Gubernur Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Arah Perluasan Akses Keuangan Masyarakat

Official Warta Cyber    Oktober 23, 2026    Comment   

Gubernur Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Arah Perluasan Akses Keuangan Masyarakat

 

Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026.

JAKARTA - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10). 

Forum ini menjadi momentum penyelarasan kebijakan pusat dan daerah untuk memperluas akses keuangan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas TPAKD membahas penguatan program akses keuangan agar semakin menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerahkan secara simbolis akad kredit dan pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun yang telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus–Oktober 2026. 

Pembiayaan tersebut disalurkan oleh 343 lembaga jasa keuangan kepada pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya.

Presiden juga menyampaikan rencana perluasan pembiayaan produktif pada tahun mendatang, terutama bagi masyarakat yang berperan dalam menggerakkan ekonomi di pedesaan dan wilayah terpencil.

“Saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

“Arti kesejahteraan sesungguhnya adalah bahwa penghasilan rakyat secara nyata harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan,” tegasnya.

Bagi Kaltara, perluasan akses keuangan menjadi hal penting mengingat potensi ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan UMKM. 

Dukungan pembiayaan yang sesuai kebutuhan usaha, disertai pendampingan dan peningkatan literasi keuangan, diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan formal secara produktif.

Penguatan akses tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), koordinasi ini dapat diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memperluas jangkauan layanan, serta memastikan program pembiayaan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

Pada Rakorda TPAKD se-Kaltara Semester I yang dilaksanakan pada April 2026, perluasan akses keuangan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Sejalan dengan itu, Roadmap TPAKD 2026–2030 menekankan perluasan akses yang diiringi peningkatan kualitas pemanfaatan layanan keuangan, literasi keuangan, pelindungan konsumen, serta penguatan program bagi UMKM dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Partisipasi Gubernur Kaltara dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan akses keuangan nasional dengan kebutuhan daerah, sehingga pembiayaan produktif dapat mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (dkisp).

Kaltara Jadi Rujukan Penerapan PKAA, Penerimaan Daerah Bertambah Rp176 Juta

Official Warta Cyber    Oktober 23, 2026    Comment   

Kaltara Jadi Rujukan Penerapan PKAA, Penerimaan Daerah Bertambah Rp176 Juta

Kunjungan rombongan Pemprov NTT.

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi rujukan penerapan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) bagi pemerintah daerah lain. Salah satunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melakukan studi tiru untuk mempelajari mekanisme penerapan pajak tersebut.

Kunjungan rombongan Pemprov NTT yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Johni Asadoma, S.I.K., M.Hum., diterima Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (22/10).

Dalam pertemuan tersebut, Sekprov Denny memaparkan mekanisme penerapan PKAA, mulai dari dasar regulasi hingga integrasinya dengan persyaratan operasional kendaraan di atas air.

Ia menjelaskan, PKAA diintegrasikan dengan sistem Standar Pelayanan Minimum (SPM) tahunan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta persyaratan teknis laik operasi yang ditetapkan Dinas Perhubungan.

“Speedboat yang akan beroperasi harus memenuhi SPM dan lulus uji laik operasi. Pelunasan PKAA menjadi salah satu syarat untuk memperoleh SPM,” jelas Denny.

Penerapan PKAA juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sepanjang 2025, penerimaan dari pajak tersebut menambah kas daerah sebesar Rp176.893.250.

Denny menyebutkan, sebanyak 70 unit kendaraan di atas air telah terdata sebagai objek pajak PKAA. Dari jumlah tersebut, 62 unit atau sekitar 89 persen telah melunasi kewajiban pajaknya.

“Dari 70 unit yang terdata, sebanyak 62 unit sudah melunasi pajaknya. Ini menjadi bagian dari upaya kita mengoptimalkan pendapatan daerah,” katanya.

Denny berharap kunjungan tersebut dapat menjadi awal kerja sama yang saling menguntungkan antara Kaltara dan NTT, terutama dalam pertukaran pengalaman dan penguatan pengelolaan pendapatan daerah.

Ia juga berharap pertemuan tersebut ditindaklanjuti melalui rencana kerja bersama yang terukur dan berkelanjutan.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan plakat dan cinderamata khas masing-masing daerah, berupa singal atau ikat kepala khas Kaltara dan kain tenun khas NTT, serta makan siang bersama. (dkisp).

Wagub Ajak Organisasi Adat Dayak Perkuat Persatuan dan Kerukunan di Kaltara

Official Warta Cyber    Oktober 23, 2026    Comment   

Wagub Ajak Organisasi Adat Dayak Perkuat Persatuan dan Kerukunan di Kaltara

Pelantikan Badan Komando Laskar Masyarakat Adat Dayak (BAKORMAD).

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mengajak organisasi adat Dayak memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan melestarikan budaya sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah.

Pesan itu disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Badan Komando Laskar Masyarakat Adat Dayak (BAKORMAD) Kota Tarakan sekaligus Rapat Konsolidasi Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltara Tahun 2026 di Hotel Tarakan Plaza, Kamis (22/10).

Dalam arahannya, Wagub Ingkong mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelantikan pengurus dan rapat konsolidasi menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan serta meningkatkan peran organisasi adat di tengah masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar kegiatan organisasi, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat persatuan dan nilai-nilai budaya dalam mendukung kemajuan Kaltara,” kata Ingkong.

Secara khusus, Ingkong mengucapkan selamat kepada Ferry Ellisa Benyamin, S.E., yang resmi dilantik sebagai Panglima BAKORMAD Kota Tarakan beserta seluruh jajaran pengurus. Ia berharap amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga meminta pengurus yang baru dilantik segera membangun koordinasi, menyusun program kerja, serta menjalankan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan mengutamakan musyawarah.

“Jadikan organisasi ini sebagai wadah untuk mempererat hubungan antarelemen masyarakat, menjaga keharmonisan, dan mendukung pembangunan daerah,” pesannya.

Ingkong mengingatkan bahwa Kaltara memiliki masyarakat yang beragam dari sisi suku, budaya, dan latar belakang. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang harus dijaga bersama agar kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Dalam hal ini, DAD Kaltara diharapkan terus berperan dalam memperkuat ketahanan sosial budaya serta merangkul seluruh unsur masyarakat adat Dayak.

“Identitas adat dan budaya harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh nilai Pancasila, gotong royong, dan kerukunan masyarakat di Bumi Benuanta,” jelasnya.

Menutup arahannya, Ingkong berharap Rapat Konsolidasi DAD Kaltara menghasilkan keputusan yang konkret dan dapat diterapkan, sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (dkisp).

Gubernur Hadiri WCCE 2026, Cermati Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Official Warta Cyber    Oktober 23, 2026    Comment   

Gubernur Hadiri WCCE 2026, Cermati Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif

 

The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026.

JAKARTA - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10). 

Keikutsertaan ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk mencermati perkembangan ekonomi kreatif global dan peluang pengembangannya sesuai potensi daerah.

WCCE 2026 mengusung tema “Inclusively Creative: Collective Continuity” dan mempertemukan pemerintah serta pemangku kepentingan ekonomi kreatif dari berbagai negara. Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas negara.

WCCE 2026 dihadiri sejumlah pejabat, yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

Bagi Kaltara, forum ini menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan mengenai pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Kekayaan budaya, kreativitas masyarakat, dan produk unggulan daerah dapat menjadi modal untuk menciptakan nilai tambah serta memperluas pasar bagi pelaku usaha kreatif.

Sejumlah potensi ekonomi kreatif Kaltara terdapat pada subsektor kuliner, kriya, dan fashion. Di antaranya produk olahan rumput laut dari Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, kerajinan rotan dan bambu yang mengangkat kekhasan budaya lokal, serta batik bercorak etnik kontemporer.

Pengembangan potensi tersebut memerlukan dukungan inovasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan perluasan jejaring pemasaran. Langkah ini penting agar produk kreatif lokal memiliki daya saing dan peluang menjangkau pasar yang lebih luas.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky, menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dari awal, WCCE telah memiliki visi yang sama untuk mengembangkan kolaborasi internasional dan mengembangkan ekonomi kreatif sebagai penggerak pembangunan inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui partisipasi dalam WCCE 2026, Pemprov Kaltara dapat mencermati berbagai gagasan dan praktik pengembangan ekonomi kreatif untuk menjadi referensi dalam penguatan potensi lokal. Upaya ini diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha kreatif serta memperluas akses pasar bagi produk unggulan Kaltara. (dkisp).

Pemprov Dukung Pengembangan Pesantren, Santri Disiapkan Menuju Indonesia Emas

Official Warta Cyber    Oktober 23, 2026    Comment   

Pemprov Dukung Pengembangan Pesantren, Santri Disiapkan Menuju Indonesia Emas

Upacara Peringatan Hari Santri Tahun 2026.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mendukung pengembangan pesantren dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis keagamaan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempersiapkan santri agar mampu menghadapi perkembangan zaman melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan akhlak mulia. 

Komitmen itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltara, H. Muh. Rosyit, S.IP., M.M., saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Santri Tahun 2026 di Lapangan Pesantren Al-Hayat, Kamis (22/10). 

Dalam kegiatan tersebut, Rosyit membacakan amanat tertulis Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. Peringatan tahun ini mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. 

Amanat Menag RI mengingatkan kembali peran penting santri dalam sejarah perjuangan bangsa, terutama melalui Resolusi Jihad yang dicetuskan KH. Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Semangat tersebut menjadi salah satu penggerak perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

"Hari Santri bukan hanya milik kalangan pesantren, tetapi menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk menghargai perjuangan para ulama dan santri serta menjaga persatuan bangsa," ujarnya. 

Pesantren, lanjutnya, memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan, pusat dakwah yang membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh alam, serta wadah pemberdayaan masyarakat. 

Komitmen pemerintah terhadap pengembangan pesantren juga diperkuat melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama pada era Presiden Prabowo Subianto. 

Sementara itu, Rosyit menegaskan Pemprov Kaltara akan terus mendukung program-program pengembangan pesantren melalui koordinasi dengan Biro Kesra dan Kantor Wilayah Kementerian Agama. 

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sangat mendukung program-program pondok pesantren, terutama yang ada di Kaltara. Dukungan tersebut terus kami koordinasikan bersama pihak terkait,” kata Rosyit. 

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama dapat terus diperkuat agar berbagai program pesantren berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Rosyit juga mengapresiasi kreativitas para santri yang turut memeriahkan peringatan Hari Santri melalui atraksi bernuansa kearifan lokal. Menurutnya, semangat dan keceriaan para santri menjadi gambaran positif dalam memperingati momentum bersejarah tersebut. 

Peringatan Hari Santri Tahun 2026 di Kaltara ditutup dengan doa bersama untuk para pahlawan, ulama, dan santri yang telah gugur dalam perjuangan bangsa, serta seruan semangat “Hari Santri 2026, Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas!”. (dkisp).

Kodim 1204/Sanggau Klarifikasi Pekerjaan KDKMP yang Belum Rampung, Tekankan Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Official Warta Cyber    Oktober 21, 2026    Comment   

Kodim 1204/Sanggau Klarifikasi Pekerjaan KDKMP yang Belum Rampung, Tekankan Evaluasi dan Pertanggungjawaban

 

Dandim 1204 Sanggau/Sekadau  (foto:ist) 

Sanggau – Kodim 1204/Sanggau menyampaikan klarifikasi terkait pelaksanaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang belum rampung pada sejumlah titik pekerjaan. 

Klarifikasi ini disampaikan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi pekerjaan, evaluasi terhadap konsultan lama, serta langkah percepatan pembangunan agar dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Program pembangunan KDKMP adalah termasuk PSN (Program Strategis Nasional) yang harus dipertanggungjawabkan untuk membangun kemajuan ekonomi daerah.

Berdasarkan data dan progres pekerjaan yang kami miliki, sejak akhir Maret hingga Oktober 2026, terdapat 12 titik pekerjaan yang menjadi tanggung jawab konsultan tersebut. Namun, hingga saat ini, pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang telah diterima dan waktu yang telah disepakati.

Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini, kami membutuhkan konsultan yang memiliki kesiapan, kemampuan, dan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target serta waktu yang telah disepakati.

Karena kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.

Kemudian

Yang Pertama kami mempunyai Dasar pemutusan konsultan yaitu karena konsultan lama atas nama Saudara Sabli tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan jangka waktu yang telah disepakati, meskipun anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan telah diserahkan kepada pihak konsultan.

"Dengan kondisi tersebut, diperlukan langkah evaluasi dan tindak lanjut agar pembangunan dapat dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan."

Kedua Siapa yang mengambil keputusan untuk hal ini?

Keputusan terkait pemutusan kemitraan diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan" berdasarkan hasil evaluasi terhadap progres pekerjaan, kesesuaian waktu pelaksanaan, serta kewajiban konsultan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Keputusan tersebut harus didasarkan pada fakta dan dokumen pendukung serta mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga Bagaimana mekanisme penunjukan konsultan pengganti?

Penunjukan konsultan dilakukan melalui evaluasi terhadap kondisi pekerjaan yang belum selesai, progress melebihi waktu, kemudian KODIM  juga mengambil langkah untuk percepatan pembangunan sehingga bisa mencapai batas Waktu yang di tentukan. Penunjukan konsultan adalah dari Dandim senagai penanggung jawab, dan ditunjuk melalui verifikasi serta pengalaman menyelesaikan pembangunan KDKMP di titik lain sesuai progress dan waktu yang ditentukan.

Keempat Apakah kewajiban pekerjaan yang sudah dikerjakan sudah diselesaikan? Jelas Belum"

Berdasarkan kondisi yang ada, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab konsultan lama atas nama Saudara Sabli belum diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan. Sementara itu, anggaran pelaksanaan pekerjaan telah diserahkan kepada pihak konsultan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan dan pencocokan antara anggaran yang telah diserahkan, pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan, serta kewajiban yang masih belum dipenuhi. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut dan memastikan pembangunan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, kami meminta pihak konsultan lama untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban secara jelas atas progres pekerjaan serta penggunaan dana yang telah diterima.

Kami juga mengimbau agar setiap pernyataan atau narasi yang disampaikan kepada publik tetap mengacu pada fakta, dokumen, dan kondisi nyata di lapangan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kami dari Kodim 1204/Sanggau siap memberikan penjelasan secara langsung, terbuka, dan berdasarkan data serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi pekerjaan yang sebenarnya.

Komisi V DPR RI Kunker ke Sekadau, Bahas Infrastruktur dan Sekolah Rakyat

Official Warta Cyber    Oktober 20, 2026    Comment   

Komisi V DPR RI Kunker ke Sekadau, Bahas Infrastruktur dan Sekolah Rakyat

 

Kunker Komisi V di Sekadau. (Foto:ist).

Sekadau, wartacyber.com – Bupati Sekadau, Aron, mendampingi Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam kunjungan kerja pada Masa Reses I Tahun Anggaran 2026–2027 di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Selasa (20/10/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, Aron menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lasarus beserta jajaran balai yang telah memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kabupaten Sekadau, khususnya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Aron mengatakan, dukungan pemerintah pusat dan pengawalan Komisi V DPR RI sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terlebih pemerintah daerah menghadapi efisiensi anggaran dalam dua tahun terakhir.

“Kehadiran Bapak Lasarus beserta seluruh jajaran balai di Kabupaten Sekadau merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi kami. Kami berharap aspirasi pembangunan yang telah disampaikan dapat diakomodasi dan direalisasikan,” ujar Aron.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga menyampaikan kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah Kabupaten Sekadau telah menyiapkan lahan seluas 29 hektare di kompleks Pemda, dengan sekitar 10,4 hektare difokuskan untuk pematangan lahan sekolah tersebut.

Sekolah Rakyat itu diproyeksikan menampung hingga 500 siswa pada tahap awal dan direncanakan mulai menerima peserta didik baru pada Juni 2027. Pemerintah daerah juga akan menyusun kebijakan agar setiap desa memiliki kesempatan mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk bersekolah di sana.

Sementara itu, Lasarus menegaskan bahwa setiap usulan pembangunan daerah, baik melalui program IJD maupun Instruksi Presiden Irigasi, harus memenuhi persyaratan administrasi dan kriteria kesiapan (readiness criteria).

Ia meminta pemerintah daerah melengkapi dokumen perencanaan dan mengunggahnya melalui aplikasi resmi pemerintah, yakni SiTIA untuk program jalan daerah dan SiPURI untuk program irigasi.

“Tugas DPR adalah memperjuangkan skala prioritas dan kebutuhan rakyat di daerah. Namun, persyaratan teknis dan readiness criteria merupakan kewenangan pemerintah.

 Jika dokumennya sudah lengkap dan diunggah, serahkan datanya kepada kami untuk kita kawal bersama,” tegas Lasarus.

Terkait Sekolah Rakyat, Lasarus mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam menyediakan lahan. Menurutnya, kesiapan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Sekadau memperoleh tambahan alokasi program bersama Kabupaten Sanggau.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah mulai mempersiapkan rantai pasok kebutuhan pangan untuk mendukung operasional sekolah tersebut.

Menurut Lasarus, keberadaan Sekolah Rakyat akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, mulai dari petani, peternak, koperasi, hingga pelaku usaha lokal yang dapat memasok kebutuhan harian siswa dan tenaga pendukung.

“Jangan sampai sekolahnya berdiri di Sekadau, tetapi pasokan telur, ayam, sayur, dan berasnya justru didatangkan dari luar daerah. Pemerintah daerah bersama koperasi, TNI/Polri, dan petani lokal harus menyiapkan rantai pasok pangan sejak sekarang,” pungkasnya. (Tim).

Wagub Buka Symphony de Benuanta, Rayakan HUT TVRI dan Kaltara

Official Warta Cyber    Oktober 20, 2026    Comment   

Wagub Buka Symphony de Benuanta, Rayakan HUT TVRI dan Kaltara

Symphony de Benuanta_ dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 TVRI

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mengapresiasi peran Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Kaltara dalam menyampaikan informasi yang objektif, mendidik dan memperkuat persatuan masyarakat. 

Apresiasi tersebut disampaikan saat membuka _Symphony de Benuanta_ dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 TVRI Stasiun Kaltara dan Hari Jadi ke-14 Provinsi Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (19/10) malam. 

Wagub Ingkong mengatakan, perjalanan TVRI Kaltara menjadi bagian dari perkembangan daerah yang terbentuk pada 2012 sebagai provinsi ke-34 di Indonesia. Selama lima tahun hadir di Kaltara, TVRI diharapkan terus menjalankan perannya sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang menghubungkan masyarakat melalui informasi dan tayangan berkualitas. 

“Selamat ulang tahun ke-5 kepada keluarga besar TVRI Stasiun Kaltara dan selamat Hari Jadi ke-14 bagi Provinsi Kaltara,” kata Ingkong. 

Menurutnya, TVRI tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang mendidik dan membangun pemahaman masyarakat. 

Ia menilai tema “Satu Harmoni, Ragam Kreasi, Kaltara di Hati” sangat relevan dengan kondisi Kaltara yang memiliki keberagaman suku, budaya dan latar belakang masyarakat. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang perlu dirawat melalui semangat persatuan dan kebersamaan. 

Ingkong berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan TVRI Stasiun Kaltara terus diperkuat, terutama dalam mempublikasikan potensi daerah, program pembangunan, serta berbagai kegiatan masyarakat agar semakin dikenal luas. 

“Kepada seluruh jajaran TVRI Kaltara, teruslah berkarya secara profesional, jaga independensi, dan tingkatkan kualitas siaran,” pesannya. 

Pembukaan _Symphony de Benuanta_ turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., Plt. Kepala Stasiun TVRI Kaltara, Ari Jaya Wijaya, S.E., Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara. (dkisp).

Malinau Matangkan Persiapan Irau ke-12 dan HUT ke-27

Official Warta Cyber    Oktober 20, 2026    Comment   

Malinau Matangkan Persiapan Irau ke-12 dan HUT ke-27

Persiapan Irau Ke-12.

MALINAU - Persiapan pelaksanaan Irau ke-12 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Malinau tahun 2026 kini memasuki tahap finalisasi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., bertempat di Lapangan Pro Sehat Padan Liu' Burung (PLB), Senin (19/10/2026) pagi.

Persiapan difokuskan pada penyelesaian berbagai kebutuhan teknis, mulai dari kebersihan hingga kesiapan operasional. Pelaksanaan Irau dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari, mulai 20 hingga 26 Oktober 2026.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, sebanyak 190 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sementara ini telah disepakati untuk berpartisipasi. Stan UMKM akan ditempatkan di sepanjang area kegiatan dengan penataan yang disesuaikan agar tidak meluas hingga ke jalan.

Sebagian besar rangkaian kegiatan akan dipusatkan di kawasan Lapangan Pro Sehat Padan Liu Burung (PLB), sedangkan lomba ketinting akan dilaksanakan di lokasi tersendiri.

Panitia juga telah mengajak pimpinan daerah, lembaga adat, dan paguyuban untuk turut hadir memeriahkan rangkaian kegiatan, termasuk karnaval budaya.

Melalui perayaan Irau ke-12 dan HUT ke-27 Kabupaten Malinau, masyarakat diharapkan dapat hadir bersama-sama dan berpartisipasi dalam menyukseskan perayaan budaya daerah tersebut.

Jelang HUT ke-14, Symphony de Benuanta Siap Meriahkan Kaltara

Official Warta Cyber    Oktober 18, 2026    Comment   

Jelang HUT ke-14, Symphony de Benuanta Siap Meriahkan Kaltara

 

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat menerima audiensi TVRI Kaltara.

TANJUNG SELOR - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), TVRI Kaltara menggagas kegiatan Symphony de Benuanta yang berlangsung pada 19–25 Oktober 2026 di Lapangan Agatis, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk menampilkan potensi daerah, memperkenalkan budaya lokal, serta mempromosikan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dukungan terhadap kegiatan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat menerima audiensi TVRI Kaltara, Jumat (25/9).

Ia mengapresiasi inisiatif penyelenggaraan kegiatan kreatif yang dinilai dapat membangkitkan semangat masyarakat dalam membangun daerah, termasuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Hal-hal seperti ini sebetulnya yang ingin kita lihat di Kalimantan Utara, muncul ide-ide yang betul-betul bisa membangkitkan semangat kembali, walaupun di tengah-tengah efisiensi APBD,” ujarnya.

Menurut Denny, semangat membangun Kaltara perlu didukung melalui kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, silaturahmi dan kerja sama antara pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat.

“Ke depan, kita perlu memperkuat silaturahmi, memperkuat kolaborasi. Semuanya harus mencintai Kaltara,” tegasnya.

Symphony de Benuanta dirancang menghadirkan pertunjukan seni dan budaya, kreativitas masyarakat, serta promosi produk UMKM lokal. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi Kaltara kepada masyarakat yang lebih luas.

Selain menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan komunitas, kegiatan tersebut diharapkan membuka peluang pemasaran bagi UMKM serta mendukung pergerakan ekonomi daerah.

Pemprov Kaltara berharap Symphony de Benuanta dapat menjadi momentum mempererat kebersamaan, memperkuat kolaborasi, dan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Bumi Benuanta dalam rangka peringatan HUT ke-14 Kaltara. (dkisp).