Pemprov Bagikan Bendera Merah Putih, Ajak Masyarakat Semarakkan HUT RI ke-81

Novia Dominika    Agustus 10, 2026    Comment   

Pemprov Bagikan Bendera Merah Putih, Ajak Masyarakat Semarakkan HUT RI ke-81

Pembagian Bendera Merah Putih Kepada Ormas.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membagikan bendera Merah Putih kepada organisasi masyarakat (ormas) sebagai bagian dari upaya menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). 

Pembagian bendera Merah Putih dilakukan oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (10/8). 

Gubernur Zainal mengajak masyarakat menghidupkan suasana kemerdekaan sepanjang Agustus dengan mengibarkan bendera Merah Putih di rumah, kantor, fasilitas umum dan lingkungan masing-masing. 

Menurutnya melalui pemasangan bendera dan berbagai atribut kemerdekaan merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap Indonesia. 

“Pemasangan bendera Merah Putih merupakan bentuk sederhana dari kecintaan kita kepada bangsa Indonesia,” kata Zainal. 

Ia mengatakan, kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa. Karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian dan tindakan nyata. 

Zainal juga mengajak masyarakat menjadikan semangat kemerdekaan sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan dan gotong royong dalam membangun Kaltara. 

“Kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai kekuatan untuk terus membangun Kaltara, menjaga persatuan, memperkuat gotong royong dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata,” pesannya. 

Sebagai provinsi yang berada di wilayah perbatasan negara, Kaltara memiliki posisi strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu Zainal menegaskan bahwa menjaga perbatasan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga seluruh masyarakat. 

Ia berharap melalui gerakan pembagian bendera Merah Putih dapat menjadi momentum untuk memperkuat rasa kebangsaan serta mempererat persaudaraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltara. 

“Mari jadikan gerakan ini sebagai momentum untuk meneguhkan semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air,” ujanya. 

Penyerahan bendera kepada perwakilan ormas oleh Gubernur Zainal tersebut turut didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara, Jonilius, S.STP. 

Dari bendera yang dibagikan hari itu, Pemprov Kaltara ingin menyalakan kembali satu pesan sederhana yaitu kemerdekaan harus terus dirawat, persatuan harus terus dijaga, dan pembangunan harus diisi dengan karya nyata. (dkisp).

Pemprov Percepat Elektrifikasi, Ribuan Warga dan Puluhan Desa Jadi Prioritas

Novia Dominika    Agustus 10, 2026    Comment   

Pemprov Percepat Elektrifikasi, Ribuan Warga dan Puluhan Desa Jadi Prioritas

pemerataan akses listrik.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat pemerataan akses listrik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah yang masih sulit dijangkau, Senin (10/8).

Saat ini, masih terdapat sekitar 7.956 kepala keluarga yang belum menikmati aliran listrik dan 60 desa yang belum terlayani secara memadai. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara untuk mempercepat penyelesaian persoalan kelistrikan di daerah. 

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., bersama jajaran melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM guna memperjuangkan dukungan program elektrifikasi bagi Kaltara. 

Dalam pemaparannya, Ferdy menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari kondisi geografis yang didominasi wilayah perbatasan dan pedalaman, hingga tingginya biaya pembangunan jaringan listrik. 

Selain menyampaikan tantangan tersebut, Pemprov Kaltara juga mempresentasikan langkah percepatan elektrifikasi dengan target penyelesaian secara bertahap dalam tiga tahun ke depan agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses listrik yang andal dan berkelanjutan. 

“Upaya tersebut mendapat respons positif dari Kementerian ESDM. Pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan kelistrikan di Kaltara melalui tiga program utama dengan total nilai sekitar Rp471 miliar,” katanya. 

Program tersebut meliputi perluasan jaringan listrik pada 62 titik senilai sekitar Rp200 miliar, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di 16 lokasi senilai sekitar Rp250 miliar, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 3.600 rumah tangga dengan nilai sekitar Rp21 miliar. 

Untuk tahap pelaksanaan tahun 2026, program pembangunan PLTS Komunal direncanakan menyasar 11 titik yang mencakup 15 desa. Lokasinya tersebar di Kabupaten Malinau sebanyak 4 titik dan Kabupaten Nunukan sebanyak 7 titik. Sementara itu, program perluasan jaringan listrik pada tahun 2026 direncanakan menjangkau 74 desa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltara. 

Ferdy mengatakan keberhasilan memperoleh dukungan tersebut harus diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. 

"Kementerian ESDM meminta pemerintah daerah memastikan data penerima manfaat akurat, lokasi kegiatan siap dilaksanakan, serta seluruh perizinan dan dukungan lapangan diselesaikan sejak awal agar tidak menghambat pelaksanaan program," katanya. 

Pelaksanaan program dijadwalkan berlangsung mulai September 2026 hingga Juli 2027. Pemprov Kaltara bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mengawal seluruh tahapan pelaksanaan agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat tepat waktu. 

Menurut Ferdy, percepatan elektrifikasi bukan hanya bertujuan menghadirkan listrik, tetapi juga membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi, pelayanan pendidikan, layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. 

"Pemprov Kaltara berkomitmen terus memperluas akses listrik hingga menjangkau seluruh wilayah. Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam menikmati layanan energi yang menjadi kebutuhan dasar," tutupnya. (dkisp).

Gubernur Ikut Run Night Slipi, 600 Peserta Ramaikan Lari 7,5 Kilometer

Novia Dominika    Agustus 09, 2026    Comment   

Gubernur Ikut Run Night Slipi, 600 Peserta Ramaikan Lari 7,5 Kilometer

Run Night Slipi 2026.

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., turut mengikuti Run Night Slipi 2026 setelah melepas sekitar 600 peserta di Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah, Jumat (7/8).

Didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., Gubernur Zainal bergabung bersama peserta menempuh rute sepanjang 7,5 kilometer yang menyusuri kawasan perbukitan Gunung Slipi.

Rute yang dilalui peserta didominasi medan tanjakan dan turunan. Meski cukup menantang, Zainal berhasil menyelesaikan rute dan mencapai garis finis bersama peserta lainnya.

Di sepanjang perjalanan, Zainal beberapa kali berhenti untuk menyapa masyarakat Kota Tarakan, bersalaman, dan berfoto bersama warga.

Dalam momen itu, ia juga mengapresiasi antusiasme pemuda dan masyarakat Tarakan yang mengikuti kegiatan olahraga tersebut. Menurutnya, Run Night Slipi menjadi kegiatan positif yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga.

“Alhamdulillah, malam ini pemuda dan masyarakat Tarakan melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Rutenya sepanjang 7,5 kilometer dengan medan naik turun, tetapi saya bisa sampai finis bersama peserta lainnya,” kata Zainal.

Ia juga mengingatkan peserta agar mengikuti kegiatan sesuai kemampuan fisik masing-masing dan tidak memaksakan diri.

“Yang terpenting, peserta harus menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jangan memaksakan diri jika kondisi fisik tidak memungkinkan,” ujarnya.

Run Night Slipi 2026 diselenggarakan oleh RG Fun Walk Community Kota Tarakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI). (dkisp).

Lawan Gratifikasi Dimulai dari Rumah, Ini Pesan DWP Kaltara

Novia Dominika    Agustus 08, 2026    Comment   

Lawan Gratifikasi Dimulai dari Rumah, Ini Pesan DWP Kaltara

Workshop bertajuk Perempuan Berintegritas, Dharma Wanita Berdaya.

TANJUNG SELOR – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat komitmen membangun budaya anti gratifikasi melalui Workshop bertajuk "Perempuan Berintegritas, Dharma Wanita Berdaya, Bersama Kita Cegah Gratifikasi" yang digelar di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (7/8). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DWP Kaltara mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berintegritas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. 

Ketua DWP Kaltara, Hj. Sipta Meylina Denny Harianto, S.Psi., M.M., menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, unit DWP dan narasumber penyuluh anti korupsi yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut. 

Dalam sambutannya, Sipta menegaskan bahwa integritas harus dibangun dari lingkungan keluarga. Menurutnya, istri maupun suami yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting untuk saling mengingatkan agar tetap menjaga kejujuran dan menjauhi praktik yang dapat mencederai integritas. 

"Suami dan istri yang berprofesi sebagai ASN harus saling menguatkan dan saling mengingatkan agar selalu berada di jalan yang benar," kata Sipta. 

Ia juga mengingatkan anggota DWP agar lebih bijak dalam menyikapi berbagai bentuk pemberian atau ucapan terima kasih yang berpotensi menjadi gratifikasi. 

Menurutnya, hal-hal yang terlihat sederhana dapat menjadi awal terjadinya penyimpangan apabila tidak disikapi dengan benar. 

Melalui workshop ini, Sipta berharap seluruh anggota DWP semakin memahami bentuk-bentuk gratifikasi, berani menolak pemberian yang menimbulkan konflik kepentingan, serta menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai hidup sederhana, jujur dan berintegritas di lingkungan keluarga maupun organisasi. 

"Keluarga yang berintegritas akan melahirkan ASN yang berintegritas. Dari sana akan lahir pelayanan publik yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat," tegasnya. 

Di akhir sambutannya, Sipta mengajak seluruh anggota DWP Kaltara menjadikan semangat antigratifikasi sebagai gerakan bersama demi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Bumi Benuanta. (dkisp).

Lomba Kreasi Pangan Lokal B2SA Jadi Upaya Pemkab Malinau Cegah Stunting

Novia Dominika    Agustus 07, 2026    Comment   

Lomba Kreasi Pangan Lokal B2SA Jadi Upaya Pemkab Malinau Cegah Stunting

Lomba Kreasi Pangan Olahan Berbasis Pangan Lokal Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

Malinau - Pemerintah Kabupaten Malinau bersama dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menggelar Lomba Kreasi Pangan Olahan Berbasis Pangan Lokal Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang diikuti oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), bertempat di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Kamis, (06/08/2026) siang.

Dalam sambutannya yang sekaligus di buka langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malinau, Drs. Agustinus, M.AP memberikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau atas terselenggaranya kegiatan serta antusias Kelompok Wanita Tani (KWT) perwakilan dari berbagai kecamatan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kreativitas KWT dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi menu sehat, bergizi serta bernilai ekonomi sekaligus upaya mendukung ketahanan pangan keluarga dengan mengoptimalkan pemanfaatan halaman sekitar rumah.

Agustinus menegaskan bahwa kegiatan lomba ini tidak hanya menjadi ajang menampilkan kreativitas memasak, tetapi memiliki peran strategis dalam mendukung program daerah, salah satunya yaitu penurunan angka stunting di Kabupaten Malinau.

"Kita berbicara pangan bukan hanya soal beras atau singkong, tetapi bagaimana bahan pangan yang mudah diperoleh di sekitar rumah dapat diolah menjadi makanan bergizi tinggi untuk ibu hamil dan balita. Sasaran kita adalah mencegah stunting sejak dini," ungkap Agustinus.

Agustinus juga mengajak para anggota KWT agar ini menjadi pelopor edukasi pangan sehat yang ada di desa masing-masing. Ia menilai KWT memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi berbasis potensi lokal.

Kedepan momentum seperti ini di harapkan melahirkan berbagai inovasi menu pangan lokal yang sehat, bergizi dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga sehat, meningkatkan ketahanan pangan serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Malinau. (Prokompim).

Hadiri Ibadah Syukur GKPI, Pemkab Malinau Perkuat Sinergi dengan Lembaga Keagamaan

Novia Dominika    Agustus 07, 2026    Comment   

Hadiri Ibadah Syukur GKPI, Pemkab Malinau Perkuat Sinergi dengan Lembaga Keagamaan

Ibadah Syukur dan serah Terima Jabatan Majelis Pekerja Sinode GKPI Masa Bakti 2026-2031.

Malinau - Bupati Malinau Wempi W. Mawa., SE., MH yang diwakilkan oleh Asisten Administrasi Umum, Francis, S.Pd.,M.Pd pada acara Ibadah Syukur dan serah Terima Jabatan Majelis Pekerja Sinode GKPI Masa Bakti 2026-2031 yang diselenggarakan di GKPI Maranatha Kuala Lapang, Kamis (06/08/26) malam.

Dalam sambutan Bupati Wempi menyebut serah terima jabatan ini sebagai wujud ketaatan dan komitmen membangun gereja yang dewasa dalam iman. Pemkab juga mengapresiasi Sidang AM GKPI yang dilaksanakan secara mandiri di Malinau sebagai contoh bagi organisasi lain.

"Pemerintah memandang gereja sebagai mitra strategis. Peran gereja penting dalam membentuk karakter, menanamkan nilai moral, dan menjaga kerukunan umat beragama," ujar Bupati dalam sambutannya.

Pemkab Malinau berkomitmen membangun kemitraan yang baik dengan GKPI dan lembaga keagamaan lainnya. Bupati juga menyambut baik rencana pemindahan Kantor Sinode GKPI ke Malinau dan berharap prosesnya berjalan lancar.

Di akhir, Bupati mengajak warga GKPI menjaga persatuan dan bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Malinau melalui pelayanan dan karya nyata. (Prokompim).

Sekprov Pastikan TPP ASN Tetap Dibayarkan

Novia Dominika    Agustus 07, 2026    Comment   

Sekprov Pastikan TPP ASN Tetap Dibayarkan

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M.,.

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tetap dibayarkan hingga akhir tahun 2026 meski pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Rabu (5/8).

Penegasan tersebut disampaikan Sekprov Denny menyikapi kekhawatiran ASN di tengah kondisi fiskal yang sedang mengalami tekanan. Di mana di sejumlah daerah, kebijakan efisiensi anggaran bahkan berdampak pada pemotongan hingga penghapusan TPP, bahkan ada pemerintah daerah yang merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Karena itu, Denny menegaskan ASN tidak perlu khawatir terhadap pembayaran TPP. Di mana saat ini Pemprov Kaltara terus berupaya agar TPP ASN dapat terbayarkan. "Terkait kebijakan anggaran, kami sudah memastikan bahwa TPP yang telah dianggarkan pada tahun 2026 tetap terjaga dan dapat dibayarkan hingga bulan Desember," tegasnya.

Denny menjelaskan, efisiensi anggaran ialah memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. "Yang terpenting adalah memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Denny.

Ia mengatakan seluruh perangkat daerah harus terus melakukan berbagai langkah untuk belanja daerah benar-benar efisien. Di mana kondisi fiskal pada semester kedua hingga akhir tahun masih dinamis sehingga seluruh perangkat daerah harus saling bekerja sama.

"Saya berharap kita semua memahami langkah-langkah yang harus ditempuh agar kondisi ini dapat kita hadapi bersama," katanya.

Ia berharap kepastian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Kalau TPP sudah dipastikan aman, maka tunjukkan kinerja terbaik. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat agar manfaat kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan," tuntasnya. (dkisp).