Wabup Berau Buka Kegiatan Plastic Smart Islands

Novia Dominika    Mei 13, 2026    Comment   

Wabup Berau Buka Kegiatan Plastic Smart Islands

Plastic Smart Islands

TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau, Gamalis, membuka kegiatan Plastic Smart Islands yang digelar di Hotel Mercure, Selasa (12/5/2026). Kegiatan ini menjadi forum kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand dalam upaya pengendalian sampah plastik di wilayah pesisir dan kepulauan.

Program yang diinisiasi oleh World Wide Fund for Nature tersebut mendorong pengelolaan sampah terpadu berbasis prinsip reduce, reuse, recycle (3R) sebagai solusi penanganan sampah plastik yang terus meningkat.

Dalam sambutannya, Gamalis menegaskan persoalan sampah menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan semua pihak melalui langkah nyata dan berkelanjutan.

“Permasalahan sampah tidak bisa ditangani sendiri. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” ujarnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2024, timbunan sampah di Kabupaten Berau mencapai sekitar 54 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67,67 persen sampah telah terkelola, sementara 32,33 persen lainnya masih belum tertangani.

Melalui kegiatan Plastic Smart Islands, diharapkan lahir berbagai inovasi dan strategi pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di daerah pesisir, sekaligus memperkuat kerja sama antarnegara dalam mengurangi pencemaran plastik di kawasan Asia Tenggara. (Sa).

Doa Rosario OMK St. Stefanus

Novia Dominika    Mei 13, 2026    Comment   

Doa Rosario OMK St. Stefanus

Doa  Rosario OMK

Malinau - Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H menghadiri Perayaan Doa Rosario Orang Muda Katolik (OMK) St. Stefanus Malinau bertempat di Gereja Katolik Respen, Selasa, (12/05/2026) malam.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pembinaan iman sekaligus mempererat kebersamaan antar Orang Muda Katolik (OMK) di Malinau serta menjadi ruang edukasi bagi generasi muda mengenai bahaya pergaulan bebas dan pentingnya menjaga masa depan sejak dini.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Ernes menyampaikan tentang bahaya pergaulan bebas, pernikahan usia dini, narkoba, judi online serta pentingnya pendidikan dan iman bagi generasi muda.

Sekda Ernes juga menambahkan penyebab tingginya angka stunting di daerah adalah pernikahan dini dan kehamilan pada usia muda. Banyak remaja menikah di usia 16-18 tahun tanpa kesiapan mental, ekonomi maupun kesehatan, sehingga berdampak pada masa depan keluarga dan anak yang lahir.

"Pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial membuka akses luas terhadap berbagai pengaruh negatif. Karena itu, lingkungan keluarga lebih aktif memberikan pendidikan moral dan pengawasan kepada anak-anak di rumah", ungkap Sekda Ernes.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat generasi muda untuk memperkuat iman, menjaga masa depan, serta menjauhi perilaku yang dapat merusak diri sendiri dan keluarga.

Launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi

Novia Dominika    Mei 13, 2026    Comment   

Launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi

Launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi.

Malinau - Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si bersama dengan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau mengikuti secara online acara Launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi sekaligus Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bertempat diruang rapat Intulun, Senin, (11/05/2026) pagi.

Di sampaikan oleh Wabup Jakaria, bahwa Pemkab Malinau mendukung terhadap pentingnya membangun karakter Antikorupsi bagi generasi muda.

Selain itu, program itu mendapat dukungan Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang turut memberikan arahan mengenai penanaman nilai-nilai integritas di lingkungan sekolah.

"Peluncuran buku panduan Antikorupsi ini diharapkan tidak berhenti sebatas seremoni, tetapi segera diterapkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Malinau. la menilai pendidikan antikorupsi perlu dikenalkan lebih awal agar anak-anak memiliki pemahaman tentang kejujuran dan integritas sejak dini", ungkap Wabup Jakaria.

Sementara itu, pada agenda rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 Wabup Jakaria, meminta tim Pengendalian Inflasi Daerah Malinau agar aktif memonitor perkembangan harga kebutuhan pokok serta memastikan seluruh perangkat daerah berperan dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga di masyarakat kita, ucapnya.

Wabup Jakaria juga menambahkan bahwa posisi Kabupaten Malinau saat ini berada pada kategori aman atau zona kuning di wilayah Kalimantan Utara dengan indeks penanganan inflasi di atas angka 71.

DPRD Kaltara Soroti Antrean BBM dan Aktivitas Galian C

Novia Dominika    Mei 12, 2026    Comment   

DPRD Kaltara Soroti Antrean BBM dan Aktivitas Galian C

Rapat Dengar Pendapat.

TANJUNG SELOR - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M, memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltara bersama mitra kerja, Senin (11/05/26), di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat ini membahas penguatan mekanisme pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta evaluasi perizinan dan dampak lingkungan aktivitas galian C di wilayah Kaltara.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kaltara menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM dan aktivitas galian C merupakan isu strategis yang harus segera ditangani secara serius melalui koordinasi lintas sektor.

la menyoroti masih tingginya antrean kendaraan di SPBU yang diduga dipicu praktik penyalahgunaan barcode dan pengetapan BBM, serta belum tertatanya aktivitas galian C akibat kendala administrasi dan legalitas perizinan.

"Rapat ini dilaksanakan untuk mencari solusi konkret agar persoalan yang merugikan masyarakat ini dapat segera diselesaikan, baik melalui penguatan pengawasan distribusi BBM maupun percepatan penataan perizinan galian C," tegas Achmad Djufrie.

Dalam pembahasan, DPRD mendorong pembentukan Tim Terpadu Pengawasan BBM yang melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.

Tim ini nantinya diharapkan mampu melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi, termasuk verifikasi barcode dan penertiban terhadap praktik penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, DPRD juga meminta Pemerintah Provinsi segera menyiapkan Surat Edaran Gubernur sebagai dasar koordinasi pengawasan BBM di seluruh kabupaten/kota agar penanganan persoalan ini berjalan seragam dan terintegrasi di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Terkait aktivitas galian C, rapat menyimpulkan bahwa hambatan utama bukan hanya pada penerbitan izin, tetapi juga pemenuhan dokumen lingkungan hidup dan dokumen teknis pertambangan oleh pelaku usaha. DPRD mendorong percepatan penyelesaian perizinan dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang, legalitas, serta perlindungan lingkungan.

 Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltara juga mengusulkan pembentukan Tim Pendampingan Proses Perizinan Galian C untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam menyelesaikan seluruh tahapan administrasi hingga izin dinyatakan lengkap.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk menindaklanjuti hasil pembahasan melalui langkah konkret dan berkelanjutan demi menciptakan distribusi BBM yang tepat sasaran serta tata kelola pertambangan yang tertib dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Utara. (Tim).

Pimpin Apel Gabungan, Sekprov Kaltara Ajak ASN Tingkatkan Pelayanan Publik

Novia Dominika    Mei 12, 2026    Comment   

Pimpin Apel Gabungan, Sekprov Kaltara Ajak ASN Tingkatkan Pelayanan Publik

Apel Gabungan.

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., memimpin apel pagi gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agathis, Senin (11/5).

Dalam arahannya, Sekprov Denny menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) atas dedikasi dan kontribusi yang terus diberikan dalam mendukung pembangunan daerah.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman khususnya di perangkat daerah yang terus memberikan yang terbaik untuk Kaltara,” ujar Denny.

Denny menyampaikan bahwa berbagai capaian yang diraih Pemprov Kaltara dalam beberapa waktu terakhir merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.

Di antaranya, Kaltara berhasil meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) Terbesar Tahun 2025 pada ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026.

Selain itu, Kaltara juga memperoleh apresiasi sebagai provinsi terbaik dalam menurunkan tingkat pengangguran di regional Kalimantan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dan menerima insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat.

Pada kesempatan tersebut, Denny turut mengingatkan pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setelah dilaksanakan exit meeting, sebagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai tindak lanjut yang masih berproses.

“Saya berharap hal-hal yang masih memerlukan tindak lanjut dapat segera diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Inspektorat Provinsi Kaltara akan terus melakukan pendampingan dan koordinasi terhadap proses penyelesaian tindak lanjut tersebut.

Di akhir arahannya, Denny juga mengajak seluruh ASN untuk bijak menyikapi berbagai informasi, khususnya di media sosial, serta terus menjaga semangat dan etos kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jaga semangat, jaga kesehatan, dan terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pesannya.

Usai apel gabungan, turut dilakukan penyerahan piagam penghargaan penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025 kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu yang diterima langsung oleh kepala UPT terkait. (dkisp)

Wagub Kaltara Tekankan Integritas dan Pengendalian Risiko di Lingkungan Pemprov

Novia Dominika    Mei 12, 2026    Comment   

Wagub Kaltara Tekankan Integritas dan Pengendalian Risiko di Lingkungan Pemprov

Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026

TANJUNG SELOR – Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (11/5) pagi.

Di hadapan jajaran perangkat daerah, Wagub Ingkong mengingatkan bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pelayanan yang nyata bagi masyarakat.

Karena itu, ia menilai penguatan integritas harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya terbatas pada pengawasan internal.

“Pengendalian risiko bukan hanya tugas inspektorat, tetapi tanggung jawab seluruh pimpinan dan jajaran,” kata Ingkong.

Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak lagi bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi antar perangkat daerah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal.

Ia pun menekankan pentingnya kemampuan mengidentifikasi dan memetakan risiko sejak dini agar hambatan dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan.

Kegiatan sosialisasi ini sendiri merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus menindaklanjuti survei efektivitas pengendalian risiko integritas yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bagi Ingkong, survei tersebut menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana budaya integritas telah diterapkan di lingkungan pemerintahan daerah.

“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Ingkong berharap penguatan integritas dapat memberikan dampak nyata dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengabdian kita,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., jajaran pimpinan perangkat daerah, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji, AK., M.M., serta Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi, Saut Parulian Bakkara. (dkisp)

Yodi Sebut Ketidakjelasan Plasma Sawit di Sekadau Bisa Jadi Bom Waktu

Novia Dominika    Mei 12, 2026    Comment   

Yodi Sebut Ketidakjelasan Plasma Sawit di Sekadau Bisa Jadi Bom Waktu

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Fraksi Gerindra, Yodi Setiawan.

Sekadau - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan menyoroti persoalan pola kemitraan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau yang dinilai belum memberikan kejelasan bagi petani plasma.

 Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang menerapkan pola manajemen satu atap maupun pola bagi hasil, termasuk pola bagi fisik, namun pembagian hasil kepada petani belum transparan.

Yodi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena saat ini harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tengah mengalami kenaikan dan produksi juga meningkat. Namun, pendapatan yang diterima petani plasma disebut masih sama seperti saat harga TBS berada di kisaran tahun 2000-an.

“Sekarang harga TBS naik, produksi meningkat, tetapi pendapatan yang dibagikan kepada petani masih sama seperti saat harga sawit masih rendah dulu,” Kata Yodi Setiawan. Selasa (12/5/2026).

Ia juga mengaku menerima laporan dari sejumlah petani terkait belum adanya konversi plasma, bahkan ada petani yang tidak mengetahui lokasi kebun plasma mereka berada. Padahal, perusahaan perkebunan tersebut telah beroperasi hampir 10 tahun bahkan lebih.

“Masih ada petani yang belum konversi, ada juga yang tidak tahu posisi plasmanya di mana. Sementara perusahaan sudah beroperasi hampir 10 tahun bahkan lebih. Ini adalah bom waktu,” tegasnya.

Karena itu, Yodi meminta perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang masih menghadapi persoalan tersebut segera melakukan pembenahan dan membuka komunikasi secara transparan dengan masyarakat maupun petani yang telah menyerahkan lahannya untuk program kemitraan plasma.(Nv).