2 Ranperda Disetujui, Pemprov Pacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing

Official Warta Cyber    Oktober 02, 2026    Comment   

2 Ranperda Disetujui, Pemprov Pacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing

Paripurna ke-23 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027.

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama DPRD secara resmi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, yaitu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah. 

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa perubahan anggaran ini merupakan instrumen penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. 

Persetujuan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi di atas kertas anggaran. Di balik jabat tangan antara eksekutif dan legislatif, tersimpan komitmen besar untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang kian kompleks. 

Melalui penyesuaian anggaran ini, Pemprov Kaltara mengarahkan daya fiskalnya pada titik-titik krusial seperti Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kompetensi tenaga kerja muda agar mampu bersaing di era digital.  

Pada sektor konektivitas pembangunan, Pemprov Kaltara mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sebagai wajah depan NKRI di utara Kalimantan. Lalu pada Ketahanan Ekonomi dan Pangan akan memperkuat kestabilan harga melalui pengendalian inflasi serta memperkuat tumpuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

  

Kemudian, Pemprov juga melakukan penguatan dalam membangun infrastruktur tangguh serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim.  

"Setiap rupiah anggaran yang kita kelola harus dapat dipertanggungjawabkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pemerataan pembangunan," ujar Gubernur Zainal di Ruang Lemlai Suri Kantor DPRD Provinsi Kaltara, Rabu (30/9).

  

Tak kalah monumental, persetujuan bersama Ranperda PUG menjadi wujud nyata hadirnya pemerintah bagi seluruh kalangan. Setelah sebelumnya sukses meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) predikat Pratama pada tahun 2023, Kaltara kini melangkah lebih jauh. 

Regulasi baru ini menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB). Artinya, setiap perencanaan hingga penganggaran pembangunan wajib memperhitungkan akses, manfaat, dan perlindungan yang adil bagi kelompok perempuan, anak, lansia, hingga penyandang disabilitas.  

Melalui sinergi erat ini, Kalimantan Utara optimistis dapat berdiri lebih tegak—bukan hanya sebagai benteng pertahanan di garis batas negara, tetapi juga sebagai rumah yang setara, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya. (dkisp)

Pemprov Kaltara Komitmen Pertahankan Akreditasi Paripurna RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan

Official Warta Cyber    Oktober 02, 2026    Comment   

Pemprov Kaltara Komitmen Pertahankan Akreditasi Paripurna RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan

Survei Akreditasi Rumah Sakit di RSUD dr. H. Jusuf SK.

TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan komitmennya untuk mempertahankan predikat Akreditasi Paripurna yang telah diraih RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan.

Komitmen tersebut disampaikan setelah rangkaian Survei Akreditasi Rumah Sakit di RSUD dr. H. Jusuf SK resmi berakhir pada Selasa (29/9/2026).

Survei yang berlangsung selama beberapa hari tersebut dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP). Seluruh rangkaian survei berjalan lancar dan menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap mutu pelayanan serta keselamatan pasien di rumah sakit.

Penutupan survei berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK dan dilakukan oleh Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Azis B., Sp.PK.

Mewakili Gubernur Kaltara, Budy menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran RSUD dr. H. Jusuf SK yang telah mempersiapkan proses akreditasi sejak 2025.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah bekerja keras mempersiapkan akreditasi sejak tahun 2025 hingga sekarang,” ujar Budy.

Menurutnya, proses akreditasi tidak semata-mata menjadi agenda administratif rumah sakit. Lebih dari itu, akreditasi menjadi momentum untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat terus memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien.

Budy juga menyampaikan apresiasi kepada tim surveior LARS DHP yang telah memberikan pendampingan sejak tahap bimbingan teknis, simulasi hingga pelaksanaan survei.

Tim surveior dipimpin dr. Raden Gunawan Effendi, Sp.M., S.H., M.M., M.A.R.S., M.H., C.M.C., C.H.C.M., FISQua, bersama dr. Mauritz Silalahi, Sp.P(K)., FISR., M.A.R.S. dan Farisia Madina, S.Kp., M.M., FISQua.

Budy berharap hasil survei nantinya dapat menjadi pijakan bagi RSUD dr. H. Jusuf SK untuk terus mempertahankan predikat Akreditasi Paripurna, sekaligus memperbaiki berbagai aspek pelayanan yang masih perlu diperkuat.

Ia mengatakan, dukungan pemerintah daerah tetap diperlukan, terutama dalam menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang disampaikan tim surveior.

“Bagaimana kita ingin dilayani, seperti itulah kita harus melayani pasien,” kata Budy.

Akreditasi Bukan Sekadar Predikat

Ketua Tim Surveior LARS DHP, dr. Raden Gunawan Effendi, mengapresiasi jajaran RSUD dr. H. Jusuf SK yang telah mengikuti seluruh rangkaian survei dengan baik.

Ia menekankan, keberlanjutan mutu pelayanan rumah sakit membutuhkan sinergi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah sebagai pemilik rumah sakit, dewan pengawas, manajemen, tenaga kesehatan hingga seluruh civitas hospitalia.

“Semua harus saling mendukung. Pemprov sebagai pemilik rumah sakit juga punya peran penting agar pelayanan kepada pasien dapat berjalan dengan baik,” ujar Raden.

Menurut Raden, predikat Akreditasi Paripurna tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya standar pelayanan medis. Penilaian juga mencakup berbagai aspek penyelenggaraan rumah sakit.

Aspek tersebut antara lain manajemen, keuangan, sumber daya manusia, tenaga medis dan keperawatan, sarana dan prasarana, perizinan, hubungan dengan BPJS dan pihak ketiga, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, dukungan pemerintah daerah sebagai pemilik rumah sakit tetap dibutuhkan, khususnya ketika rumah sakit membutuhkan penguatan dari sisi SDM, tenaga medis, perawat, sarana dan prasarana maupun kebutuhan penunjang lainnya.

“Ketika rumah sakit sudah mandiri, pemerintah daerah bisa lebih banyak melakukan pengawasan. Tetapi selama masih membutuhkan dukungan, peran pemerintah sebagai pemilik tetap penting,” katanya.

Raden juga mengingatkan agar akreditasi tidak berhenti pada pemenuhan standar dan kelengkapan dokumen. Hasil survei harus menjadi dasar bagi rumah sakit untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan seiring dengan inovasi agar rumah sakit mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan.

“Pelayanan harus sesuai standar dan aturan. Setelah itu, terus lakukan inovasi agar rumah sakit tidak tertinggal,” ujarnya.

Setelah seluruh rangkaian survei berakhir, RSUD dr. H. Jusuf SK selanjutnya menunggu hasil penilaian dari LARS DHP.

Pemprov Kaltara bersama manajemen rumah sakit menyatakan akan menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan yang diberikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga mutu pelayanan sekaligus memastikan keselamatan pasien tetap menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di RSUD dr. H. Jusuf SK. (dkisp)

Penanganan Karhutla di Kaltara Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Official Warta Cyber    Oktober 02, 2026    Comment   

Penanganan Karhutla di Kaltara Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Forum Group Discussion. (Foto:ist).

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kaltara.

Meskipun Kaltara mencatatkan akumulasi luas karhutla terendah di Pulau Kalimantan hingga Juli 2026, langkah pencegahan dan penanganan tetap perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi kebakaran serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara melalui Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencegahan dan Penanganan Karhutla di Kaltara Tahun 2026 yang diselenggarakan Aliansi Gema (Gerakan Masyarakat) Bulungan di Cafe D’Kafetaria, Rabu (30/9).

Dalam sambutannya, Laila menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai elemen. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Saya ingin menegaskan bahwa pencegahan karhutla harus menjadi prioritas utama. Pencegahan dapat melalui deteksi dini hingga respons cepat ketika terjadi titik api,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak karhutla. Kewaspadaan perlu ditingkatkan, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap kebakaran, seperti lahan gambut.

“Seluruh masyarakat di Kaltara dalam menjalankan kegiatan tetap harus mengedepankan aspek perlindungan lingkungan,” imbuh Laila.

Menurutnya, pemetaan persoalan karhutla perlu dilakukan secara komprehensif untuk membangun pola penanganan yang mengedepankan pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, respons cepat, serta pemulihan secara terkoordinasi.

“Saya yakin, dengan sinergi lintas sektor yang kuat, komunikasi yang terbuka, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita mampu menjaga kelestarian hutan dan lahan Kaltara dari ancaman kebakaran,” pungkasnya.

Melalui forum tersebut, masukan dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga tokoh masyarakat diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla yang dapat diterapkan di lapangan. (dkisp)

Rahmawati Zainal Tampilkan Wastra Bulungan di Parade Kriyanusa 2026

Official Warta Cyber    Oktober 02, 2026    Comment   

Rahmawati Zainal Tampilkan Wastra Bulungan di Parade Kriyanusa 2026

Parade Kriyanusa 2026 .

JAKARTA – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, S.H., membawa wastra khas Kaltara ke panggung nasional melalui Parade Wastra dalam rangkaian Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (30/9). 

Rahmawati tampil mengenakan busana dengan batik bermotif khas Bulungan yang dipadukan dengan topi khas Dayak. Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas perajin Kaltara kepada masyarakat dari berbagai daerah. 

Dari 32 peserta Parade Wastra, penampilan Rahmawati menjadi salah satu bagian dari rangkaian acara penutupan Kriyanusa 2026 yang mengangkat beragam kekayaan wastra dan kriya dari berbagai daerah di Indonesia. 

Kriyanusa 2026 mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia” dan berlangsung pada 26–30 September 2026. Pameran tersebut menghadirkan 410 stan dengan melibatkan 257 peserta yang terdiri dari Dekranas, Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Rangkaian Kriyanusa 2026 ditutup oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kerajinan yang perlu terus dikembangkan, baik dari sisi kualitas, kreativitas maupun pemanfaatannya untuk mendukung perekonomian. 

“Potensi kerajinan Indonesia sangat besar. Karena itu, harus terus dikembangkan agar semakin bernilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Tito. 

Ia juga mendorong pemerintah daerah bersama Dekranasda untuk aktif menggali dan mengembangkan kerajinan khas daerah. Menurutnya, pengembangan kerajinan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya, tetapi juga dapat membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM dan mendorong perekonomian daerah. 

“Ragam kerajinan kita sangat banyak dan kreatif, mulai dari tenun, kain, songket, tas rotan hingga perhiasan,” sambungnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Dekranasda Kaltara terus mendorong pengembangan produk kriya daerah. Dalam Kriyanusa 2026, sejumlah produk khas Kaltara turut diperkenalkan, seperti anyaman rotan, singal, tenun dan batik motif Kaltara. 

Rahmawati mengatakan pengembangan kriya daerah membutuhkan pembinaan dan kolaborasi secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas produk, menurutnya, harus tetap berjalan bersama upaya mempertahankan identitas budaya daerah. 

“Perajin perlu terus dibina agar kualitas dan kreativitasnya meningkat. Dengan begitu, produk Kaltara bisa semakin dikenal dan bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Rahmawati. 

Ia menambahkan, penguatan produk kriya dilakukan melalui peningkatan kualitas, inovasi desain, pemilihan bahan baku hingga strategi pewarnaan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. 

Kehadiran Kaltara dalam Kriyanusa 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas perajin Bumi Benuanta. Promosi dilakukan tidak hanya melalui stan pameran, tetapi juga melalui Parade Wastra yang menampilkan identitas budaya daerah di hadapan masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia. 

Melalui keikutsertaan ini, Dekranasda Kaltara terus mendorong agar kriya dan wastra daerah tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga berkembang sebagai produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri UMKM, Maman Abdurahman beserta istri, Ketua Harian Dekranas, Ny. Tri Tito Karnavian, serta anggota Seruni Kabinet Merah Putih. (dkisp)

PWI Kalbar Buka Rekrutmen Anggota Baru, OKK ke-6 Digelar di Sanggau

Official Warta Cyber    September 30, 2026    Comment   

PWI Kalbar Buka Rekrutmen Anggota Baru, OKK ke-6 Digelar di Sanggau

PWI Kalbar.

Pontianak  — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat membuka rekrutmen calon anggota baru melalui pelaksanaan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) ke-6 tahun 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Sanggau pada 28 Oktober 2026.

Ketua PWI Kalbar, Kundori, mengatakan OKK merupakan salah satu tahapan penting bagi wartawan yang ingin bergabung menjadi anggota PWI.

“OKK adalah wadah untuk menjaring anggota baru dan persyaratan untuk menjadi anggota PWI, sebagaimana diamanatkan AD/ART,” kata Kundori saat rapat pengurus PWI Kalbar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (29/9/2026) malam.

Menurut Kundori, rekrutmen peserta OKK terbuka bagi wartawan di Kalimantan Barat yang memenuhi persyaratan dan ketentuan organisasi.

Salah satu persyaratan utama, kata dia, calon peserta merupakan wartawan yang telah menjalankan tugas jurnalistik minimal satu tahun, bertugas dan berdomisili di Kalimantan Barat, serta bekerja pada perusahaan media massa yang berbadan hukum pers.

“Yang paling utama adalah wartawan minimal telah satu tahun bekerja sebagai wartawan, bertugas dan berdomisili di Kalimantan Barat, dan juga bekerja pada media massa berbadan hukum pers. Ini harus dibuktikan dengan akta perusahaan,” jelasnya.

PWI Kalbar mengimbau wartawan yang berminat bergabung untuk mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan sebelum mengikuti proses seleksi dan OKK.

Pelaksanaan OKK diharapkan menjadi ruang pembekalan bagi calon anggota mengenai wawasan kewartawanan sekaligus pemahaman terhadap organisasi PWI, sehingga anggota baru memahami kode etik, profesionalitas, serta tata kelola organisasi sebelum menjadi bagian dari PWI.

Persyaratan Calon Anggota Muda PWI

Adapun sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta pendaftaran anggota muda PWI antara lain:

1. Fotokopi akta notaris perusahaan pers Pasal 3 dan bukan PT perorangan.

2. Mengisi formulir pendaftaran.

3. Surat rekomendasi dari PWI kabupaten/kota bagi daerah yang telah memiliki kepengurusan.

4. Fotokopi ijazah terakhir, minimal berpendidikan SLTA.

5. Surat pernyataan pemohon di atas materai.

6. Surat keterangan dari pemimpin redaksi atau stempel redaksi tempat bekerja di atas materai.

7. Bukti karya jurnalistik minimal tiga tulisan atau berita dalam tiga bulan terakhir.

8. Fotokopi kartu pers dari media tempat bekerja.

9. Sertifikat atau kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW), jika ada.

10. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

11. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 centimeter sebanyak empat lembar.

12. Fotokopi sertifikat Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK).

13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setelah dinyatakan lulus.

14. Membayar biaya atau iuran administrasi pendaftaran sesuai ketentuan.

Pendaftaran dan Formulir Hubungi CP. 0853-4740-1801 (Marupek)

DPRD Malinau Tetapkan APBD-P 2026 Jadi Perda, Pemda Tekankan Efisiensi Anggaran

Official Warta Cyber    September 29, 2026    Comment   

DPRD Malinau Tetapkan APBD-P 2026 Jadi Perda, Pemda Tekankan Efisiensi Anggaran

Rapat Paripurna. 

Malinau – Rapat Paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau Masa Sidang II Tahun 2026 menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Kabupaten Malinau, Senin (28/9/2026).

Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Malinau yang telah menyelesaikan pembahasan hingga penetapan APBD Perubahan 2026.

Menurutnya, penetapan APBD-P dilakukan di tengah kondisi pendapatan daerah yang mengalami penurunan, termasuk berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah efisiensi untuk menjaga kondisi keuangan daerah tetap sehat.

“Mana yang bisa kita tunda, terutama dalam penghematan yang berhubungan dengan operasional, kegiatan seremonial dan perjalanan dinas, kita efisiensi secara optimal,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, efisiensi tersebut menjadi pilihan yang harus dilakukan agar APBD tetap terjaga dan anggaran dapat diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Meski terdapat sejumlah kegiatan yang harus ditunda, pemerintah daerah tetap mempertahankan sektor-sektor yang dinilai penting, terutama kesehatan dan pendidikan.

“Kesehatan tetap kita amankan, pendidikan juga tetap kita amankan. Air bersih juga tetap kita amankan,” katanya.

Sementara itu, sejumlah pembangunan infrastruktur yang masih memungkinkan untuk ditunda akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Bupati menegaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan seluruh program pembangunan, tetapi merupakan langkah penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah dengan tetap mempertahankan program prioritas.

Selain kesehatan, pendidikan dan air bersih, pemerintah daerah juga tetap mempertahankan program yang berkaitan langsung dengan masyarakat, termasuk sektor ekonomi kerakyatan dan UMKM.

Dengan ditetapkannya APBD-P 2026, pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Malinau selanjutnya akan menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan masyarakat.

Wagub Ingkong Ala Dorong Penataan Aset Daerah untuk Dukung Pembangunan KIPI

Official Warta Cyber    September 28, 2026    Comment   

Wagub Ingkong Ala Dorong Penataan Aset Daerah untuk Dukung Pembangunan KIPI

pembahasan penataan Barang Milik Daerah.

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., memimpin rapat pembahasan penataan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), Senin (28/9).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur tersebut dihadiri Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Nurdin, S.E., serta sejumlah kepala Perangkat Daerah terkait. Pertemuan difokuskan pada inventarisasi dan optimalisasi aset milik Pemprov Kaltara yang berada di kawasan industri hijau di Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Dalam arahannya, Wagub Ingkong Ala menegaskan bahwa penataan aset merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aset daerah dikelola secara tertib, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan.

"Tujuannya untuk menginventarisir aset provinsi di kawasan KIPI, sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah," ujar Ingkong Ala.

Ia menjelaskan, KIPI sebagai PSN memiliki aktivitas pembangunan yang sangat besar dan terus berkembang. Keberadaan kawasan industri tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi Kaltara, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional.

Karena itu, menurut Wagub, diperlukan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dengan pihak pengelola KIPI, terutama dalam penataan aset yang berada di dalam kawasan tersebut.

"Kalau ada aset daerah yang berada di dalam kawasan KIPI, tentu perlu kita tata dengan baik. Baik melalui mekanisme pemanfaatan, pemindahtanganan, maupun tukar-menukar sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Wagub juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Menurutnya, aset daerah yang dikelola secara profesional dapat menjadi sumber pendapatan dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

"Dengan kondisi fiskal kita yang sangat terbatas, ini perlu kita bahas bersama. Kalau masih ada aset yang dimanfaatkan atau digunakan perusahaan di sana, harus kita pastikan ada manfaat yang jelas bagi daerah," tegasnya.

Lebih lanjut, Wagub meminta setiap Perangkat Daerah untuk segera melakukan pendataan internal secara menyeluruh, termasuk memastikan status aset yang masih dalam proses penyelesaian maupun yang belum dimanfaatkan. Ia menegaskan agar persoalan aset tidak dibiarkan berlarut-larut.

"Yang penting jangan terlalu lama digantung. Kalau ada kewajiban kita yang perlu dilakukan untuk mendukung kelanjutan pembangunan mereka, kita tetap support. Kita cari solusi yang saling menguntungkan," ujarnya.

Wagub juga mengarahkan agar setelah inventarisasi internal selesai, Pemprov Kaltara akan menjadwalkan pertemuan langsung dengan manajemen PT KIPI untuk membahas hasil inventarisasi dan mencari jalan keluar terbaik.

"Kita akan bertemu langsung dengan pimpinan mereka, berkoordinasi dan bicara hasil. Dengan komunikasi yang baik, saya yakin mereka bisa memaklumi dan mendukung upaya penataan aset ini," pungkasnya.

Melalui rapat ini, Pemprov Kaltara berharap pengelolaan BMD di kawasan PSN KIPI dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan optimal, sehingga keberadaan kawasan industri hijau tersebut benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara. (dkisp).

Kaltara Gandeng Australia Tingkatkan Kompetensi Bahasa Inggris dan Pendidikan Vokasi

Official Warta Cyber    September 28, 2026    Comment   

Kaltara Gandeng Australia Tingkatkan Kompetensi Bahasa Inggris dan Pendidikan Vokasi

Penandatanganan MoU.  

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kerja sama pendidikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Program Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris dan Pendidikan Vokasi, Senin (28/9). 

Kerja sama tersebut melibatkan Pemprov Kaltara, Kedutaan Besar Australia, Austrade (Komisi Perdagangan dan Investasi Australia di Indonesia), serta Briton English Education di bawah naungan PT. Cahaya Rahmat Edukasi. 

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara. 

Menurutnya, kemampuan bahasa Inggris menjadi salah satu kompetensi penting bagi generasi muda untuk menghadapi persaingan yang semakin terbuka, terlebih Kaltara memiliki posisi strategis sebagai provinsi yang berada di wilayah perbatasan negara. 

“Kerja sama ini jangan hanya berhenti pada penandatanganan MoU. Kita ingin ada program yang nyata, terukur dan berkelanjutan sehingga manfaatnya bisa dirasakan dunia pendidikan di Kaltara,” kata Zainal. 

Dalam kesepakatan tersebut, terdapat dua ruang lingkup utama. Pertama, fasilitasi penyelenggaraan Program Sekolah Berbahasa Inggris (SBI) serta pengembangan sekolah unggulan. Kedua, fasilitasi kerja sama sekolah berskala internasional melalui program sister school di Kaltara. 

Program SBI mencakup pemetaan kompetensi, pengembangan metodologi pengajaran guru berstandar Cambridge English, _trainer development,_ hingga _quality assurance._ Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sekaligus memperluas wawasan dan kepercayaan diri peserta didik. 

Zainal menilai kemampuan bahasa Inggris perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar peserta didik lebih mudah menguasainya. 

"Kalau kita ambil contoh seperti di Bali yang banyak warganya fasih berbahasa Inggris. Atau di Kampung Inggris Pare di Kediri, Jawa Timur. Bahasa Inggris itu jadi bahasa sehari-hari selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah," ujarnya. 

Selain bahasa Inggris, kerja sama tersebut juga mencakup pengembangan pendidikan vokasi. Program ini diarahkan agar pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri. 

Dengan penguatan pendidikan vokasi, lulusan diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang relevan sehingga lebih siap memasuki dunia kerja. 

Zainal berharap kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat secara merata dan berkelanjutan bagi sekolah, guru dan peserta didik di seluruh Kaltara. 

“Dengan pendidikan yang berkualitas, keterampilan yang relevan, dan kemampuan bahasa internasional yang baik, kita ingin generasi muda Kaltara mampu berperan dalam pembangunan dan bersaing di tingkat global,” pungkasnya. 

Penandatanganan MoU dilakukan bersama Pimpinan Briton English Education, Sirajuddin Tenri, M.Ed (Mgmt), kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. (dkisp).

Akreditasi RSUD dr. H. Jusuf SK, Wagub Tekankan Mutu dan Keselamatan Pasien

Official Warta Cyber    September 28, 2026    Comment   

Akreditasi RSUD dr. H. Jusuf SK, Wagub Tekankan Mutu dan Keselamatan Pasien

Survei Akreditasi RSUD dr. H. Jusuf SK.

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dalam pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan.  

Penegasan itu disampaikannya saat membuka Survei Akreditasi RSUD dr. H. Jusuf SK di Ruang Pertemuan Lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK, Senin (28/9). 

Mewakili Gubernur Kaltara, Wagub Ingkong mengapresiasi pelaksanaan survei akreditasi yang dinilai menjadi momentum penting untuk melihat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit milik daerah tersebut. 

Menurutnya, rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

“Rumah sakit harus memberikan pelayanan yang bermutu, aman, dan mengutamakan keselamatan pasien,” kata Ingkong.

Ia menegaskan, akreditasi tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif atau sekadar mengejar sertifikat. Lebih dari itu, akreditasi merupakan bagian dari komitmen moral dan profesional untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. 

Ingkong mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus mendorong fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, agar mampu memenuhi standar pelayanan yang semakin baik. 

Tantangan pelayanan kesehatan ke depan, lanjutnya, juga akan semakin kompleks. Karena itu, pembenahan manajemen, peningkatan kompetensi dokter, perawat, bidan, tenaga penunjang, hingga pemenuhan fasilitas kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan. 

Kepada tim surveior, Ingkong menyampaikan selamat datang di Kaltara, khususnya di RSUD dr. H. Jusuf SK. Ia berharap tim dapat memberikan penilaian secara objektif sekaligus masukan yang konstruktif untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan. 

“Silakan berikan masukan dan arahan yang membangun. Itu penting untuk perbaikan pelayanan kami ke depan,” ujarnya. 

Sementara kepada jajaran direksi dan seluruh civitas hospitalia RSUD dr. H. Jusuf SK, Ingkong meminta agar seluruh proses survei diikuti secara terbuka, kooperatif, dan transparan. 

“Tunjukkan komitmen yang selama ini sudah dibangun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati,” tegasnya. 

Survei akreditasi tersebut dipimpin Ketua Tim Surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), dr. Raden Gunawan Effendi, Sp.M., S.H., M.M., M.A.R.S., M.H., C.M.C., C.H.C.M., FISQua, bersama anggota dr. Mauritz Silalahi, Sp.P(K)., FISR., M.A.R.S. dan Farisia Madina, S.Kp., M.M., FISQua. (dkisp).

Karya Perajin Benuanta Unjuk Kualitas di Kriyanusa 2026

Official Warta Cyber    September 28, 2026    Comment   

Karya Perajin Benuanta Unjuk Kualitas di Kriyanusa 2026

 

Kriya khas Bumi Benuanta.

JAKARTA – Kriya khas Bumi Benuanta mendapat panggung lebih luas di Kriyanusa 2026. Melalui keikutsertaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Utara (Kaltara), anyaman rotan, singal, tenun dan batik motif Kaltara diperkenalkan kepada pasar nasional sekaligus didorong semakin berkembang dan mampu bersaing hingga tingkat internasional. 

Pameran Kriyanusa 2026 berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada 26–30 September 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bagi para perajin dari berbagai daerah untuk memperkenalkan karya sekaligus memperluas jejaring dan peluang pasar. 

Ketua Dekranasda Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., mengatakan pengembangan kriya daerah membutuhkan pembinaan dan kolaborasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan kualitas produk harus berjalan seiring dengan upaya mempertahankan identitas budaya daerah. 

“Perajin perlu terus dibina agar kualitas dan kreativitasnya meningkat. Dengan begitu, produk Kaltara bisa semakin dikenal dan bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Rahmawati. 

Ia menyampaikan, pembinaan menjadi bagian penting untuk memastikan produk kriya Kaltara tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki kualitas dan nilai tambah. Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, inovasi desain, pemilihan bahan baku hingga strategi pewarnaan. 

Dalam Kriyanusa 2026, Dekranasda Kaltara turut memperkenalkan sejumlah produk khas daerah, di antaranya anyaman rotan, singal, tenun dan batik motif Kaltara. Produk tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Kaltara. 

Kriyanusa tahun ini mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”. Sebanyak 410 stan dari 257 peserta ikut ambil bagian, yang terdiri dari Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berbagai unsur masyarakat. 

Beragam karya ditampilkan, mulai dari produk berbahan kayu, batik dan tenun, logam, kulit, anyaman, kertas, material daur ulang, keramik hingga tanah liat. Selain pameran, kegiatan juga diisi fashion show, parade wastra, talk show, workshop, penghargaan stan terbaik dan kriya potensial, serta berbagai program berbasis teknologi digital. 

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu bagian menarik dalam Kriyanusa 2026. Pengunjung dapat menikmati pengalaman digital immersive, hologram hingga membatik secara digital. Perpaduan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian tradisi dapat berjalan bersama kreativitas dan perkembangan teknologi. 

Kriyanusa 2026 dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, jajaran Pengurus Pusat Dekranas serta pengurus Dekranasda dari berbagai daerah di Indonesia. 

Ketua Panitia Kriyanusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan kriya merupakan bagian dari kekayaan budaya dan identitas daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi kreatif Indonesia. 

Menurut Ayu, perkembangan kriya tetap harus berakar pada tradisi, namun perlu dibarengi dengan kreativitas, inovasi, teknologi dan kemampuan membaca kebutuhan pasar. 

“Tradisi tetap hidup, tetapi terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi serta kemampuan membaca kebutuhan pasar,” ujar Ayu. 

Melalui Kriyanusa 2026, Dekranasda Kaltara berharap semakin banyak produk kriya daerah mendapat ruang promosi, membuka jejaring usaha dan memperluas akses pasar. Perpaduan antara tradisi, kreativitas dan teknologi diharapkan membuat kriya Benuanta semakin dikenal tanpa kehilangan identitas budayanya. (dkisp).