WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Senin, 08 Juni 2026

Wabup Jakaria Buka Gerakan Indonesia Menyembah Serentak, Perkuat Persatuan di Malinau

kegiatan Doa dan Penyembahan.

Malinau Wartacyber.com - Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si menghadiri sekaligus membuka tanda di mulainya kegiatan Doa dan Penyembahan dalam "Gerakan Indonesia Menyembah Serentak" Jaringan Doa se-Kota Kabupaten Malinau Tahun 2026 yang berlangsung di halaman Panggung Budaya Padan Liu' Burung, Minggu, (07/06/2026) sore s/d malam.

Dalam sambutannya, Wabup Jakaria memberikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia pelaksana serta seluruh pihak yang telah bekerja dengan penuh dedikasi sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik.

Kegiatan doa dan penyembahan ini disebut sebagai momentum penting untuk mempererat persatuan, membangun kehidupan rohani yang kuat serta bersama-sama menaikkan doa bagi bangsa Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Malinau.

Melalui gerakan doa dan penyembahan serentak ini, masyarakat terus kita ajak untuk memelihara kerukunan, memperkuat persaudaraan dan menghidupkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, persatuan dan kebersamaan merupakan kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau yang sama-sama kita cintai ini," ungkap Wabup Jakaria.

Wabup Jakaria juga mengucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Doa dan Penyembahan melalui Gerakan Indonesia Menyembah Serentak Jaringan Doa se-Kota Kabupaten Malinau Tahun 2026 serta berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat kita.

Wagub Ingkong Ala Dorong Percepatan Infrastruktur dan Konektivitas Perbatasan Kaltara

kunjungan kerja jajaran Personel Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional.

TANJUNG SELOR, Wartacyber.com – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, menerima kunjungan kerja jajaran Personel Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional (Bid Hubint) Panglima TNI di ruang kerjanya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selasa (2/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan TNI dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan ketahanan wilayah di kawasan perbatasan yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tim Staf Ahli Panglima TNI yang hadir dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady, didampingi Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, Kolonel Arh Hany Mahmudhi, dan Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama. Kunjungan ini bertujuan menghimpun informasi dan data lapangan terkait perkembangan pembangunan serta berbagai tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Ingkong Ala memaparkan perjalanan panjang pembangunan kawasan perbatasan yang telah ia kawal sejak tahun 2000. Pengalaman itu berlanjut saat dirinya menjadi anggota legislatif di Kalimantan Timur hingga kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

"Kita harus memastikan pembangunan perbatasan berjalan seimbang antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan negara. Dua hal ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan di kawasan perbatasan," ujarnya.

Ingkong menjelaskan, Kalimantan Utara memiliki garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi tersebut menjadikan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah sebagai kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan pertahanan negara.

Ia mengakui bahwa investasi pemerintah pusat di kawasan perbatasan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang positif. Berbagai pembangunan infrastruktur dasar mulai memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Meski demikian, Ingkong menilai masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait konektivitas antarwilayah di dalam Kalimantan Utara. Menurutnya, akses transportasi dan infrastruktur penghubung antar daerah masih membutuhkan percepatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

"Konektivitas internal wilayah Kaltara masih memerlukan perhatian dan pengawalan yang serius. Infrastruktur yang dibangun harus mampu terhubung secara optimal agar mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Ia berharap melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan TNI, berbagai program pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat posisi Kaltara sebagai daerah strategis yang menjadi garda terdepan NKRI. (SA).

Minggu, 07 Juni 2026

DPRD Kaltara Dukung Sertifikasi Halal UMKM Jelang Wajib Halal Oktober 2026

 

sosialisasi wajib halal oktober 2026 .

Tarakan, wartacyber.com -Anggota dprd provinsi kalimantan utara,supa'ad hadianto,menegaskan komitmen dprd kaltara dalam mendukung program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro,kecil,dan menengah (umkm)didaerah.

Hal tersebut disampaikan  supa'ad saat menghadiri kegiatan sosialisasi wajib halal oktober 2026 mewakili ketua dprd kaltara yang digelar di lantai 2 grand tarakan mall(gtm),kamis 4/6/2026).dalam kesempatan tersebut.

Menurutnya,sertifikasi halal merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya saing produk umkm,sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen.

"Kami dari dprd provinsi kalimantan utara mendukung penuh program sertifikasi halal bagi umkm.ini bukan hanya soal pemenuhan regulasi,tetapi juga upaya meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal,"ujar supa'ad.

Ia menilai,keberadaan sertifikat halal akan memberikan nilai tambah bagi produk umkm sehingga lebih mudah diterima pasar,baik ditingkat lokal maupun nasional.

Selain itu,sertifikasi halal juga dinilai mampu membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya,terutama ditengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang telah terjamin kehalalannya.

Supa'ad berharap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara serentak diberbagai daerah di indonesia dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal serta tata cara pengurusannya.

"Kami mengajak seluruh pelaku umkm untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.jangan menunggu hingga batas waktu yang ditetapkan.segera urus sertifikasi halal agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat,"katanya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah,lembaga pemeriksa halal,serta instansi terkait untuk terus memperluas pendampingan dan edukasi kepada pelaku umkm,khususnya yang berada diwilayah kalimantan utara.

Menurutnya,kolaborasi antara pemerintah,lembaga sertifikasi,dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan implementasi program wajib halal yang akan berlaku secara nasional.

"Kami berharap semakin banyak umkm dikalimantan utara yang memiliki sertifikat halal.dengan demikian,produk produk daerah dapat semakin dipercaya konsumen dan mampu bersaing dipasar yang lebih luas,"pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi wajib halal oktober 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat implementasi 

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk tertentu pada 17 oktober 2026.(humasdprd).

TP PKK Malinau Perkuat Literasi dan Kemandirian Keluarga melalui Sosialisasi Galeri Pelangi

Sosialisasi Galeri Pelangi.

MALINAU, Wartacyber.com – Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Malinau mengikuti kegiatan Sosialisasi Galeri Pelangi yang diselenggarakan oleh TP PKK Provinsi Kalimantan Utara di Aula Kantor Camat Mentarang, Desa Wisata Pulau Sapi, Sabtu (6/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pengurus dan kader PKK mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat program strategis PKK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan literasi keluarga, pendidikan, serta pengembangan ekonomi mandiri.

Kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Utara bersama rombongan menjadi motivasi bagi TP PKK Kabupaten Malinau untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperkuat pelaksanaan program-program unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Program RI Pelangi yang disosialisasikan dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para kader PKK sekaligus mendorong implementasi program secara optimal di tengah masyarakat. Melalui program ini, peran keluarga sebagai fondasi pembangunan diharapkan semakin kuat dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan mandiri.

Selain menjadi sarana berbagi informasi dan pengetahuan, kegiatan sosialisasi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran PKK dalam menjalankan program yang terintegrasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Para peserta didorong untuk aktif mengikuti materi, berdiskusi, serta mengembangkan inovasi yang dapat diterapkan di lingkungan masing-masing.

Ketua TP PKK Kabupaten Malinau, Ny. Maylenty Wempi, dalam sambutannya menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung berbagai program prioritas PKK yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Menurutnya, sinergi antara TP PKK Provinsi Kalimantan Utara dan TP PKK Kabupaten Malinau menjadi langkah penting dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, sejahtera, cerdas, dan mandiri.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh kader PKK dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap program-program yang dijalankan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap sosialisasi Galeri Pelangi dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh kader PKK untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. (Sa).

Wabup Jakaria Lepas Jalan Sehat HUT ke-1 FPK Malinau, Perkuat Semangat Persatuan dalam Keberagaman

Senam Bersama.

Malinau - Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si mengikuti kegiatan senam bersama sekaligus melepas peserta jalan sehat memperingati HUT ke-1 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Malinau serta memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 bertempat di halaman kantor Camat Malinau Kota, Sabtu, (06/06/2026) pagi.

Perayaan ini bertujuan memperkenalkan keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kepada seluruh masyarakat sebagai wadah yang mempersatukan berbagai perbedaan suku, agama, ras dan budaya yang ada di daerah Kabupaten Malinau.

Di sampaikan oleh Wabup Jakaria, bahwa keberadaan forum ini sangat penting mengingat Kabupaten Malinau memiliki keragaman yang tinggi. Oleh karena itu, adanya FPK sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat kita yang majemuk.

Forum Pembaruan Kebangsaan juga menjadi wadah bagi berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga adat dan paguyuban yang berasal dari latar belakang berbeda. Saat ini terdapat 11 lembaga adat dan 15 paguyuban yang tergabung dan aktif berperan dalam mendukung pembangunan daerah.

"Perbedaan di Kabupaten Malinau bukan menjadi hambatan dalam membangun daerah. Justru keberagaman tersebut menjadi kekuatan yang terus dikembangkan agar seluruh elemen masyarakat dapat hidup rukun dan bersama-sama membangun Bumi Intimung," ungkap Wabup Jakaria.

Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, Pemerintah Kabupaten Malinau bersama Forum Pembauran Kebangsaan berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi persatuan dan kebangsaan sebagai modal utama dalam mewujudkan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Malianu. (Sa).

Bupati Sri Juniarsih Percepat Solusi Air Bersih dan Pengelolaan Sampah

Peninjauan Pembangunan Embung dan TPS

BERAU, Wartacyber.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan terus diperkuat. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melakukan peninjauan langsung pembangunan embung dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Pulau Maratua, Jumat (5/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati menegaskan bahwa ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah merupakan dua kebutuhan mendasar yang harus segera dituntaskan guna mendukung perkembangan Pulau Maratua sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Berau.

Sri Juniarsih mengatakan, Pemerintah Kabupaten Berau saat ini tengah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat pemanfaatan embung yang telah dibangun melalui optimalisasi fasilitas yang sudah dimiliki daerah.

Menurutnya, penggunaan mesin pengolahan air bersih yang tersedia menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat tanpa harus membangun seluruh sistem dari awal. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang masih layak digunakan.

“Pemanfaatan fasilitas yang sudah ada akan mempercepat penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat sekaligus memastikan aset daerah dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa persoalan air bersih dan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlanjutan sektor pariwisata di Pulau Maratua.

“Air bersih dan pengelolaan sampah menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan masyarakat maupun wisatawan. Karena itu, saya meminta seluruh pihak terkait bekerja cepat agar fasilitas yang telah dibangun dapat segera beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap pembangunan dan optimalisasi infrastruktur dasar tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kepulauan sekaligus memperkuat posisi Pulau Maratua sebagai destinasi wisata yang bersih, nyaman, dan berdaya saing di Kabupaten Berau. (Sa).

DPRD Kaltara Matangkan Raperda Literasi,Dorong Penguatan Budaya Baca dan Perpustakaan

Raperda Tentang Literasi.

TARAKAN,wartacyber.com -DPRD Provinsi kalimantan utara (kaltara) terus mematangkan penyusunan rancangan peraturan daerah(raperda)tentang literasi.upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan dan diskusi yang dilakukan ketua badan pembentukan peraturan daerah(bapemperda)dprd kaltara,supa'ad hadianto,bersama anggota komisi IV dprd kaltara kedinas perpustakaan dan kearsipan kota tarakan,jumat (5/6/2026).

Pertemuan yang berlangsung dikantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota tarakan itu menjadi ajang penyerap masukan dari pengelola perpustakaan dan pegiat literasi guna memperkuat budaya membaca dikalimantan utara.

Supa'ad hadianto mengatakan,berbagai saran dan pandangan dari komunitas literasi sangat penting dalam proses  penyusunan regulasi tersebut agar kebijakan yang dihasilkan benar benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Diskusi yang telah beberapa kali dilakukan ini kami harapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan budaya literasi di kalimantan utara,"ujar nya.

Menurutnya,perkembangan literasi saat ini tidak lagi terbatas pada buku cetak,tetapi juga telah berkembang melalui pemanfaatan buku elektronik dan platform digital yang semakin mudah diakses masyarakat.

Karena itu,dprd kaltara ingin agar raperda literasi nantinya mampu menjawab tantangan perkembangan zaman sekaligus memperkuat ekosistem litarasi daerah secara menyeluruh.

Ia menjelaskan,inisiatif penyusunan raperda literasi dilakukan dprd kaltara dengan dukungan naskah akademik yang telah tersedia dari kementerian pendidikan.meski demikian,subtansi aturan tetap akan dibahas secara mendalam bersama berbagai pihak terkait.

"Kami berharap masukan dari para pegiat literasi menjadi bagian dari pengabdian bersama untuk kemajuan kota tarakan dan provinsi kalimantan utara,"katanya.

Selain itu,supa'ad juga menilai pentingnya keterlibatan penulis lokal dalam pengembangan literasi daerah.menurutnya,kekayaan budaya,adat istiadat,hingga keberagaman suku dikalimantan utara perlu didokumentasikan melalui karya tulis agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Dalam diskusi tersebut,dprd kaltara juga membuka peluang dukungan anggaran bagi pengembangan perpustakaan dan komunitas literasi.namun,dukungan tersebut tetap akan disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat dan kemampuan keuangan daerah.

Ia menyebutkan salah satu opsi yang dapat dikaji ialah Pemberian bantuan melalui mekanisme hibah atau bantuan sosial sesuai aturan yang berlaku.

"Apabila nantinya dukungan kepada komunitas atau klinik perpustakaan dapat dipayungi regulasi dan terbukti memberi manfaat bagi masyarakat,tentu kami akan berupaya memperjuangkan tambahan anggaran,"ungkapnya.

Supa'ad menegaskan,penguatan budaya literasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah,dprd,lembaga pendidikan,komunitas literasi,hingga masyarakat luas.dengan sinergi tersebut,diharapkan lahir kebijakan yang mampu meningkatkan minat baca serta kualitas sumber daya manusia dikalimantan utara.

"Kami akan terus berikhtiar Memperjuangkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan literasi dikalimantan utara,"tutupnya.(Humasdprd).


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda