Apkasindo Kaltara atas pelaksanaan pelatihan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi agar dikelola secara profesional, modern, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. 

"Kami berharap pelatihan ini menjadi momentum memperkuat kapasitas koperasi kelapa sawit rakyat sehingga mampu menjadi organisasi yang profesional, modern, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya," ujar Zainal. 

Zainal mengatakan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Kaltara yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi petani, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta menjadi penghubung kemitraan antara petani, dunia usaha, dan pemerintah. 

Namun, ia mengakui masih banyak koperasi yang menghadapi berbagai tantangan, seperti tata kelola organisasi yang belum optimal, administrasi dan legalitas yang belum tertib, pengelolaan keuangan yang belum akuntabel, hingga keterbatasan dalam pengembangan usaha dan pemanfaatan teknologi digital. 

Karena itu, Zainal meminta seluruh peserta memanfaatkan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan menerapkan materi yang diperoleh dalam pengelolaan koperasi di daerah masing-masing. 

Ia juga menilai industri kelapa sawit memiliki prospek yang semakin luas. Selain menghasilkan minyak sawit mentah, komoditas ini dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, termasuk mendukung program biodiesel B50 serta berbagai kebutuhan pangan, energi, dan industri. 

Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya berperan sebagai tempat mengumpulkan dan menjual hasil produksi petani. Koperasi harus mampu memperkuat rantai pasok, meningkatkan kualitas dan produktivitas, membangun kemitraan dengan industri, serta mengembangkan usaha turunan kelapa sawit sesuai potensi yang dimiliki. 

"Semoga melalui kegiatan ini lahir koperasi-koperasi kelapa sawit rakyat yang semakin profesional, transparan, mandiri, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltara yang berkelanjutan," tutupnya. (dkisp).

Pemprov Dorong Sinergi Jaga Kuota BBM Subsidi untuk Wilayah Perbatasan

Novia Dominika    Juli 29, 2026    Comment   

Pemprov Dorong Sinergi Jaga Kuota BBM Subsidi untuk Wilayah Perbatasan

Forum Group Discussion.

TANJUNG SELOR – Menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah perbatasan menjadi salah satu kunci menjaga kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara). 

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mendorong penguatan sinergi lintas sektor agar penyaluran Biosolar dan Pertalite tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Komitmen itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi'i, S.T., M.A.P., mewakili Gubernur Kaltara saat membuka Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kaltara di Cafe D'Kafetaria, Selasa (28/7). 

Menurut Sapi'i, forum ini menjadi wadah untuk menyatukan pandangan, memperkuat koordinasi, sekaligus menyusun solusi bersama dalam mewujudkan tata kelola distribusi energi yang lebih baik. 

"BBM memiliki peran yang sangat penting. Selain menunjang aktivitas masyarakat, BBM juga menjadi penggerak sektor transportasi, logistik, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif," katanya. 

Ia menegaskan, sebagai provinsi perbatasan yang menjadi beranda terdepan NKRI, ketersediaan BBM merupakan faktor strategis yang harus dijaga bersama. Karena itu, pemanfaatan BBM subsidi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak serta sektor-sektor prioritas. 

Sapi'i menambahkan, keberhasilan penyaluran BBM subsidi membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, pelaku usaha, organisasi profesi, dan masyarakat. 

Lanjutnya, ia mengingatkan distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran dapat memicu meningkatnya biaya logistik, terganggunya distribusi barang, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak pada melemahnya daya saing dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

"Karena itu, pengawasan, koordinasi, dan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola distribusi BBM subsidi harus terus diperkuat," jelasnya. 

FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Kaltara, Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, PT. Pertamina Patra Niaga, serta akademisi Universitas Kaltara. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama mengenai penataan dan pengawasan distribusi BBM subsidi jenis Biosolar di Provinsi Kaltara. (dkisp).

Cegah Stunting Dimulai Sejak Kehamilan, Ini Pesan Rahmawati Zainal

Novia Dominika    Juli 29, 2026    Comment   

Cegah Stunting Dimulai Sejak Kehamilan, Ini Pesan Rahmawati Zainal

Ketua TP.PKK Kaltara.

MALINAU – Upaya mencegah stunting tidak hanya dimulai saat anak lahir, tetapi sejak seorang ibu menjalani masa kehamilan. Pesan itulah yang mengemuka saat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, S.H., menyerahkan bantuan gizi bagi ibu hamil dan ibu melahirkan di Gedung Sekretariat TP-PKK Kabupaten Malinau, Selasa (28/7). 

Dalam kesempatan tersebut, Rahmawati menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan mampu menjadi penerus pembangunan daerah. Karena itu, upaya pencegahan stunting harus menjadi tanggung jawab bersama. 

"Melalui bantuan ini, kami berharap kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu melahirkan dapat terpenuhi sehingga kesehatan ibu dan bayi tetap terjaga," katanya. 

Rahmawati menilai kader PKK dan Posyandu memiliki peran yang sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui pendampingan yang rutin, para kader dapat mengedukasi keluarga mengenai pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang baik, serta cara mencegah stunting sejak dini. 

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa anak bertubuh pendek pasti mengalami stunting. Menurutnya, kondisi tersebut bisa dipengaruhi faktor keturunan sehingga diperlukan pemahaman yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

Lebih jauh, Rahmawati menekankan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan. Dukungan terhadap sanitasi, ketersediaan air bersih, pendidikan, rumah layak huni, hingga kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. 

”Penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Kita harus bekerja bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan perangkat daerah lainnya,” jelasnya. 

Melalui penyerahan bantuan gizi ini, Rahmawati berharap kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan terus meningkat, sehingga upaya mewujudkan generasi Kaltara yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting dapat tercapai. (dkisp).

Bantuan Keuangan Parpol Diserahkan, Gubernur Ajak Bangun Demokrasi yang Lebih Berkualitas

Novia Dominika    Juli 28, 2026    Comment   

Bantuan Keuangan Parpol Diserahkan, Gubernur Ajak Bangun Demokrasi yang Lebih Berkualitas

Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyerahkan bantuan keuangan kepada 10 partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2026. 

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (28/7), sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat demokrasi, kelembagaan partai politik, dan pendidikan politik masyarakat. 

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengapresiasi seluruh partai politik yang telah berkontribusi menjaga kehidupan demokrasi dan mendukung pembangunan daerah. 

"Saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi seluruh partai politik dalam memperkuat demokrasi serta mendukung pembangunan daerah. Semoga sinergi ini terus terjalin dengan baik," kata Zainal. 

Ia berharap penyerahan bantuan keuangan tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga menjadi momentum mempererat sinergi antara Pemprov Kaltara, KPU, Bawaslu, dan seluruh partai politik dalam mewujudkan kehidupan politik yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. 

Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis sebagai penyalur aspirasi masyarakat, pencetak kader pemimpin, sekaligus pelaksana pendidikan politik. Karena itu, pemerintah daerah terus memberikan dukungan melalui bantuan keuangan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. 

Pada Tahun Anggaran 2026, Pemprov Kaltara mengalokasikan bantuan keuangan partai politik sebesar Rp2.852.280.709 yang disalurkan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu kepada 10 partai politik di DPRD Provinsi Kaltara. 

Adapun rincian bantuan yang diterima masing-masing partai politik yaitu DPW Partai Gerindra sebesar Rp495.147.583, DPW Partai Golkar sebesar Rp388.247.889, DPW Partai Demokrat sebesar Rp384.485.537, DPW PDI Perjuangan sebesar Rp354.355.173, DPW Partai Hanura sebesar Rp335.795.815. 

Untuk DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp285.875.637, DPW Partai NasDem sebesar Rp191.832.617, DPW Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar Rp184.828.490, DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp162.309.592, dan DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp69.402.376. 

Zainal meminta seluruh partai politik memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal dengan memprioritaskan kegiatan pendidikan politik bagi kader maupun masyarakat. 

"Saya berharap bantuan keuangan ini dimanfaatkan secara tepat sasaran dan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik," katanya. 

Ia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan karena seluruh anggaran tersebut bersumber dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. 

"Setiap rupiah yang disalurkan merupakan bagian dari keuangan negara yang bersumber dari masyarakat, sehingga penggunaannya harus tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya. 

Menutup sambutannya, Zainal mengajak seluruh partai politik terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, DPRD, KPU dan Bawaslu dalam mendukung pembangunan Kaltara. 

Menurutnya, sinergi yang harmonis akan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan, termasuk pengembangan kawasan perbatasan, infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning–Mangkupadi menuju Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan. (dkisp).

Pelayanan Kesehatan Bergerak Jangkau Warga Desa Meragun

Novia Dominika    Juli 28, 2026    Comment   

Pelayanan Kesehatan Bergerak Jangkau Warga Desa Meragun

Pelayanan Kesehatan.

Sekadau Kalbar, – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) melaksanakan peninjauan kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak yang berlangsung di Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. (28/7/2026).

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Sekadau, Henry Alpius, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan bergerak merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.

"Melalui program ini masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, hingga pelayanan promotif dan preventif yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," tuturnya. 

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, tanpa terkendala oleh jarak maupun kondisi geografis," ujar Henry Alpius.

Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau, Henry Alpius, juga berharap pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin serta mendorong pola hidup sehat di lingkungan masing-masing.

"Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sekadau tentunya terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sekadau," pungkasnya. (Tim).