Ketua DPRD Kaltara Hadiri Pelantikan 64 Pejabat Pemprov, Dukung Penguatan Birokrasi

Novia Dominika    Juni 12, 2026    Comment   

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Pelantikan 64 Pejabat Pemprov, Dukung Penguatan Birokrasi

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menghadiri kegiatan pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Tanjung Selor, Kamis (11/6/2026), dan dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kaltara secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 41 pejabat JPT Pratama serta 23 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Kaltara.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat kapasitas birokrasi, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menyambut baik pelaksanaan pelantikan tersebut sebagai upaya penyegaran organisasi dan penguatan kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan pengisian dan penguatan jabatan strategis di berbagai perangkat daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang di Kalimantan Utara" harapnya

"Pelantikan ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk terus membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara," tutupnya. (Sa)

Gubernur Zainal Dorong Pembangunan Kereta Api Logistik, Investasi Kaltara Capai Rp11 Triliun

Novia Dominika    Juni 12, 2026    Comment   

Gubernur Zainal Dorong Pembangunan Kereta Api Logistik, Investasi Kaltara Capai Rp11 Triliun

Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Infrastruktur Strategis Jaringan Kereta Api di Kaltara. 

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hingga triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Kaltara telah mencapai Rp11 triliun.

Komitmen ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Infrastruktur Strategis Jaringan Kereta Api di Kaltara yang berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (11/6).

Gubernur Zainal menjelaskan, forum ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya dilakukan bersama PT. Indonesia Transit Synergy (INTRA).

Menurutnya, rencana pembangunan jaringan kereta api logistik menjadi peluang besar dalam mendukung efisiensi distribusi hasil pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Kaltara.

“Bagi pengusaha tambang maupun kelapa sawit nantinya dapat memanfaatkan kereta api ini sehingga biaya angkut menjadi lebih murah menuju kawasan industri maupun pelabuhan,” kata Zainal.

Ia menilai keberadaan jalur kereta api logistik akan menjadi solusi jangka panjang dalam menghubungkan kawasan produksi di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau hingga Nunukan.

Selain meningkatkan efisiensi distribusi, moda transportasi berbasis rel juga dinilai mampu mengurangi beban lalu lintas dan kerusakan pada jalan umum akibat mobilitas angkutan barang berkapasitas besar.

Zainal berharap FGD ini dapat menghasilkan kesepahaman awal antara PT. INTRA dengan perusahaan-perusahaan yang nantinya akan menjadi pengguna jasa atau off-taker.

“Semoga pertemuan ini membuka peluang kerja sama jangka panjang yang memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Lebih jauh, ia berharap pembangunan jaringan kereta api tidak hanya difokuskan untuk distribusi komoditas unggulan daerah, tetapi juga berkembang menjadi moda transportasi penumpang yang menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan hingga negara tetangga.

“Mudah-mudahan nanti ada rel kereta api untuk barang dan rel kereta api untuk penumpang. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan Brunei terkait rencana jalur kereta api Kalimantan, Malaysia, dan Brunei,” tutupnya. (dkisp)

Buka Bimtek AKIP 2026, Denny Harianto Tekankan Kinerja Pemerintah Berorientasi Hasil

Novia Dominika    Juni 11, 2026    Comment   

Buka Bimtek AKIP 2026, Denny Harianto Tekankan Kinerja Pemerintah Berorientasi Hasil

Sekprov Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., 

TANJUNG SELOR – Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Bimbingan Teknis Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) se-Kaltara Tahun 2026 di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (11/6).

Sekprov Denny menegaskan bahwa evaluasi AKIP memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, evaluasi AKIP tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif serta memberikan dampak nyata.

“Evaluasi AKIP bukan sekadar kegiatan rutin tahunan yang bersifat administratif. Ini merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Denny.

Denny menyebutkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel terus meningkat. Karena itu, perangkat daerah harus mampu menunjukkan kinerja yang terukur, tepat sasaran, dan berdampak konkret.

Dalam konteks tersebut, evaluator AKIP memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu mendorong perbaikan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan bimtek ini, Denny berharap para evaluator internal dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan, metodologi, instrumen, dan teknik evaluasi terbaru sehingga mampu menghasilkan penilaian yang objektif serta rekomendasi yang konstruktif.

“Atas nama Pemprov Kaltara, saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB dan BPSDM Provinsi Kaltara yang telah mendukung peningkatan kapasitas evaluator internal melalui kegiatan ini,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara untuk terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP.

“Melalui forum ini, saya berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penyamaan langkah dalam pelaksanaan evaluasi AKIP sehingga kualitas akuntabilitas kinerja di Kalimantan Utara terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (dkisp).

Bupati Wempi Bekali 381 Ketua RT Terpilih, Perkuat Peran sebagai Ujung Tombak Pelayanan Masyarakat

Novia Dominika    Juni 11, 2026    Comment   

Bupati Wempi Bekali 381 Ketua RT Terpilih, Perkuat Peran sebagai Ujung Tombak Pelayanan Masyarakat

Pembekalan Ketua RT Se-kabupaten Malinau.

MALINAU, Wartacyber.com – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, secara resmi membuka kegiatan Pembekalan Ketua RT se-Kabupaten Malinau bagi Ketua RT terpilih periode 2026–2031 yang berlangsung di Ruang Tebengan Kantor Bupati Malinau, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 381 Ketua RT dari 109 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Para peserta mengikuti pembekalan secara langsung maupun melalui Zoom Meeting sebagai upaya memperkuat pemahaman terkait tugas dan fungsi Ketua RT dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Wempi W. Mawa mengucapkan selamat kepada seluruh Ketua RT yang telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk mengemban amanah selama lima tahun ke depan.

Menurutnya, Ketua RT memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, peran Ketua RT sangat penting dalam menjaga komunikasi antara warga dengan pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

“Ketua RT merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan. Tugas ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” ujar Wempi.

Ia menegaskan bahwa setiap Ketua RT harus memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para Ketua RT periode sebelumnya yang telah memberikan kontribusi dan pengabdian dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Malinau.

Wempi menilai, di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, Ketua RT dituntut untuk mampu bersikap bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Selain itu, Ketua RT juga diharapkan berperan aktif menjaga kondusivitas lingkungan serta menjadi teladan dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan.

“Ketua RT harus menjadi penggerak gotong royong, menjaga kerukunan, serta hadir sebagai bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya masing-masing,” tegasnya.

Melalui kegiatan pembekalan ini, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap para Ketua RT dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap tugas yang diemban sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Bupati Wempi juga berharap seluruh Ketua RT dapat menjalankan amanah dengan integritas, loyalitas, dan semangat pengabdian demi mendukung terwujudnya Kabupaten Malinau yang aman, damai, maju, dan sejahtera. (Sa)

Wagub Dorong Perusahaan Perkuat Kontribusi Pembangunan Melalui CS

Novia Dominika    Juni 10, 2026    Comment   

Wagub Dorong Perusahaan Perkuat Kontribusi Pembangunan Melalui CS

Rakor) Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mendorong percepatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan usaha guna mendukung pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). 

Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha di Wilayah Provinsi Kaltara yang berlangsung di Ruang Rapat Wagub, Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6). 

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya dilaksanakan Gubernur Kaltara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, serta pimpinan perusahaan sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. 

Dalam arahannya, Wagub Ingkong menegaskan seluruh pihak harus bergerak cepat merealisasikan berbagai komitmen yang telah disepakati bersama demi mendukung pembangunan daerah. 

“Saya ingin kita menyamakan dan menindaklanjuti apa yang telah disepakati saat pertemuan dengan investor besar di Jakarta. Kerja sama dan kolaborasi ini penting untuk membangun Kaltara,” ujar Ingkong. 

Menurut Ingkong, kondisi fiskal daerah yang menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi menuntut pemerintah lebih kreatif mencari sumber dukungan pembangunan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menyusun program prioritas yang terintegrasi dengan visi dan misi pembangunan daerah. 

Program-program tersebut, terutama di sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, nantinya akan ditawarkan kepada perusahaan melalui skema CSR. 

“Kita minta seluruh perangkat daerah membuat program tuntas yang terintegrasi dengan visi dan misi prioritas gubernur. Nantinya akan kita tawarkan kepada perusahaan pertambangan, perkebunan dan kehutanan,” tegasnya. 

Selain mendorong optimalisasi CSR, rakor juga membahas penertiban pajak dan retribusi sektor industri, khususnya terkait legalitas dan kepatuhan perusahaan dalam pelaporan alat berat yang beroperasi di wilayah Kaltara. 

Ingkong meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mendata kebutuhan pembangunan di lima kabupaten/kota sekaligus melakukan verifikasi terhadap data alat berat milik perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah. 

“Nanti kita akan turun bersama untuk mengecek data alat berat perusahaan, apakah sudah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya,” jelasnya. 

Untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan, Wagub Ingkong dijadwalkan memimpin langsung rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan. 

Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dapat semakin optimal dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (dkisp) 

DPRD Kaltara Gelar Paripurna Penyerahan LHP BPK, Pemprov Raih WTP ke-12 Berturut-turut

Novia Dominika    Juni 10, 2026    Comment   

DPRD Kaltara Gelar Paripurna Penyerahan LHP BPK, Pemprov Raih WTP ke-12 Berturut-turut

TANJUNG SELOR, Wartacyber.com – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Senin (8/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Nasir dan Muddain. Turut hadir Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Raden Yudi Ramdan Budiman yang menyerahkan secara resmi LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan LHP BPK RI tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan secara baik dan konsisten, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menyampaikan bahwa capaian opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan yang telah dicapai.

Menurutnya, DPRD sebagai lembaga pengawas akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah.

“Opini WTP merupakan capaian yang patut disyukuri, namun yang lebih penting adalah bagaimana setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara serius demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui capaian opini WTP ke-12 berturut-turut ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin meningkat serta mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.

Ketua Komisi I DPRD Kaltara Hadiri Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026

Novia Dominika    Juni 10, 2026    Comment   

Ketua Komisi I DPRD Kaltara Hadiri Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026

Apel Siaga Sensus.

TANJUNG SELOR, Wartacyber.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alimuddin, menghadiri Apel Siaga Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Serbaguna Lantai I Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Sensus ini bertujuan menghimpun data dan informasi terkini mengenai kondisi perekonomian nasional, termasuk perkembangan sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara.

Kehadiran Ketua Komisi I DPRD Kaltara menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap pelaksanaan sensus yang dinilai memiliki peran strategis dalam menyediakan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

Apel siaga ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pendataan di lapangan.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, diharapkan pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi, struktur, dan perkembangan berbagai sektor usaha yang menjadi penggerak perekonomian masyarakat.

Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi referensi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi Kalimantan Utara sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif di masa mendatang," tutupnya. (Sa).