DPUPR-Perkim Dukung Penilaian Ombudsman Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Official Warta Cyber    Oktober 09, 2026    Comment   

DPUPR-Perkim Dukung Penilaian Ombudsman Tingkatkan Kualitas Pelayanan

pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026.

TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltara.

Penilaian tersebut menjadi momentum bagi DPUPR-Perkim Kaltara untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan agar semakin transparan, akuntabel, responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sekretaris DPUPR-Perkim Kaltara, Dr. Ir. Ar. Rahmat Wahyullah, S.T., M.T., bersama Kasubbag Umum dan Kepegawaian Nanang Masrani, S.E., menyampaikan dukungan terhadap proses penilaian yang dilakukan Ombudsman, Kamis (8/10).

Rahmat mengatakan, pengawasan dan penilaian Ombudsman tidak hanya menjadi proses evaluasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik.

“Penilaian ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dan memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujar Rahmat.

Ia menegaskan, DPUPR-Perkim Kaltara akan terus memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan serta melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Upaya tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat.

“Bersama Ombudsman RI, kami ingin terus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya. (dkisp)

Wagub Hadiri Paripurna Hari Jadi Tanjung Selor dan Bulungan

Official Warta Cyber    Oktober 09, 2026    Comment   

Wagub Hadiri Paripurna Hari Jadi Tanjung Selor dan Bulungan

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bulungan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Selor ke-236 dan Kabupaten Bulungan ke-66, Kamis (8/10).

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Datu Adil, Kantor DPRD Kabupaten Bulungan dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, H. Riyanto, S.Sos. Peringatan tahun ini mengangkat tema “Pelestarian Budaya, Mantapkan Potensi Unggul, Bulungan Berkelanjutan”.

Rangkaian paripurna diisi dengan pembacaan sejarah singkat Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan Nasi Rasul secara simbolis oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bulungan untuk dibagikan kepada para tamu undangan.

Ingkong mengatakan, peringatan hari jadi bukan sekadar momentum bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan daerah dalam membangun dan berkembang hingga saat ini.

“Kita berterima kasih hingga pada saat ini pemerintahan yang terus berkelanjutan dan berkesinambungan hingga saat ini maju bergerak dan maju terus,” kata Ingkong.

Ia mengajak Pemerintah Kabupaten Bulungan dan seluruh pihak untuk terus menjaga semangat serta kekompakan dalam membangun Bumi Tenguyun, termasuk di tengah kondisi fiskal yang saat ini menghadapi tekanan.

“Bagaimanapun kita tidak putus asa dan menyiasatinya, bergerak untuk maju, membangun kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan berlangsung pada 8 hingga 25 Oktober 2026. Sejumlah kegiatan dipusatkan di Kebun Raya Bundayati serta beberapa lokasi lainnya di Tanjung Selor dan Tanjung Palas. (dkisp)

BPBD Kaltara Gelar Simulasi Penanganan Karhutla dan Banjir

Official Warta Cyber    Oktober 09, 2026    Comment   

BPBD Kaltara Gelar Simulasi Penanganan Karhutla dan Banjir

 

Simulasi Ruang atau Tabletop Exercise (TTX) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.

TANJUNG SELOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Simulasi Ruang atau Tabletop Exercise (TTX) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir, Kamis (8/10).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Command Center BPBD Kaltara ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, BMKG, Basarnas, perangkat daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Simulasi dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pihak dalam menjalankan rencana penanganan ketika terjadi bencana. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman mengenai tugas, peran, dan pola koordinasi masing-masing pihak.

Sekretaris BPBD Kaltara, Denny Yusdianto, mengatakan TTX juga digunakan untuk menguji dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon), yaitu rencana yang disiapkan sebelum bencana terjadi untuk menjadi panduan pemerintah dan pihak terkait ketika menghadapi kondisi darurat.

“Simulasi ruang ini, atau istilahnya tabletop exercise, adalah upaya kita untuk menguji dokumen rencana kontinjensi yang sudah disahkan. Dokumen ini berisi skenario penanganan darurat saat bencana terjadi, mulai dari mobilisasi bantuan hingga penentuan titik dan ruang evakuasi bagi masyarakat,” ujar Denny.

Dalam simulasi tersebut, setiap unsur menjalankan peran sesuai tanggung jawabnya. Koordinasi antarlembaga juga diuji agar ketika terjadi bencana, penanganan di lapangan dapat dilakukan dengan cepat dan terarah.

“Di sini kita berbagi peran dan menyinkronkan koordinasi antarlembaga. Tujuan akhirnya, ketika kita harus turun melakukan penanganan darurat di lapangan, seluruh unsur sudah berada dalam satu komando dan satu jalur koordinasi yang solid,” jelasnya.

Denny menyebutkan karhutla dan banjir menjadi dua jenis bencana yang menjadi perhatian utama di Kaltara. Karena itu, penyusunan dan pengujian Renkon untuk kedua bencana tersebut menjadi fokus dalam simulasi.

Ia mengatakan penanganan karhutla di Kaltara selama ini melibatkan BPBD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, serta unsur lainnya. Koordinasi tersebut juga diperkuat dengan penetapan status keadaan darurat bencana oleh Gubernur Kaltara pada Juli lalu.

“Penanganan karhutla di Kalimantan Utara sangat terkoordinasi dengan baik, rapi, serta bersinergi secara positif bersama seluruh BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, dan unsur Pentahelix,” katanya.

Menurut Denny, simulasi perlu dilakukan secara berkala agar rencana penanganan bencana tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Meskipun kegiatan serupa pernah dilaksanakan sebelumnya, simulasi ini perlu terus diperbarui mengikuti dinamika kondisi di lapangan agar kesiapsiagaan kita tetap optimal,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, BPBD Kaltara berharap koordinasi antarlembaga semakin kuat, personel semakin siap, dan penanganan karhutla maupun banjir dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah ketika terjadi bencana. (dkisp)

Terima Aspirasi Buruh, Gubernur Kaltara Dorong Pembentukan PHI

Official Warta Cyber    Oktober 08, 2026    Comment   

Terima Aspirasi Buruh, Gubernur Kaltara Dorong Pembentukan PHI

 

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima aspirasi Aliansi Serikat Buruh.

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima aspirasi Aliansi Serikat Buruh dan memastikan berbagai persoalan yang disampaikan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Sejumlah persoalan ketenagakerjaan turut disampaikan, mulai dari sistem kerja dengan jeda lima tahun, perbedaan honorarium atau gaji, cuti panjang, hingga aturan perusahaan yang berkaitan dengan hak reproduksi pekerja perempuan.

Zainal mengatakan, pertemuan tersebut memberikan informasi langsung mengenai kondisi yang dihadapi para pekerja di lapangan.

“Banyak masukan yang disampaikan para pekerja untuk kami tindak lanjuti. Saya bersyukur mendapat informasi secara langsung mengenai berbagai persoalan yang selama ini dihadapi para pekerja di lapangan,” ujar Zainal saat menerima aspirasi di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (7/10)

Ia menegaskan, pemerintah akan mempelajari setiap aspirasi yang disampaikan dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan. Pemprov Kaltara juga akan berkoordinasi dengan perusahaan untuk memastikan aturan ketenagakerjaan dilaksanakan.

“Ini menjadi masukan bagi kami untuk dipelajari dan ditindaklanjuti. Perusahaan akan kami panggil untuk memastikan aturan ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah dilaksanakan. Jangan membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan regulasi,” tegasnya.

Untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara akan memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan di perusahaan.

Selain persoalan ketenagakerjaan, Pemprov Kaltara juga terus mendorong pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Tanjung Selor. Keberadaan PHI dinilai penting untuk memberikan akses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih mudah bagi pekerja dan perusahaan di Kaltara.

Saat ini, perkara hubungan industrial harus diselesaikan di Samarinda. Kondisi tersebut membuat pekerja maupun pihak perusahaan membutuhkan biaya, waktu, dan perjalanan yang lebih besar.

“Soal PHI, sejak 2023 kita sudah bersurat resmi kepada Mahkamah Agung. Kita juga terus berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltara agar keberadaan PHI di Kaltara dapat segera direalisasikan,” ungkapnya.

“Kita bisa bayangkan kalau harus berperkara di Samarinda, tentu membutuhkan biaya, waktu, dan jarak tempuh yang cukup jauh. Kalau PHI sudah ada di Tanjung Selor, tentu akan jauh lebih mudah dan efisien serta dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan para pekerja,”

Pemprov Kaltara memastikan aspirasi pekerja akan terus dikawal melalui penguatan pengawasan, evaluasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak pekerja, memberikan kepastian hukum, serta mendorong terciptanya hubungan industrial yang lebih kondusif dan berkeadilan. (dkisp).

Gubernur Zainal Pastikan Kebutuhan Jalan Perbatasan Kaltara Masuk Rencana Induk 2027–2029

Official Warta Cyber    Oktober 08, 2026    Comment   

Gubernur Zainal Pastikan Kebutuhan Jalan Perbatasan Kaltara Masuk Rencana Induk 2027–2029

 

kunjungan lapangan ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

KRAYAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan untuk memastikan kebutuhan pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltara 2027–2029 pada hari Rabu (7/10).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), H. Muhammad Tito Karnavian, yang membahas percepatan pembangunan jalan perbatasan di Kaltara.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Plt. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Moch. Iqbal Tamher, S.T., M.T., Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si., Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Mayjen TNI Edi Nurhabad, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat terkait.

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi jalan dan akses perbatasan yang menjadi bagian dari rencana pembangunan. Data dan kondisi lapangan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana induk sehingga pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan prioritas.

Sejumlah jalur dan akses vital menjadi perhatian, di antaranya Jalan Lingkar Krayan, jalur Malinau–Binuang–Krayan, akses Malinau menuju perbatasan Kalimantan Timur, jalur Malinau menuju Krayan, serta pembangunan dan perbaikan jembatan penghubung di sepanjang kawasan perbatasan Kaltara.

Gubernur Zainal menegaskan, penyelesaian jalan dan jembatan perbatasan menjadi kebutuhan penting karena keterbatasan akses darat selama ini berdampak pada distribusi logistik dan harga kebutuhan masyarakat.

“Penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan perbatasan sangat penting karena selama ini sejumlah wilayah kita masih bergantung pada pasokan logistik melalui jalur udara dan sungai. Keterbatasan akses darat tersebut berdampak langsung pada tingginya biaya distribusi dan mahalnya harga kebutuhan pokok yang diterima masyarakat,” tegas Zainal.

Menurutnya, konektivitas darat yang lebih baik akan memperlancar distribusi barang, membuka akses antarkawasan, serta mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah perbatasan.

Dalam rakor bersama Mendagri sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk penuntasan pembangunan jalan perbatasan Kaltara diproyeksikan mencapai sekitar Rp32 triliun untuk periode 2027–2029. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk pembangunan dan penanganan sejumlah ruas prioritas di wilayah perbatasan.

Pemprov Kaltara akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk memastikan kebutuhan di lapangan terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Melalui peninjauan langsung dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemprov Kaltara optimistis pembangunan jalan dan jembatan perbatasan dapat dipercepat. Konektivitas yang semakin baik diharapkan membuka akses masyarakat, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Kaltara. (dkisp).

Perkuat SDM Aparatur, Pemprov Kaltara Percepat Implementasi Manajemen Talenta

Official Warta Cyber    Oktober 08, 2026    Comment   

Perkuat SDM Aparatur, Pemprov Kaltara Percepat Implementasi Manajemen Talenta

 

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mempercepat implementasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM aparatur yang profesional dan berdaya saing.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memberikan arahan pada Sosialisasi Percepatan Implementasi Manajemen Talenta di Lingkungan Pemprov Kaltara di Aula Gedung Gubernur Kaltara Lantai 1, Rabu (7/10).

Denny mengatakan, reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme ASN sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit.

Menurutnya, manajemen talenta diperlukan untuk memastikan pengembangan karier ASN dilakukan secara terencana, terukur, dan transparan dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, serta potensi yang dimiliki.

“Saya memandang sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat penerapan manajemen talenta ASN di lingkungan Pemprov Kaltara,” ujar Denny.

Ia menegaskan, manajemen talenta tidak boleh berhenti sebagai konsep administratif, tetapi harus diterapkan secara nyata dan berkelanjutan di seluruh perangkat daerah.

“Satu hal yang ingin saya tekankan kepada seluruh kepala Perangkat Daerah yang hadir, yaitu penerapan manajemen talenta ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas pokok BKD semata,” tegasnya.

Untuk itu, para pimpinan perangkat daerah diminta aktif mendukung pemutakhiran data ASN, pengembangan talenta, serta menindaklanjuti hasil pemetaan sesuai kebutuhan di unit kerja masing-masing.

Denny juga berharap sosialisasi tersebut dapat memperkuat pemahaman teknis mengenai pembentukan talent pool serta pemanfaatan platform digital dalam menginformasikan jabatan yang tersedia. Dengan demikian, proses pengembangan dan mobilitas karier ASN dapat berlangsung lebih terbuka, transparan, dan akuntabel.

“Dengan sistem manajemen talenta yang baik, kita optimis kualitas pelayanan publik akan meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat. Kita ingin mencetak ASN dengan skill dan motivasi yang tinggi, penuh inisiatif, terus memperbaiki diri, dan senantiasa berkinerja unggul,” pungkasnya. (dkisp).

Kunker Perbatasan, Mendagri Tito Karnavian Tiba di Kaltara

Official Warta Cyber    Oktober 07, 2026    Comment   

Kunker Perbatasan, Mendagri Tito Karnavian Tiba di Kaltara

Kunjungan Mendagri.

TANJUNG SELOR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., tiba di Kalimantan Utara, Selasa (6/10), dalam rangka kunjungan kerja ke wilayah perbatasan.

Kedatangan Mendagri di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, disambut langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kunjungan kerja tersebut mencakup sejumlah agenda di wilayah perbatasan Kaltara, di antaranya kunjungan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau serta peninjauan wilayah perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Usai penyambutan di Bandara Tanjung Harapan, Mendagri bersama Gubernur Kaltara melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Malinau menggunakan helikopter.

Di Kabupaten Malinau, Mendagri dijadwalkan melaksanakan rapat koordinasi sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Kaltara. Agenda kemudian dilanjutkan dengan peninjauan lokasi perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah sekaligus melihat secara langsung kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kawasan perbatasan.

Bagi Kaltara, kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat terkait berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan di wilayah perbatasan, yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. (dkisp)

Mendagri Siapkan Rencana Induk Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltara 2027–2029

Official Warta Cyber    Oktober 07, 2026    Comment   

Mendagri Siapkan Rencana Induk Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltara 2027–2029

Rapat Koordinasi.

MALINAU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H. Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltara periode 2027–2029.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Mendagri bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kaltara, Selasa (6/10).

Rencana induk tersebut akan memuat tahapan pembangunan dan kebutuhan infrastruktur jalan perbatasan secara lebih terarah. Berdasarkan pembahasan dalam rakor, kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan perbatasan Kaltara periode 2027–2029 mencapai sekitar Rp32 triliun.

Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sekaligus menjadi dasar pengawalan pembangunan secara lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. mengapresiasi kehadiran Mendagri yang secara langsung membahas persoalan konektivitas di kawasan perbatasan.

Menurut Gubernur, penyelesaian jalan dan jembatan perbatasan sangat penting karena sejumlah wilayah saat ini masih bergantung pada pasokan logistik melalui jalur udara dan sungai. Keterbatasan akses tersebut berdampak pada tingginya biaya distribusi dan harga komoditas yang diterima masyarakat.

“Kita berharap dengan pembangunan jalan dan jembatan, konektivitas ke wilayah perbatasan dapat segera dirampungkan. Dengan terbukanya akses darat, biaya distribusi bisa ditekan sehingga harga komoditas yang diterima masyarakat juga lebih terjangkau,” ujar Zainal.

Selain berdampak terhadap distribusi kebutuhan pokok, pembangunan konektivitas juga dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan.

Bupati Malinau, Wempi W. Mawa turut menyampaikan kebutuhan percepatan pembangunan sejumlah ruas jalan di wilayahnya, khususnya kawasan Apau Kayan.

Beberapa ruas yang menjadi perhatian antara lain Long Kemuat–Pujungan dan Long Nawang–Pujungan. Pada sejumlah segmen tersebut, jalur telah tersedia, namun belum dapat berfungsi secara optimal karena kondisi jalan masih sulit dilalui, terutama saat musim hujan.

Karena itu, Pemkab Malinau berharap penyelesaian pembangunan dapat memastikan jalur tersebut benar-benar dapat digunakan masyarakat secara lebih baik dan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memastikan akan memprioritaskan pembangunan jalan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Salah satu prioritas yang ditekankan adalah penyelesaian jalur menuju Krayan pada tahun 2027. Percepatan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya membuka konektivitas darat menuju kawasan perbatasan sekaligus memperkuat akses masyarakat.

Untuk mengawal pelaksanaannya, Mendagri juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus (satgasus) pembangunan jalan perbatasan Kaltara. Satgas tersebut akan melibatkan kementerian terkait dan Pemerintah Daerah.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, penyusunan rencana induk diharapkan menjadi langkah konkret untuk mempercepat terwujudnya konektivitas jalan perbatasan di Kaltara. 

Pembangunan yang dilakukan secara terencana dan dikawal bersama diharapkan semakin membuka akses masyarakat, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.

Dengan perhatian dan dukungan pemerintah pusat yang semakin kuat, Pemprov Kaltara optimistis pembangunan konektivitas perbatasan dapat terus dipercepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. (dkisp)

Antrean Panjang SPBU Sekadau Jadi Sorotan, DPRD Desak Pengawasan Pertalite

Official Warta Cyber    Oktober 05, 2026    Comment   

Antrean Panjang SPBU Sekadau Jadi Sorotan, DPRD Desak Pengawasan Pertalite

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan 

SEKADAU – Panjangnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sekadau yang terjadi hampir setiap hari mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Sekadau.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi, mengatakan kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah bersama instansi terkait. Selain menyulitkan masyarakat mendapatkan BBM, antrean yang memanjang hingga badan jalan juga dinilai berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.

“Antrean panjang di beberapa SPBU ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah bersama dinas terkait. Jangan sampai antrean kendaraan mengganggu pengguna jalan lainnya,” ujar Yodi, Minggu (4/10/2026).

Menurutnya, diperlukan langkah konkret untuk mengurangi kepadatan antrean di SPBU. Salah satu opsi yang disampaikan yakni adanya regulasi dan pengawasan terhadap harga jual BBM jenis Pertalite yang dijual melalui kios maupun pom mini.

Yodi menilai, adanya standar harga eceran dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan BBM sekaligus mengurangi tekanan antrean di SPBU.

“Harapan saya pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, dapat membuat regulasi mengenai harga minyak di kios-kios sehingga ada standar harga yang jelas. Misalnya, harga jual eceran Pertalite di kios atau pom mini paling tinggi Rp13 ribu per liter,” katanya.

Ia menyebut, berdasarkan pengamatannya, harga Pertalite di sejumlah kios berada di kisaran Rp15 ribu per liter atau bahkan lebih. Selain persoalan harga, Yodi juga meminta pengawasan terhadap takaran BBM yang dijual kepada masyarakat.

“Kalau harga bisa diatur dan diawasi, masyarakat pengguna Pertalite juga tidak terlalu terbebani. Selain itu, takaran yang dijual juga harus benar-benar sesuai dengan volumenya,” tegasnya.

Yodi juga menyoroti dugaan adanya oknum masyarakat yang membeli Pertalite di SPBU dalam jumlah tertentu untuk kemudian dijual kembali secara eceran. Menurutnya, jika praktik tersebut terjadi, perlu dilakukan pengawasan karena berpotensi ikut memperpanjang antrean di SPBU.

“Setahu saya, ada oknum masyarakat yang ikut mengantre di SPBU dengan membeli Pertalite, kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Kalau memang ada praktik seperti itu, ini menjadi tugas pemerintah dan dinas terkait untuk membenahinya,” ujarnya.

Ia meminta OPD terkait tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi juga aktif memantau kondisi di lapangan dan mencari solusi atas persoalan tersebut.

“Dinas-dinas terkait harus bisa membaca situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Persoalan antrean BBM ini perlu dicarikan solusi bersama agar tidak terus berulang dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan,” pungkas Yodi.

Yodi berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola SPBU serta pelaku usaha BBM eceran, guna mencari solusi terhadap persoalan antrean BBM di Kabupaten Sekadau. (Tim).

Luncurkan SIBATARAKU, Pemprov Kaltara Perkuat Tata Kelola Pajak Alat Berat

Official Warta Cyber    Oktober 05, 2026    Comment   

Luncurkan SIBATARAKU, Pemprov Kaltara Perkuat Tata Kelola Pajak Alat Berat

 

peluncuran Sistem Barcode Alat Berat Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat tata kelola pajak alat berat melalui digitalisasi identifikasi dan monitoring. Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran Sistem Barcode Alat Berat Kalimantan Utara (SIBATARAKU) oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., di Ruang Pertemuan Gedung Gadis, Senin (5/10).

Peluncuran SIBATARAKU dirangkaikan dengan Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak bagi pelaku usaha yang beroperasi di Kaltara. Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha dalam meningkatkan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

“Dengan pengawasan yang semakin modern dan layanan yang semakin mudah, kepercayaan antara pemerintah daerah dan dunia usaha akan semakin kuat,” ujar Denny saat membuka kegiatan.

Menurutnya, pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kaltara. Sejumlah sektor perpajakan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Alat Berat (PAB), memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

“Seperti jalan yang dilalui, sekolah tempat anak-anak kita belajar, serta fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat, semuanya tidak terlepas dari kontribusi pajak,” jelas Denny.

Denny menjelaskan, SIBATARAKU hadir untuk memastikan alat berat yang beroperasi di Kaltara dapat terdata dan terpantau secara lebih akurat. Hal ini dinilai penting mengingat aktivitas pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur di Kaltara menggunakan alat berat dalam jumlah besar.

“SIBATARAKU bukanlah beban tambahan. Sistem ini justru memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian hukum dalam pendaftaran alat berat,” ujarnya.

Melalui sistem tersebut, setiap pemindaian dan pemeriksaan dapat terekam sehingga proses pengawasan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Tertib administrasi perpajakan dan aset juga diharapkan dapat mendukung kredibilitas perusahaan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai aspek hukum kepatuhan pajak daerah. Denny menegaskan, sosialisasi dilakukan sebagai langkah pencegahan agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya serta dapat menghindari risiko hukum di kemudian hari.

Kepada pimpinan perusahaan, Denny mengajak agar segera mendaftarkan seluruh alat berat dan mendukung pemasangan barcode SIBATARAKU. Perusahaan juga diminta mendaftarkan kendaraan yang beroperasi di Kaltara dengan nomor polisi Kaltara serta melaporkan pemanfaatan air permukaan dan penggunaan bahan bakar secara benar.

Sementara itu, kepada petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan UPTD Bapenda di lapangan, Denny meminta agar pelayanan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan dialogis, tanpa mengurangi ketegasan dalam menegakkan aturan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan dunia usaha dan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Saya percaya dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha, kita akan mampu mewujudkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang berkeadilan, sekaligus mendukung kemandirian fiskal Provinsi Kaltara yang kita cintai bersama,” pungkas Denny. (dkisp).