Pansus DPRD Kaltara Matangkan 2 Ranperda Strategis Lewat Rapat Harmonisasi

Novia Dominika    Juli 07, 2026    Comment   

Pansus DPRD Kaltara Matangkan 2 Ranperda Strategis Lewat Rapat Harmonisasi

Rapat Harmonisasi.

 SAMARINDA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur di Samarinda, Kamis (02/07/26).

Rapat harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi dan teknik penyusunan peraturan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, unsur Pansus I dan Pansus IV DPRD Kaltara, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Biro Hukum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara, Tim Pakar, serta Tim INOVASI Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Pansus bersama tim dari Kementerian Hukum membahas dua Ranperda strategis, yakni Ranperda tentang Penghargaan Daerah, dan Raperda tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.

Pada pertemuan tersebut, berbagai masukan diberikan untuk menyempurnakan materi Ranperda, mulai dari penyelarasan dasar hukum, penyempurnaan redaksional, penguatan kewenangan pemerintah daerah, hingga pengembangan ekosistem perbukuan dan budaya literasi yang lebih komprehensif.

Mewakili Pansus IV, Dino Andrian menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum atas pendampingan yang diberikan. la menegaskan bahwa harmonisasi merupakan bagian penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, sehingga seluruh masukan yang bersifat konstruktif akan menjadi bahan penyempurnaan Raperda.

Hasil rapat harmonisasi menyepakati sejumlah perubahan pada draf Ranperda berdasarkan hasil diskusi dan klarifikasi bersama. Seluruh hasil harmonisasi selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai dasar untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya. (Humas DPRD).

Gubernur Bawa Kaltara Raih 2 Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026

Novia Dominika    Juli 07, 2026    Comment   

Gubernur Bawa Kaltara Raih 2 Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026

Penghargaan dalam Anugerah Adinata Syariah 2026.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan dalam Anugerah Adinata Syariah 2026.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Pemprov Kaltara dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. 

Dua penghargaan yang diraih yakni kategori Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta The New Emerging Sharia Economic Region. Penghargaan diserahkan kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., pada malam puncak Anugerah Adinata Syariah 2026 di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7). 

Anugerah Adinata Syariah merupakan penghargaan yang diinisiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama CNN Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI ke-13 K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa sektor keuangan syariah nasional terus menunjukkan perkembangan yang positif. 

"Tercatat sektor keuangan syariah memiliki kinerja tahunan yang kuat. Total aset keuangan syariah tumbuh 10,6 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan sektor keuangan nasional sebesar 10 persen," ujarnya. 

Ma'ruf Amin menjelaskan, hingga Maret 2026 total aset keuangan syariah mencapai Rp10.542 triliun. Capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan rasio aset keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 52 persen, lebih tinggi dari target 45,38 persen. 

Ia berharap Anugerah Adinata Syariah tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga mampu mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh daerah. 

Bagi Pemprov Kaltara, penghargaan ini menjadi bukti konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025–2029. 

Ke depan, Pemprov Kaltara akan terus memperkuat berbagai program strategis, di antaranya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan literasi keuangan syariah, serta optimalisasi instrumen keuangan sosial guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (dkisp).

Bupati Wempi Buka Pelatihan Kepala Sekolah, Dorong Transformasi Pendidikan di Malinau

Novia Dominika    Juli 06, 2026    Comment   

Bupati Wempi Buka Pelatihan Kepala Sekolah, Dorong Transformasi Pendidikan di Malinau

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah.

Malinau - Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah Angkatan I, II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Kegiatan berlangsung di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Senin (6/7/2026) pagi.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Malinau sebagai penyelenggara, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara atas dukungan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan.

Bupati menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang profesional, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan. Menurutnya, transformasi kepemimpinan, digitalisasi pendidikan, implementasi kurikulum, serta tata kelola sekolah yang baik merupakan kunci dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Selain itu, Bupati berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan hasil pelatihan di sekolah masing-masing sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas guru, peserta didik, dan masyarakat. la juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Wempi W. Mawa secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dengan tema "Transformasi Kepemimpinan, Digitalisasi Pendidikan, Implementasi Kurikulum, dan Optimalisasi Tata Kelola Sekolah dalam Rangka Mendukung 5 Program Unggulan Daerah." Tutupnya. (Prokompim).

Wagub Kaltara Tinjau Jalan Perbatasan Rusak, Dorong Percepatan Perbaikan

Novia Dominika    Juli 04, 2026    Comment   

Wagub Kaltara Tinjau Jalan Perbatasan Rusak, Dorong Percepatan Perbaikan

Kondisi Jalan Perbatasan Kaltara.

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., meninjau langsung kondisi jalan perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim)–Kaltara di Kilometer (KM) 95, Kamis (2/7/2026). Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi akses vital masyarakat di wilayah perbatasan.

Perjalanan menuju lokasi tidaklah mudah. Selama hampir sembilan jam, rombongan harus melewati jalan berlumpur, tanjakan curam, hingga ruas jalan yang rusak parah. Bahkan, kendaraan beberapa kali terjebak di kubangan lumpur dan harus saling ditarik agar dapat melanjutkan perjalanan.

Kondisi tersebut memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha setiap hari dalam mendistribusikan barang maupun menjangkau wilayah perbatasan.

Menurut Ingkong Ala, hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk mempercepat penanganan infrastruktur melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.

"Hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur jalan perbatasan," ujar Ingkong.

Ia berharap kunjungan tersebut menjadi langkah awal percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan Kaltara dan Kaltim sehingga konektivitas antarwilayah semakin lancar dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.

"Saya berharap ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan perbaikan jalan akses perbatasan, agar konektivitas Kaltara-Kaltim semakin lancar dan tidak lagi menjadi kendala ekonomi masyarakat setempat," katanya.

Melalui peninjauan langsung ini, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan konektivitas wilayah perbatasan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Turut mendampingi Wakil Gubernur dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk, S.E., Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Malinau Agustinus, Ketua DPRD Mahakam Ulu Devung Paran, A.Md., Keb., S.H., beserta anggota DPRD Mahakam Ulu, Kepala Bapperida Kaltara Bertius, S.Hut., Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltara Saiful Bachry, S.E., Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kaltara Jaini, S.Hut., M.P., serta perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan PT Tujuan Mulia Makmur (TMM).

DPRD Kaltara Ikuti Aksi Penghijauan dan Bakti Sosial pada Rakernas II ADPSI di Bali

Novia Dominika    Juli 04, 2026    Comment   

DPRD Kaltara Ikuti Aksi Penghijauan dan Bakti Sosial pada Rakernas II ADPSI di Bali

Bakti Sosial dan Penanaman Pohon.

Buleleng, Wartacyber.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H. Achmad Djufrie, SE., MM., bersama Wakil Ketua DPRD H. Muddain, ST., dan Sekretaris DPRD Dr. H. Mohammad Pandi, SH., M.AP., mengikuti aksi penghijauan dan bakti sosial dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2026 di Kawasan Taman Wisata Alam Danau Buyan–Danau Tamblingan, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan yang melibatkan ADPSI, ASDEPSI, Pemerintah Provinsi Bali, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali tersebut ditandai dengan penanaman 500 bibit pohon di kawasan konservasi. Selain itu, dilakukan pula pembagian bibit tanaman buah kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan warga.

Rangkaian bakti sosial juga menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, meliputi pemeriksaan kesehatan dan konsultasi medis.

Keikutsertaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat sinergi antarlembaga legislatif di seluruh Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, semangat penghijauan dan konservasi yang diusung dalam Rakernas II ADPSI diharapkan dapat diimplementasikan di Kalimantan Utara melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan, perlindungan hutan, serta pemberdayaan masyarakat. (Humas DPRD).

BEM ITKK Dukung MBG dan KDKMP, Minta Evaluasi Berkala dan Pengawasan Diperketat

Novia Dominika    Juli 02, 2026    Comment   

BEM ITKK Dukung MBG dan KDKMP, Minta Evaluasi Berkala dan Pengawasan Diperketat

Risky Septyan Kuswara.

SEKADAU - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK) Sekadau, Risky Septyan Kuswara, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah yang memiliki tujuan jangka panjang dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memperkuat perekonomian masyarakat. Menurutnya kedua program tersebut memiliki visi yang baik apabila dijalankan secara tepat sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. 

"Menurut saya, kedua program tersebut memiliki tujuan yang baik dan berorientasi jangka panjang. Program Makan Bergizi Gratis dapat membantu meningkatkan asupan gizi anak-anak sehingga mereka bisa belajar dengan lebih baik. Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa jika dikelola secara profesional," ujarnya, Kamis, 2 Juli 2026.

Ia menegaskan, keberhasilan kedua program tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan implementasinya benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ia juga menilai, manfaat Program Makan Bergizi Gratis mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat, terutama di wilayah yang pelaksanaannya telah berjalan dengan baik.

"Program MBG dapat membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makan anak di sekolah. Namun, karena program ini masih terus berjalan, tentu masih membutuhkan waktu dan evaluasi agar manfaatnya bisa dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan kedua program tersebut. Salah satunya adalah pemerataan pelaksanaan di berbagai daerah yang memiliki kondisi dan karakteristik berbeda.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur, SDM serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program. Selain itu, transparansi, pengawasan dan pendataan penerima manfaat juga harus diperkuat agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

"Transparansi, pengawasan dan pendataan penerima manfaat sangat penting agar program benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan," jelasnya.

Risky juga mendukung berbagai program pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus terus dievaluasi agar semakin efektif.

"Saya mendukung selama program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut saya, setiap program yang berdampak positif sebaiknya dilanjutkan, tetapi tetap harus disertai evaluasi secara berkala. Dengan begitu, jika ada kekurangan dapat segera diperbaiki sehingga program menjadi lebih efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Risky berharap pemerintah terus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan. Menurutnya, komunikasi yang baik mengenai tujuan dan mekanisme program juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Saran saya, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi, memperkuat pengawasan, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Selain itu, komunikasi mengenai tujuan dan mekanisme program juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan pelaksanaan yang transparan dan melibatkan berbagai pihak, saya yakin program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," tukasnya. (Tim).

Dinkes Sekadau Perkuat Strategi Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Novia Dominika    Juli 02, 2026    Comment   

Dinkes Sekadau Perkuat Strategi Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Rapat Advokasi dan strategi Penurunan AKI dan AKB.

Sekadau Kalbar, Wartacyber.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Sekadau menggelar rapat advokasi dan strategi percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sekadau. Bertempat di Aula Serbaguna Lantai II Kantor Bupati Sekadau, Kamis (2/7/2026).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinkes PP dan KB Kabupaten Sekadau, Henry Alpius, mengatakan keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberhasilan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu dan bayi sebagai generasi penerus bangsa.

"Indikator keberhasilan suatu daerah tidak hanya diukur dari keberhasilan ekonomi, tetapi juga keberhasilan menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebagai generasi penerus bangsa," ujar Henry Alpius.

Menurutnya, angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan melalui berbagai strategi, salah satunya dengan memperkuat pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi hingga ke pelosok desa.

Henry Alpius menegaskan, kebijakan yang dibangun ke depan harus berbasis data, didukung pembiayaan yang memadai, memiliki indikator yang terukur, serta dievaluasi secara berkelanjutan agar setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kedepan kebijakan yang kita bangun harus berbasis data, didukung pembiayaan yang memadai, memiliki indikator yang terukur serta evaluasi secara berkelanjutan agar setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat," jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan keselamatan ibu dan bayi sebagai prioritas pembangunan daerah melalui komitmen yang kuat, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta kolaborasi lintas sektor.

"Kita optimistis dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, menyampaikan bahwa pembangunan kesehatan merupakan investasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, keberhasilan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah.

Menurut Subandrio, berdasarkan data yang ada, permasalahan kematian ibu masih menjadi perhatian bersama karena setiap kasus kematian ibu merupakan kehilangan yang sangat besar bagi keluarga, masyarakat, maupun daerah.

Di sisi lain, kondisi angka kematian bayi masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Data menunjukkan angka kematian bayi pada tahun 2021 tercatat 9 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 6 per 1.000 kelahiran hidup pada 2022, kembali meningkat menjadi 9 per 1.000 kelahiran hidup pada 2023, naik menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup pada 2024, dan sedikit menurun menjadi 13 per 1.000 kelahiran hidup pada 2025.

"Hal ini harus menjadi perhatian serius karena keselamatan ibu dan bayi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bayi yang sehat berawal dari ibu yang sehat dan memperoleh pelayanan yang berkualitas sejak masa kehamilan hingga persalinan," ujarnya.

Subandrio mengajak seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, organisasi profesi, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sekadau.

"Dengan komitmen yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan seluruh masyarakat, Kabupaten Sekadau mampu terus menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Keberhasilan tersebut bukan hanya menjadi capaian statistik, tetapi merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi hak setiap ibu untuk menjalani kehamilan dan persalinan yang aman, serta hak setiap bayi untuk lahir sehat dan tumbuh menjadi generasi penerus yang berkualitas," pungkasnya. (Nv).