Pemkab Sekadau Raker Bersama DPR RI, Mendagri dan Menteri ATR/BPN

Official Warta Cyber    September 15, 2026    Comment   

Pemkab Sekadau Raker Bersama DPR RI, Mendagri dan Menteri ATR/BPN

Bupati Sekadau saat mengikuti Vicon. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com – Bupati Sekadau, Aron mengikuti Vicon Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, Selasa (15/9/2026).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sekadau, Aron mengatakan keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam forum tersebut penting untuk menyamakan persepsi serta memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat dipahami dan ditindaklanjuti sesuai kondisi daerah.

“Melalui rapat ini, kita dapat mengetahui secara langsung arahan dan kebijakan pemerintah pusat. Ini penting agar pelaksanaan program di daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional,” ujar Aron.

Aron juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Menurutnya, sinkronisasi kebijakan diperlukan agar program yang dilaksanakan di daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pengelolaan urusan pertanahan dan tata ruang," jelasnya

"Pemkab Sekadau berkomitmen mengikuti berbagai agenda koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai upaya mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tutupnya.

Hadir Pada Kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda  Sandae, Kepala BPKAD Nurhadi,  Kepala BPRPD, Suryadi,  Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Urabi, Sekretaris Bappeda serta sejumlah perwakilan OPD terkait. (Tim).

Garda Depan Cegah Bencana, Tim Mabes TNI Sambangi Warga Wilayah Kodim 1209/Bengkayang

Official Warta Cyber    September 15, 2026    Comment   

Garda Depan Cegah Bencana, Tim Mabes TNI Sambangi Warga Wilayah Kodim 1209/Bengkayang

Sosialisasi Karhutla.

Bengkayang – ​Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus digencarkan secara masif di wilayah Kalimantan Barat. Kali ini, Tim Penyuluhan Sosialisasi Karhutla Mabes TNI yang bertugas di wilayah Kodim 1209/Bky turun langsung ke lapangan guna memberikan edukasi intensif kepada masyarakat yang berada di Dsn. Nekbare Ds. Babane Kec. Samalantan Kab. Bengkayang. Selasa ( 15/9/26 ).

​Kegiatan penyuluhan teranyar ini adalah langkah preventif diambil sebagai bentuk komitmen berskala nasional dalam meminimalisasi risiko bencana asap dan kerusakan lingkungan. Sosialisasi ini bertujuan untuk merangkul masyarakat pedesaan yang bersinggungan langsung dengan area rawan kebakaran. Warga tampak antusias menghadiri sesi edukasi guna memahami bahaya laten karhutla bagi kesehatan serta dampaknya terhadap perekonomian daerah.

​Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penyuluhan Sosialisasi Karhutla Mabes TNI, Kolonel Czi Triambodo. Dalam arahannya, Kolonel Czi Triambodo menekankan pentingnya kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan warga secara aktif merupakan kunci utama dalam memutus rantai potensi munculnya titik api (hotspot).

​Selain memberikan pemahaman mengenai dampak buruk lingkungan, tim sosialisasi juga memaparkan konsekuensi hukum serta opsi teknis pengolahan lahan tanpa bakar (clearing site secara ramah lingkungan). Edukasi secara humanistis ini disampaikan agar warga tetap dapat produktif berladang tanpa harus membahayakan ekosistem sekitar. TNI juga mendorong dibentuknya kemitraan erat antara warga desa dan aparat aparat kewilayahan untuk meningkatkan kewaspadaan dini.

​Sinergi antara Mabes TNI dan Kodim 1209/Bky ini diharapkan mampu menciptakan iklim desa tangguh karhutla di Kabupaten Bengkayang. Melalui komunikasi sosial yang intensif dan berkesinambungan di tingkat akar rumput, angka kejadian karhutla di wilayah tersebut dapat ditekan hingga titik terendah. Masyarakat Desa Babane pun berkomitmen untuk bersama-sama menjaga alam demi kelestarian masa depan generasi mendatang.

( Pendim 1209/Bky ).

Pasar Modern Panca Agung Segera Dikelola Pihak Ketiga, Pemprov Tunggu SK Gubernur

Official Warta Cyber    September 15, 2026    Comment   

Pasar Modern Panca Agung Segera Dikelola Pihak Ketiga, Pemprov Tunggu SK Gubernur

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) Kaltara, Edy Suharto.

TANJUNG SELOR – Pengelolaan Pasar Modern di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, memasuki tahap akhir setelah proses lelang pengelola selesai dan satu peserta ditetapkan sebagai pemenang. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kini tinggal menunggu penetapan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur sebelum kerja sama dapat dilanjutkan ke tahap kontrak. 

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) Kaltara, Edy Suharto, mengatakan proses seleksi telah melalui penilaian teknis dan finansial terhadap tiga peserta yang mengikuti lelang. 

“Dari tiga peserta yang mengikuti lelang, sudah ada satu pemenang. Prosesnya juga sudah sudah di review oleh Inspektorat,” kata Edy, Ahad (13/9). 

Edy menyampaikan, setelah Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara diterbitkan, proses akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset. 

Skema kerja sama dengan pihak ketiga tersebut diharapkan dapat membuat aset daerah lebih produktif sekaligus memberikan kontribusi tetap bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. 

“Daerah menerima kontribusi bersih setiap tahun dengan nilai ratusan juta rupiah. Untuk pemanfaatannya, lokasi tersebut tetap direncanakan berfungsi sebagai pasar,” jelasnya. 

Dengan pola pengelolaan tersebut, Pemprov Kaltara tidak perlu menangani operasional pasar secara langsung, sementara fungsi pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi masyarakat tetap dipertahankan. 

Edy optimistis proses administrasi dan legalitas dapat segera diselesaikan sehingga Pasar Modern Panca Agung dapat kembali dimanfaatkan secara optimal. 

Pemprov Kaltara berharap pengelolaan oleh pihak ketiga nantinya mampu menghidupkan kembali aktivitas pasar, membuka ruang usaha bagi masyarakat, serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. (dkisp).

Pemprov Kaltara Tegaskan Bantuan Peternakan Wajib Taat Aturan dan Akuntabel

Official Warta Cyber    September 15, 2026    Comment   

Pemprov Kaltara Tegaskan Bantuan Peternakan Wajib Taat Aturan dan Akuntabel

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P.,

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan seluruh penyaluran bantuan sektor peternakan wajib berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran, aman dari temuan audit, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi kelompok tani.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., dalam keterangannya terkait tata kelola pengalokasian anggaran bantuan peternakan, Senin (14/9).

"Komitmen kami adalah membantu petani secara legal, aman dari masalah hukum, dan tepat sasaran. Mengikuti aturan hukum bukanlah bentuk kekakuan birokrasi, melainkan langkah perlindungan bagi pemerintah daerah maupun kelompok tani penerima manfaat," tegas Wahyuni.

Wahyuni menjelaskan, pengalokasian anggaran APBD Provinsi Kaltara untuk sektor peternakan mengacu pada tiga lapis regulasi.

Pertama, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa kewenangan Pemprov fokus pada penataan prasarana pertanian skala provinsi dan penyediaan bibit ternak antardaerah. Sementara pembangunan prasarana fisik langsung seperti kandang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kedua, Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang mewajibkan belanja APBD sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Ketiga, Kepmendagri No. 900.1-861 Tahun 2026, diatur dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kode rekening APBD Provinsi untuk sektor peternakan hanya tersedia untuk sub-kegiatan Pengadaan Bibit Ternak.

"Tanpa adanya kode rekening yang sah untuk pengadaan fisik kandang, setiap pengalokasian anggaran tersebut pada APBD Provinsi secara hukum bersifat Batal Demi Hukum," tegasnya.

Wahyuni menambahkan, bantuan dari Pemprov Kaltara dihadirkan sebagai stimulan untuk meningkatkan produktivitas kelompok tani/peternak yang sudah aktif dan terdaftar resmi di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

"Pemerintah Provinsi hadir memfasilitasi bibit ternak unggul berkualitas. Sementara penyediaan kandang serta pemeliharaan dasar merupakan bentuk partisipasi, komitmen, dan keswadayaan dari kelompok penerima manfaat," jelasnya.

Untuk itu, Pemprov Kaltara terus mendorong penyelarasan antara bantuan bibit unggul dari provinsi dengan kesiapan prasarana pendukung dari pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai solusi jangka panjang, Wahyuni menyatakan mendukung rencana Komisi II DPRD Provinsi Kaltara yang akan melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Kementerian Pertanian RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan DPR RI pada Oktober 2026.

Langkah tersebut bertujuan memperjuangkan penyesuaian regulasi agar pemerintah daerah memiliki payung hukum yang lebih fleksibel namun tetap sah dan akuntabel dalam menyalurkan bantuan.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi II DPRD Provinsi Kaltara yang telah memperjuangkan aspirasi petani dan peternak. Sinergi ini penting agar ada payung hukum yang lebih fleksibel namun tetap sah dan akuntabel," kata Wahyuni.

Musrenbang Desa Merapi Dorong Pembangunan Tepat Sasaran

Official Warta Cyber    September 15, 2026    Comment   

Musrenbang Desa Merapi Dorong Pembangunan Tepat Sasaran

 

Musrenbang Desa Merapi.

SEKADAU, Wartacyber.com – Pemerintah Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, menggelar Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, bertempat di Gedung Koperasi Desa Merah Putih Desa Merapi, Selasa (15/9/2026).

Hadir Pada kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Sekretaris Kecamatan Sekadau Hilir mewakili Camat Sekadau Hilir, Kepala Desa Merapi, Sekretaris Desa Merapi, Babinsa Koramil 1204-15/Sekadau Hilir, Ketua BPD Desa Merapi, Pendamping Desa Merapi, Kepala Dusun Merapi, Kepala Dusun Lisuk Raya, Kepala Dusun Nanga Gonis, Ketua Adat Desa Merapi, serta tokoh agama Desa Merapi.

Pada kesempatan tersebut, Babinsa Koramil 1204-15/Sekadau Hilir, Pratu Victori Andri, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangdes.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

“Saya mengapresiasi kegiatan Musrenbang ini. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan aman dan lancar,” ujar Pratu Victori Andri.

Pada kesempatan itu juga, Kepala Desa Merapi, Saleh mengatakan Musrenbangdes merupakan kesempatan bagi pemerintah desa bersama masyarakat untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027.

Menurutnya, usulan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program prioritas desa.

“Kami berharap melalui Musrenbangdes ini, seluruh usulan masyarakat dapat disampaikan dengan baik. Nantinya akan kita lihat dan tentukan bersama berdasarkan skala prioritas serta kemampuan anggaran desa,” ujar Salah 

Ia menegaskan, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga perlu memperhatikan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang paling penting, program yang nantinya masuk dalam RKPDes benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Merapi,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan dalam proses pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Pembangunan desa membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Karena itu, kami mengajak masyarakat bersama-sama mengawal dan mendukung program pembangunan yang telah disepakati,” pungkasnya. (Tim).

Jawaban Eksekutif Terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD

Official Warta Cyber    September 14, 2026    Comment   

Jawaban Eksekutif Terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD

Paripurna ke-37 Masa Persidangan Ke-3 DPRD

SEKADAU, Wartacyber.com – Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, menghadiri Rapat Paripurna ke-27 Masa Persidangan ke-3 DPRD Kabupaten Sekadau dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau, Senin (14/9/2026).

Dalam penyampaiannya, Subandrio menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, pemandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam tahapan pembahasan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

“Selanjutnya, penyusunan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah oleh Pemerintah Daerah telah disusun dengan memperhatikan kemampuan pendanaan, evaluasi terhadap realisasi pada semester satu tahun berjalan dan proyeksi hingga akhir tahun anggaran serta pemenuhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah,” ungkap Subandrio.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan fokus melakukan penyesuaian pendapatan, pengendalian belanja serta penguatan pembiayaan daerah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Fokus utama adalah pada penyesuaian pendapatan daerah, pengendalian belanja, serta penguatan pembiayaan daerah guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” sambungnya.

Subandrio juga mengapresiasi seluruh saran dan masukan fraksi DPRD yang dinilainya konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia berharap pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan DPRD dapat dilakukan secara detail dan komprehensif sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif, efisien dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Sekadau akan senantiasa melakukan upaya maksimal dalam membangun komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder yang berpotensi membantu meningkatkan pembangunan, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas,” pungkasnya. (Tim).

Dishut Perkuat Kesiapsiagaan, 282 Hotspot Terdeteksi hingga September

Official Warta Cyber    September 14, 2026    Comment   

Dishut Perkuat Kesiapsiagaan, 282 Hotspot Terdeteksi hingga September

Karhutla.

TANJUNG SELOR – Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kesiapsiagaan dan langkah mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyusul terdeteksinya 282 titik panas (hotspot) di Kaltara hingga 11 September 2026. 

Data pemantauan hotspot dari satelit Terra Aqua, SNPP, dan NOAA20 NASA dengan tingkat kepercayaan tinggi _(High Confidence Level)_ menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada Agustus, yakni mencapai 183 titik. Sementara hingga 11 September 2026, tercatat tambahan 71 hotspot. 

Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDE) Dishut Kaltara, Maryanto, S.Hut., M.AP., mengatakan peningkatan tersebut menjadi perhatian serius meskipun jumlah hotspot Kaltara masih lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi lainnya. 

“Jumlah hotspot kita memang masih lebih rendah dibanding beberapa provinsi lain. Namun, kenaikan pada Agustus harus menjadi perhatian. Kita tidak boleh lengah,” kata Maryanto, Ahad (13/9).

Secara nasional, tercatat 34.404 hotspot di Indonesia. Dari jumlah tersebut, Kaltara berada di peringkat ke-19. 

Berdasarkan data rekapitulasi Sipongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, hotspot Kaltara tercatat satu titik pada Januari, satu titik pada Februari, dua titik pada Maret, 10 titik pada April, delapan titik pada Mei, tiga titik pada Juni, tiga titik pada Juli, kemudian meningkat menjadi 183 titik pada Agustus dan 71 titik hingga 11 September. 

Kondisi tersebut mendorong Dishut Kaltara untuk memperkuat langkah pencegahan dan deteksi dini di lapangan. Setidaknya ada tiga langkah utama yang menjadi perhatian. 

Pertama, memperkuat patroli terpadu dan _ground check_ cepat dengan mengoptimalkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh kabupaten/kota. Setiap koordinat hotspot yang terdeteksi melalui sistem Sipongi akan ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan. 

Kedua, meningkatkan sinergi lintas lembaga bersama Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Manggala Agni, tim penegakan hukum Kementerian Kehutanan, TNI/Polri, serta masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani lebih cepat. 

Ketiga, memperkuat edukasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) kepada masyarakat dan pemegang izin konsesi hutan. Edukasi ini penting untuk mencegah penggunaan api dalam membuka maupun membersihkan lahan. 

“Yang paling penting adalah pencegahan. Setiap titik yang terdeteksi harus segera diverifikasi agar kita mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa mengambil langkah secepat mungkin,” jelasnya. 

Maryanto menegaskan, peningkatan hotspot harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah, masyarakat, pemegang izin dan seluruh pihak terkait memiliki peran penting dalam mencegah Karhutla, terutama ketika kondisi cuaca semakin kering. 

Dishut Kaltara berharap peningkatan kewaspadaan dan kerja sama semua pihak dapat menjaga kondisi tetap terkendali. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. (dkisp).

Pemprov Dukung Penguatan Generasi Qur’ani melalui MTQ Nasional XXXI

Official Warta Cyber    September 13, 2026    Comment   

Pemprov Dukung Penguatan Generasi Qur’ani melalui MTQ Nasional XXXI

Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat kecintaan terhadap Al-Qur’an sekaligus membangun generasi yang berakhlak dan berkarakter. 

Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., yang mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., pada pembukaan MTQ Nasional XXXI di Lapangan Pancasila, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/9) malam. 

Pembukaan MTQ Nasional XXXI secara resmi dilakukan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., yang hadir mewakili Presiden Republik Indonesia. 

MTQ Nasional XXXI diikuti kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini menjadi ruang untuk meningkatkan pemahaman dan kecintaan terhadap Al-Qur’an serta memperkuat pembinaan generasi Qur’ani. 

Dalam sambutannya, Menko PMK, Pratikno mengajak seluruh peserta dan masyarakat menjadikan MTQ sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, membangun karakter, serta menerapkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. 

“Atas nama Presiden dan pemerintah, mari kita membaca Al-Qur’an dengan hati, memahami dengan akal, menghayati dengan jiwa, lalu menerapkannya dalam kehidupan,” kata Pratikno. 

Ia mengatakan tema MTQ Nasional XXXI juga menjadi doa dan cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas yang berkeadaban. 

Menurutnya, pembangunan manusia tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tersebut harus berjalan bersama karakter dan nilai kemanusiaan. 

“Indonesia Emas membutuhkan manusia yang adil, disiplin, kreatif, dan peduli kepada sesama,” jelasnya. 

Salah satu momen menarik dalam pembukaan MTQ Nasional XXXI adalah pencatatan rekor dunia MURI melalui nyanyian kolosal Mars MTQ secara hybrid. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wali Kota Semarang, Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M., sebagai bentuk apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan. 

Kehadiran Pemprov Kaltara pada pembukaan MTQ Nasional XXXI menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan syiar Islam sekaligus pembinaan generasi Qur’ani di daerah. 

Melalui momentum tersebut, Pemprov Kaltara berharap nilai-nilai Al-Qur’an semakin tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari pembentukan generasi yang religius, berkarakter, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. (dkisp).

MTQ Nasional XXXI, Gubernur Minta Kafilah Tampil Percaya Diri

Official Warta Cyber    September 13, 2026    Comment   

MTQ Nasional XXXI, Gubernur Minta Kafilah Tampil Percaya Diri

MtQ Nasional. 

SEMARANG – Pagi di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) terasa lebih ramai dari biasanya. Kafilah dari berbagai penjuru Indonesia berjalan bersama dalam Pawai Ta’aruf Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026. Di antara warna-warni rombongan itu, Kafilah Kalimantan Utara (Kaltara) hadir membawa semangat Bumi Benuanta. 

Sabtu (12/9), sebanyak 52 anggota Kafilah Kaltara ikut dalam pawai yang menjadi bagian dari rangkaian MTQ Nasional XXXI di Provinsi Jateng. 

Di tengah suasana tersebut, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., hadir memberikan dukungan langsung kepada para kafilah. 

Bagi para peserta, kehadiran Gubernur menjadi penyemangat sebelum mereka memasuki arena perlombaan. Ada 39 peserta yang akan tampil dalam berbagai cabang, didampingi enam pelatih, enam official, dan satu ketua kafilah. 

Pawai Ta’aruf pun bukan sekadar perjalanan bersama. Di sana, para kafilah dari berbagai daerah bertemu, saling menyapa dan membangun persaudaraan sebelum berhadapan dalam kompetisi. 

Gubernur Zainal meminta para peserta Kaltara tidak terbebani dengan target prestasi. Menurutnya, kemampuan terbaik tetap harus diberikan, tetapi nilai silaturahmi dan kecintaan terhadap Al-Qur’an jauh lebih penting. 

“Bertandinglah dengan percaya diri dan berikan yang terbaik. Jadikan MTQ ini kesempatan untuk bersilaturahmi dan semakin dekat dengan nilai-nilai Al-Qur’an,” pesan Zainal. 

Kafilah Kaltara akan mengikuti beragam cabang, mulai dari tartil, tilawah anak, remaja dan dewasa, Qira’at, tafsir, Syarhil Qur’an, Fahmil Qur’an, kaligrafi, cabang digital hingga Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an. 

Semangat mereka sejalan dengan tema MTQ Nasional XXXI, “Menebar Cahaya Al-Qur’an dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban.” 

Tema itu menjadi pengingat bahwa perjalanan di MTQ bukan hanya tentang siapa yang keluar sebagai juara. Ada pengalaman, persaudaraan dan nilai-nilai Al-Qur’an yang dibawa pulang setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. 

Dari Semarang, Kafilah Kaltara pun bersiap memasuki arena. Membawa nama daerah, membawa harapan masyarakat, dan tentu saja membawa semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Bumi Benuanta. (dkisp).

Kadis Perdagangan Dampingi BPK RI Cek Tongkang Kandas di Kapuas

Official Warta Cyber    September 12, 2026    Comment   

Kadis Perdagangan Dampingi BPK RI Cek Tongkang Kandas di Kapuas

Pemeriksaan Kondisi Tongkang Kandas  (Foto:tim).

SEKADAU, Wartacyber.com – Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik sebuah tongkang bermuatan kernel kelapa sawit yang kandas di dasar Sungai Kapuas, wilayah Desa Tanjung, RT Sungai Raya, Kabupaten Sekadau, Sabtu (12/9/2026) pagi.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim BPK RI didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, Novita, Kepala Bagian Ekonomi serta Inspektorat Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan hasil pengecekan, kondisi tongkang dan motor pendorong tidak mengalami kerusakan fisik. Tongkang tersebut diketahui kandas akibat kondisi Sungai Kapuas yang mengalami penyusutan air selama musim kemarau.

“Jika melihat posisi tongkang dan motor pendorong memang tidak mengalami kerusakan, tapi murni hanya kandas,” kata Novita.

Selain mengecek kondisi tongkang, tim juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan agen Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kabupaten Sekadau.

Novita mengatakan, pengecekan terhadap SPBU dan agen LPG dilakukan secara rutin untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan.

“Apabila ada agen LPG dan SPBU yang menyimpang dari aturan tentu konsekuensinya akan ada sanksi,” tegasnya.

Ia menambahkan, dari hasil pengecekan yang dilakukan, seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

“Puji Tuhan, selama pengecekan semuanya berjalan baik dan lancar. Mudah-mudahan pelayanan SPBU dan agen LPG semakin baik,” pungkasnya. (Tim).